Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam sejarah gerakan perempuan, SSiti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito (yang selanjutnya disebut Sukaptinah, 1907-1991) dan Siti Hajinah Mwardi (yang selanjutnya disebut Hajinah, 1906-1995) dikenal sebagai aktivis organisasi perempuan pada masa kolonial. Sukaptinah adalah anggota kelompok nasionalis Islma (JIBDA Jong Islmainten Bond Dames Afdeling) dengan latar belakang pendidikan nasionalis, Taman Siswa. Sukaptinah Juga aktif di dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada 1928. Sementara itu, Hajinah merupakan anggota Aisjiah (sayap perempuan dari salah satu organisasi modernis Islam, Muhammadiyah) serta dikenal sebagai salah seorang anggota Kongres Perempuan. Selain aktivitasnya di dalam gerakan perempuan Indonesia dan gerakan Islma, mereka juga berperan penting di dalam gerakan nasional, yang selama ini jarang diperbincangkan. Hajinah tidak hanya menjadi salah seorang pimpinan aisjiah, tetapi juga sebagai pemikir penting atas terbitnya majalah Soeara 'Aisjiah (majalah terbitan rutin Aisjiah) dan Isteri (majalah yang memiliki keterkaitan erat dengan Kongres Perempuan Pertama). Sebagai aktivis Aisjiah, Hajinah berperan dalam pemberian arti kebebasan berpendapat melalui ruang keluarga (sosial). Selain itu, Sukaptinah, merupakan aktivis Jong Islamen Bond, yang juga berpartispasi aktif dalam Kongres Perempuan Pertama, kedua, Ketiga, Keempat, dengan memberikan arti yang penting melalui ranah politik. Sukaptinah juga pernah duduk di parlemen di Semarang sebagai wakil perempuan, dengan pemikiran politiknya tetntang pentingnya perempuan secara tegas memperjuangkan hak pilih dan keterwakilan perempuan di parlemen."

"Setelah lahir Budi Utomo (BU} pada tanggal 20 Mei 1908, yang dari segi sosial-budaya hanya memuaskan penduduk Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka lima tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1913, beberapa pelajar School Tot Opleiding Voor Inlandsche Artsen (STOVIA) asal Sunda mendirikan organisasi sendiri bemama Paguyuban Pasundan. Organisasi ini mula-mula merupakan organisasi social-budaya, akan tetapi kemudian setelah lahir Volksraad berubah menjadi organisasi sosial-politik. Setelah itu, pada tahun belasan dan dua puluhan di berbagai kota besar di Palau Jawa berdiri perkumpulan-perkumpulan serupa yang terbuka bagi orang-orang dari daerah masing-masing, seperti Sarekat Sumatera (SS), Kaum Betawi (KB), Sarekat Ambon (SA), Sarekat Madura (SM), Parsatuan Minahasa (PM) dan lain sebagainya. Sampai awal tahun 1920-an gerakan nasional di Indonesia masih diwamai oleh perkumpulan-perkumpu1an lokal. Pada tahun 1925 konsep nasionalisme Indonesia yang di dalamnya terkandung ide persatuan nasional, berhasil dirumuskan oleh mahasiswa mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI). Ideologi baru itu akhirnya masuk ke Indonesia baik melalui para bekas anggota PI yang kembali ke tanah air maupun majalahnya yaitu Indonesia Merdeka. Ideologi baru itu terus dipropagandakan oleh para bekas anggota PI yang tergabung dalam kelompok-kelompok studi di antaranya allgemeene Studieclub di Bandung baik lewat rapat-rapat tertutup maupun terbuka. Setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) lahir pada tahun 1927, propaganda itu dilakukan oleh partai itu. Sebagai realisasi dari ide persatuan nasional, pada akhir tahun 1927 atas inisiatif PNI didirikan suatu badan federatif partai-partai politik dengan nama Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Adanya perkumpulan-perkumpulan lokal (etnis) yang berwawasan lokal di satu pihak dan ideologi nasionalisme Indonesia yang berwawasan nasional di lain pihak merupakan fenomena yang menarik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perkumpulan lokal, termasuk Paguyuban Pasundan, terpengaruh oleh ideologi baru itu, artinya menerima ideologi baru itu, oleh karena itu perkumpulan itu mau bergabung dalam PPPKI. Aktivitas Paguyuban Pasuadan di bidang politik dilakukan di luar maupun di dalam dewan-dewan baik di tingkat lokal maupun nasional. Sejak tahun 1927 hingga berakhirnya pemerintah Hindia Belanda, Paguyuban Pasundan ikut ambil bagian dalam perjuangan nasional bersarna-sama perkumpulan lainnya untuk mencapai kemerdekaan Setelah PPPKI mati dan terbentuk badan federasi baru yaitu Gabungan Politik Indonesia (Gapi) pada tahun 1939, Paguyuban Pasundan masuk menjadi anggota. Kegiatan di bidang ekonomi dilakukan dengan mendirikan badan-badan berupa bank, koperasi, dan lumbung padi. Pada tahun 1934 dibentuk NV "Centrale Bank Pasaendan" yang menjalankan pekerjaan bidang perbankan. Koperasi, hampir ada di setiap cabang sedangkan lumbung padi tidak begitu banyak Untuk memirapin badan-badan itu dalam rangka umtuk memperbaiki ekonomi rakyat, tahun 1938 dibentuk Bale Ekonomi Pasundan (BEP). Kegiatan di bidang sosial dilakukan oleh badan-badannya di antaranya Pasundan Bagian Reclasseering (PBR), Adviesbureau Pasundan, Studiefonds Pasundan, Socialefonds Pasundan, dan Penolong Pengangguran Kaum Ibu (PPKI). Kegiatan di bidang pendidikan dimulai tahun 1922 dengan mendirikan Holland Jnlandsch School (HIS) Pasundan di Tasikmalaya. Untuk n;engurus sekolah-sekolahnya, tahun 1931 dibentuk sebuah badan bernama Bate Pamulangan Pasundan (BPP), yang bertugas mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi sekolah-sekolah Pasundan yang tersebar hampir di seluruh Jawa Barat. Selain sekolah-sekolah IES, didirkan juga sekolah-sekolah volkschool, standardschooI, Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), handeIschool, kweekschool dan vakschooI. Bale Megan Pasundan (BAP) dibentuk untuk mengatur gedung-gedung sekolah."

