Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Pusat Statistik BPS adalah lembaga pemerintah non kementrian yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei. Tindak lanjut dari kegiatan statistik ini harus didukung oleh sistem informasi pengolahan data yang memadai. Subdit Integrasi Pengolahan Data IPD sebagai pengembang sistem informasi di BPS harus dapat melayani pengembangan sistem informasi pengolahan data, namun saat ini layanan tersebut masih belum berkualitas.Agar dapat melakukan peningkatan kualitas layanan maka kualitas layanan saat ini harus dievaluasi. Pengukuran kualitas layanan ini dengan menggunakan dimensi kualitas metode SERVQUAL yang dimodifikasi. Dimensi tersebut meliputi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy dan geographics, selanjutnya diintegrasikan dengan model Kano.Hasil dari evaluasi tersebut, dimensi Reliability dan Responsiveness mempunyai nilai gap yang paling besar. Selain itu dari 24 atribut layanan yang diukur hanya 19 atribut kualitas yang mempunyai dampak terhadap kepuasan pengguna, dimana diantaranya 15 atribut mempunyai kategori Attractive. Selanjutnya dari 19 atribut tersebut ditentukan atribut yang menjadi prioritas utama sampai dengan prioritas terakhir dalam usaha peningkatan kualitas layanan.

---

BPS Statistics Indonesia is a non ministerial government agency which has the authority to conduct statistical activities like census and survey. The follow up of these statistical activities should be supported by an adequate data processing information system. Sub Directorate of Data Processing Integration IPD as developer of information system at BPS must be able to serve development of information system of data processing, but now the service still not qualified.

In order to improve the quality of service, the current quality of service must be evaluated. Measuring the quality of this service using the quality dimension of the modified SERVQUAL method. These dimensions include tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy and geographics, then integrated into Kano model.

The results of the evaluation, the dimensions of Reliability and Responsiveness have the greatest gap value. In addition, based on the measurement results of 24 attributes, only 19 attributes that impact on user satisfaction, and 15 attributes of them have category Attractive. Furthermore, of the 19 attributes are determined attributes that become the main priority up to the last priority in efforts to improve the quality of service."

"Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pengamanan terhadap Sistem Elektronik. Kementerian Luar Negeri Kemenlu melakukan evaluasi tingkat kesiapan pengamanan informasi menggunakan Indeks Keamanan Informasi KAMI guna memenuhi standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.Hasil penilaian Indeks KAMI Tahun 2015 menyatakan bahwa Sistem Elektronik Kemenlu berada dalam kategori strategis, namun tingkat kesiapan pengamanan informasi Kemenlu berada dalam kategori tidak layak. Berdasarkan kondisi tersebut, aspek availability layanan TIK Kemenlu tidak terpenuhi ketika terjadi pemeliharaan jaringan listrik kantor Kemenlu di Pejambon. Seluruh layanan TIK Kemenlu tidak dapat diakses selama 10 jam, padahal Kemenlu sudah memiliki fasilitas pusat pemulihan bencana di Cijantung.Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak layaknya pengamanan informasi Kemenlu adalah belum adanya rencana keberlangsungan layanan TIK serta rencana pemulihan bencana. Untuk meningkatkan nilai Indeks KAMI dan untuk menjaga keberlangsungan layanan TIK Kemenlu dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada maka perlu disusun rancangan rencana kontingensi pusat data Kemenlu. Perancangan rencana kontingensi dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja NIST 800-34 Rev.1.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat pengelola TIK Kemenlu dan pejabat pemilik atau pengguna layanan TIK serta melalui observasi lapangan. Proses analisis dampak bisnis dilakukan guna mendapatkan tingkat kekritisan sistem informasi terhadap kegiatan utama Kemenlu. Strategi pemulihan layanan teknologi informasi disusun berdasarkan urutan tingkat kekritisan sistem informasi dari yang tertinggi hingga terendah.Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tingkat kekritisan layanan sistem informasi yang terkait dengan kegiatan utama Kemenlu beserta kebutuhan sumber daya pendukungnya. Berdasarkan tingkat kekritisan tersebut, tiga layanan membutuhkan strategi pemulihan fault tolerance, 13 hot site, dan sisanya warm site. Strategi kontingensi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen usulan rencana kontingensi pusat data Kemenlu.

