Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pengaruh krisis ekonomi Amerika Serikat terhadap nilai ekspor non migas Indonesia ke Amerika Serikat pada tiga sektor yaitu sektor pertanian, industri, dan pertambangan. Penelitian ini menggunakan regresi sebagai alat utama dalam estimasi model ekspor non migas Indonesia. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi parameter model adalah pendekatan data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PDB Amerika Serikat, nilai tukar riil Rupiah terhadap USD dan krisis ekonomi di Amerika Serikat berpengaruh signifikan terhadap ekspor non migas. Terdapat komoditas pada sektor pertanian, industri, dan pertambangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis.

---

This thesis discusses the effect of the U.S. economic crisis on Indonesian non oil exports to the United States in three sectors, namely agriculture, industry, and mining. The study uses regression as a major tool in the estimation model of Indonesian non oil exports. The approach used to estimate the parameters of the model is a panel data approach.

The research concludes that the real Gross Domestic Product, real exchange rate of Rupiah against U.S. dollar and the U.S. economic crisis are significant to the Indonesian non oil exports to the United States. US economic crisis seems not significant to some commodities in every sectors being analyzed."

"Tesis @America sebagai Diplomasi Publik Amerika Serikat di Indonesia ini membahas interpretasi pemerintah Amerika Serikat terhadap pemuda Indonesia yang dilembagakan melalui pendirian @america di Pacific Place dan media sosial. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa @america ditargetkan pada pemuda Indonesia karena pemuda Indonesia memiliki posisi yang penting dan strategis bagi kepentingan Amerika Serikat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program dan acara di @america masuk kategori information framework, bukan relational framework.

---

Thesis @America as the United States Public Diplomacy in Indonesia discusses the interpretation of the United States government of the Indonesian youth which was then institutionalized through the establishment of @ America in Pacific Place and social media. This investigation is a qualitative study with descriptive design. The result shows that @america is targeted at the Indonesian youth since Indonesian youth has important and strategic position in relation to American national interests. The results of the study also show that the programs and events at @america can be categorized as an information framework, not a relational framework."

"Penelitian ini akan mengkaji mengenai perdebatan antar kongres dalam proses formulasi kebijakan American Recovery and Reinvestment Act pada tahun 2008. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis perdebatan dalam kongres pada salah satu provisi kebijakan tersebut, yaitu provisi Buy American yang dianggap sebagai tindakan proteksionisme. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas adanya krisis Subprime Mortgage yang terjadi di Amerika Serikat, yang kemudian menjadi awal dari krisis finansial di negara tersebut. Pada proses formulasinya, terjadi perdebatan di kongres DPR maupun senat antara Demokrat dan Republik. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya kebijakan tersebut pun berhasil diloloskan melalui pengambilan suara pada kongres. Dalam mengkaji perdebatan dalam formulasi kebijakan serta indikasi proteksionisme didalam provisi ini, penulis menggunakan teori proteksionisme serta group theory dalam pembuatan kebijakan publik.

---

This study examines the debates in United States of America 39 s Congress on American Recovery and Reinvestment Act 39 s formulation process in 2008. In addition, this study also analyzes the debate on one of those policy provisions, named as Buy American provision that is considered as a protectionist measure. This policy emerged in response to the Subprime Mortgage crisis that occurred in the United States, which later became the beginning of the financial crisis in the country.

In the formulation process, there was a debate at the House of Representatives and Senate Congress between Democrats and Republicans. After going through a long process, finally the policy was successfully passed through the vote at the congress. In reviewing the debates on policy formulation as well as indications of protectionism within this provision, the author uses the theory of protectionism and group theory in public policy making."

"Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia belum menjalankan kegaiatan usahanya secara maksimal, sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Selain itu, penanganan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diatur oleh sebuah peraturan internal lembaga yang bersangkutan. Peraturan internal tersebut didasarkan oleh sebuah Peraturan Menteri Keuangan yang diudangkan pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan mengundangkan suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Namun, sampai saat penulisan skripsi ini, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia masih berpedoman kepada peraturan internal yang didasarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan yang sudah digantikan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bentuk-bentuk pemberian fasilitas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia beserta dengan bentuk-bentuk pemberian fasilitas yang secara riil diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Setelah itu, penelitian ini akan menunjukkan perbandingan bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan Export-Impot Bank of The United States dan Export, Finance, and Insurance Corporation untuk menemukan bentuk-bentuk fasilitas yang belum diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diatur oleh sebuah peraturan internal lembaga yang didasarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan yang sudah digantikan. Konsekuensinya terdapat kekosongan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang mempengaruhi prosedur penilaian dan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

