Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi terhadap Piutang PNBP atas Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan PJNP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Analisis dilakukan pada periode Semester I Tahun Anggaran 2017. PJNP dibagi menjadi dua, yaitu 1 pelayanan jasa navigasi dengan pendelegasian ruang udara Indonesia tertentu kepada negara lain, yang diwakili oleh debitur Civil Aviation Authority of Singapore CAAS dan 2 pelayanan jasa navigasi yang dilakukan oleh debitur AirNav Indonesia. Kesimpulan laporan magang ini adalah Piutang PNBP atas PJNP masih memiliki permasalahan dan belum berjalan secara optimal sesuai dengan penerapan akuntansi piutang berbasis akrual. Hal tersebut terutama terjadi pada tahapan pengakuan dan pencatatan, yang berdampak pada belum andalnya nilai yang disajikan dalam laporan keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Rekomendasi atas temuan tersebut berupa melakukan lobi kepada ICAO agar dilakukan pengambil-alihan Flight Information Region FIR untuk wilayah udara Sektor A oleh Pemerintah Indonesia, memperbaharui beberapa ketetapan dan peraturan terkait penetapan Piutang PNBP debitur CAAS dan AirNav Indonesia, serta pembuatan aplikasi terintegrasi antara pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan pihak terkait.

---

ABSTRACTThis internship report aims to analyze the accounting treatment of non tax state receivable for air navigation services at Directorate General of Civil Aviation. The analysis is conducted during the first semester of 2017. Those air navigation services are divided into two, which are 1 an air navigation services by delegation of certain airspace of Indonesia to other countries, represented by Civil Aviation Authority of Singapore CAAS as a debtor and 2 an air navigation service represented by AirNav Indonesia as a debtor. The conclusion of this internship report is non tax state receivables for air navigation services still has problems and have not been complied with the accrual based receivables accounting. This is especially true in the recognition and recording stages, which have an impact on the unfavorable value presented in the financial statements of the Directorate General of Civil Aviation. The recommendation of the findings are to lobby the ICAO for takeover the Flight Information Region FIR at Sector A airspace by the Government of Indonesia, update some provisions and regulations about the determination of non tax state receivable for debtor CAAS and AirNav Indonesia, as well as making integrated applications between the Directorate General of Civil Aviation with related parties."

"Penelitian mengenai perlakuan perpajakan atas sumber daya alam bertujuan untuk menggambarkan perlakuan perpajakan atas sumber daya alam yang diterapkan di Australia dan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan fungsi budgetair pajak berkaitan dengan penerimaan Negara dari sektor sumber daya alam serta fungsi regulerend pajak berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa perlakuan perpajakan atas sumber daya alam di Australia mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara Australia.

---

This research’s purpose is to describe tax treatment on natural resources in Australia and Indonesia. The purpose of this research is also to describe the budgetair function of tax associated with Government’s revenues from natural resource sectors also regulerend function of tax associated with availability of natural resources stock for the next generations. With qualitative research approach and qualitative data collection methods, researcher found that tax treatment of natural resources in Australia contributed favorably to the State’s revenue."

"Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai subjek dan atas Penghasilan OJK sebagai objek pajak. Analisis dilakukan karena DJP menetapkan OJK sebagai Subjek Pajak Penghasilan dan pungutan yang dilakukan OJK terhadap sektor jasa keuangan adalah objek pajak penghasilan, hal tesebut dapat menimbulkan isu pajak berganda (double tax) dikarenakan atas sisa pungutan tahun berjalan dan anggaran tahun berikutnya harus disetorkan OJK Ke Kas Negara. Penelitian ini menggunakan teori kedaulatan negara untuk mengevaluasi apakah penetapan tersebut telah berjalan sesuai undang-undang. Studi kasus menjadi metode yang dipilih bertujuan agar dapat memperdalam penelitian fenomena penetapan tersebut secara lebih dalam dan dapat memberikan saran bagi Otoritas Jasa keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang memiliki fungsi menjalankan salah satu tugas pemerintahan bukanlah subjek pajak murni dan penghasilan pungutan Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari PNBP sehingga tidak tepat jika dijadikan objek pajak.