---

Government Regulation Number 82 Year 2012 obligates all electronic system operators to secure their electronic systems. The Ministry of Foreign Affairs of Indonesia Kemenlu has used the Information Security KAMI Index to evaluate the level of information security preparedness to meet the standards of Information System Security Management.

The results of 2015 KAMI Index stated that the Kemenlu rsquo s electronic system is classified as strategic, however its level of information security preparedness is in the category of not reliable. According to these conditions, Kemenlu could not meet the aspect of ICT services availability, for it could not provides its ICT services to users during power outage incidences at Kemenlu Headquarter in Pejambon. Although Kemenlu has built a Disaster Recovery Center facility in Cijantung, at the time of power outages, the entire Kemenlu rsquo s ICT services could not be accessed, for as long as 10 hours.

According to fishbone analysis, one of causes that contributed to Kemenlu rsquo s information security preparedness unreliability is the lack of continuity plans for ICT services and disaster recovery plans. To increase its KAMI Index and maintain its ICT services continuity, Kemenlu needs to design data center contingency plan by utilizing the existing infrastructure. The design of data center contingency plan in this research is based on NIST 800 34 Rev.1 framework which was adjusted for Kemenlu data center.

This research applies a qualitative research method using a case studies. Data gathering and fact finding were done by interviewing Kemenlu rsquo s ICT supervisors, owners, and users, as well as on site observation. Business impact analysis was performed to evaluate the impact of information system unavailability to Kemenlu rsquo s main activities. Contingency strategies are created based on the order of information system criticality, from most critical to less critical.

This research has successfully identified the degree of criticality of information systems related to Kemenlu rsquo s main activities as well as its necessary ICT resources. Based on the findings of the criticality degree, there are three information system that require fault tolerance as recovery strategy, 13 require hot site and the remaining require warm site.This contingency strategy are then documented into proposed data center contingency plan."

"Penggunaan data center adalah hal yang perlu dilakukan demi mendukung perkembangan data dan informasi yang semakin luas dan terus bertambah. Namun dalam pembuatan dan operasionalnya, data center memiliki berbagai hal yang harus dipikirkan untuk dapat menghindari berbagai gangguan keamanan dan kesalahan yang dapat menyebabkan kerusakan dan ancaman bagi integritas data yang ada. Salah satu serangan yang sangat berbahaya dan umum menyerang data center adalah DDOS atau Distributed Denial Of Service menurut data dari Akamai, bahwa selama tahun 2020 ini DDOS memiliki peningkatan dalam volume serangan dan variasi serangan. Hal inilah yang menjadi alasan pentingnya dalam meningkatkan keamanan jaringan dengan mekanisme yang akurat dan terautomasi dalam meningkatkan efektivitas terutama pada keamanan data center dengan suatu sistem yang memantau alur/flow dalam jaringan dan memungkinkan dilakukannya pemantauan firewall, port, dan konfigurasi keamanan lainnya, untuk meningkatkan jaringan data center yang ada dengan keamanan yang lebih baik. Percobaan komunikasi dengan protocol ICMP menunjukan hasil rata-rata latensi dari tiga percobaan dengan jumlah paket yang berbeda sebesar 0.127 ms pada arsitektur Three Tier dan 0.079 ms pada arsitektur Spine Leaf. Implementasi sistematika controller untuk dapat melakukan port blocking setelah dilakukannya deteksi serangan memiliki akurasi deteksi sebesar 99.72% pada arsitektur Three Tier dan 99.45% pada arsitektur Spine Leaf. Pemanfaatan lapisan aplikasi untuk sistem pemantauan dan konfigurasi keamanan berbasis firewall secara efektif berhasil menunjang arsitektur jaringan Three Tier dan Spine Leaf, di mana penggunaan satu buah controller deteksi yang juga menjalankan fungsi API untuk lapisan aplikasi akan memiliki rata-rata delay sebesar 5.3 detik pada arsitektur Three Tier dan 5.6 detik pada arsitektur Spine Leaf, sedangkan penggunaan dua controller terpisah untuk proses deteksi dan menjalankan API akan mengurangi delay pada arsitektur Three Tier menjadi 0.8 detik dan pada arsitektur Spine Leaf menjadi 1.1 detik

