Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini berusaha untuk menggambarkan dampak pemekaran wilayah yang banyak terjadi di Indonesia pasca dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 dengan menganalisis dampak pemekaran di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan perspektif Vedi Hadiz, penulis ingin menunjukkan dengan keterbatasan data bahwa alasan dari banyaknya wilayah yang bermasalah pasca-pemekaran adalah karena terdapat kepentingan-kepentingan elit yang sebenarnya tidak untuk alasan mensejahterakan rakyat. Dari kasus pemekaran Tasikmalaya, yang terlihat pascapemekaran kemudian justru adalah semakin terpuruknya Kabupaten sejak ibukotanya menjadi daerah otonom baru dan juga sengketa aset yang muncul antara pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kota Tasikmalaya.

---

This final project aims to describe the impact of the process known as pemekaran (literally, blossoming) in Indonesia after the implementation of the Law 22/1999 on regional governance, in which territorial jurisdictions is redefined and the number of local governments is increased. This study focuses on the region of Tasikmalaya as a case study and uses the perspective of Vedi Hadiz to show with limited data that the problems arising from pemekaran is due to elite interest which is not all about the contribution to public welfare. This case study shows that after the process of pemekaran the municipality of Tasikmalaya became bankrupt as its capital became a new autonomous administrative region and conflict arises between the municipal government and the district government regarding claims to assets in the district area."

"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah salah satu perangkat daerah mempunyai fungsi pokok sebagai badan perencanaan pembangunan daerah. Wewenang Bappeda induk sebagai koordinator dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat. Koordinasi merupakan upaya yang sangat penting yang dilakukan oleh Bappeda dan jajarannya daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah. Dengan Adanya permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kendala internal Pelaksanaan koordinasi, koordinasi di internal Bappeda terlihat kurang baik dari kerjasama, komunikasi dan disiplin anggotanya, oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan koordinasi serta faktor-faktor mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan postpositivist. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari wawancara studi pustaka dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah cukup efektif. Hasil ini diketahui melalui Proses analisis empat dimensi yaitu dimensi koordinasi harus terpusat, koordinasi harus terintegrasi, koordinasi harus berkesinambungan, dan koordinasi harus adamenggunakan pendekatan multi-kelembagaan. Dimensi yang terpenuhi adalah dimensiK oordinasi harus terintegrasi dan koordinasi harus berkesinambungan, sedangkan dua Dimensi lain yaitu dimensi koordinasi harus terpusat dan koordinasi harus menggunakan pendekatan multi-kelembagaan tidak terpenuhi. Faktor-faktor itu Pengaruh ini dianalisis dengan menggunakan teori Hasibuan (2006) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan koordinasi yaitu faktor kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Dari segi faktor kesatuan tindakan, pelaksanaan koordinasi belum terlaksana dengan baik karena adanya perintah tidak ada satupun isu yang dikeluarkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota kedua departemen di Bappeda kepada instansi di bawahnya. Faktorkomunikasi, pelaksanaan koordinasi sudah dikomunikasikan dengan baik kepada semua pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Faktor ketiga, pembagian kerja juga telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Walikota tertuang dalam Susunan Organisasi Tata kerja masing-masing perangkat daerah. Faktor keempat, yaitu disiplin, menunjukkan Badan-badan dalam proses tersebut belum terpapar pada kemauan dan kecenderungan yang tinggi dari badan-badan tersebut dalam prosesnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

---

The Regional Development Planning Agency is one of the regional apparatuses having the main function as a regional development planning agency. The authority of the main Bappeda as coordinator in the preparation of Regional Government Work Plans greatly influences the development of community welfare. Coordination is a very important effort made by Bappeda and its regional staff in the preparation and implementation of regional development work plans. The existence of regional development problems illustrates internal constraints. The implementation of coordination, coordination within Bappeda looks less good than the cooperation, communication and discipline of its members, therefore this study aims to analyze the implementation of coordination and its factors.