---

This research was conducted to examine the determination of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as a tax subject and object by the Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP determines levies by the OJK on the financial sector related to tax objects, this can lead to double taxation problems depending on the remaining levies of the current year and the following year's budget must be submitted by the OJK to the Treasury. This study uses the state sovereignty theory to request that this stipulation is under statutory regulations. Case studies are the chosen research strategy to deepen the study of this determination phenomenon more deeply and can provide advice to the OJK and the DJP. Data were collected by interview method and document study. This study found that the OJK as a body that has the function of one of the purely administrative tasks and the translation of the OJK levy is part of PNBP so that it cannot be used using object tax."

"Dengan adanya amandemen Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa atas ekspor jasa dikenakan PPN dengan tarif 0%. Jenis – jenis jasa yang atas ekspornya dikenakan PPN dengan tarif 0% diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 70/PMK.03/2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan tentang bagaimana penerapan kebijakan PPN atas ekspor jasa di Indonesia dan beberapa negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatitif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan ekspor jasa tertentu di Indonesia telah mencerminkan prinsip netralitas dan place of taxation rules. Selain itu dalam rangka mempermudah pengawasan, baik di Indonesia maupun di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina sama – sama menerapkan adanya batasan jenis jasa yang atas ekspor jasa dikenakan PPN 0%. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut terdapat beberapa persyaratan di antaranya harus adanya perjanjian/perikatan dan bukti pembayaran yang mampu menunjukan adanya transaksi ekspor jasa. Dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor jasa di Indonesia, peneliti menyarakan perlu adanya perluasan jenis jasa dan peraturan khusus yang mengatur tentang bagaimana pengawasan kebijakan ini sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

---

The impact of amandement Value Added Tax (VAT) Law on 2009 is services exports are subject to VAT at a rate of 0% (zero rate). The types of services which subject to VAT at a rate of 0% are regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 32/PMK.010/2019 which is the third change of the Minister of Finance Number PMK 70/PMK.03/2010. The study aims to analyze and compare the implementation of VAT policies on service exports in Indonesia and several countries in ASEAN such as Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines. This study used  a qualitative approach with descriptive research type. The study finds that the service export policies in Indonesia has been reflected the neutrality principle and place of taxation rules. The VAT policies on service exports both in Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines are implementing restrictions on types of services which service exports are subject to 0% VAT. There are several requirements to implemented the facility, the one is should be have an agreement / engagement and the payment receipt which is able to show the service export transaction. This study shown that to increase the competitiveness of service exports in Indonesia, the researcher suggests to expand the types of services and special regulation which is regulated  how to monitor this policy so it can give an legal certainty."

"Insurgensi merupakan suatu bentuk gerakan kelompok yang bertindak berlawanan dengan negara. Meski sering diperdebatkan mengenai hakikat dari insurgensi, definisi paling kuat yang dapat menjelaskan insurgensi yakni sebagai suatu bentuk pemberontakan yang dilakukan secara (para)militer atau politik, yang memiliki tujuan untuk mengganti dan atau menggulingkan pemerintahan yang terlegitimasi dan berkuasa pada suatu negara, kemudian menggantinya dengan pemerintahan dari insurgensi tersebut. Pendefinisian insurgensi ini berkembang makna dan definisinya sesuai dengan perubahan yang ada. Negara sebagai aktor yang ditantang otoritas dan legitimasinya oleh insurgensi, sekiranya dapat merespon aksi insurgensi tersebut. Berkenaan dengan respon oleh negara tersebut, penulis dengan menggunakan metode taksonomi, mengklasifikasi sekurangnya tiga macam kelompok literatur yang berkenaan dengan respon dan kebijakan yang dilakukan oleh negara terhadap aksi-aksi insurgensi. Terdapat kelompok literatur respon dengan pendekatan keamanan, dan respon dengan pendekatan politik, dan respon dengan pendekatan ekonomi. respon tersebut dapat dilakukan sebagai bentuk tindakan tunggal, namun dapat pula dilakukan secara kolaboratif. Dalam penulisan TKA ini, penulis memiliki tujuan untuk mengelaborasi secara jelas ragam respon yang dilakukan oleh negara tersebut. Poin utama dari ragam respon negara tersebut adalah respon negara dengan pendekatan keamanan merupakan ragam respon yang paling sering digunakan oleh negara, baik militer sebagai perang kontrainsurgensi maupun tindakan polisionil. Adapun respon politik diplomasi dan negosiasi digunakan apabila negara tidak dapat mengakhiri konflik dengan kekuatan yang dimilikinya, dan respon dengan ekonomi dilakukan sebagai proses rekonstruksi paska terjadinya insurgensi.

