Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFenomena keterlibatan anak dalam aktivitas terorisme berawal dari adanya penyebaran paham radikal, khususnya berbasis agama pada anak. Proses radikalisasi tersebut digunakan untuk merekrut dan melibatkan anak dalam aktivitas terorisme melalui keluarga, institusi pendidikan, dan media. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian pustaka dan studi data sekunder. Dengan menggunakan Cultural Transmission Theory dan Developmental Life Course Theory, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana proses paham radikal secara kontinu dan berkesinambungan disebarkan dan ditanamkan pada anak-anak melalui keluarga, institusi pendidikan, dan media. Kesimpulan dari tulisan ini adalah terdapat nilai-nilai radikal yang ditransmisikan di dalam keluarga kepada anak sejak dini. Selain itu, lingkungan sosial menjadi faktor resiko yang menyebabkan anak terlibat dalam aktivitas terorisme. Faktor signifikan lainnya adalah adanya transmisi nilai dari media melalui paparan konten-konten radikal yang secara terus menerus pada anak.

---

ABSTRACTThe involvement of children in terrorism activities originated from the spread of radical ideology, especially based on religion. The radicalization process is used to recruit and involve children in terrorism activities through families, educational institutions, and the media. This paper use literature review method and secondary data study. Using the Cultural Transmission Theory and Developmental Life Course Theory, this paper aim to explain how the radicalization process disseminated and transmitted in children through families, educational institutions and the media. The conclusion is there are radical values transmitted within the family to children since childhood. In addition, the social environment is also a risk factor that causes children involvement in terrorism activities. Another significant factor is the influence of the media through radical content that is continually exposed to children."

"Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap seorang perempuan Indonesia yang hendak melakukan aksi bom bunuh diri di Istana Negara pada 11 Desember 2016, yakni Dian Yulia Novi. Dian juga merupakan perempuan Indonesia pertama yang divonis hukuman penjara karena merencanakan bom bunuh diri. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui proses keterlibatan Dian Yulia Novi dalam terorisme; dan (2) mengetahui teknik-teknik yang digunakan untuk merasionalisasi keterlibatan Dian Yulia Novi dalam terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Untuk keperluan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Terdapat dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni (1) Teori Netralisasi dari Matza dan Sykes serta perluasannya; dan (2) Teori Bunuh Diri dari Durkheim. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dian hendak melakukan bom bunuh diri atas keinginannya sendiri. Rasa kesepian yang dialami oleh Dian saat bekerja di Taiwan mendorongnya untuk mendalami agama Islam. Dengan bantuan Internet, Dian mempelajari paham agama yang mendukung keterlibatan perempuan dalam terorisme. Internet juga memudahkan Dian untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang dapat memfasilitasinya untuk melakukan aksi bom bunuh diri atas nama jihad, salah satunya adalah Muhammad Nur Solikin yang kemudian menjadi suaminya. Dian dan Nur Solikin juga mengembangkan serangkaian teknik tertentu untuk merasionalisasi keterlibatan Dian Yulia Novi dalam terorisme, yakni denial of responsibility, denial of victim, condemnation of the condemners, appeal to higher loyalties, denial of negative intent, dan claim of relative acceptability. Tipe bunuh diri yang hendak dilakukan oleh Dian tergolong sebagai obligatory altruistic suicide.

