Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah suatu wadah perhimpunan para notaris di Indonesia, yang diakui dan berbadan hukum. Ikatan Notaris Indonesia bertujuan mengupayakan kepastian hukum mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya menjaga martabat meningkatkan mutu notaris dan mempererat kekeluargaan serta meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Pembentukan Mahkamah Perkumpulan sebagai salah satu alat perlengkapan organisasi bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kongres. Penyelesaiannya dilakukan secara internal, sehingga tidak perlu dibawa ke jalur hukum. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer sekunder dan tersier sedangkan dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif. Mahkamah Perkumpulan memeriksa fakta dan menilai norma yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (AD ARTINI) yang terungkap dalam persidangan, pemeriksaan dan pertimbangan hukum. Putusannya didasarkan pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan dan keyakinan Mahkamah Perkumpulan. Mahkamah Perkumpulan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mengikat seluruh anggota perkumpulan. Untuk menguatkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam menghadapi kenyataan bahwa anggota perkumpulan yang terus bertambah dan ikut serta dalam Kongres, maka Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus segera membenahi manajemen Kongres khususnya dalam pemilihan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat untuk lebih baik lagi."

"Notaris sebagai sebuah profesi, tentunya memiliki sebuah organisasi yang menaunginya yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi ini dibuat dalam bentuk perkumpulan yang berbadan hukum, yang mana diharuskan untuk memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga guna mengatur anggota yang tergabung di dalamnya. Mahkamah Perkumpulan adalah sebuah alat kelengkapan organisasi baru yang dibentuk setelah adanya perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia yang memiliki fungsi sebagai badan penyelesaian sengketa yang muncul dalam atau sebagai akibat Kongres.

---

Notary as a proffession, must have an organization that shelter them which is Indonesuan Notary Association. This organization is made in the form of associations as legal entity, which are required to have Statutes and Bylaws to regulate members joined in it. Court Assemblage is a new association's fittings which formed after the revision of the Statutes and Bylaws of the Indonesian Notary Association which has a function as a dispute resolution body that appear in or as a result of Congress."

"Dalam menjalankan profesinya, seorang Notaris mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat, organisasi dan juga dirinya sendiri. Notaris mempunyai pedoman dalam menjalankan profesinya tersebut, yaitu Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan. Notaris mempunyai sebuah organisasi berbadan hukum berbentuk Perkumpulan yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang berperan penting sebagai wadah tunggal bagi Notaris sebagaimana penjelasan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-18.HT.01.06.TH.2006 tentang Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 6, yang salah satunya bertujuan untuk menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku Pejabat Umum dan juga dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris.Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terlebih apabila pelanggaran itu merendahkan martabat dan kehormatan INI, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Nadrah Izahari, SH., MKn., yang telah dilaporkan oleh 25 Notaris akibat tindakan pelanggaran Kode Etik yang dilak ukan pada Kongres INI XXI. Berdasarkan laporan tertanggal 23 Juli 2012 tersebut, Notaris NI, SH., MKn., telah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bekasi. Menurut keterangan para Pelapor, Notaris Nadrah Izahari, SH., MKn., telah melakukan pelanggaran Kode Etik yang bertentangan dengan tujuan INI. Setelah menganalisa kasus tersebut, Penulis dapat menarik kesimpulanbahwa apa yang telah dilakukan oleh Notaris Nadrah Izahari, SH. MKn., memang bertentangan dengan tujuan INI dan tidak menghormati Kongres sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan. Atas dasar hal tersebut, seharusnya Notaris Nadrah Izahari, SH., MKn., mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya agar memberikan efek jera terhadap dirinya sendiri dan agar tindakannya tersebut tidak ditiru oleh Notaris lainnya.

---

In their profession, a Notary has a great responsibility towards community, organization and herself. Notaries have guidelines in their profession, namely the notary ethic codes and laws of notary interrelated with each other. Notaries have an INI organization that is a legal entity as a community (Indonesian Notaries Organization), which plays an important role as a main forum for the Notary as an explanation of the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-18.HT.01.06.TH.2006 about INI`s Article of Association chapter 6, that aims to maintain the dignity and improve the quality of the Notary as an officials for the enforcement and implementation Notary Ethic Code. Violations committed by Notary will be penalized in accordance with applicable regulations, especially if the violation undermines the dignity and honor of INI, such as offenses committed by Notary NI, SH., MKn., Which was reported by 25 Notary result of violations Ethic Code done on XXI INI Congress. According to the report dated July 23, 2012, the Notaries Nadrah Izahari, SH., MKn., Has been examined by the Board of Trustees at Bekasi area. According to the statement of the Reporter, Notary Nadrah Izahari, SH., MKn., Has violated the Ethic Code which is contrary to the INI purpose. After analyzing the case, the author can draw the conclusion that what has been done by a Notary Nadrah Izahari, SH. MKn., Is contrary to the purposes and disrespect INI Congress as the highest authority in the Society. On the basis of this, the Notary Nadrah Izahari, SH., MKn., should Get penalized in in order to provide a deterrent effect on herself and her actions are not be emulated by any other notary."

