Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThis paper investigates the enviromental and economic impacts of introducing CO2 taxation on carbon-based fuels using a detailed disaggregation of energy-economy-enviromental CGE model for Indonesia. The carbon tax has yet to beimplemented in Indonesia. However, this instrument has been considered in the ministry of finance report as one of the goverment's fiscal strategic framework to finance the country's action plan in commitments to reduce the GHG emissions. Suppose that the goverment levies the tax of Rp.100,000/ton CO2e under two possible revenue-recycling scenarios: the carbon tax revenue is recycled troght a reduction of labour income tax rate or an incrase of goverment spending on commodities. For comparison purpose, we also implement the non-compensated scenario of which the additional revenue from carbon tax is kept as goverment savings to run budget surplus. Overall, the results suggested that the carbon tax reduces the national emissions but adding more cost to the economy, resulting a fall in GDP. in term of income distribution, the carbon tax tends to be progressive in bth scenarios of revenue-recycling. However, when there is no compensating mechanism, the carbon tax tends to be reggresive - the poorer houshols carry a higher share of the carbon tax burden."

"Seiring dengan meningkatnya intensitas dampak negatif dari perubahan iklim, berbagai negara telah melakukan usaha untuk mengurangi emisi karbondioksida. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan kebijakan pajak karbon dalam perekonomian. Studi ini menganalisis potensi dampak penerapan pajak karbon pada penggunaan bahan bakar energi terhadap kenaikan harga dalam setiap sektor ekonomi di Indonesia. Studi ini juga menganalisis distribusi dampak kenaikan indeks biaya hidup untuk kelompok rumah tangga di masing-masing desil. Analisis pada studi ini dilakukan dengan mengembangkan Indonesian Energy Social Accounting Matrix 2015 dan matriks pengganda harga pada simulasi. Hasil dari studi ini menunjukkan dampak pajak karbon lebih merugikan rumah tangga perkotaan dibandingkan pedesaan. Selain itu, pajak karbon ditemukan bersifat regresif dengan regresivitas di perkotaan yang lebih kuat. Dari semua sektor dalam perekonomian, kenaikan harga terbesar akibat penerapan pajak karbon dialami oleh sektor listrik. Maka dari itu, penerapan kebijakan pajak karbon harus dipertimbangkan secara matang dan disertai dengan kebijakan komplemen untuk mencegah dampak regresivitas yang muncul.

---

Along with the increasing intensity of the negative impacts from climate change phenomenon, many countries have their best efforts to reduce their carbondioxide emissions. One of the efforts is by implementing carbon tax in the economy. This study analyzed the potential impact from the implementation of carbon tax in fuel usage on sectoral price changes in Indonesia. It also investigated the distributional impacts of households living expenses. The analysis in the study developed the Indonesian Energy Social Accounting Matrix 2015 as well as price multiplier matrix in the simulations. The results of this study showed that the impact of carbon tax was found more detrimental to urban households than rural households. In addition, carbon tax was found to be regressive with stronger regressivity in urban households. Of all production sectors, the carbon tax had the most substantial impact on electricity sector. Therefore, the carbon tax policy should be carefully considered before its implementation and accompanied by complementary policies to prevent the negative impacts of regressivity."

"Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon, perdagangan karbon menjadi instrumen penting untuk mencapai target emisi. Implementasi perdagangan karbon di Indonesia masih awal dan memerlukan regulasi lebih lanjut, terutama terkait sistem perpajakan. Beberapa negara telah mengimplementasikan perpajakan seperti pajak penghasilan, namun di Indonesia hal ini belum ditelaah lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penghasilan dari perdagangan karbon melalui bursa karbon dan perdagangan langsung merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh), serta membandingkan ketentuan PPh atas penghasilan perdagangan karbon di Australia dan Brazil yang bisa diadopsi oleh Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji regulasi, literatur, data sekunder, serta benchmarking. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan perlakuan pajak antara transaksi bursa karbon dan perdagangan langsung, yang memengaruhi efektivitas perdagangan karbon di Indonesia serta terdapat objek PPh atas penghasilan perdagangan karbon. Penghasilan dari bursa karbon dapat dikenakan PPh final Pasal 4 ayat (2) yang juga sesuai dengan pengenaan pajak pada saham karena didefinisikan sebagai efek, sedangkan perdagangan langsung masih menjadi perdebatan terdapat potensi besar juga atas penerimaan keuntungan dari penjualan aset tersebut atau keuntungan yang dapat dikenakan PPh badan secara umum dengan tarif 22%. Benchmarking dengan Australia dan Brazil memberikan gambaran ketentuan PPh yang dapat diterapkan di Indonesia.