---

Indonesia Eximbank has yet to conduct its business activities to the maximum extent that has been allowed by the Indonesia Eximbank Act. Moreover, the handling of non performing loans by Indonesia Eximbank is governed by an internal guidance manual of the related institution. This internal guidance manual is based on a Ministry of Finance Regulation that was promulgated in 2009. Whereas in 2015, the Financial Services Authority (Otoristas Jasa Keuangan) of Indonesia enacted a Financial Services Authority Regulation, which replaces the aforementioned Ministry of Finance Regulation. Nevertheless, up to the creation of this study, Indonesia Eximbank remains to rely on the internal guidance manual that is based on the Ministry of Finance Regulation that has since been replaced. By using a normative judicial research method, this study shows the forms of facilities that are allowed to be carried out by the Indonesia Eximbank on the basis of the Indonesia Eximbank Act and compares it to the forms of facilities that are actually being carried out by the Indonesia Eximbank. Next, this study will show the comparison of facilities being carried out by the Indonesia Eximbank, the Export-Import Bank of the United America and the Export, Finance, and Insurance Corporation of the Commonwealth of Australia to find forms of facilities that have not yet been conducted by the Indonesia Eximbank. In addition to that, this study shows the handling of non performing loans by Indonesia Eximbank is governed by an internal guidance manual based on a Ministry of Finance Regulation, which has since been replaced. Consequently, there is an absence of a guidance manual that is applicable for the guidance and supervision of Indonesia Eximbank, where the absence take effect to the procedure of the assessment and handling of non performing loans conducted by the Indonesia Eximbank."

"After the enactment of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law) there are several laws that have been amended one of them is UU No. 9 of 2016 regarding Prevention and Handling of Financial System Crisis. After the collapse of Silicon Valley Bank (SVB) in early 2023, the discussion on the prevention and handling of financial system crisis has become interesting. This thesis will discuss the comparison of the prevention and handling of financial system crisis between Indonesia and the United States. This research is conducted using doctrinal research method, namely processing and testing legal substance using legal doctrines in order to find and construct rules or principles. Furthermore, the data analysis process is carried out through a comparative study used on a particular topic, aspect, or legal institution in one legal system, which in this study is the United States. From this research, it can be concluded that there are several differences and similarities in regulations related to the prevention and resolution of financial system crises between Indonesia and the United States, due to the broader and more complex market, the US financial and banking system regulations are more advanced than Indonesia's. Suggestions from this study, Indonesia can learn a lot from the United States in dealing with failed bank problems and financial system stability.

---

Setelah disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terdapat beberapa Undang-Undang yang telah diubah salah satunya adalah UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Pasca runtuhnya Silicon Valley Bank (SVB) pada awal tahun 2023, pembahasan mengenai pencegahan dan penanganan krisis system keuangan menjadi menari. Skripsi ini akan membahas perbandingan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penilitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu mengolah dan menguji substansi hukum dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum untuk menemukan dan mengkonstruksikan aturan atau prinsip-prinsip hukum. Selanjutnya, proses analisis data dilakukan melalui studi perbandingan yang digunakan terhadap suatu topik, aspek, atau lembaga hukum tertentu dalam satu system hukum, yang dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat. Dari Penelitian ini, disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dan persamaan pengaturan terkait pencegahan dan penanganan krisis system keuangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, dikarenakan pasar yang lebih luas dan kompleks, regulasi sistem keuangan dan perbankan Amerika Serikat lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Saran dari penelitian ini, Indonesia dapat belajar banyak dari Amerika Serikat dalam menangani masalah bank gagal dan stabilitas system keuangan."

"Dengan hadirnya berbagai perkembangan teknologi informasi pada saat ini, menjadikan pertukaran informasi di bidang telekomunikasi sangat mudah. Salah satu perkembangan tersebut adalah internet yang sudah sangat umum digunakan dan pada saat ini Indonesia menempati posisi ke enam di dunia dalam jumlah pengguna internet, dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertumbuh. Hal ini tidak hanya berdampak terhadap perkembangan bidang telekomunikasi saja, tetapi juga bidang finansial, salah satunya adalah dengan hadirnya layanan yang menggabungkan kedua bidang tersebut, yaitu fintech. Salah satu fintech yang pada saat ini berkembang pesat di Indonesia adalah peer to peer lending, yaitu layanan yang mempertemukan investor sebagai pemberi pinjaman dengan penerima meminjam melalui sebuah platform/marketplace berbasis sistem elektronik sehingga para pihak tersebut dapat masuk ke dalam perjanjian pinjam-meminjam. Dengan hadirnya peer to peer lending ini diharapkan dapat menghadirkan inklusi keuangan di Indonesia. Pada saat ini pengaturan peer to peer lending di Indonesia telah hadir dengan diterbitkannya POJK Nomor.77/POJK.01/2016. Namun peraturan tersebut belum sempurna karena masih kurangnya transparansi pihak penyelenggara terhadap investor sebagai pengguna. Karena ini skripsi ini akan mengkritisi pengaturan peer to peer lending di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan di Inggris dan Amerika Serikat. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum prime, sekunder, dan tersier serta wawancara. Hasil laporan penelitian ini akan berupa sebuah laporan yang mengidentifikasi dan mengklarifikasi permasalahan yang ada sehingga dapat melewati proses analisa dan pengambilan kesimpulan. Temuan yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah masukan-masukan untuk perbaikan terhadap pengaturan peer to peer lending di Indonesia ke depannya.

