Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKarya akhir ini membahas konstruksi lima media daring di Indonesia yang memberitakan korban penipuan oleh biro umrah First Travel. Analisis yang digunakan pada karya akhir ini menggunakan konsep media construction of crime oleh Sacco dan teori media-hype oleh Vasterman. Data yang digunakan bersumber dari salah satu lembaga intelijen media di Indonesia, yaitu Indonesia Indicator I2 . Hasil karya akhir ini menyajikan konstruksi yang telah dibangun oleh media daring mengenai korban First Travel. Selain itu, terlihat pula kecendrungan apa yang dihasilkan media dalam memberitakan korban First Travel.

---

ABSTRACTThis final paper aims to explain the construction of online media mass in Indonesia, focusing on fraud victims committed by ldquo First Travel rdquo . For the analysis, I use the concept called ldquo media construction of crime rdquo by Sacco and ldquo media hype rdquo theory by Vasterman. The data on this paper cited from one of the media intelligence agencies, Indonesia Indicator I2 . This final paper presents the construction that has been built by online media about fraud victims committed by First Travel. In addition, there is also a tendency what the media generated when constructing the victims."

"Tesis ini membahas penegak hukum mengakomodir keinginan korban dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan langkah tersebut dapat direspon oleh hukum pidana saat ini serta konsep restorative justice dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian di masa mendatang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegak hukum mengakomodir keinginan dari korban yang tidak mau meneruskan perkaranya dan berkeinginan untuk berdamai dengan pelaku. Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian bahwa di tingkat penyidikan keinginan korban dapat direspon oleh penegak hukum dengan cara penyelesaian melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR). Langkah tersebut sepenuhnya belum dapat direspon oleh hukum pidana positif, karena di dalam hukum pidana tidak dikenal adanya penghentian penyidikan yang dikarenakan adanya perdamaian. Di tingkat penuntutan respon yang bisa dilakukan dengan cara memberikan pidana bersyarat atau pidana denda yang memang sudah ada dalam hukum positif, dari hasil penelitian hal tersebut belum dilakukan dikarenakan tidak ada korban yang hendak menghentikan proses hukum di tingkat penuntutan.

---

This thesis discusses the role of law enforcement officers in accommodating the wishes of the victims in the settlement of domestic violence cases. At the moment it is a widely accepted practice and the restorative justice principle may be utilizes for future settlement. The objectives of this research is to ascertain how far law enforcement officials would go to accommodate the wish of some victims to close down the investigation or to settle with the perpetrator. The research is done using a judicial normative method and then is presented in an analytic descriptive manner.

It reveals that at the investigation stage the victim's wishes may be responded by law enforcement officials through the Alternative Dispute Resolution (ADR) method. This particular step is a not quite in-synch with the positive criminal code since in the prevailing code does not recognize the concept of putting a halt to an investigation due to a peace settlement. At the prosecuting stage, the available venue is to grant probation sentences or fine which are in existence in the positive criminal code. The results of this research are not applicable for such step since there are no victims willing to halt the legal proceeding at the prosecuting stage."

"Maraknya digitalisasi penjualan tiket dan penggunaan media sosial yang luas menjadikan penipuan tiket konser secara daring sebagai isu yang tak kunjung selesai. Prevalensi kasus tersebut malah semakin meningkat dengan adanya tren pelaksanaan konser musik di Indonesia. Didasari oleh pendekatan kualitatif, studi ini mengeksplorasi pengalaman viktimisasi yang dilalui oleh para pengguna media sosial ketika mereka melalui penipuan tiket konser. Dengan melakukan wawancara dengan sepuluh pengguna media sosial yang merupakan korban dari penipuan tiket konser, temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pengalaman dan dampak viktimisasi antara korban. Di atas itu, hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Kominfo dan Polda Metro Jaya menemukan bahwa sudah terdapat beberapa langkah pencegahan yang dilakukan oleh negara. Namun, pernyataan dari para subjek penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari segala upaya tersebut masih menghadapi berbagai hambatan.