---

The use of data centers is something that needs to be done to support the development of data and information that is increasingly broad and continues to grow. However, in its structure and operation, data centers have various things that must be considered to avoid various security issues and errors that can cause damage and threats to the integrity of existing data. One of the most dangerous and common attacks attacking data centers is DDOS or the Distributed Denial Of Service, according to data from Akamai, during 2020, DDOS had an increase in the volume of attacks and the variety of attacks. This is the reason why it is important to improve network security with an accurate and automated mechanism to increase effectiveness, especially in data center security with a system that monitors the flow in the network and allows monitoring of firewalls, ports, and other security configurations, to improve the existing data center network with better security. The communication experiment with the ICMP protocol shows the average latency of the three experiments with different packet numbers with 0.127 ms on the Three Tier architecture and 0.079 ms on the Spine Leaf architecture. The implementation to applicate controller systematics to perform port blocking after attack detection has a detection accuracy of 99.72% on Three-Tier architecture and 99.45% on Spine Leaf architecture. Utilization of the application layer for monitoring systems and firewall- based security configurations has effectively succeeded in supporting the Three-Tier and Spine Leaf network architectures, where the use of one detection controller that also performs the API function for the application layer will have an average delay of 5.3 seconds on the Three Tier architecture. and 5.6 seconds on the Spine Leaf architecture, whilst the use of two separate controllers for the detection process and running the API will reduce the delay on the Three Tier architecture to 0.8 seconds and on the Spine Leaf architecture to 1.1 seconds. "

"Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur merupakan satuan kerja di bawah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan statistik di wilayah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Meskipun Badan Pusat Statistik Kabupaten merupakan satuan kerja terkecil di bawah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, namun Badan Pusat Statistik Kabupaten menyumbang peran besar dalam pencapaian tujuan Badan Pusat Statistik untuk meningkatkan kualitas data. Hal ini disebabkan oleh peran Badan Pusat Statistik Kabupaten sebagai tombak dalam pengumpulan data langsung ke responden dan sekaligus sebagai pengolah dan diseminasi data. Sebagai contoh adalah pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang tengah berlangsung pada semester I tahun 2019 saat penyusunan penelitian ini. Dari survei ini diperoleh permasalahan yaitu terdapat ketidaklengkapan, ketidakkonsistenan isian dan ketidaktepatan harga pada Modul Kor dan Konsumsi Pengeluaran saat entri data dalam aplikasi. Begitu pula saat pasca entri masih ditemukan ketidakkonsistensian dan ketidaktepatan isian. Untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan evaluasi tingkat kematangan manajemen kualitas data menggunakan kerangka kerja Manajemen Kualitas Data Loshin. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kematangan berada pada kisaran 2 dan 3. Dari delapan dimensi, terdapat empat dimensi yang belum memenuhi target yang diharapkan yaitu harapan kualitas data, protokol kualitas data, standar data, dan teknologi. Selain itu, hasil dari pengukuran kualitas data statistik menggunakan kerangka kerja European Statistical System menunjukkan bahwa total skor yang dicapai adalah 5.7 dari target yang diharapkan sebesar 9.4. Dari hasil penelitian ini selanjutnya disusun rekomendasi peningkatan kualitas data.