"Jalan kooperasi yang ditempuh oleh sebagian kaum nasionalis dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia mengandung arti yang positif, karena telah terbukti memberikan sumbangan bagi berdirinya suatu negara yang merdeka. M.H. Thamrin sebagai contoh yang amat berharga, dari sosok pejuang yang pada lebih dari setengah abad lampau telah berjuang dalam jajaran nasionalis koope_rasi. Dalam masa dimana pemerintah kolonial bersikap reaksioner terhadap pergerakan nasional, ia tetap dapat memperjuangkan nasib rakyat melalui jalan konstitusi, dengan mengoptimalkan posisinya dalam Dewan Rakyat. Di luar dewan, Thamrin juga aktif da_lam berbagai forum perjuangan. Kedudukannya yang mantap sebagai pragmatic--politician, adalah hasil dari kemampuan. analisis politik, yang melihat peluang di sela-sela menyempitnya ruang gerak perjuangan kala itu."

"Skripsi ini membahas mengenai peran dan perjuangan dari kaum nasionalis Ambon membawa Ambon menjadi bagian dari Republik Indonesia. Perjuangan mereka dimulai dari masa pendudukan Jepang hingga Ambon menjadi bagian dari NKRI. Peran dan perjuangan yang dilakukan oleh kaum nasionalis Ambon adalah melalui diplomasi dan juga parlementer. Mereka juga memilih memanfaatkan Jepang dan Belanda untuk mencapai tujuan mereka. Tidak semua orang Ambon pro terhadap Belanda. Di Ambon juga terdapat golongan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan berusaha untuk mengembalikan wilayah Ambon ke dalam bagian dari wilayah Republik Indonesia.

---

AbstractThe Focus of this thesis is on the role and struggle of the Ambonese nationalist group which was successful in bringing Ambon to be a part of the republic of Indonesia. Their role and struggle started since the Japanese occupation in Ambon until the Republic of Indonesia became a Unitary State. The Ambonese natioanalist choose the diplomatic and parliamentary ways to reach their goal. They even prefer to make use of the Japanese and the Dutch to realize their idealist. Not all Ambonese people at that time were for the Dutch, freedom fighters. The Ambonese during the Japanese and the Dutch period struggle for the Indonesian independence and also to make Ambon a part of the Republic of Indonesia."

"Studi tentang omop dan gerakan sosiai dalam dinamika relasi masyarakat, negara dan pasar di era neoliberalisme ini panting dilakukan dengan alasan yaitu : a) dapat memperkaya studi tentang ornop dan gerakan sosial, b) memberikan sumbangan bagi pengembangan teori gerakan sosial di Indonesia, dan c) mengembangkan perspektif tentang gerakan sosial, khususnya gerakan petani dalam dinamika hubungan antara negara dan pasar atau dalam era neo-liberaiisme.Penelitian peran jaringan ornop (Jarnop) dalam gerakan petani di Jawa ini memusatkan perhatian tiga permasalahan pokok sebagai berikut : 1) Bagaimana sejarah dan proses-proses sosial yang terjadi pada masa awal terbentuknya Jarnop? apa faktor-faktor utarna yang mendorong terbentuknya Jarnop?, 2) Bagaimanakah dinamika internal Jarnop dilihat dari kaitan antara perubahan struktur organisasi, visi dan misi, pertumbuhan anggota dan kepemimpinan dengan efektilitas Jarnop dalam memperkuat organisasi petanl dl Jawa ?, dan 3) Bagaimana Jarnop merespon dinamika Iingkungan strategis seperti kebijakan pemerintah, berkembangnya Iiberalisasi di sektor pertanian dan pergerakan sosiai yang dilakukan oleh ornop auau jaringan ornop yang Iain ?.Kajian dinamika internal Jarnop dilakukan dengan mengkaji teori dari Mayer N. Zald (1977) tentang efektifitas organisasi gerakan sosial dan Charles Tilly (1975) tentang perkembangan organisasi gerakan sosial. Sedang kajian tentang Jarnop dalam era neo-Iiberalisme dilakukan dengan mengkaji teori dari Ailain Touraine (1988) tentang detemwinasi kebudayaan urnum atas gerakan sosiai dan James Petras (1997) tentang NGO dalam perangkap neo-Iiberalisme. Gerakan sosial pada dasarnya mencakup prinsip-brinsip sebagai berikut : a) Memiliki serangkaian tata aturan dan mekanisme yang mengatur tentang kewenangan, hak dan kewajiban seita pola komunikasi antar aktor yang terlibat dan dalam gerakan yang dirumuskan daiam bentuk organisasi gerakan, b) Memiliki cita-cita, tujuan serta strategi untuk mewujudkan tujuan , c) Memiliki program kerja, aktifitas dan taktik-taktik untuk memobilisasi sumberdaya, termasuk mendorong aksi kolektif clan melembagakan identitas dari para aktornya, d) Aksi gerakan sosial ditujukan untuk merespon struktur-struktur sosial yang membatasi dan tidak adil, dan e) Bekerjasama, berkoalisi dan bersaing dengan organisasi gerakan lainnya atau badan-badan pemerintah untuk mewujudkan tujuannya.Organisasi Non Pemerintah (Omop) memenuhi ciri-ciri sebagai gerakan sosial dalam bentukkekuatan sosial yang,tumbuh»sebagai respon darisituasi Iingkungan yang represif, tidak demokratis dan tidak adll. Ornop merupakan sebuan bentuk gerakan terorganisasi yang merupakan kelanjutan dari bentuk-bentuk aksi kolektif terdahulu yang terus menerus mengontrol sumberdaya. Sebagai gerakan sosial, omop dihadapkan pada lingkungan hldup di mana paham dan praktek neo-Iiberalisme meluas dan menyerobot pada seluruh aspek kehidupan manusia. Gerakan sosial muncul dalam bentuknya sebagai gerakan anti-neoliberalisme yang didorong oleh kelompok-kelornpok bebas dimasyarakat yang disebut sebagai gerakan soSia\ baru. Jaringan Ornop Pendamping Petani Se-Jawa (Jarnop) merupakan sebuah jaringan kerja yang memiliki visi dan misi serta kegiatan yang ditujukan untuk mendorong terbangunnya gerakan petani di Jawa. Mandat utama Jamop adalah memperkuat organisasi petani di jawa supaya para petani dapat memperjuangkan permasalahan yang dihadapi secara mandiri.Penelitian ini dllakukan dengan metode kualitatif menghasilkan anaiisis : a) adanya dialektika dalam perkembangan internal organisasi jarnop, strategi yang dikembangkan dalam memperkuat organisasi petani serta gerakan menentang Iiberaiisasi di sektor pertanian, dan dinamika internal organisasi petani itu sendiri.Dialektika ini dimungkinkan karena melembaganya pola pikir dan pola kegiatan dengan model 'aksi - refieksi - alsi Ianjut? dalam organisasi jarnop maupun organisasi petani, b) ada kesesuaian antara dinamika internal organisasi jarnop, strategi gerakan yang dikembangkan dan dinamika intemal organisasi petani dengan dinamika perkembangan Iiberalisasi di sektor petanian, dan c) ada interaksi dinamis antara jarnop dan organisasi petani yang merepresentasikan diri sebagai socieiy dengan negara yang dibeiakangnya terdapat kepentingan pasar yang ditunjukkan dengan dinamika kegiatan Jarnop.Kritik hasil penelitian ini atas teori Mayer N. Zald adalah pada strategi-strategi rasional yang dirurnuskan organisasi gerakan daiarn mencapai tujuannya. Strategi yang dikembangkan organisasi gerakan tidak selalu 'rasional-manajerialj penelitian ini menemukan bahwa rasionalitas strategi gerakan seialu bersifat 'kontekstual' dalam arti dipengaruhi oleh dinamika internal organisasi gerakan dan dinamika konstituennya.Beberapa temuan pendukung dari kritik atas teori Zald tersebut antara Iain : a) tentang pola kepemimpinan yang efektif pada jaringan ornop bukanlah kepemipinan manajerial yang rasional, namun justru kepemimpinan jawa yang patron-client, b) Pola hubungan antara Jarnop dan FKIP seharusnya jelas dan rasional, namun walaupun kebutuhan mernperjelas hubungan sudah muncul namun pengurus FKIP tidak dapat menyatakan secara gamblang, narnun mereka mengambil jalan Zig-Zag agar Iangkahnya tidak menyinggung 'patron' nya, clan c) aksi-aksi yang dikembangkan Jarnop masih prototipe budaya jawa dengan taktik menghidari konflik langsung.Aksi-aksi politik dalam bentuk rnobilisasi massa atau pengikut dalam jumiah besar tidak menjadi orientasi tunggal dalam gerakan jarnop, namun kebutuhan dan masalah yang dihadapi konstituen (petani) menjadi orientasi dasar bagi perumusan strategi gerakan. Strategi Jarnop memilih upaya-upaya yang lebih mengandalkan proses dialog, beltemu clan musyawarah. Aksi massa merupakan Iangkah akhir atau di tengah apabila upaya-upaya dialog terhambat untuk dilakukan. Keberhasilan Jarnop dalam mempengaruhi kbijakan tentang coorporate farming melalui serangkaian dialog, pertemuan dan kampanye merupakan peneguhan tentang masih pentingnya peran ornop dalam mengimbangi kekuatan negara dan pasar."