---

With the increasing global awareness of climate change and carbon emission reduction, carbon trading has become an important instrument to achieve emission targets. The implementation of carbon trading in Indonesia is still early and requires further regulation, especially regarding the taxation system. Some countries have implemented taxation such as income tax, but in Indonesia this has not been explored further. This study aims to analyze whether income from carbon trading through carbon exchanges and direct trading is an object of Income Tax (PPh), as well as compare the provisions of Income Tax on carbon trading income in Australia and Brazil that can be adopted by Indonesia. The research uses a qualitative descriptive approach by reviewing regulations, literature, secondary data, and benchmarking. The results show differences in tax treatment between carbon exchange transactions and direct trading, which affect the effectiveness of carbon trading in Indonesia and the object of income tax on carbon trading income. Income from carbon exchange can be subject to final income tax Article 4 paragraph (2) which also corresponds to the tax imposition on shares because it is defined as securities, while direct trading is still debatable, there is also a large potential for receiving profits from the sale of these assets or profits that can be subject to general corporate income tax at a rate of 22%. Benchmarking with Australia and Brazil provides an overview of income tax provisions that can be applied in Indonesia."

"Dengan meningkatnya komitmen internasional terhadap penanggulangan krisis iklim dan pengurangan emisi karbon, perdagangan karbon muncul sebagai salah satu instrumen utama dalam mencapai target penurunan emisi. Berbeda dengan beberapa negara di dunia yang telah menetapkan skema perpajakan atas perdagangan karbon, Indonesia masih berada pada tahap pengembangan awal dan membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif, khususnya dalam aspek perpajakan yang belum memiliki kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang muncul atas kegiatan perdagangan karbon di Indonesia, serta membandingkan kebijakan goods and service tax (GST) atas perdagangan unit karbon di Australia dan Selandia Baru yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, literatur, data sekunder, benchmarking, serta melalui studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan PPN atas perdagangan karbon di Indonesia masih menjadi perdebatan karena belum adanya perangkat regulasi yang mengatur sifat hukum unit karbon dalam konteks perpajakan. Saat ini, pembahasan kebijakan PPN atas perdagangan karbon hanya sebatas pemetaan awal yang didasarkan atas interpretasi regulasi yang sudah diterbitkan. Kebijakan PPN ke depannya akan bergantung pada bagaimana ketentuan perpajakan mengatur sifat hukum unit karbon. Di sisi lain, tingkat partisipasi pelaku pasar menjadi tantangan utama dalam perkembangan pasar karbon Indonesia. Pengalaman Australia dan Selandia Baru dalam menetapkan kebijakan GST atas perdagangan karbon dapat memberikan gambaran kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia.

---

In response to the growing international commitment to address climate crisis and reduce carbon emissions, carbon trading has emerged as a key instrument for achieving emission reduction targets. While several countries have established clear tax regulations for carbon trading activities, Indonesia is still in the early stages of developing regulations and requires enhanced legal certainty, particularly in the area of taxation. This study aims to analyze the aspects of Value Added Tax (VAT) that arise from carbon trading activities in Indonesia and to compare the Goods and Service Tax (GST) policies related to carbon trading in Australia and New Zealand that can be adopted in Indonesia. This research uses a qualitative explorative approach, while data collection was conducted through literature review, secondary data analysis, and field studies. The results show that the VAT treatment of carbon trading in Indonesia remains a subject of debate due to the absence of legal provisions defining the legal status of carbon units within the tax framework. Currently, discussions on VAT policy for carbon trading are limited to preliminary mapping based on interpretations of existing regulations. The formulation of future VAT policies will depend on how tax laws define the legal status of carbon units. Furthermore, market participation remains a major challenge in the development of Indonesia’s carbon market. The experiences of Australia and New Zealand in implementing GST policies for carbon trading offer insights for the development of effective tax policy in Indonesia."

"In order to investigate spatial and temporal variability of dissolved organic carbon 9DOC) and particulate organic carbon (POC) , several samples were collected from five estuaries,inner part and outer part of jakarta Bay...."

"Cultured sporophytic thalli of Undaria pinnatifida were collected at different periods of the year from Okkirai Bay, northeastern Japan

---

.."