---

The BPS-Statistics of Kaur Regency is a work unit under the BPS-Statistics of the Republic of Indonesia which is responsible for carrying out statistical activities in the regency area, precisely the Regency of Kaur, Bengkulu Province. Although the Regency Statistics Agency is the smallest work unit, the BPS-Statistics of Kaur Regency contributes a large role in achieving the goals of the BPS-Statistics of Republic of Indonesia to improve data quality. This is due to the role of the Regency Statistics Agency as a spearhead in collecting data directly to respondents and at the same time as data processors. An example is the implementation of the National Socio-Economic Survey which was taking place in the first semester of 2019 during the preparation of this study. From this survey, there are problems, namely there are incompleteness, inconsistency in the contents and inaccuracy of the price range in the Cor Module and Expenditure Consumption during data entry in the application. Likewise, inconsistencies and inaccuracies are found after post entries. To overcome this problem, an evaluation of the maturity level of data quality management using the Loshin’s Data Quality Management was done. The results indicate that the maturity level is in the range of 2 and 3. Of the eight dimensions, there are four dimensions that have not met the expected targets, namely expectations of data quality, data quality protocols, data standards, and technology. In addition, the results of measuring the quality of statistical data using the European Statistical System indicate that the total score achieved is 5.7 of the expected target of 9.4. From the results of this study, recommendations were made for improving data quality."

"ABSTRAKBadan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab untuk menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas. Salah satu upayanya yaitu dengan melakukan penyimpanan dan pengelolaan data secara terpusat melalui pengembangan data warehouse. Pengembangan data warehouse menjadi salah satu pilar pembangunan bidang TIK dalam rangka Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik Tahun 2011-2015. Akan tetapi, sampai saat ini proses pengembangan data warehouse masih mengalami keterlambatan dari target pengembangan yang telah direncanakan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan suatu langkah peningkatan proses pengembangan mengingat pada tahun 2015 proses pengembangan data warehouse direncanakan untuk dilanjutkan. Tahapan awal untuk melakukan peningkatan proses pengembangan dengan mengetahui tingkat kemapanan proses pengembangan data warehouse sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kemapanan proses pengembangan data warehouse pada Badan Pusat Statistik. Tingkat kemapanan proses pengembangan data warehouse ini selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan/peningkatan proses pengembangan data warehouse. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus. Penelitian ini mengacu pada maturity model DWCMM dan pedoman perbaikan proses menggunakan model IDEAL. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada evaluasi tingkat kemapanan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses pengembangan data warehouse.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variabel pengukuran arsitektur, pemodelan data, proses ETL, dan proses pengembangan data warehouse mencapai kemapanan tingkat 2, sedangkan variabel aplikasi BI dan proses layanan data warehouse masih kemapanan tingkat 1. Dengan demikian, tingkat kemapanan proses pengembangan data warehouse BPS disimpulkan mencapai tingkat 2 (Repeatable Level). Untuk meningkatkan proses pengembangan data warehouse, BPS disarankan melakukan rekomendasi perbaikan proses yang diusulkan penelitian ini. Penerapan perbaikan proses tersebut diharapkan dapat menyelesaikan lebih dari 80% kelemahan pada variabel pengukuran proses ETL, aplikasi BI, proses pengembangan data warehouse, dan proses layanan data warehouse; 67% kelemahan pada variabel pemodelan data; dan 58% untuk variabel arsitektur data warehouse. Penerapan rekomendasi juga diharapkan dapat mencapai tujuan pengembangan data warehouse dan memberikan manfaat sesuai dengan harapan BPS.