"ABSTRAKMahkamah Perkumpulan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia, ditingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota Perkumpulan. Anggaran Dasar merupakan perwujudan kehendak dari seluruh anggota perkumpulan sehingga setiap dan semua anggota Perkumpulan berlaku ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Seorang notaris sebagai peserta Kongres Ikatan Notaris Indonesia, telah mengajukan perrmohonan kepada Mahkamah Perkumpulan, untuk membatalkan keputusan kongres INI XXII tentang agenda pemilihan Ketua Umum Perkumpulan. Mahkamah Perkumpulan dalam putusannya menolak permohonan permohon sebagai anggota Perkumpulan, dan pemohon tidak menerima Putusan Mahkamah Perkumpulan tersebut, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, dengan objek gugatan adalah Putusan Mahkamah Perkumpulan tersebut. Bagaimana pendapat Pengadilan atas kewenangan Mahkamah perkumpulan yang diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Dalam menjawab masalah tersebut, dengan menggunakan metode penelitian normatif, diperoleh jawaban bahwa Pengadilan berpendapat penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Kongres, merupakan kompetensi Mahkamah Perkumpulan, dan bukan kewenangan Pengadilan.

---

ABSTRACTThe Court of Association is a tool for the association of the Indonesian Notary Association, which by the Articles of Association and bylaws, is authorized to examine, hear and decide disputes that occur in the implementation of the Indonesian Notary Association Congress, at the first and last level which is final and binding for all members of the Association. The Articles of Association constitute the embodiment of all members of the association so that each and every member of the Association applies the provisions governed in the Statutes and Bylaws of the Association of Indonesian Notaries Association. A notary public, as a participant in the Indonesian Notary Association Congress, has filed an appeal to the Association Court, to overturn the decision of the XXII congress on the election agenda of the Chair of the Association. The Constitutional Court in its decision rejected the petition as a member of the Association, and the applicant did not accept the Decision of the Association Court, filed a lawsuit through the District Court, with the object of the claim being the Association Court's Decision. How is the Court's opinion on the authority of the Association Court which is regulated in the Articles of Association and the Household Budget in resolving disputes that occur in the Indonesian Notary Association Congress, In responding to the problem, using normative research methods, the answer is obtained that the Court is of the opinion that the dispute resolution in the Congress, is the competence of the Association Court, and not the authority of the Court."

"Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang secara atributif diberikan oleh Negara yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat dan memenuhi standar profesional. Pengawasan terhadap Notaris bukan hanya pelaksanaan jabatannya tapi perilakunya, yang selama ini belum jelas kriteria perilaku yang diawasi. Penelitian ini penelitian yuridis empiris, hasil wawancara dipergunakan untuk mendukung argument hasil penelitian. Hasil penelitiannya, Pertama, fungsi Majelis Pengawas sudah cukup baik sedangkan fungsi Dewan Kehormatan belum optimal melaksanakan tugasnya karena sosialisasi terhadap perilaku Notaris yang baik tidak dilaksanakan secara berkala, sehingga pelanggaran Perilaku Notaris tidak hanya ada pada Notaris yang diawasi saja, tetapi dilakukan juga oleh Anggota Majelis Pengawas serta Anggota Ikatan Notaris Indonesia itu sendiri, Kedua, Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia agar semakin aktif melaksanakan tugasnya mengawasi serta melakukan pembinaan atas Pelanggaran Perilaku Notaris dan yang ketiga Notaris sebagai pejabat umum yang sudah menerima kepercayaan masyarakat selayaknya berperilaku dan berahlak baik.

---

Notary is a position of trust given attributively by the State as listed in the Law. In carrying out this post, a Notary must comply with all the moral rules held in the community and meet professional standards. Monitoring of the Notary means not only supervising the implementation of the position, but also their conduct which so far it is not clear as of the criteria of the conduct to be supervised. This study is an empirical research, interview result is used to support the research argument.

The result is: First, the Supervision Board has been quite good while Honorary Council are not yet optimal in carrying out their functions as the socialization on Notary Conduct is not performed periodically, thus the violation of Notary Conduct is present not only among the supervised Notaries, but also among members of the Supervision Board and members of the Indonesia Notary Association. Second, it is hoped that the Honorary Council of the Indonesia Notary Association will be more active in carrying out their duties of supervising and coaching against violation of notary conduct, and the third, a Notary public official who has received public trust should possess a good moral and conduct."