"Sel tunam merupakan salah satu energi alternatif yang potensial untuk dikembangkan mengingat potensi dan jenis sumber energi yang terbarukan. Salah satu jenis sel tunam adalah Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEMFC). Pada PEMFC terdapat komponen penting yang disebut dengan pelat bipolar. Pelat bipolar memiliki prosentase terbesar dalam berat dan biaya pembuatan sel tunam. Pada penelitian ini dibuat pelat bipolar karbon komposit dengan 80%wt matriks dan penguat yang terdiri dari 90-100% wt grafit dapur busur listrik (EAF) dan 0-10% wt carbon black FEF 550 dan 20%wt polimer sebagai pengikat yang terdiri dari epoksi resin dan pengeras dengan perbandingan 1:1. Pembuatan pelat bipolar ini dengan variabel penambahan 0-10%wt carbon black FEF 550 yaitu 0;2,5;5;7,5 dan 10%wt carbon black FEF. Proses pencampuran menggunakan pengaduk berkecepatan tinggi dengan kecepatan 28.000 rpm dan dicetak menggunakan metode cetak kompresi dengan tekanan 55 MPa, suhu 100°C, selama 4 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi optimum terdapat pada 10%wt carbon black FEF 550 dimana dihasilkan nilai densitas sebesar 2,34 gr/cm3, porositas 2,39%, kekuatan fleksural 30,06 MPa, dan konduktivitas listrik 6,52 S/cm.

---

Fuel cell is one of the potentially alternative energy to be developed due to its potential and kind as renewable energy sources. Fuel cell has many types and one of them is PEMFC (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell). Bipolar plate is one of main components in PEMFC which have the largest percentage in fuel cell weight and production cost. In this study, the bipolar plate materials made from carbon composites. Constituent materials carbon composites are 80wt% matrix and reinforcement, consist of 95wt% Graphite EAF (Electric Arc Furnace) and 0-10%wt carbon black FEF 550 and 20% polymer as binder consist of epoxy resin and hardener with ratio 1:1. The addition variabels 0-10%wt of carbon black FEF 550 are 0;2,5;5;7,5 and 10%wt. The mixing process used high-speed mixer with mixing speeds 28.000 rpm and to form the plate used compression molding with pressure 55 MPa, 100°C, for 4 hours. The test results showed that the maximum composition was 10%wt carbon black FEF 550 which values are density 2,34 gr/cm3, porosity 2,39%, flexural strength 30,06 MPa and electric conductivity 5,52 S/cm."

"Karbon aktif kulit buah pisang dapat digunakan sebagai prekursor CNT dikarenakan kandungan karbon pada kulit buah pisang sebesar 41,37%. Pada penelitian ini, campuran karbon aktif kulit buah pisang dan minyak mineral 2% disintesis menjadi CNT dengan melibatkan deposisi katalis Fe. Metode sintesis CNT yang digunakan adalah metode pirolisis yang difokuskan pada pengaruh suhu dan waktu reaksi. CNT dianalisis dengan menggunakan Fourier Transform Infra Red (FTIR), X-Ray Diffraction (XRD), dan Transmission Electron Microscopy (TEM). Suhu reaksi 1200°C menyebabkan minyak mineral tidak berfungsi dengan baik dan katalis teracuni. Waktu reaksi yang lebih dari 60 menit menyebabkan terjadinya deaktivasi katalis Fe. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suhu dan waktu reaksi terbaik untuk sintesis CNT adalah 1100°C dan 60 menit.

---

Banana peel activated carbon can be used as CNT’s precursor because it has carbon content of 41, 37%. In this experiment, banana peel activated carbon mixed with 2% mineral oil is synthesized to produce CNT which involves Fe catalyst deposition. CNT were synthesized by pyrolysis method which focused on reaction temperature and time effect. CNT were analyzed by Fourier Transform Infrared (FTIR), X-Ray Diffraction (XRD) and Transmission Electron Microscopy (TEM). Mineral oil is not functioning properly and catalyst poisoning at 1200°C. Furthermore, especially under reaction time more than 60 minutes make Fe catalyst to deactivate. These results demonstrate that the best reaction temperature and time for CNT synthesis were 1100°C and 60 minutes."