"Tesis ini membahas gerakan sosial baru yang terjadi di Papua. Bagaimana sikap penolakan masyarakat Papua terhadap integerasi dengan Indonesia sejak tahun 1969 lewat Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dengan bergerilya bersenjata kemudian berubah menjadi cara-cara damai dengan berpolitik dan membangun basis kekuatan massa bukan saja di hutan tetapi sampai didalam kota (konsep masyarakat modern).Dengan menghadirkan organisasi perjuangan yang bernama Presidium Dewan Papua (PDP) sikap menolak integrasi. Sehingga yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk organisasi PDP dan perannya dalam melahirkan gerakan sosial baru di Papua ?. Eksplorasi metode pada penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, karena peristiwa ini relatif masih baru maka sumber paling baik adalah pengumpulan dokumen dari hasil Musyawarah Besar (MUBES), Kongres Rakyat Papua Ke II dan dokumen penting PDP dan yang terpenting mewawancarai tokoh-tokoh gerakan sosial baru ini. Untuk memperkuat penelitian ini maka penulis menggunakan teori-teori gerakan sosial baru yang paling relevan dan tepat . Dengan melihat kunci kekuatan teori tersebut dimana lahirnya organisasi perlawanan rakyat, tokoh / pimpinan, adanya kesempatan politik, partisipasi masyarakat akar rumput dan tanggapan pihak yang berkuasa (pemerintah), sehingga lahir mobilisasi massa dan mobilisasi politik, karena adanya suatu kepercayaan (belief) sebagai sumber penyatu.Temuan penelitian ini benar-benar menunjukkan realitas di Papua sebagai fenomena gerakan sosial baru yaitu, organisasi PDP yang laior berhasil merubah pola gerakan yang sebelumnya dengan cara gerilya bersenjata menjadi cara damai dan pola itu menjadi tema pokok perjuangan rakyat, selain ini representatif rakyat dengan melibatkan komponen perjuangan masa lalu seperti TPN / OPM, Tapoll Napol , perempuan, intelektual, dan lain-lain menunjukkan proses demokrasi yang jalan pada tingkat bawah. Cara-cara ini mendapat perhatian yang luar biasa bukan saja dari pemerintah Indonesia bahkan dunia luar.Sekali lagi fenomena ini menjadi sangat menarik dan dapat di tarik bebarapa kesimpulan penting seperti ; ada satu perubahan dimana rakyat dapat memposisikan dirinya dalam konstalasi politik dan bernegara menjadi objek yang sangat berperan, kemudian rakyat tidak lagi semata-mata dijadikan objek keputusan pemerintah. Terjadi interplay of power antara institusi resmi dan kekuatan non formal massa. Akhirnya peran-peran oposisi sangat efektif dalam menciptakan perubahan yang cukup signifikan dalam bentuk kebijakan untuk menampung aspirasi rakyat yang timbul.