"Kode etik notaris merupakan seluruh kaidah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan pelaksanaan kode etik profesi notaris. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perkembangan kode etik profesi notaris berdasarkan keputusan kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun 1974, Kongres XIII Tahun 1987, Kongres XIV Tahun 1990, dan Kongres Luar Biasa Tahun 2005 dan Mengapa kode etik notaris mengalami perkembangan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil analisis penelitian ini ternyata bahwa kode etik notaris mengalami perkembangan ke arah perbaikan profesi notaris di Indonesia.

---

Code of conduct notary is all moral rule that should be a guidance for notary. Scope of code of conduct notary should be in force for all association member and also for the other which have a notary profession in an implementation or in a daily life. Ikatan Notaris Indonesia (INI) as a notary organization have a very important role in establish code of conduct notary implementation. Subject in this research is development of code of conduct notary based on INI congress decision in 9th year 1974, 13th year 1987, 14th year 1990, and extraordinary congress in 2005, and why code of conduct notary have a development. This research analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. This research result mention that code of conduct notary have a development for notary profession improvement in Indonesia."

"Pada zaman dahulu suatu persengketaan selalu diselesaikan di depan hakim pada pengadilan formal. Namun harus diakui, kenyataannya proses litigasi tidak selamanya berjalan sesuai dengan koridor hukum yang digariskan oleh undangundang. Kondisi ini mengakibatkan jatuhnya pamor dan wibawa pengadilan. Untuk mengatasi situasi seperti ini, kehadiran pihak ketiga sangat diperlukan guna mengakhiri perselisihan yang terjadi. Pihak ketiga yang menengahi persengketaan disebut mediator, mediator dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari kalangan mana saja, baik atas permintaan maupun tanpa permintaan dari pihak yang berselisih. Pada umumnya peran ini dimainkan oleh pengetua adat, kepala desa, pimpinan agama, ketua perkumpulan, tokoh masyarakat dan sebagainya termasuk notaris.Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini mengenai peranan notaris sebagai mediator dalam menjalankan jabatannya ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, apakah mediasi yang dilakukan notaris mempunyai kekuatan yang mengikat bagi kedua belah pihak dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya.Dari hasil penelitian ini, peranan notaris sebagai mediator dalam menjalankan jabatannya tidak bertentangan dan tidak melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, dan mediasi yang dilakukan notaris mempunyai kekuatan yang mengikat bagi kedua belah pihak, serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah kharisma, kejujuran, pendidikan, memahami/menguasai permasalahan terhadap akta yang dibuatnya.

---

In the past times, the disputes are always settled by judge in a formal court. But it should be admitted, that in fact the litigation process does not always go according to the legal frame of law. This condition resulted in the fall of prestige and authority of the court. To handle this situation, the presence of the third party is very required to end a dispute that occurred. The third party who mediates disputes is called mediator, mediators can be performed by whoever and from whatever background, either on the request or not of the disputing parties. In general, this role is played by the dean custom, village chiefs, religious leaders, chairman of the association, social figures and the others include notary.Main issues to be discussed in this paper regarding the role of notaries as mediators in the perform position in terms of the Law Number 30 Year 2004 concerning Notary office and Notary Code, whether the mediation is conducted notary has the power of binding for both parties and the factors that affect the success and failure of a notary as a mediator to settle disputes outside courts. This writing method that focuses on the normative legal regulations, references and literature as well as the implementation of regulations in practice.From these results, the role of notaries as mediators in the running position is not contradictory and do not violate the Act No. 30 year 2004 concerning Notary office and Notary Association Notary Code of Indonesia, and mediation by a notary has the power of binding for both parties, as well as factors that influence success and failure of a notary as a mediator in the settlement of disputes outside the courts is charisma, honesty, education, understand / master the problems of the notarial deed they made."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 menentukan bahwa Notaris harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris yang diharuskan berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum yaitu Ikatan Notaris Indonesia INI . Beberapa orang berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan organisasi-organisasi notaris yang ada di Indonesia dengan adanya ketentuan bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis normatif. Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa keberadaan INI sebagai wadah tunggal organisasi Notaris bertujuan agar pemerintah dapat lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi yang ada, sedangkan organisasi Notaris lain selain INI hanya dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan.