---

In this research, the researcher conducted a research on Dian, an Indonesian woman who attempted to commit suicide bombing at the State Palace (Istana Negara) on December 11, 2016. Dian is also the first Indonesian woman who was sentenced to jail for planning a suicide bombing. The purposes of this research are (1) to know the process of Dians involvement in terrorism; and (2) to know the techniques used to rationalize her involvement in terrorism. This research is a qualitative research with case study. The researcher collected primary data through in-depth interviews and secondary data through document studies. There are two theories used in this research, namely (1) Matza and Sykes Neutralization Theory and the extended version; and (2) Durkheims Theory of Suicide. The results of this study indicate that Dian wanted to commit a suicide bombing of her own will. The feeling of loneliness experienced by Dian while working in Taiwan encouraged her to study Islam. With the help of the Internet, Dian learned about religious ideas that support womens involvement in terrorism. The Internet also made it easier for Dian to communicate with people who could facilitate her to carry out suicide bombings in the name of jihad, one of which was Muhammad Nur Solikin who later became her husband. Dian and Nur Solikin also developed a series of techniques to rationalize Dians involvement in terrorism, namely denial of responsibility, denial of victim, condemnation of the condemners, appeal to higher loyalties, denial of negative intent, and claim of relative acceptability. The type of suicide that Dian intends to commit is classified as obligatory altruistic suicide."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkapkan isu seputar keterlibatan juru bahasa dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Penelitian bersifat lintas-disiplin melibatkan ilmu penerjemahan, penjurubahasaan, ilmu hukum dan kajian terorisme. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Wawancara dilakukan terhadap sembilan belas informan mewakili Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Detasemen Khusus (Densus) 88, Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, satuan Perlawanan Teror (Wanteror) Gegana, Kejaksaan, Badan Antiteror AS, Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI), Perkumpulan Juru Bahasa Konferensi Indonesia (AICI), juru bahasa dan lembaga penyedia juru bahasa. Hasil penelitian menemukan bahwa keterlibatan juru bahasa telah diidentifikasi oleh penegak hukum sebagai kebutuhan dalam upaya penanggulangan terorisme. Mekanisme merekrut juru bahasa dalam konteks terorisme memiliki sifat yang unik dengan penekanan pada ideologi dan latar belakang yang bersih. Khusus terkait program deradikalisasi, kesamaan jenis kelamin antara juru bahasa dan napiter menjadi pertimbangan utama. Kendala utama terkait ketiadaan juru bahasa yang berdampak pada penyelidikan atau penanggulangan terorisme sementara sudah dapat diatasi. Temuan-temuan ini mengindikasikan perlunya komunikasi dan kerja sama antara penegak hukum dengan asosiasi profesi penerjemah dan juru bahasa Indonesia serta penyusunan pedoman teknis bagi penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait untuk melibatkan juru bahasa dalam konteks terorisme secara tepat guna.

---

This research was conducted with the aim of elaborating the issues around the involvement of interpreters in counter-terrorism measures in Indonesia. It is cross-disciplinary, involving translation, interpretation, legal and terrorism studies. This research is descriptive qualitative, carried out through interviews and literature review. Interviews were conducted with nineteen informants from the National Counterterrorism Agency (BNPT), Special Detachment 88 (Densus) 88, Bureau of Intelligence and Security (Baintelkam), the Counter Terrorism Unit (Wanteror), the Attorney General's Office, the US Anti-Terror Agency, the Association of Indonesian Translators (HPI), Association of Indonesian Conference Interpreters (AICI), interpreters and agencies that provide interpreters. The study has found that the involvement of interpreters has been identified by law enforcement as a necessity in the efforts of counter-terrorism. The recruitment mechanism of interpreters in the context of terrorism is unique in that it emphasizes on clean ideology and background. With regards to the deradicalization program, the same sex between interpreters and convicts is a major consideration. The main obstacle regarding the absence of an interpreter that may have impacts on the investigation or countermeasures of terrorism has been dealt with temporarily. These findings indicate there is a need for communication and cooperation between the law enforcement agencies and associations of Indonesian translators and interpreters as well as the formulation of technical guidelines for law enforcement and relevant stakeholders to involve interpreters in the context of terrorism effectively."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai keterlibatan Community Development Committee (CDC) dalam pemenuhan kesejahteraan anak di Menteng. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hambatan CDC dalam pemenuhan kesejahteraan anak dan juga melihat upaya yang dilakukan oleh CDC dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. CDC merupakan kelompok di masyarakat yang pembentukannya diinisiasi oleh Community Development Project (CDP) dengan tujuan sebagai mitra kerja CDP dan sebagai lembaga yang dipersiapkan untuk melanjutkan program saat GNI Batavia CDP Menteng Area sudah tidak ada di Menteng Tenggulun dan Menteng Jaya Kelurahan Menteng Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CDC telah terlibat dalam proses persiapan, assessment, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dalam pemenuhan kesejahteraan anak di Menteng Tenggulun dan Menteng Jaya, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat.

---

ABSTRACTThis research discusses the Community Development Committees (CDC) involvement in fulfilling child welfare in Menteng Tenggulun and Menteng Jaya, Menteng Urban Village, Central Jakarta. Furthermore, this research also discusses the obstacles of CDC in fulfilling child welfare and also examines the efforts made by the CDC in overcoming those obstacles. This research is a qualitative research with descriptive design. CDC is a group in the community initiated by Community Development Project (CDP) which aiming to be CDP partners and as an institution prepared to continue the program when the GNI Batavia CDP Menteng Area is no longer in Menteng. The results show that the CDC has been involved in the process of preparation, assessment, planning, implementation and evaluation of the programs in fulfilling child welfare in Menteng Tenggulun and Menteng Jaya, Menteng Urban Village, Central Jakarta."

"Dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang disebut work-life balance society di mana para pekerja memiliki semangat tinggi untuk bekerja di samping mengasuh anak ataupun merawat anggota keluarga, pemerintah Jepang membuat kebijakan yang disebut Ikuji Kaigo Kyuugyou Hou (育児・介護休業法) yang dapat diartikan sebagai Undang-Undang Cuti Mengasuh Anak dan Merawat Keluarga. Sejak awal diberlakukannya pada tahun 1992, kebijakan cuti mengasuh anak tersebut telah melalui beberapa kali evaluasi dan revisi. Untuk meneliti tingkat keterlibatan ayah dalam kebijakan pemerintah Jepang yang didukung pula oleh banyak perusahaan tersebut, peneliti menggunakan metode studi dokumen dan analisis kualitatif. Tingkat keterlibatan ayah dalam kebijakan cuti mengasuh anak ini kemudian ditinjau dengan menggunakan teori four-factor model of father involvement (Lamb dan Pleck) dan teori Role Identity (Alicia D. Cast). Hasilnya, tingkat keterlibatan ayah dalam kebijakan cuti mengasuh anak yang terbilang rendah dan jauh dari angka yang ditargetkan pemerintah tidak sejalan dengan tingginya persentase perusahaan yang memberlakukan kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan pandangan tradisional masyarakat Jepang bahwa mengasuh anak bukanlah tugas utama ayah masih mendominasi persepsi kaum ayah terhadap peran ayah itu sendiri.

---

In order to create work-life balance society where each citizen works with a sense of satisfaction in work-related responsibilities, and at the same time are able to take care of a child or a family member, Japan Government enacts a policy named Ikuji Kaigo Kyuugyou Hou (育児・介護休業法) and also known as Child Care and Family Care Leave Law. Since the beginning of the implementation in 1992, Child Care and Family Care Leave Law has been through some evaluation and revision. To examine father involvement in this policy made by Japan Government which also supported by many companies, I use document study and qualitative analysis methods. Father involvement in childcare leave policy then analyzed based on four-factor model of father involvement theory (by Lamb dan Pleck) and Role Identity Theory (by Alicia D. Cast). The main results is that father involvement in childcare leave policy in Japan which remain low and far from the number Japan Government targeted is not match to the high rate of companies implementing the policy. In conclusion, fathers’ perception about fathers role are still dominated by Japanese traditional point of view that childcare is not father’s main task."

"Tesis ini menganalisis keterlibatan korporasi dalam pendanaan terorisme dan juga mekanisme penggalangan dan pengelolaan dana pada dua entitas yaitu Komite Penanggulangan Krisis (KOMPAK) dan Azzam Dakwah Center (ADC). Dua korporasi ini berada di dalam dua periode yang berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan yaitu bertindak sebagai Korporasi Selubung dari korporasi induknya yaitu Al Jamaah Al Islamiyah (JI) dan Jamaah Anshor Daulah (JAD). Keduanya juga melakukan penggalangan dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk kebutuhan aksi terorisme. Peneliti memperkenalkan istilah "Korporasi Selubung" dalam penelitian ini.Peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus terhadap data-data dan juga menggunakan landasan teori Fraud Diamond (TFD) dan teori masyarakat jaringan Manuel Castells untuk menganalisis keterlibatan Korporasi Selubung dalam pendanaan terorisme. Selain itu peneliti juga menggunakan upaya proses penggentaran dengan pendekatan postmodern sebagai upaya pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan Korporasi Selubung dengan manipulasi bantuan kemanusiaan dan sosial keagamaan merupakan cara penggalangan dana yang terus berkembang dan dimanfaatkan oleh teroris sebagai sumber pendanaan terorisme. Penelitianini memberikan saran atas perlunya kepastian hukum dalam penerapan prinsip freeze without delay berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris, beserta perlunya penerapan sistem berbasis teknologi Blockchain untuk mencegah keterlibatan korporasi dalam pendanaan terorisme.