influence it. This research was conducted using a postpositivist approach. The data needed in this study comes from literature and in-depth interviews. The results showed that the coordination implementation of the Regional Government Work Plans by the Regional Development Planning Agency was quite effective. These results are known through a four-dimensional analysis process, namely the dimensions of coordination must be centralized, coordination must be integrated, coordination must be sustainable, and coordination must exist. using a multi-institutional approach. The dimensions that are fulfilled are that the coordination dimension must be integrated and the coordination must be sustainable, while the other two dimensions, namely the coordination dimension must be centralized and the coordination must use a multi-institutional approach is not fulfilled. These factors. This influence is analyzed using the theory of Hasibuan (2006) about the factors that affect the success of the implementation of coordination, namely factors unity of action, communication, division of labor, and discipline. In terms of the unity of action factor, the implementation of coordination has not been carried out properly because there was no single issue issued in the process of drafting the Regional Government Work Plan. said the two departments at Bappeda to the agencies under it. Factor communication, the implementation of coordination has been well communicated to all stakeholders in the preparation of the Regional Government Work Plan. The third factor, the division of labor has also been implemented properly in accordance with applicable regulations The regulations of the Minister of Home Affairs and the Mayor are contained in the Organizational Structure of the work procedures of each regional apparatus. The fourth factor, namely discipline, shows that the Agencies in the process have not been exposed to the high willingness and inclination of these agencies in the process of preparing Local Government Work Plans."

"Akibat urbanisasi, pada awal tahun 1960 jumlah penduduk Jakarta yang termasuk ke dalam kelompok usia produktif tumbuh secara signifikan. Selain itu, berkembangnya daerah-daerah penyangga Jakarta juga turut mendorong timbulnya masalah transportasi umum di Jakarta. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki kendaraan sendiri, dan membutuhkan kendaraan/transportasi umum untuk melakukan mobilitas mereka sehari-hari. Kebutuhan akan transportasi umum ini tidak bisa diimbangi oleh penyediaan transportasi umum yang memadai. Salah satu transportasi umum yang paling memprihatinkan pada saat itu ialah bus kota. Beruntungnya, Ali Sadikin sebagai gubernur baru Jakarta cukup sigap dalam menangani hal ini. Skripsi ini membahas mengenai latar belakang, langkah-langkah pembenahan, serta reaksi masyarakat atas bus kota di Jakarta pada masa pemerintahan Ali Sadikin tahun 1966 - 1977.

---

As a result of urbanization, in the early of 1960's the population of Jakarta which belong to the productive age group is growing significantly. In addition, the development of Jakarta's buffering areas also encouraged the emergence of public transportation problems in Jakarta. This is because most people do not have their own vehicle, and need public transportation for their day-to-day mobilities.

The need for public transportation cannot be offseted by the provision of adequate public transport. One of the most alarming public transportation at that time was a city bus. Fortunately, Ali Sadikin as a new governor of Jakarta was quite eager to deal with this.

This thesis discusses the background, the policies, and public reaction about city bus in Jakarta during the reign of Ali Sadikin's 1966 - 1977."

"

Pengawasan dalam bentuk evaluasi dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada kabupaten/kota di bawahnya menjadi salah satu faktor dalam konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, Sugiarto (2015). Sebagai kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi harus memperhatikan perencanaan pembangunan daerahnya. Faktanya, peran gubernur untuk pengawasan ke Kabupaten Bekasi terdapat kendala. Pisau analisis dalam penelitian ini yaitu, model implementasi kebijakan Meter dan Horn (1975), proses pengawasan Griffin (2004) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Tugiman (1996). Melalui pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian menganalisis implementasi serta faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan pengawasan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi oleh Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukan, implementasi kebijakan belum optimal. Hal dilihat mulai dari penetapan standar pengawasan. Gubernur yang mengemban 2 (dua) fungsi tidak disertai struktur organisasi dan mekanisme penganggaran yang mendukung. Peran pimpinan belum cukup menjamin keberhasilan pengawasan, karena adanya bias politik dalam tatanan implementasi pengawasan. Rekomendasi dari penelitian ini, agar dilakukan kajian ulang terkait dengan peraturan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pola kerja yang per output juga menjadi solusi dari di Bappeda Provinsi Jawa Barat. Sistem informasi yang mempermudah pengawasan dengan didukung SOP untuk proses pengawasan di internal Bappeda maupun komunikasi antar pelaksana perlu segera disusun.