---

ABSTRACTStatistics Indonesia (BPS) is a non-ministerial government institution responsible for providing qualified statistical data and information. To achieve that, BPS performs centralized data management through the development of a data warehouse. Data warehouse development becomes one of the pillars of ICT development, part of BPS Reforms in 2011-2015. However, until now the process of developing a data warehouse is still experiencing delays. To overcome this problem, we need an improvement in the development process. Initially, we need to determine the level of data warehouse development process capability earlier. This study aimed to evaluate the level of data warehouse development process capability in the BPS. The level of the data warehouse development process capability can be used as a reference in the improvement of subsequent data warehouse development process. This study uses a case study methodology. This study refers to the DWCMM maturity models and guidelines for process improvement using the IDEAL model. The scope of this study is limited to the evaluation of the level of capability and the formulation of recommendations for improvement of data warehouse development process.Based on the results of the study, the measurement variables covering architecture, data modeling, ETL processes and data warehouse development process have reached maturity level 2, while those variables covering BI applications and process services data warehouse still level 1. Thus, the level of maturity of data warehouse development process in BPS can be concluded to reach level 2 (Repeatable level). To improve the data warehousing process, BPS is advised to do the proposed process improvement recommendations. Implementation of process improvements is expected to alleviate more than 80% process weakness in ETL process, BI applications, data warehouse development process, data warehouse services process; 67% weakness in the data modeling; and 58% for the data warehouse architecture. Implementation of these recommendations is also expected to achieve the goal of developing a data warehouse and to provide benefits in line with expectations of BPS."

"Di era informasi seperti sekarang ini, informasi menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat, dan bahkan menjadi sebuah kebutuhan pokok. Oleh karenanya organisasi yang menyediakan layanan informasi memiliki peran dan kedudukan yang penting dan strategis. Perpustakaan adalah sebuah lembaga yang memiliki peran yang penting dan strategis, karena memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Disamping itu, perpustakaan merupakan lembaga penunjang pendidikan.Kondisi saat ini menuntut adanya peningkatan kualitas layanan perpustakaan kepada pengguna jasanya, dengan memperhatikan kebutuhan mereka. Penelitian yang dilakukan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi Perpustakaan Nasional RI, dengan menggunakan metode gabungan Servqual, Kano Model dan Quality Function Deployment (QFD). Dari hasil penelitian diperoleh bahwa ada 29 atribut pelayanan yang merupakan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa Perpustakaan Nasional RI. Dari jumlah tersebut, 28 atribut memiliki performan kualitas yang buruk, sehingga perlu dibenahi dan ditingkatkan. Selain itu juga dapat di klasifikasi kategori atribut-atribut tersebut, 1 atribut kategori A (attractive), 11 atribut kategori 0 (one dimensional), serta 17 atribut kategori M (must-be).Dengan melihat matrik house of quality level I, maka hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen Perpustakaan Nasional RI adalah : peningkatan pengadaan pustaka (koleksi), peningkatan kerjasamaa, pengembangan website, pengembangan perpustakaan, serta optimasi information desk. Untuk selanjutnya, dengan melihat matrik house of quality level II, maka hal-hal utama yang harus diperhatikan adalah peningkatan anggaran, peningkatan kualitas tenaga pengolahan, peningkatan kualitas hardware dan software pendukung, peningkatan tuntutan manajemen terhadap kualitas pelayanan, serta peningkatan tuntutan manajemen terhadap pengembangan perpustakaan.Daftar Bacaan : 46 (1985 - 2003)

---

In the information era, information is important and is like a basic need. Organization that provides information services has strategic and important roles. Library is an organization that provides information service's. Beside that, it also supports education activities.

Recently, library is demanded to improve of service quality with give more attention at customer requirements. This research attempts to improve service quality at Center for Library Service National Library of Indonesia. This research uses combined method. It is consist of Servqual, Kano Model, and Quality Function Deployment (QFD). Research can identify 29 attributes. These attributes are customer requirements. These attributes also can be classified in to the three categories, i.e.: attractive, one-dimensional, and must-be. 1 attributes is attractive, 17 attributes are must-be, and 11 attributes are one-dimensional.

Considering the house of quality matrix level 1, it can be recommended 5 main activities to improve service quality, i.e.: collection development, cooperation development, website development, library development and optimizing of information desk. Beside that, considering the house of quality matrix level 2, it also can be recommended 5 main processes to improve service quality, i.e. : increasing of library budget, improvement of personal quality to processing information, improvement of hardware and software quality, increasing of management attention at service quality, and increasing of management attention at library development.