---

The presence of various information technology developments, making the exchange of information in the field of telecommunication is very easy. One of such development is the internet, that has been very commonly used and at present Indonesia is the sixth largest of internet users in the world, and this number is predicted to continue to grow. This not only affects the development of the telecommunications sector, but also the financial sector, one of the developments which combine the two sectors is fintech. Currently, one of the most rapidly growing fintechs in Indonesia is peer to peer lending, a service that matches an investors to become a lender with borrower through a platform marketplace based on electronic systems so that the parties can enter into a loan agreements.

The presence of peer to peer lending is expected to bring financial inclusion in Indonesia. Currently, peer to peer lending in Indonesia has been regulated based on POJK Number.77 POJK.01 2016. However, the regulation is not perfect due to the lack of transparency of the service provider to investors as the users. Based on this problem, this thesis will criticize the current regulation of peer to peer lending in Indonesia as well as compare it with the s UK and US regulation.

The research method in writing this thesis is juridical normative research with a qualitative approach and using library materials and interview. The findings in this study can become inputs for improvements to the current of peer to peer lending regulation."

"ABSTRAKAnjak piutang, yang jenisnya dapat dibagi menjadi factoring with recourse dan factoring without recourse, adalah fasilitas layanan pengambilalihan piutang yang berkembang dari sistem hukum common law. Di Indonesia, payung hukum anjak piutang masih belum jelas dan terdapat inkonsistensi jangka waktu objek anjak piutang antarperaturan. Oleh karena itu, sebagai fungsi inspiratif, dilakukan perbandingan konstruksi hukum anjak piutang antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum anjak piutang di Indonesia, selain memiliki persamaan, juga perbedaan dengan Amerika Serikat. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Amerika Serikat, factoring with recourse tidak diklasifikasi sebagai anjak piutang. Hal ini memberikan perlindungan hukum tidak hanya bagi factor, namun juga bagi klien dan nasabah.

---

ABSTRACTFactoring, the type of which can be divided into factoring with recourse and factoring without recourse, is a service facility to take over account receivables that has been developing from the common law system. In Indonesia, the underlying law for factoring is still unclear and inconsistent in term of the regulations on the object of the factoring. Therefore, as an inspired function, a comparison of legal construction for the factoring is made between Indonesia and the United States under comparison method producing forms of normative-juridical research. This research shows that the legal construction for factoring in Indonesia, other than the similarity, also has the difference with that in the United States. The fundamental difference lies on the factoring with recourse in the United States where it is not classified as a factoring. This generates legal protection not only for the factors but also both clients and customers."

"Waralaba merupakan hak untuk melakukan kegiatan usaha menjual suatu produk atau jasa. Di Indonesia waralaba dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Pengaturan mengenai waralaba di Indonesia belum terlalu lengkap dan memadai jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatur mengenai waralaba dari peraturan tingkat federal sampai dengan peraturan tingkat negara bagian, sedangkan di Indonesia hanya diatur mulai dari tingkat Peraturan Pemerintah. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perbandingan peraturan perjanjian waralaba di Indonesia dan Amerika Serikat, serta kewajiban pendaftaran di Indonesia dan Amerika Serikat. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan dan peraturan perundang-undangan.

---

Franchising is the rights to conduct a business in selling product or service. In Indonesia, franchising was held by a Franchise Agreement between Franchisor and Franchisee. Franchise regulations in Indonesia is not complete and adequate when compared to the United States. The United States rules the franchising from federal level to the state level regulations, while in Indonesia is only from the level of government regulation. In this research will discuss the comparison about of franchise agreements regulations between Indonesia and the United States of America, also comparison about the registration of franchise agreements between Indonesia and the United States of America. This research use the normative juridical research by using comparative approach based on methods of comparative law."

" ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai perbandingan konstruksi hukum pengabdian pekarangan di Indonesia dan Amerika Serikat. Konstruksi hukum pengabdian pekarangan di Indonesia dan Amerika Serikat sedikit berbeda karena pengabdian pekarangan servitude yang dikenal di Amerika Serikat dibagi menjadi 4 empat tipe dimana pembagian ini tidak dikenal di dalam konstruksi hukum pengabdian pekarangan yang ada di Indonesia. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan penulisan bersifat deskriptif. Data dalam penulisan ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penulisan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa baik Indonesia maupun Amerika Serikat memiliki ciri khas dalam masing-masing konstruksi hukumnya dan terdapat persamaan maupun perbedaan dalam konstruksi hukum pengabdian pekarangan.

---

ABSTRACT This thesis discusses the comparison in the construction law of servitudes in Indonesia and the United States of America. There are differences between Indonesia and the United States of America rsquo s construction law of servitudes which are servitudes known in the United States consist of 4 four types which are different from servitudes known in Indonesia. With normative legal research methods and descriptive writing, the data in this study were obtained from documents study as the main data of qualitative writing. The result showed that both Indonesia and the United States of America have their own distinctive characteristic and there are differences and similarities in the law construction of servitudes. "