---

The digitalization of ticket sales and the widespread use of social media have made online concert ticket fraud a persistent issue. The prevalence of these cases has increased with the rising trend of music concerts in Indonesia. Based on a qualitative approach, this study explores the experiences of victimization experienced by social media users when they go through concert ticket fraud. By conducting interviews with ten social media users who were victims of concert ticket fraud, the findings of this research show that there are differences in the experiences and impacts of victimization between victims. On top of that, the results of interviews conducted with Kominfo and Polda Metro Jaya found that there had been several preventive steps taken by the state. However, statements from research subjects show that the implementation of all these efforts still faces various obstacles."

"ABSTRAKTulisan ini menjelaskan fenomena pemenuhan hak korban human trafficking untuk tujuan perbudakan yang dialami oleh ABK PT. Kwojeng dengan menggunakan pendekatan kekerasan struktural dan kriminologi kesejahteraan. Sebanyak 163 ABK asal Indonesia telah diperdagangkan sebagai budak oleh PT. Kartigo untuk dipekerjakan pada kapal-kapal PT. Kwojeng. Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan ganti rugi terhadap ABK dengan memenuhi hak korban ABK yang telah mengalami kejahatan perbudakan yang sangat tidak manusiawi. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah wawancara mendalam dengan korban dan staff LPSK yang menangani kasus ini, serta putusan sidang kasus ini. Temuan dalam tulisan ini adalah bahwa negara mengabaikan hak korban ABK yang disebabkan oleh faktor-faktor struktural, seperti aturan yang tidak memihak kepada korban, tidak ada konseling hukum, dan faktor-faktor lainnya. Saran dalam tulisan ini adalah untuk merubah regulasi hak korban, seperti jaminan untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi bagi korban.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the fulfillment of Kwojeng.Co ships crew using structural violence and welfare criminology as perspective. In 2012, Kartigo. Co sold 163 people to Kwojeng. Co to be used as slaves in ships. State must repay the victimization felt by victims by providing restitution and compensation. The data used in this thesis is consist of interview with one of the victims, and victim support officer. Other data involved is trial document. The conclusion of this thesis is the state is ignoring the fullfillment of kwojeng Co victims right because of the structural factors, such as regulations, not providing assistance, and by making a false restitution scheme. This thesis also contains feedback for the state to repair their restitution scheme and to focus more on making a better welfare system."

"Pengadilan HAM, jaminan terhadap peradilan yang adil demi melindungi manusia dan harkat kemanusiaan harus diwujudkan selaras dengan prinsip bangsa Indonesia yang berketuhanan dan berkeadilan. Dibentuknya Pengadilan HAM menjadi parameter awal yang akan menunjukkan sampai seberapa jauh keseriusan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi dan memajukan HAM seperti yang diamanatkan oleh Pancasila sebagai Cita Hukum (Rechtsidee). Pengadilan HAM juga menjadi batu loncatan menuju reformasi system hukum di Indonesia. Jaminan hak atas peradilan yang adil diatur pada Pasal 28 D (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian lebih dijabarkan oleh Pasal 24 UUD 1945 mengenai kekuasaan kehakiman. Namun demikian apa yang before the law dan according to law belum tentu demikian nyatanya before the court dan according to the court. Pengalaman empiris menunjukkan kepentingan korban pada Pengadilan HAM seringkali dilanggar karena berbagai kepentingan politik. Demi menjaga akuntabilitas proses peradilan pada Pengadilan HAM, perlu keterlibatan masyarakat sebagai kontrol agar semakin meningkatkan keperdulian atas terselenggaranya peradilan yang adil. Hal yang sangat penting adalah jaminan persidangan terbuka untuk umum yang merupakan bagian dari fair trial dengan tujuan melindungi terdakwa atau kepentingan korban dari kerahasiaan sebuah persidangan tanpa adanya pengawasan publik. "