References : 46 (1985 - 2003)"

"Kebutuhan yang besar terhadap data center sebagai lokasi penyimpanan dan pemrosesan data dalam era digital saat ini telah meningkatkan pentingnya perencanaan green data center yang berkelanjutan. Namun, manajer data center masih kesulitan dalam menerapkan langkah-langkah yang praktis. Tujuan dari studi ini adalah untuk membantu manajer data center dalam membuat keputusan yang terinformasi selama tahap perencanaan green data center yang berkelanjutan. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi tujuh komponen kunci yang mendefinisikan green data center: tata kelola TI, infrastruktur, energi, siklus hidup peralatan, green technology, benchmarking, dan kontinuitas bisnis. Selanjutnya, studi ini memperluas analisisnya dengan menggunakan Fuzzy Analytic Hierarchy Process untuk mengevaluasi pandangan berbagai ahli berpengalaman dalam industri data center. Ketujuh komponen green data center tersebut dievaluasi satu sama lain dalam kaitannya dengan tiga kriteria keberlanjutan: dampak lingkungan, kelayakan ekonomi, dan tanggung jawab korporasi. Hasilnya, ditemukan beberapa komponen secara konsisten berada di urutan prioritas tertentu dalam beberapa skenario analisis sensitivitas. Dengan demikian, berdasarkan peringkat prioritas, manajer data center dapat mengalokasikan sumber daya dengan memberikan prioritas pada komponen-komponen tersebut sesuai dengan urutannya. Studi ini memberikan kerangka kerja yang berharga untuk pengembangan green data center yang berkelanjutan, dengan implikasi manajerial pada industri dan pembuat kebijakan.

---

The growing demand for data center as a location for storing and processing data in the present digital age has elevated the importance of sustainable green data center planning as a significant issue. Nevertheless, data center managers continue to encounter challenges in implementing practical measures. The objective of this study is to assist data center managers in making informed decisions during the planning phase of sustainable green data centers. Previous research has identified seven key components that define a green data center: ICT governance, infrastructure, energy, equipment lifecycle, green technology, benchmarking, and business continuity. Subsequently, the study expanded its analysis by utilizing the Fuzzy Analytic Hierarchy Process to evaluate the perspectives of various experienced experts in the data center industry.

The seven components of green data centers were evaluated against each other with regards to the three sustainability criteria: environmental impact, economic viability, and corporate responsibility. As a result, several components were consistently found to be in a specific priority order in multiple sensitivity analysis scenarios. Therefore, based on the priority rankings, data center managers can allocate resources by prioritizing those components according to their respective order. This study provides a valuable framework for the development of sustainable green data centers, with implications for both industry and policy makers."

"ABSTRAKSebuah rancangan prosedur operasional standar POS untuk requirement engineering pada pengembangan perangkat lunak di Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data Subdit IPD , Badan Pusat Statistik BPS , telah dihasilkan. BPS merupakan lembaga pemerintah non kementrian yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan sensus dan survei. POS requirement engineering disusun menggunakan soft system methodology SSM yang telah dimodifikasi dan scrum sebagai metode pengembangannya. Kebutuhan POS dirancang berdasarkan studi literatur, SBOK trade; Guide sebagai referensi best practice, serta penelitian sebelumnya untuk menentukan tahapan proses requirement engineering pada scrum. Wawancara dengan analisis tematik juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan organisasi BPS akan POS requirement engineering. Rancangan POS requirement engineering yang dihasilkan terdiri dari tiga buah POS, yaitu POS Tahap Inisiasi, POS Tahap Pengembangan, dan POS Tahap Perencanaan Iterasi. Konsep POS requirement engineering divalidasi kepada narasumber di Subdit IPD BPS yang telah mengikuti pelatihan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan metode scrum. Selain itu, hasil rancangan POS juga divalidasi kepada Kepala Subdit IPD BPS dan menunjukkan bahwa rancangan POS dapat diimplementasikan namun memerlukan dukungan pimpinan dalam pelaksanaannya. Hasil rancangan POS requirement engineering ditujukan untuk standarisasi proses requirement engineering pada pengembangan perangat lunak di Subdit IPD BPS. Dengan dihasilkannya rancangan POS requirement engineering ini, diharapkan perangat lunak yang dihasilkan oleh Subdit IPD BPS menjadi berkualitas.