---

This thesis analyzes the involvement of corporations in terrorism financing and also the mechanism of raising and managing funds in two entities, namely the Crisis Management Committee (KOMPAK) and Azzam Dakwah Center (ADC). These two corporations are in two different periods, but both have similarities, namely acting as a Cover Corporation from its parent corporation, namely Al Jamaah Al Islamiyah (JI) and Jamaah Anshor Daulah (JAD). Both of them also raise funds from the community and channelled them for the needs of terrorism. The researcher introduced the term "Cover Corporation" in this thesis. The researcher conducted qualitative research with a case study method on the data and also used the Fraud Diamond (TFD) theoretical foundation and Manuel Castells` network society theory to analyze the involvement of Cover Corporations in terrorism financing. In addition, the researcher also use the deterrence process with postmodern approach as a preventative measure. The results of the study indicate the use of Cover Corporations under the manipulation of humanitarian aid and social religious act is a way of raising funds that continues to develop and be used by terrorists as a source for terrorism financing. The results of the study also indicate the need for legal certainty in the application of the principle of freeze without delay based on the domestic list of suspected terrorists and terrorist organizations, along with the need to implement blockchain technology-based system to prevent corporation`s involvement in terrorism financing."

"ABSTRAKModal sosial adalah satu komponen vital bagi perkembangan ekonomi suatu daerah Sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara adalah suatu hal menarik untuk membahas perkembangan ekonomi di Indonesia terutama proses pembentukan modal sosial Dengan 70 persen populasinya tinggal di wilayah pedesaan mengkaji faktor faktor yang mempengaruhi proses ini tentu membangkitkan minat berkenaan dengan hal hal yang dianggap penting oleh masyarakat Agama masih merupakan bagian yang mendasar dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia dan oleh karena itu sangat menarik untuk ditelaah Studi ini dimaksudkan untuk menarik benang merah antara perkembangan ekonomi dan agama sesuatu yang tidak terlalu sering dibahas di lingkungan akademisi Dengan berfokus pada hubungan antara ketaatan beragama dan fungsi organisasi keagamaan sebagai penyedia kecakapan kecakapan yang diperlukan dalam mengembangkan ekonomi artikel ini dibuat untuk mengisi ruang kosong diantara dua konsep yang dianggap berjauhan

---

ABSTRACTSocial capital is a vital component for the development of a region rsquo s economy As a developing country with the largest economy in Southeast Asia the economic development in Indonesia is one interesting case to examine particularly the process of social capital establishment With approximately 70 per cent of the population living in rural areas it is intriguing to look at the factors which determine the process in terms of what matters to the people Religion still constitutes a fundamental part in Indonesia rsquo s social construct and therefore is a very appealing topic to discuss This study is aimed at drawing a line between economic development and religion something that is not too frequently touched among academics Focusing on the relationship between religion obedience and the function of religious organisations as providers of necessary skills this article is made to fill the gap between what deemed to be two remote concepts "

"Dahulu pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami-istri yang tidak memiliki keturunan, namun seiring perkembangan jaman mengangkat anak juga dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Berbagai alasan yang melatarbelakangi pengangkatan anak, baik karena ingin mendapatkan anak maupun niat menolong anak terlantar. Apapun yang menjadi alasan pengangkatan anak semua dilakukan demi kepentingan kesejahteraan anak, akan tetapi peraturan yang secara khusus mengatur pengangkatan anak belum ada, sehingga mengakibatkan penyimpangan dalam banyak hal, perbedaan agama maupun prosedur legalitasnya. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan mengenai, bagaimana pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua tunggal, serta bagaimana pula tinjauan Hukum Islam dan Perundangan Indonesia terhadap pengangkatan anak tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menggunakan metode penelitian, yang terdiri dari bentuk penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, bahan hukum data primer dan data sekunder, serta teknik analisis data deskriptif kualitatif. Melalui metode penelitian tersebut, maka penulis menyimpulkan, bahwa berdasarkan perundangan Indonesia mengenai pengangkatan anak, di Indonesia diperbolehkan mengangkat anak oleh orang tua tunggal yang telah memenuhi persyaratan, sedangkan menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya diperbolehkan dalam arti memelihara atau mengasuh anak.

---

In the past adoptions done by married couples who had no heirs. As development of time the adoption is also done by someone who is unmarried. Various reasons underlying the adoption, either because they want to get the child or the intention of helping the neglected child. Whatever the reasons for adoption is all done in the interests of the child, but the regulation that specifically regulates adoption have not been there, resulting in deviations in many ways, religious difference and the legality procedures of the adoption. Based on the above explanation, the author formulates the subject matter of, how about the legal arrangement regarding child adoption, especially by single parent, as well as how about the review of Islamic Law and Indonesia Legislation against the child adoption. In answer to the subject matter, the author uses the method of research, which consists of a descriptive analytical form research, kind of normative legal research, data collection technique to the study of literature and interview, legal materials on primary and secondary data, also descriptive qualitative data analysis technique. Through these research methods, the author concludes, that based on Indonesia legislation regarding adoption, in Indonesia allowed to adopt child by single parent who have met the requirements, while according to Islamic law allowed adoption only in the sense of maintaining or caring for child."