---

New Social Movement The Papuan Presidium Council And The New Social Movement In Papua After The Fall Of The New Order Regime In 1998This thesis discusses a developing New Social Movement In Papua. The nature of rejection of the Papuan community against integration with Indonesia, initially resulted from the so called Act Of Free Choice in 1969 was shown at the very beginning in guerrilla warfare. Recently, in spite of ongoing counter-tenor and intimidating human right violations the struggle has totally changed its course by the adoption of more peaceful and humane means for the restoration of Papuan sovereignty through the establishment of mass political power at the grass-root level, which exists not only in jungles but has widely spread into urban areas (a civic/modem society concept).

The presence of The Papuan Presidium Council (locally known as Presidium Dewan Papua or the PDP), play an important role in voicing people's rejection on integration with Indonesia. The new struggle concept has put a challenging strain on PDP, namely, how to organizationally activate this new form of Social Movement in Papua to keep up the struggle ? The exploration of this research fully adopt qualitative research method. As the case is a new, most of the resources are tapped from direct outcome of Deliberation Meetings (Mubes), the Second Papuan People Congress, PDP's initial documentation, and most importantly direct interview with those who - are responsible and involved in maintaining the New Social Movement. In order to strengthen the results of this research the writer has adopted the most recent, most relevant and most popular new social movement theories. Through these theories we can simply see in this case that the unity and oneness established among emerging people resistance organizations, community figures and leader, grass-root communities participation, situational political moments, and mass political mobilization against the government's authoritarian response, are tied as one based on one single belief

Achievements of the research indicated the emergence of current socio-political phenomenon in Papua as a New Social Movement. PDP has succeeded in converting a violence-based struggle into a `peaceful struggle'. Mass consolidation which involve a great deal of community representatives as well as past resistance organizations such as TPNIOPM (Papua Liberation Army), Tapol/Napol (Ex-political prisoners), as well as other civic components including women, intellectuals et cetera, is a good sign of a smooth running democratization at the grass-root level. Such situation has drawn serious foreign as well as domestic government attentions.

The phenomenon has served us some very interesting conclusions : the people has succeeded in the repositioning process to proactively participate in the overall state political constellation, and that the people are not longer object to government decisions. There is an interplay of power between existing formal institution and the non-formal people (mass) power. Finally, the current opposition has played an effective role in creating significant changes through the adoption of new policies in order to enhance accommodation of all emerging people aspirations."

"Penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi teoritis pada ranah gerakan sosial dan ranah studi mengenai teori framing. Dari ranah studi gerakan sosial, studi mengenai gerakan sosial selama ini lebih banyak memfokuskan pada aktor dan struktur politik. Keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial selalu dikaitkan dengan sumber daya yang dipunyai oleh aktor atau dari sisi struktur kesempatan politik Gerakan sosial sangat jarang dilihat dari perspektif bagaimana aktor-aktor mengemas, mengkonstruksi pesan-pesan politik. Di sini keberhasilan atau kegagalan gerakan sosial dilihat bagaimana aktor mengkonstruksi dan mengemas peristiwa untuk disajikan kepada anggota gerakan dan khalayak luas. Pada titik ini, disiplin ilmu komunikasi bisa memberikan sumbangan dalam memperkaya khasanah studi mengenai gerakan sosial. Pada ranah studi framing, studi selama ini lebih banyak menitikberatkan pada analisis teks. Tetapi teori dan analisis framing jarang dipakai untuk melihat bagaimana seseorang mengkonstruksi, mengemas suatu peristiwa. Penelitian ini melihat gerakan sosial dalam perspektif framing. Ada dua teori yang dipakai, yakni teori framing dan teori gerakan sosial. Teori framing yang dipakai adalah teori dari Erving Goffman. Bagi Goffman, individu tidak bisa mengerti dunia atau realitas tanpa menghubungkannya dengan pengalaman hidup agar realitas tersebut bisa masuk ke dalam skema pikiran individu. Sementara teori gerakan sosial yang dipakai adalah teori yang dikemukakan oleh William A. Gamson, David A Snow dan Robert D. Banford.Teori gerakan sosial dari William A. Gamson, David A Snow dan Robert D. Banford mempunyai perspektif yang berbeda dengan teori resource mobilization dan kesempatan politik. Jika kedua teori tersebut lebih menitikberatkan pada struktur, maka teori gerakan sosial dalam perspektif framing lebih menekankan pada budaya (kultur). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Desain studi kasus yang dipakai adalah studi kasus instumental. Kasus dipakai untuk menjelaskan fenomena lebih besar, yakni posisi framing dalam gerakan sosial di Indonesia. Kasus yang dipilih dalam penelitian ini adalah sengketa KPK-Polri Jilid I (2009) dan Jilid II (2012). Penelitian ini dilakukan atas 10 isu atau perdebatan penting kasus sengketa KPK-Polri tahun 2009 dan 2012. Data lapangan dikumpulkan lewat empat teknik, yakni observasi lapangan, wawancara mendalam, studi dokumen dan analisis teks. Studi ini mengambil kasus sengketa KPK-Polri, baik Jilid I tahun 2009 (kasus Bibit-Chandra) ataupun Jilid II tahun 2012 (kasus simulator SIM). Pada kedua kasus ini, gerakan sosial yang berhasil "menang" adalah pro KPK. Ahliahli gerakan sosial umumnya melihat tiga elemen yang penting dan saling berkaitan, yakni (a)aktor gerakan sosial; (b)media dan (c)khalayak. Aktor gerakan sosial dilihat dalam perspektif framing sebagai pihak yang secara aktif bersaing dan bertarung dalam memperebutkan makna atas peristiwa. Sementara media dilihat sebagai entitas yang berperan dalam menyebarkan frame atas peristiwa sehingga pemaknaan dari masing-masing aktor gerakan sosial bisa tersebar luas ke masyarakat. Sedangkan elemen khalayak berkaitan dengan sumber dukungan dari gerakan sosial. Para ahli umumnya melihat elemen aktor gerakan sosial, media dan khalayak secara linear. Atau secara sederhana dibahasakan dengan: aktor gerakan sosial mempengaruhi media selanjutnya media mempengaruhi khalayak. Hasil studi ini memperlihatkan, ketiga elemen (aktor gerakan sosial, media dan khalayak) tidak harus digambarkan secara linear. Masing-masing elemen itu pada dasarnya subjek yang mempunyai pemahaman dan penafsiran tersendiri atas peristiwa. Selain tidak linear, hasil studi ini juga memperlihatkan masing-masing elemen juga bisa saling memberikan pengaruh. Frame atas suatu peristiwa itu hasil konstruksi yang dilakukan oleh aktoraktor gerakan sosial. Frame yang muncul atas suatu peristiwa karena itu tidak dipahami sebagai proses alamiah, tetapi dilihat sebagai proses strategik (strategic frame). Proses strategik ini meliputi jembatan frame (frame bridging), penguatan frame (frame amplification), perpanjangan frame (frame extention) hingga transformasi frame (frame transformation). Proses terbentuknya frame dilihat oleh para ahli gerakan sosial lahir dari dinamika tertentu. Aktor gerakan sosial melakukan pendefinisian atas peristiwa. Tetapi proses ini tidak statis karena ketika membentuk frame, aktor gerakan sosial juga menggunakan pemberitaan media dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Media mempunyai keterkaitan dengan gerakan sosial. Media membutuhkan aktor gerakan sosial sebagai sumber berita. Sebaliknya, aktor gerakan sosial membutuhkan media agar pemaknaan mereka atas peristiwa lebih mendominasi pemberitaan media sehingga masyarakat lebih mendukung gerakan mereka. Penelitian ini memperlihatkan tidak ada upaya khusus dari aktor gerakan sosial pro KPK untuk mendekati media. Pandangan jurnalis sendiri sejak awal memang lebih pro terhadap KPK dibandingkan kepolisian, sehingga media lebih banyak memberi tempat kepada versi KPK dibandingkan kepolisian. Peneliti mengusulkkan suatu model yang melihat keterkaitan antara aktor gerakan sosial, media/jurnalis, frame media dan frame khalayak. Model ini merupakan pengembangan dari model Gamson, Scheufele dan Benford and Snow. Ada dua hal yang membedakan model yang ditawarkan penulis dengan model lain. Pertama, aktor gerakan sosial, khalayak dan media harus dilihat sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas. Jurnalis dan media mengkonstruksi peristiwa, hal yang sama juga aktor gerakan sosial dan khalayak. Khalayak harus dilihat sebagai entitas yang mempunyai pemikiran, keberpihakan dan pada akhirnya secara aktif mengkonstruksi peristiwa. Kedua, aktor gerakan sosial, khalayak dan media, selain dilihat sebagai subjek, juga harus dilihat saling mempengaruhi. Misalnya, keterkaitan antara frame media dengan frame khalayak. Pandangan khalayak kemungkinan bisa dipengaruhi oleh frame yang disajikan dalam pemberitaan media, tetapi pada saat bersamaan media juga mengangkat frame khalayak yang sejak lama antipati terhadap korupsi.