"Penelitian ini membahas peran yang dilakukan oleh SELDA dan Karapatan dalam proses agenda setting pada Kebijakan Human Rights Victims Reparation and Recognition di Filipina tahun 2012-2013. Dalam mengkaji peran yang dilakukan oleh SELDA dan Karapatan tentang proses agenda setting Kebijakan Human Rights Victims Reparation and Recognition, penulis menggunakan teori agenda setting dan konsep NGO untuk menganalisis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian ini terletak pada peran SELDA dan Karapatan sebagai NGO yang bergerak di bidang HAM dalam proses agenda setting Kebijakan Human Rights Victims Reparation and Recognition. Peran yang dilakukan oleh SELDA dan Karapatan adalah 1 advokasi terhadap isu Human Rights Victims Reparation and Recognition; 2 artikulasi kepentingan Pemerintah Filipina.

---

This study examines the roles performed by SELDA and Karapatan in the agenda setting process on Human Rights Victims Reparation and Recognition Act in the Philippines 2012 2013. In examining the roles performed by SELDA and Karapatan in the agenda setting process of Human Rights Victims Reparation and Recognition Act, the authors use the agenda setting theory and the concept of NGO to analyze. This study is a descriptive research using qualitative method. The focus of this study lies in the role of SELDA and Karapatan as NGOs working in the field of human rights in the process of agenda setting the Human Rights Victims Reparation and Recognition Act. The roles performed by SELDA and Karapatan are 1 advocacy on the issue of Human Rights Victims Reparation and Recognition 2 articulation of interests of the Philippine Government."

"Tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh biro perjalanan Umrah mengakibatkan kerugian ratusan miliyar rupiah dan dengan jumlah korban yang sangat banyak, oleh sebab itu perlindungan hukum bagi korban sangat dibutuhkan bagi korban, terutama perlindungan hak ganti kerugian bagi korban, karena seperti yang kita ketahui selama ini tuntutan pidana penjara bagi pelaku tidak memenuhi hak ganti kerugian pada korban. Oleh sebab itu diperlukan peran pemerintah serta aparat hukum di Indonesia untuk melindungi hak ganti kerugian kepada korban.Serta diperlukan peran pemerintah dalam upaya mencegah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh biro perjalanan ibadah umrah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan jenis data skunder dengan bahan hukum primer yaitu peraturan kementrian agama, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum skunder meliputi artikel, makalah, dan berita online yang terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah ini terdapat didalam KUHP pasal 372 dan 378, serta Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, tetapi memang tidak diatur tentang pengembalian hak ganti kerugian secara penuh kepada korban, oleh sebab itu para korban dapat menempun jalur penggabungan perkara pidana dan perdata untuk mendapatkan hak ganti kerugian secara penuh.

---

The crime of fraud and embezzlement committed by the Umrah travel agency resulted in losses of hundreds of billions of rupiah and with a very large number of victims, therefore legal protection for victims was very much needed, especially protection of compensation rights for victims, because as we know during this demands a prison sentence for the offender not fulfilling the right to compensate the victim. Therefore, the role of the government and the legal apparatus in Indonesia is needed to protect compensation rights to victims. And the role of the government is needed in an effort to prevent fraud and embezzlement carried out by the Umrah pilgrimage travel agency. The method used in this study uses a normative juridical approach, by using secondary data types with primary legal material, namely the regulations of the Ministry of Religion, legislation, and secondary legal materials including articles, papers, and journals. The results of this study conclude that in legal protection for victims of criminal acts of fraud and embezzlement committed by the Umrah travel agency contained in the Criminal Code article 372 and 378, and Article 64 Paragraph (2) of Law Number 13 of 2008 concerning the implementation of the Hajj, but indeed it is not regulated about returning full compensation rights to victims, therefore victims can establish a path of combining criminal and civil cases to obtain full compensation rights."