"Tulisan ini mengkaji pengaruh budaya patriarki terhadap keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Kota Denpasar, dengan fokus pada implikasi sosial, psikologis, dan hukum dari peran ayah dalam keluarga. Dalam konteks budaya patriarki yang kuat, peran ayah seringkali terpinggirkan, sehingga menimbulkan beban ganda bagi ibu dan mengurangi kesejahteraan anak. Melalui pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian non-doktrinal, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), dalam mendukung keterlibatan ayah. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki tidak hanya memperkuat stereotip gender dalam keluarga, tetapi juga menghambat penerapan prinsip-prinsip keadilan gender dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk resistensi sosial terhadap perubahan peran gender dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran ayah. Di sisi lain, tulisan ini juga menemukan peluang untuk memperkuat kebijakan cuti ayah dan mensosialisasikan nilai-nilai kesetaraan dalam pengasuhan anak. Penelitian ini menyarankan penguatan kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika budaya lokal dan perlunya program sosialisasi dan pelibatan masyarakat untuk mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan anak dan keluarga di Indonesia, khususnya di Bali.

---

This paper examines the influence of patriarchal culture on fathers' involvement in childcare in Denpasar City, focusing on the social, psychological and legal implications of fathers' role in the family. In the context of a strong patriarchal culture, the role of fathers is often marginalized, creating a double burden for mothers and reducing children's welfare. Through a normative juridical approach and non-doctrinal research method, this study analyzes the applicable laws and regulations, such as Law No. 4 of 2024 on Maternal and Child Welfare (MCH Law), in support of father involvement. The final results show that patriarchal culture not only reinforces gender stereotypes in the family, but also hinders the implementation of the principles of gender equity and the best interests of the child. The research identifies challenges in policy implementation, including social resistance to changing gender roles and a lack of understanding of the importance of fathers' roles. On the other hand, this paper also finds opportunities to strengthen paternity leave policies and socialize the values of equality in childcare. This research suggests strengthening the legal framework that is responsive to local cultural dynamics and the need for socialization and community engagement programs to encourage fathers' involvement in childcare. As such, this research contributes to developing more inclusive and welfare-oriented policies for children and families in Indonesia, particularly in Bali."

"Tulisan ini mengkaji pengaruh budaya patriarki terhadap keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Kota Denpasar, dengan fokus pada implikasi sosial, psikologis, dan hukum dari peran ayah dalam keluarga. Dalam konteks budaya patriarki yang kuat, peran ayah seringkali terpinggirkan, sehingga menimbulkan beban ganda bagi ibu dan mengurangi kesejahteraan anak. Melalui pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian non-doktrinal, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), dalam mendukung keterlibatan ayah. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki tidak hanya memperkuat stereotip gender dalam keluarga, tetapi juga menghambat penerapan prinsip-prinsip keadilan gender dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk resistensi sosial terhadap perubahan peran gender dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran ayah. Di sisi lain, tulisan ini juga menemukan peluang untuk memperkuat kebijakan cuti ayah dan mensosialisasikan nilai-nilai kesetaraan dalam pengasuhan anak. Penelitian ini menyarankan penguatan kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika budaya lokal dan perlunya program sosialisasi dan pelibatan masyarakat untuk mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan anak dan keluarga di Indonesia, khususnya di Bali.

---

This paper examines the influence of patriarchal culture on fathers' involvement in childcare in Denpasar City, focusing on the social, psychological and legal implications of fathers' role in the family. In the context of a strong patriarchal culture, the role of fathers is often marginalized, creating a double burden for mothers and reducing children's welfare. Through a normative juridical approach and non-doctrinal research method, this study analyzes the applicable laws and regulations, such as Law No. 4 of 2024 on Maternal and Child Welfare (MCH Law), in support of father involvement. The final results show that patriarchal culture not only reinforces gender stereotypes in the family, but also hinders the implementation of the principles of gender equity and the best interests of the child. The research identifies challenges in policy implementation, including social resistance to changing gender roles and a lack of understanding of the importance of fathers' roles. On the other hand, this paper also finds opportunities to strengthen paternity leave policies and socialize the values of equality in childcare. This research suggests strengthening the legal framework that is responsive to local cultural dynamics and the need for socialization and community engagement programs to encourage fathers' involvement in childcare. As such, this research contributes to developing more inclusive and welfare-oriented policies for children and families in Indonesia, particularly in Bali."