---

It is hopeful that this study contributes some theoretical significance in the social movement as well as framing studies. In the previous social movement studies, the focuses were more on the actors and political structure;where the success and failure of the social movement were mostly associated with resources owned by the actors or from the perspective of political opportunity. Social movements are very rarely viewed from the perspective of how actors frame, and construct political messages. In this research, the success or failure of social movements is not seen from the resources and opportunity structures owned by the actor, but instead, is viewed from the results of the constructing and framing of the events prior to the publication to members of the movement and to other wider audience. At this point, communication discipline has itscontribution in enriching the study of social movements. The study of framing is usually emphasizing on text analysis and is rarely used to see how people construct and frame an event or phenomena.

The research looked at the social movement using framing perspective. Two theories are used, namely the theory of framing and social movement theory. The framing theory of Erving Goffman is applied in this research. For Goffman, individual cannot understand the world or reality without relating it with one?s life experience, in so doing the reality can then be digested into the mind of the individual. While the social movement theory used is the one proposed by William A. Gamson, David A Snow and Robert D. Banford. In their theory, Gamson et al. proposed a different perspective to the resource mobilization and political opportunities. Both theories are more focused on the structure, while the theory of social movement in framing perspective is more emphasizing on the construction of the message.

This research uses the case study method, i.e.: instrumental case study. A case is used to explain the larger phenomenon, namely the position of framing in social movements in Indonesia. The cases analyzed in this study are the 10 important issues of KPK-POLRI dispute Part I (2009) and Part II (2012). Field data are collected through observation, in-depth interviews, documents review, and text analysis. This study analyzed two parts of KPK-POLRI disputes, i.e.: part I in 2009 in the case of Bibit-Chandra and Part II in 2012 in the case of SIM (Driving License) Simulator case. In both cases, the successful social movements that ?win? is the one pro KPK. Experts in social movements generally look at three interrelated and essential elements, as follows: (a) the social movement actors; (b) the medium; and (c) the populace or audience. The actors of the social movement are viewed as those who are actively competing and fighting over the meaning of events. Media is seen as an entity that plays a role in spreading the frame of the events so that the meaning constructed by each social movement actor can be spread to the community. The audience is associated as the supporting resource of the social movement. The scholars see those three elements (the actor, the media, and the populace) as linear sequence of influence. Simply say: the actor influences the media and further on the media influences the audience. The research findings in this dissertation show otherwise. Those three elements do not necessarily be potrayed as a linear sequence. Thus, each element is basically a subject that has its own understanding and perception on an event. Furthermore, this study suggest that each element can be influencial to each other in a non linear way.

Frame of the event is the result of deliberate construction process performed by actors of social movements. Frame is not understood as a natural process, but is seen as a strategic process (strategic frame). This strategic process includes frame bridging, frame amplification, frame extention to transform frame (frame transformation). The process of forming the frame is seen by scholars of social movements as rooted on a certain dynamics. However, this study shows that social movement actors define the events, andthe process of it is not merely statical as only done by the social movement actors themselves, rather it is a dynamic process involving and using the flourishing news in the media and the perception of the public on that particular issue.

The media is linked with social movements. Media need actors of social movements as a source of news. On the other hand, the social movement actors need the media so that their potrayal of the events can dominate the news in the media, and thus will attract more people to support their movement. However, this study shows that there is no special effort from ?pro KPK? social movement actors (i.e.: the public relations of KPK) to approach or influence the media, in order to put their version of news having more place in the media. From the very beginning, the perception of thejournalists on this issue tend to be ?pro KPK? rather than ?pro POLRI?, and therefore the media give more attention and placement to the ?pro KPK? news. This findings proofs that the success of social movements in the KPK-POLRI disputes, where the news in the media is dominantly show ?pro KPK? is not due to the success of social movement actors in approaching the media, but rather because of the congruence of values between journalists and social movement actors.