---

Insurgence is a form of group movement that acts contrary to the state. Although it is often debated about the nature of insurgence, the most powerful definition that can explain insurgence is as a form of rebellion carried out in a military or political way, which has the aim of replacing and or overthrowing a legitimized and powerful government in a country, then replacing it with the government of the insurgency. This definition of insurgence evolves its meaning and definition according to existing changes. The state as an actor whose authority and legitimacy challenged by insurgent, had to respond to such insurgence actions. Regarding to the responses by the states, the authors used taxonomy methods, classifying at least three different literature groups relating to the responses and policies made by the state against the actions of the insurgency. There are groups of literature consist of security aprroaches which can be divided into military operations and police action, and political responses, and economic responses. The response can be done as a single action, but it can also be done collaboratively. In writing this final project, the author has the aim to clearly elaborate on the variety of responses carried out by the country. The main point of the various state’s responses is that the response by the state is found to be more in the form of military operations as the main effort, and police actions, which all of those are advocated in security aproaches, and the politics of diplomacy and negotiation if the state cannot end the conflict with its power, and the response with the economy is carried out as a process of reconstruction after the occurrence of insurgence"

"Dalam industri pertambangan, studi geologi teknik sangat dibutuhkan karena kegiatan pertambangan melakukan penggalian lereng yang dapat menimbulkan perubahan besar gaya-gaya yang bekerja pada lereng tersebut (Sepriadi & Prastowo, 2019). Daerah penelitian berada di SIR-04 lokasi tambang terbuka PT Stargate Pasific Resources, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kestabilan lereng di lokasi penelitian, menganalisis pengaruh fluktuasi Muka Air Tanah (MAT) terhadap kestabilan lereng, dan merekomendasikan desain lereng yang sudah memenuhi kriteria sebagai lereng stabil. Analisis yang digunakan merupakan kesetimbangan batas dengan metode perhitungan Morgenstern-Price dengan bantuan software Slide 6.0. Perhitungan nilai Faktor Kemanan pada lereng A-A’ 0.646 yang menandakan bahwa lereng tersebut tergolong pada lereng tidak stabil. Sehingga dibutuhkan desain optimum lereng yang memiliki FK lebih dari 1.25. Pada lereng B-B’, perhitungan menunjukkan nilai FK nya sebesar 2.280 yang termasuk ke dalam kondisi lereng stabil. Begitu pula dengan lereng C-C’, perhitungan menunjukkan nilai FK nya sebesar 1.730 yang termasuk ke dalam kondisi lereng stabil. Fluktuasi Muka Air Tanah berpengaruh terhadap kestabilan lereng pada SIR-04, Site Molore, PT Stargate Pasific Resources. Ketinggian elevasi Muka Air Tanah berbanding terbalik dengan kestabilan lereng, dimana setiap penurunan MAT sebesar 1 meter, nilai FK bertambah sebesar 0.58%. Desain optimum lereng dibuat dengan sudut lereng keseluruhan 34°, dengan sudut pada lereng tunggal sebesar 60°, tinggi lereng tunggal sebesar 5 meter, serta lebar berm sebesar 4 meter.