 

---

Supervision in the form of evaluation from the Governor as the representative of the central government to the districts / cities below becomes one of the factors in the consistency of development planning and budgeting in the region, Sugiarto (2015). As a district with the highest growth rate in West Java, Bekasi Regency must pay attention to its regional development planning. In fact, the role of the governor for supervision of Bekasi Regency has obstacles. The knife of analysis in this research is the policy implementation model of Meter and Horn (1975), the supervision process of Griffin (2004) and the factors that influence the supervision of Tugiman (1996). Through a descriptive qualitative research approach, research analyzes the implementation and the influencing factors of the implementation of the regional development planning supervision policy of Bekasi Regency by West Java Province. The results of the study show that policy implementation is not optimal. Things are seen starting from the standard setting of supervision. The governor who carries 2 (two) functions is not accompanied by an organizational structure and supporting budgeting mechanism. The leadership role is not enough to guarantee the success of supervision, because of the political bias in the order of implementation of supervision. Recommendations from this study, so that a review is carried out related to the regulation of the role of the governor as a representative of the central government. The work pattern per output is also a solution in the West Java Province Bappeda. An information system that facilitates oversight with the support of SOPs for Bappeda`s internal monitoring process and communication between implementers needs to be prepared immediately.

 

"

"Perubahan penutup lahan merupakan suatu proses dalam perkembangan wilayah. Model perubahan penutup lahan digunakan untuk menggambarkan perkembangan wilayah dari waktu ke waktu. Penelitian ini dilakukan untuk membuat model prediksi penutup lahan pertanian sawah Kabupaten Karawang pada tahun 2031. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model dinamika spasial Cellular Automata CA -Markov Chain. Analisis simulasi spasial dalam penelitian ini menggunakan prinsip cellular automata CA dengan menggunakan multi layer perceptron MLP neural network, sedangkan prediksi penutup lahan menggunakan menggunakan markov chain. Prediksi kebutuhan lahan Tahun 2031 menggunakan dua skenario skenario bebas dan skenario Rencana Tata Ruang Wilayah. Model dinamika spasial dengan Cellular Automata CA -Markov Chain digunakan untuk prediksi penutup lahan di masa mendatang menghasilkan tingkat akurasi 95,63. Prediksi lahan sawah tahun 2000-2031 menunjukkan adanya tren penurunan luasan lahan sawah. Prediksi dengan skenario bebas menunjukkan adanya pengurangan lahan sawah sebesar 32,96 Ha per tahun dalam kurun tahun 2000-2031, sedangkan prediksi lahan sawah dengan skenario RTRW menunjukkan adanya pengurangan lahan sawah sebesar 31,33 Ha per tahun dalam kurun waktu tahun 2000-2031. Kata kunci: Cellular automata, Karawang, lahan pertanian sawah, markov chain, model dinamika spasial.

---

Land cover change is a process in the regional development. The model of land cover change used to discribe the regional development with time series. This research was conducted to predict agricultural land of Ricefield in Karawang Regency in 2031. The method of the research is spatial dynamics model approach of Cellular Automata CA Markov Chain. Spatial simulation analysis is using cellular automata CA by multi layer perceptron MLP neural network, whereas the land cover prediction is using markov chain. Land cover prediction in 2031 are using two scenarios free scenario and Regional Spatial Planning scenario. The spatial model of Cellular Automata CA Markov Chain is used to predict future land cover with the level of accuracy of 95,63. The prediction of rice field in the period of 2000 2031 shows the decreasing trend of rice field area. The prediction with free scenario shows a reduction of rice fields of 32.96 Ha year 1 in the period of 2000 2031, while the prediction of rice field with RTRW scenario shows the reduction of rice fields of 31.33 Ha year 1 in the period 2000 2031.Keywords Cellular automata, Karawang, markov chain, Rice field, spatial dynamics model."