"ABSTRAK Titanium dioksida (TiO2) merupakan suatu semikonduktor dengan energi sela sebesar 3,2 eV. Dengan bantuan sinar UV daerah dekat, TiO2 + dapat menjadi hole (h ) dan radikal hidroksil yang akan menyerang senyawa organik dan merubahnya menjadi CO2 dan H2O. Karbondioksida dalam air akan larut dalam bentuk HCO3 yang akan menaikkan nilai konduktivitas air. Nilai ini akan sebanding dengan banyaknya karbon organik yang terdegradasi. Studi Penentuan Total Organic Carbon (TOC) secara fotokatalitik-Konduktometri telah dilakukan. Dengan memodifikasi reaktor oksidasi fotokatalitik TiO2 bentuk spiral (Suseno, 2000) menjadi tubing gelas lurus (Inner Wall of a Glass Column Tube-IWGCT) dapat mendegradasi model senyawa organik yaitu Asam Benzoat. Kontrol dilakukan dengan memberikan 3 perlakuan yang berbeda yaitu : TiO2 tanpa UV; UV tanpa TiO2; dan UV dengan TiO2. Pengujian Sistem deteksi CO2 dilakukan dengan generator CO2 , dan didapatkan batas deteksi dari Sel Konduktometer adalah 20 mmol karbon organik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem instrumentasi pengukuran TOC ini dapat mengukur jumlah karbon organik total dalam air dengan tingkat presisi dan akurasi yang baik untuk daerah konsentrasi antara 20-130 ppm dengan bias dibawah 5 ppm. Nilai konstanta 2 sel sebesar 95,238 ppm/?S digunakan untuk mengubah nilai konduktivitas menjadi konsentrasi karbon dalam larutan. Dengan volume sampel sebesar 25 ml, dan laju alir 10 ml/menit didapatkan waktu analisis selama 20 menit. Pengukuran TOC untuk sampel air keran Departemen Kimia FMIPA UI menunjukkan bahwa kandungan TOC berada antara 20-50 ppm dalam 25 ml sampel. Kata kunci : imobilisasi; oksidasi fotokatalitik-konduktometri; TiO2 ; Total Organic Carbon (TOC) xi+ 66 halaman, gambar, tabel, lampiran"

"Kebijakan pajak karbon merupakan salah satu instrumen ekonomi yang digunakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan mengimplementasikan pajak karbon setelah UU HPP diterbitkan tahun 2021. Namun, implementasi kebijakan pajak karbon terus mengalami penundaan hingga saat ini belum ada kejelasan terkait waktu penerapannya yang menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam proses implementasi pajak karbon di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan pajak karbon. Berdasarkan desain kebijakan dan administrasi perpajakan, terdapat hambatan terkait kepastian dari besaran tarif pajak, kejelasan point of taxation dari dasar pengenaan pajak, belum adanya mekanisme perhitungan pajak, serta belum dirilisnya peraturan turunan dan peta jalan pajak karbon. Selanjutnya, terkait kesiapan stakeholder dan infrastruktur, terdapat hambatan terkait belum ada mekanisme untuk menyelaraskan tiap sistem yang dibangun masing-masing kementerian dan belum ada SDM untuk menghitung emisi karbon. Terakhir, hambatan politik, sosial, dan ekonomi dapat dilihat dari pengaruh bisnis dalam sistem politik yang mempengaruhi keputusan top leadership, adanya penolakan publik dari pelaku usaha, dan ketidakpastian kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi terhadap proses implementasi pajak karbon.

---

Carbon tax policy is one of the economic instruments used to address the impacts of climate change. Indonesia is one of the countries that will implement a carbon tax after issuing the HPP Law in 2021. However, the implementation of carbon tax policies continues to experience delays. Until now, there is no clarity regarding the implementation time, which indicates that there are obstacles in the process. This study aims to analyze the obstacles in the process of implementing carbon taxes in Indonesia. This study used a qualitative approach with data collection techniques, field and literature studies. The results of this study indicate that three factors hinder the process of implementing carbon tax policies. Based on the design of tax policies and administration, there are obstacles related to the certainty of the amount of the tax rate, the clarity of the point of taxation of the tax base, the absence of a tax calculation mechanism, and the release of derivative regulations and carbon tax roadmaps. Furthermore, regarding the readiness of stakeholders and infrastructure, there are obstacles related to the absence of a mechanism to align each system built by each ministry and the need for more human resources to calculate carbon emissions. Finally, political, social and economic obstacles can be seen from the influence of business in the political system, which influences top leadership decisions, public rejection, and the uncertainty of Indonesia's post-pandemic economic conditions regarding implementing a carbon tax."