---

In the mining industry, the study of geological engineering is highly essential because mining activities involve excavating slopes that can cause significant changes in the forces acting on those slopes (Sepriadi & Prastowo, 2019). The research area is located at the open-pit mine site of PT Stargate Pacific Resources in Langgikima District, North Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province. This study aims to analyze the slope stability conditions at the research site, analyze the influence of groundwater level fluctuations on slope stability, and recommend a slope design that meets the criteria for stability. The analysis used is limit equilibrium with the Morgenstern-Price calculation method using Slide 6.0 software. The calculated Factor of Safety (FS) value for slope A-A' is 0.646, indicating that the slope is classified as unstable. Therefore, an optimal slope design is required with an FS value greater than 1.25. For slope B-B', the calculation shows an FS value of 2.280, indicating stable slope conditions. The same applies to slope C-C', with an FS value of 1.730, indicating stable slope conditions. Fluctuations in groundwater levels have an impact on slope stability at SIR-04, Molore Site, PT Stargate Pacific Resources. The elevation of the groundwater level is inversely proportional to slope stability, where for every 1 meters decrease in Groundwater level, the FS value increases by 0.58%. An optimal slope design is created with a single slope inclination of 60°, a single slope height of 5 meters, and a berm width of 4 meters. Consequently, the overall slope inclination is determined to be 34°."

"Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untukmengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyakpermasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksidengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahpermasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupuninternal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apasaja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yangdigunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasilpenelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namunmasih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM,Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga dan peranBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidakdapat diselesaikan aparatur desa serta pengawasan dari pemerintah pusat (SatgasDana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harusditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untukmembuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahassebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa

---

In accordance with Law No.6 / 2014 concerning Villages, villages have the

authority to manage their own finances. But in practice there are still many

problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with

parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the

problems in the taxation of village funds, both from external and internal of villages

have been resolved well by the village apparatus and what policies have been

carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative

with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the

practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in

terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial

System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village

Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village

officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task

Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human

resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new

perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the

potential for taxation from the village"

"Beberapa tahun terakhir, populisme menjadi fenomena politik yang terjadi di berbagai negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada fenomena politik menjelang kontestasi Pilkada 2017 DKI Jakarta. Hadirnya kelompok massa yang menamakan dirinya sebagai Aksi Bela Islam membentuk populisme yang dilandaskan pada agama Islam, yang kemudian disebut dengan populisme Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat sebagai instrumen penting atas terjadinya krisis representasi dalam perkembangan demokrasi representatif di Indonesia. Meski begitu, alih-alih menjadi jawaban atas krisis representasi yang ada, dampak dari hal ini justru dapat menimbulkan krisis representasi bagi warganegara yang bukan merupakan bagian kelompok tersebut, serta berpotensi menjadi penghambat atas perkembangan demokrasi. Guna merespons hal tersebut, penulis akan mengangkat demokrasi deliberatif demi menjaga nilai-nilai demokrasi atas hadirnya populisme Islam di Indonesia.

---

ABSTRACTIn recent years, populism has become a political phenomenon that occurs in various countries in the world, including in Indonesia. This can be seen in the political phenomenon ahead of the regional election 2017 DKI Jakarta.. The presence of a mass group that calling itself the Action to Defend Islam formed populism based on Islam, which is later called Islamic populism in Indonesia. This can be seen as an important instrument for the crisis of representation in the development of representative democracy in Indonesia. Even so, instead of being the answer to the existing crisis of representation, the impact of this can actually create a crisis of representation for citizens who are not part of that group, and have the potential to become an obstacle to the development of democracy. In response to this, the author will raise deliberative democracy in order to maintain democratic values over the presence of Islamic populism in Indonesia."