---

ABSTRACTA design of Standard Operating Procedure SOP for requirement engineering in software development in Data Processing Integration Subdirectorate Statistics Indonesia was resulted. Statistics Indonesia is non ministerial government institution that is responsible for conducting statistical surveys. SOP for requirement engineering was designed using modified soft systems methodology SSM . Scrum method is used as an approach. The needs of SOP is derived from literature, SBOK trade Guide as best practice, and previous research to determine the process in scrum. Interview with thematic analysis was also conducted to determine the needs of requirement engineering SOP from the organizations. The design of requirement engineering SOP consists of three steps Initiation, Development, and Iteration Planning. Concepts of requirement engineering SOP have been validated to the interviewees in Data Processing Integration Subdirectorate, who have had training software development using scrum. Futhermore, The design of SOP has been validated to the Chief of Data Processing Integration Subdirectorate. The result from validation process show that the design of SOP for requirement engineering can be implemented in Data Processing Integration Subdirectorate, but still need the support from high level management. The result is aimed to standardize the process of requirement engineering in Data Processing Integration Subdirectorate. With this SOP design, software produced by Data Processing Integration Subdirectorate is expected to achieve the quality."

"ABSTRAKDalam Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) RI 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu tahapan dalam menyusun IT Design and Strategy adalah menyusun tata kelola dan tata laksana teknologi informasi (IT governance and management). Namun, tata kelola teknologi informasi (TI) di BPS belum mencakup semua bidang keputusan terkait TI. Salah satu bidang keputusan TI yaitu Infrastruktur TI. Infrastruktur TI yang memiliki peranan penting di BPS adalah Data Center atau Pusat Data. Tidak adanya tata kelola yang mengatur pengelolaan Pusat Data dapat berdampak pada terganggunya layanan Pusat Data yang menghambat proses bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan kebijakan dan pedoman pengelolaan Pusat Data yang sesuai untuk BPS. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metodologi penelitian case study dan action research. Perancangan kebijakan dan pedoman diawali dengan penyusunan aspek-aspek pengelolaan Pusat Data yang diperoleh dari standar ANSI/TIA-942 dan standar ANSI/BICSI-002. Dari aspek-aspek pengelolaan Pusat Data tersebut kemudian diamati kondisi pengelolaan Pusat Data saat ini dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pusat Data, Kemudian dari kondisi yang ada dan kendala yang dihadapi diberikan rekomendasi. Selanjutnya dilakukan perancangan kebijakan dan pedoman pengelolaan Pusat Data dengan masukan berupa hasil dari tahapan sebelumnya. Dari penelitian ini dihasilkan usulan kebijakan dan pedoman pengelolaan Pusat Data yang sesuai untuk BPS sehingga pengelolaan Pusat Data dapat lebih baik dalam memberikan layanan kepada pengguna.

---

ABSTRACT

On the strategic plan of BPS-Statistics Indonesia 2015-2019, one phase to develop IT design and strategy is to develop IT governance and management. However, IT governance in BPS does not include all area of IT decisions. One of these areas is IT infrastructure. IT infrastructure which has an important function in BPS is data center. The absence of governance that regulates the data center management can have an impact on service disruption of data center that later impedes the business process.

The purpose of this research is to make a design of policy and guideline of data center management that is suitable for BPS. This research is qualitative research using two methodologies: case study and action research. Design of policy and guideline begins with drafting aspects from data center standards: ANSI/TIA-942 and ANSI/BICSI-002. Then, the current condition and constraints encountered on data center management are observed based on aspects derived from standards. If the management does not meet the standards then recommendations given. Next, design of policy and guideline for data center management, using aspects from standards, current conditions, constraints and recommendations.

The result of this research is a proposed policy and guideline for data center management that fit to BPS in providing better services to users."