Results of this study have implications for theories on the relationship between frames, media and social movements. Researcher proposes a model to potray the connection between the actors of social movements, media / journalists, media frames and audience frames. This model is a development of the model proposed by Gamson, Scheufele, Benford and Snow. There are two things that distinguish the models as offered by authors compared to other models. First, each party (social movement actors, audiences and media) should be seen as a subject that constructs reality. Journalists and media construct events, the same is done by the social movement actors and audiences. Audiences should be seen as an entity that has a thought, alignments and eventually actively construct events. Second, each of the entities (social movement actors, audiences and media) is seen as a subject that can influence and be influenced or be affected by each other. This interconnectedness is evident in this research findings. For example, the relationship between media frame and audience frame. The perception of the audience might be influenced by the frame presented in the news media, however, at the same time, the media also raised the issue of a long time audience frame of against corruption or an antipathy to it."

"Mariage Pour Tous (MPT) diatur dalam undang-undang pernikahan di Prancis yang memperbolehkan pernikahan bagi pasangan heteroseksual dan homoseksual di Prancis. Pada masa kampanye kepresidenan François Hollande, rencana untuk melegalkan pernikahan sesama jenis adalah salah satu janji yang memicu gerakan untuk melakukan aksi kolektif. Gerakan sosial pendukung pernikahan sesama jenis merupakan contoh dari gerakan sosial baru. Hal tersebut dapat dilihat dari motif dan isu yang disuarakan berkaitan dengan hak-hak sipil di dalam lingkup sosial.  Usaha yang dilakukan oleh gerakan sosial untuk menuntut persamaan hak sipil sudah dilakukan sejak dikeluarkannya Pacte Civil de Solidarité (PACS) pada tahun 1999, tetapi janji kampanye Hollande menjadi pemicu gerakan sosial untuk melakukan aksi kolektif. Segala tindakan yang dilakukan oleh gerakan sosial baru maupun elit politik merupakan bentuk dari komunikasi gerakan kolektif. Peran yang dilakukan gerakan sosial baru dibagi menjadi tiga bahasan yaitu, advokasi terhadap wacana pernikahan sesama jenis,  menetapkan wacana pernikahan sesama jenis dalam kehidupan politik Prancis, dan aktivitas rutin tahunan gerakan sosial baru. Melalui analisis gerakan sosial baru dan teori aksi gerakan kolektif maka  konsep identitas kolektif, solidaritas, dan komitmen menjadi standar pengukur aksi yang dilakukan oleh gerakan sosial baru. Melalui analisis menggunakan teori tersebut ditemukan peran  paling efektif yang dilakukan oleh gerakan sosial dalam mendukung disahkannya MPT  di Prancis yaitu,  melakukan advokasi terhadap wacana pernikahan sesama jenis setelah Hollande resmi menyampaikan dalam kampanye kepresidenan.

---

Mariage Pour Tous (MPT) is regulated by a French marriage law that allows marriage for both heterosexual and homosexual couples in France. During François Hollande's presidential campaign, the plan to legalize same-sex marriage was one of the promises that sparked a movement for collective action. The social movement for same-sex marriage is an example of a new social movement. This can be seen from the motives and issues voiced in relation to civil rights in the social sphere. Attempts by social movements to demand equal civil rights have been carried out since the issuance of the Pacte Civil de Solidarity (PACS) in 1999, but Hollande's campaign promises have become a trigger for social movements to take collective action. All actions taken by new social movements and political elites are a form of collective movement communication.

The role played by the new social movement is divided into three topics these are, advocating for same-sex marriage discourse, establishing same-sex marriage discourse in French political life, and the annual routine activities of new social movements. Through the analysis of new social movements and the theory of collective movement action, the concepts of collective identity, solidarity, and commitment become the standard measures of action taken by new social movements. Through analysis using this theory, it was found that the most effective role played by social movements in supporting the legalization of the MPT in France, was advocating for the same-sex marriage discourse after Hollande officially delivered it in the presidential campaign."

"Munculnya gerakan mahasiswa dalam proses pembangunan politik suatu negara tidak terlepas dari "peran" mereka sebagai agen pembaharu. Oleh sebab itu munculnya persoalan yang melingkupi kehidupan masyarakat seperti kesenjangan antara si miskin dan si kaya, pembusukan politik, kesewenang-wenangan penguasa dan lain sebagainya, merupakan faktor yang dapat mendorong mahasiswa bergerak untuk merubah suatu rezim tertentu.Namun dalam aksinya, gerakan mahasiswa juga cenderung terbagi ke dalam gerakan politik dan gerakan moral. Gerakan pertama menghendaki gerakan mahasiswa bersatu dengan rakyat, dengan menyebut gerakannya sebagai gerakan politik. Sedangkan gerakan yang kedua gerakan mahasiswa tetap dilakukan oleh mahasiswa sendiri dan membiarkan gerakan berjalan secara alami, dengan menyebut dirinya sebagai gerakan moral dari lingkungan mahasiswa. Untuk melihat persoalan tersebut, maka studi ini mengambil lokasi di Bandar Lampung, dengan sasaran penelitian para aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan menjatuhkan pemerintahan Orde Baru.Dari pilihan teori gerakan mahasiswa di Bandar Lampung disebabkan beberapa pertimbangan antara lain;Pertama, bahwa gerakan mahasiswa untuk menjatuhkan pemerintahan Soeharto, merupakan akibat dari adanya peningkatan frekuensi proses pewarisan nilai-nilai politik yang dilakukan oleh berbagai komite mahasiswa ataupun kelompokkelompok studi. Dalam tataran selanjutnya, hasil dari proses ini memunculkan kelompok-kelompok mahasiswa yang radar politik dan peka terhadap situasi kehidupan politik yang memang membutuhkan perbaikan menuju kepada sistem politik demokratis. Hanya yang menarik dalam kajian lapangan bahwa agen sosialisasi politik yang cukup dominan menentukan mahasiswa bergerak melakukan aksi adalah teman diskusi atau teman dari kelompok-kelompok ekstra kampus seperti HMI, KAMMI, PMIII dan sebagainya. Kedua, berkenaan dengan hal di atas, maka penampilan rezim Orde Baru yang tidak demokratis, dengan dampaknya ke berbagai bidang, merupakan pendorong mahasiswa Bandar Lampung melakukan aksi gerakan.Kondisi yang terjadi dalam rezim Circle Baru inilah yang dapat dipadankan dengan pendapat Smelser sebagai structural strain, di mana kondisi masyarakat penuh dengan tekanantekanan dan kekangan-kekangan yang dilakukan oleh pemerintah. Dampaknya, masyarakat akan mencoba melepaskan diri dari ikatan tersebut melalui aksi-aksi menentang kondisi kehidupan'yang sedang berlangsung.Ketiga, harapan hidup yang sangat sukar, terutama dalam mencari pekerjaan menjadi faktor penyebab lain yang juga membuat mahasiswa melakukan aksi. Akhirnya faktor keempat yakni gerakan mahasiswa di kota ini juga banyak terpengaruh oleh munculnya gerakan-gerakan mahasiswa di kota lain, terutama dari Jakarta dan juga Yogyakarta.Di lain pihak, hasil lapangan menunjukkan bahwa penyebab polarisasi yaitu pada masalah ideologic, yang pada tataran berikutnya akan mempengaruhi strategi periuangan gerakan dan sekaligus isu periuangan. Perbedaan ideologis merupakan hasil dari suatu proses sosialisasi politik yang dilakukan oleh masing-masing kelompok mahasiswa itu sendiri, dengan munculnya berbagai kelompok-kelompok studi."