"Program Digital Amoeba (PDA) adalah program corporate entrepreneurship pada PT Telkom Indonesia, Tbk. Melalui program ini, karyawan Telkom dapat mewujudkan ide inovasi yang membawa keuntungan bagi perusahaan. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh tim intrapreneur yang sukses untuk lulus dari program ini cukup panjang, yaitu 32 bulan. Oleh karenanya penting untuk diketahui potensi peningkatan dari program ini. Untuk melihat hal tersebut maka perlu ditinjau dari sisi individu intrapreneur, yaitu karakteristik psikologis dan karakteristik profesional, dan dari sisi organisasi, yaitu sistem nilai organisasi dan praktik manajemen. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivismdan metode pengumpulan data mixed-method. Data primer dikumpulkan dari penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Jumlah responden kuesioner penelitian ini adalah 122 intrapreneur PDA dan ada 10 (sepuluh) narasumber wawancara penelitian yang terdiri atas manajemen PDA, para intrapreneur yang menjadi CEO startup PDA yang telah sukses, dan intrapreneur dari perusahaan lain. Pada penelitian ini digunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda untuk mengolah data kuantitatif, sementara studi deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengolah data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik psikologis dan profesional intrapreneur, bersama-sama dengan sistem nilai organisasi dan praktik manajemen yang baik maka akan dapat mendukung kesuksesan corporate entrepreneurshipdalam perusahaan.

---

The Digital Amoeba Program (PDA) is a corporate entrepreneurship program at PT Telkom Indonesia, Tbk. Through this program, Telkom employees can realize innovative ideas that bring benefits to the company. The average time it takes for a successful intrapreneur team to graduate from this program is quite long, which is 32 months. It is therefore important to know the potential for improvement of this program. To see this, it is necessary to look at it from the individual factors of intrapreneurs, namely psychological characteristics and professional characteristics, and from the organizational factors, namely organizational value systems and management practices. This research uses post-positivism paradigm and mixed-method data collection method. Primary data were collected from questionnaires and in-depth interviews. The number of respondents to this research questionnaire was 122 PDA intrapreneurs and there were 10 (ten) interview interviewees consisting of PDA management, intrapreneurs who became CEOs of successful PDA startups, and intrapreneurs from other companies. In this study, descriptive statistical analysis and multiple linear regression were used to process quantitative data, while descriptive qualitative studies were used to process qualitative data. The results show that the psychological and professional characteristics of intrapreneurs, together with organizational value systems and good management practices, will be able to support the success of corporate entrepreneurship within the company."

"Penelitian ini ingin mengetahui apakah pengaruh struktur tarif cukai spesifik, selain besaran tarif cukai dan sistem cukai yang digunakan, dapat mengurangi konsumsi rokok dan meningkatkan penerimaan negara. Lebih jauh lagi, penulis ingin mengetahui apakah pengaruh simplifikasi (penyederhanaan) struktur tarif lebih besar dalam meningkatkan harga rokok, mengurangi konsumsi rokok, serta meningkatkan penerimaan negara dibandingkan pengaruh kenaikan tarif biasa. Beberapa model estimasi terhadap data unbalanced dan subbalanced panel yaitu random effect maximum likelihood estimator (MLE) dan model PCSE (panel corrected standard error) digunakan untuk menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simplifikasi struktur tarif cukai spesifik memiliki pengaruh yang lebih besar dalam meningkatkan harga rokok, mengurangi konsumsi, dan meningkatkan penerimaan, dibandingkan pengaruh akibat kenaikan tarif biasa. Pengaruh simplifikasi struktur tarif paling besar terjadi pada jenis hasil tembakau dari pengusaha besar (Golongan I) dan produk rokok Sigaret Putih Mesin (SPM). Selain itu ditemukan juga bahwa kenaikan cukai tidak seluruhnya ditransfer ke konsumen melainkan sebagian ditanggung produsen.

---

This thesis estimates the impact of specific excise rate structure on cigarette consumption and government revenue. In addition to that, this study compares the impact of retructuring cigarette specific excise on cigarette price, consumption and government revenue, with the impact of regularly increase on the excise rate. Several estimation models using unbalanced and subbalanced panel data, random effect MLE and PCSEs, are used to estimate the impact.

The results indicate that restructuring cigarette specific excise rate has a greater impact than regular increased excise rate on raising cigarette prices, reducing consumption, and increasing government revenue. The greatest impact can be seen in cigarette produced by large companies and Sigaret Putih Mesin-type of cigarette. The result also suggests that cigarette excise taxes are under-shifted to consumers and producers bear some of the tax burden."