"Organisasi Angkatan Oemat Islam di Kebumen pada masa awal kemerdekaan 1945-1950 telah melakukan suatu gerakan sosial yang bercirikan keagamaan. Untuk dapat membahas suatu gerakan sosial kita harus melihat tiga komponen yang essensial yaitu kepemimpinan, ideologi dan organisasi. Kepemimpinan dalam Angkatan Oemat Islam bertumpu pada wibawa pribadi Kiai Haji Makhfudz Abdurrahman. Kharisma Kiai Haji Makfudz Abdurrahman muncul antara lain karena sifat-sifat keunggulan dalam pengetahuan, ketrampilan, kreatifitas, inisiatif serta keberanian moral.Secara ideologis, Angkatan Oemat Islam sebagai badan perjuangan dapat diidentifikasikan sebagai golongan Agama dalam hal ini Islam. Unsur nasionalisme terutama dalam aspek anti-kolonialisme juga mewarnai organisasi Angkatan Oemat Islam sebagaimana tercantum dalam was, tujuan serta anggaran dasar mereka. Di pihak lain ideologi perang jihad juga merupakan dasar yang kuat bagi Angkatan Oemat Islam. Ciri lainnya yang terdapat dalam organisasi Angkatan Oemat Islam ini adalah kepercayaan akan kekebalan, yang di kalangan masyarakat tradisional mempunyai daya tarik tersendiri di samping dapat berfungsi sebagai satu alat untuk membangkitkan semangat agresif Hal ini telah dimanfaatkan secara positif oleh Angkatan Oemat Islam baik pada masa revolusi maupun pada saat terjadinya pemberontakan.Sebagai badan kelaskaran Angkatan Oemat Islam berdasarkan kepada agama Islam. Anggota Angkatan Oemat Islam sebagian besar adalah para santri dengan pekerjaan utamanya petani. Mereka memilih tingkat pendidikan yang rendah namun memilih loyalitas yang tinggi terhadap pemimpinnya yaitu Kiai Haji Makhfudz Abdurrahman. Angkatan Oemat Islam merupakan kekuatan yang dominan di Kebumen pada masa revolusi kemerdekaan. Angkatan Oemat Islam mampu memobilisasi potensi rakyat dengan menggunakan Islam sebagai pemersatu. Prinsip Islam tentang keadilan sangat sesuai bagi masyarakat pedesaan yang sedang menderita.Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) yang kemudian dilanjutkan dengan pengakuan kedaulatan, masalah rasionalisasi dalam tubuh militer membuat persoalan bagi Angkatan Oemat Islam Rasionalisasi telah menyebabkan tergganggunya keberadaan badan perjuangan Angkatan Oemat Islam, timbulnya ketidaksesuaian sosial, munculnya perasaan tidak aman dan frustasi dikalangan luas. Deprivasi muncul karena mereka terancam kehilangan kedudukan sosial ekonominya, kehilangan hak-hak politik atau kehilangan warisan kulturalnya. Deprivasi relatif inilah yang menyebabkan munculnya pemberontakan Angkatan Oemat Islam di Kebumen.Oleh pemerintah, Angkatan Oemat Islam diminta untuk bergabung dengan APRIS, tawaran tersebut mendapat tanggapan yang berbeda-beda di kalangan pimpinan Angkatan Oemat Islam. Kiai Haji Makhfudz Abdurrahman menolak untuk bergabung dengan APRIS, namun sebaliknya adiknya yaitu Kiai Haji Noersodik menerima tawaran pemerintah tersebut. Perpecahan dalam tubuh Angkatan Oemat Islam secara psikologis mengganggu ketentraman di kalangan anggotanya. Pemberontakan Angkatan Oemat Islam yang dipimpin oleh Kiai Haji Makhfudz Abdurrahman ternyata didukung oleh semua unsur. Angkatan Oemat Islam termasuk Kiai Haji Naersodik yang telah bersatu kembali dengan kakaknya. Pihak Angkatan Oemat Islam menilai di dalam APRIS terdapat pasukan-pasukan kafir dan atheis. Usaha diplomatik gagal menyelesaikan perbedaan pendapat antara Angkatan Oemat Islam dan pemerintah sehingga pertumpahan darah tidak bisa dihindarkan. Simbol-simbol Islam begitu melekat dalam pasukan Angkatan Oemat Islam ini, seperti melawan pasukan kafir, perang jihad, dan perang suci. Tidaklah mengherankan bahwa gerakan sisial di Kebumen dengan mudah mengambil bentuk keagamaan, karena pandangan masyarakat Kebumen selalu didasarkan pada agama yaitu agama IslamPeristiwa gerakan sosial yang dilakukan oleh Angkatan Oemat Islam di Kebumen gagal mencapai tujuannya Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor :pertama, faktor sumber daya manusia, yang terdiri alas kepemimpinan, organisasi dan keterlibatan masyarakat. Kepemimpinan yang didasarkan atas kharisma seseorang ternyata tidak selalu membawa keberhasilan. Meninggalnya Kiai Haji Makhfudz Abdrmahman sebagai pemimpin utama Angkatan Oemat Islam telah menyebabkan para pengikutnya kehilangan semangat untuk meneruskan perjuangannya. Sifat keanggotaan yang bebas dalam organisasi serta hanya bertumpu pada para pemimpinnya saja pada gilirannya ternyata membuat koordinasi antar cabang dan ranting susah dilakukan. Keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada dorongan moral saja bukan atas dasar tujuan yang jelas juga menjadi salah satu faktor gagalnya gerakan sosial di Kebumen ini.Kedua, faktor sarana dan prasarana yang menyangkut masalah dana, serta masalah logistik dan persenjataan. Masalah dana, persediaan logistik bahan makanan dan persenjataan yang dimiliki oleh Angkatan Oemat Islam tidak memadai untuk perlawanan jangka panjang. Dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki oleh pasukan pemerintah, persenjataan yang dimiliki oleh Angkatan Oemat Islam sangat minim dan ketinggalan jaman.Ketiga, faktor psikologis, ketika terjadi pemberontakan. Angkatan Oemat Islam harus berperang melawan teman-teman mereka sendiri selama perang kemerdekaan, secara psikologis hal ini tidak menguntungkan meskipun mereka punya keyakinan bahwa yang mereka perangi adalah kekafiran. Perpecahan di dalam tubuh Angkatan Oemat Islam menyikapi terbentuknya APRIS, secara psikologis juga mengganggu pikiran dan perasaan para anggotanya. Adanya beban psikologis ini pun juga menjadi salah satu sebab kegagalan gerakan sosial yang mereka lakukan.

---

Organisasi Angkatan Umat Islam (Islamic Community movement organization) in Kebumen at the commence of independence 1945-1950 has performed a social movement having the character of religion. In order to be able to discuss a social movement we have to see three essential component i.e Leadership, Ideology and Organization. Leadership of the Angkatan Umat Islam centred mainly on the personal authority of Kyai Haji Makhfudz Abdurrachman. Charisma of Kyai Haji Makhfudz Abdurrahman appeared among others through excellence in knowledge, skill, creativity, initiative and moral courage.

Ideologically Angkatan Umat Islam as a struggle agency could be identified as religious group in this case Islam. The nationalism element especially in the aspect of anti colonialism also colored the organization of ,Angkatan Umat Islam as indicated in its principle, purpose and their constitution. On the other side the ideology of jihad war (the Holly war) constituted a strong basis for Angkatan Umat Islam. Another character found in the organization of Angkatan Umat Islam was the believe in "immunity", which among the traditional community had a special attractiveness aside from the function that it can create an aggressive spirit. This has been positively utilized by Angkatan Umat Islam both during the revolution as well as the period of insurrection.

As a semi military body Angkatan Umat Islam was founded on the Islamic Religion. Members of Angkatan Umat Islam were largely santri (members of the religious school) with as main occupation farmer. They had a low educational level but high loyalty towards their leader i.e Kyai Haji Makhfudz Abdurracman. Angkatan Umat Islam constituted a dominant strength in Kebumen during the independence revolution. Angkatan Umat Islam was able to mobilize the potential of community by the use of Umat Islam as unitary. Islamic principle on justice is very fit for the village community which was suffering.

The Round Table Conference which eventually was followed by the acknowledgement of the sovereignty, the rationalization question within the military body caused problems for Angkatan Umat Islam. Rationalization had caused interference with the existence of. the struggle organization Angkatan Umat Islam, the appearance of non fitting social conditions, the occurrence of non safe feelings and frustration among the general public. Deviation appeared since they were threatened to loose their social economic position, to loose their political rights or to loose their cultural heritage. It is this comparative deprivation which caused the appearance of rebellion of Angkatan Umat Islam in Kebumen.

By the government, Angkatan Umat Islam was asked to join the APRIS, said over met varying reactions among the leadership of Angkatan Umat Islam. Kyai Haji Makhfudz Abdurrachman rejected to join the APRIS, nevertheless on the contrary his younger brother i.e Kyai Haji Noerrsodik accepted the offer of the government. Disagreement in the body of Angkatan Umat Islam sociologically interfered with the peace among its members. The rebellion of Angkatan Umat Islam led by Kyai Haji Makhfudz Abdurracman appeared to be supported by all elements of Angkatan Umat Islam including Khyai Haji Noersodik who has rejoin with his elder brother. The said Angkatan Umat Islam was of the opinion that in APRIS are found kafir and atheistic units. Diplomatic effort failed to settle the disagreement between Angkatan Umat Islam and the government so that blood shedding could not be prevented. Islamic Symbols are so essential in the unit of Angkatan Umat Islam, as fitting against Kafir unit, Jihad war and Holly war. It was therefore not suprising that social movement in Kebumen very easy took the form of religious movement, since the view of the Kebumen community is invariably based on religion, i.e the Islamic religion.

The event of the social movement started by Angkatan Umat Islam in Kebumen failed to reach its objective. This was caused by the existence of various factors, firstly, the factor of Human Resources, which consisted of leader-ship, organization and the involvement of the community. Leadership which was based on someone(s) charisma appeared not to always result in success_ The death of Kyai Haji Makhfudz Abdulrrachman as the main leader of Angkatan Umat Islam has caused his members to loose their courage to continue the fight. The three characters of membership in the organization and only depending on its leaders in turn caused coordination between branches and sub branches difficult to contrail. The involvement of the community which is based on moral will did not only such on the bases of an already clear objectives became also one of the factors causing the failure of the social movement in Kebumen was this. Secondly, the factor of facilities and pre-requirement relating to the question of funds, and the question of logistics and weapons. The question of funds, supply of logistics/foods material and weapon owned by Angkatan Umat Islam was not adequate for long term opposition. Compared with the weapons owned by governmental units, the weapon owned by Angkatan Umat Islam was very minim and out of date. Thirdly, the psychological factor, at the time of the rebellion, Angkatan Umat Islam must fight against their own friends during independence war, psychologically this was not advantageous although they had the belief that those they fought against was kafirs. Disagreement in the body of Angkatan Umat Islam in their attitude towards the establishment of APRIS, psychologically also hindered the thought and feeling and each members. Also the existence of the psychological load became one of the causes of the failure of the social movement they performed."