---

ABSTRACTLaw of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 about Position of Notary, which was enacted on January 15th, 2014 assign Notary to come together in one provision of Notary Organization, which is the Indonesian Notary Organization. Some people say that this provision is not compatible to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Based on this, the author is interested to conduct a research to know the position of Notary Organizations in Indonesia with the existing provision. The research is descriptive analytical with normative juridical approach. The research phase consists of literature and field research. Data collection tehniques were conducted by document studies and interviews. Analytics are done using normative qualitative analysis method. Based on the results of the research, it can be argued that the existence of INI as a single container of all Notary Organizations is to maximize the government rsquo s supervision to existing organizations, while other Notary Organizations aside from INI are only seen as civic organizations."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas Perjalanan dari Organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia PPPI yang berkembang menjadi Kongres Wanita Indonesia Kowani 1928-1950. Perjuangan yang dilakukan Kowani berfokus pada meningkatkan peran wanita didalam masyarakat dan usahanya dalam menyatukan organisasi-organisasi wanita Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Untuk hasil yang dicapai dari tulisan ini menunjukan peran organsasi PPPI sebelum tahun 1945 adalah memperbaiki kedudukan kaumnya seperti Pemberantasan Buta Huruf, mengupayakan tercapainya Undang-undang tentang perkawinan, serta Hak pilih Wanita. Untuk tahun 1945 sampai tahun 1949, peran organisasi Kowani adalah mengisi Kemerdekaan Indonesia seperti menyatukan seluruh organisasi wanita Indonesia, membuka hubungan dengan organisasi wanita internasional, dan mengirimkan delegasi-delegasi wanita kedalam setiap pertemuan wanita Internasional. Kata Kunci: PPPI, Kongres Perempuan, Kowani, Sejarah Perempuan Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Journey of the Indonesian Women 39 s Society Engagement Organization PPPI which developed into the Indonesian Women 39 s Congress Kowani 1928 1950. Kowani 39 s struggle focuses on enhancing the role of women in society and its efforts in bringing together Indonesian women 39 s organizations in achieving independence. The method used in this paper uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation and historiography. For the results of this paper, the role of the PPPI organization prior to 1945 is to improve the status of its people, such as the Eradication of Illiteracy, to strive for the Law on Marriage, and Women 39 s Suffrage. From 1945 to 1949, the role of Kowani 39 s organization was to fill Indonesian Independence such as bringing together all Indonesian women 39 s organizations, opening relationships with international women 39 s organizations, and sending women 39 s delegations into every international women 39 s meetings. "

"Peran Organisasi Profesi Notaris Ikatan Notaris Indonesia Dalam Rangka Magang Notaris Untuk Menjadi Notaris Profesional rdquo; Tesis ini membahas mengenai proses magang yang secara wajib harus ditempuh oleh calon notaris yang sudah lulus dari program studi kenotariatan dan secara amanat Undang-undang wajib untuk menjalani proses magang selama 24 duapuluh empat bulan berturut-turut dikantor notaris, melihat amanat Undang-undang ini tentu dapat dilihat betapa pentingnya proses magang ini untuk calon notaris, namun pengaturan mengenai proses magang ini sendiri masih belum dapat dikatakan optimal dan sempurna, padahal tentu tujuan utama dari proses magang calon notaris adalah untuk mempersiapkan notaris yang profesional dan siap melayani masyarakat dalam hakekatnya sebagai pejabat publik, oleh karenanya organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah dari profesi notaris harus dapat memberikan regulasi dan peraturan mengenai proses magang tersebut dengan lebih tegas dan konkret, sehingga visi organisasi untuk melahirkan notaris yang amanah dan dapat melayani masyarakat dengan profesional dan penuh integritas dapat terpenuhi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses magang calon notaris memang terbukti sangat penting, karena diamanatkan oleh Undang-Undang dan proses magang itu sendiri memberikan calon notaris gambaran untuk menjalankan suatu kantor notaris yang profesional dan panutan dalam bentuk notaris senior yang berkompeten. Sedangkan organisasi INI masih kurang atau dapat dikatakan dalam persiapan untuk memberikan regulasi yang lebih jelas dalam hal kualitas tempat magang dan jenis-jenis pelatihan apa yang harus didapat oleh para calon notaris yang akan menjalani magang.

---

The role of the organization that oversees Notary Profession Ikatan Notaris Indonesia In Regard of Apprenticeship Program to Become an Professional Notary rdquo This Thesis focused on how an internship or an apprenticeship program that should be followed by candidate of notary as one of prerequirements to be a notary as the Law had regulated for them to follow this program for 24 twenty four months consecutively in a senior notary office rsquo s, looking at the Law that regulate these programs we could see hou crucial and essential these apprentinceship program were for the candidate or soon to be notary, however the rules that regulate them has not been strict and thourogh in general, regardless these program is made to serve a purpose that the notary candidate will be ready to serve the public and be a professional notary that fullfill the task of a notary as a public official, thats why the organization that overseeing all of the notary activity Ikatan Notaris Indonesia should give a clear and direct regulations regarding the apprentinceship program, that should also fulfill the vision of the organization itself, to help nurtute a notary that can serve the public well with Professionalism and Integrity. This study will use the research method of form of normative juridical research that focused to find logic in a law from its normative sides, the research typology are an descriptive research that focused on giving an data as thorough as possible, perhaps about human, social phenomenon and other form of phenomenon, in this study is concluded that an apprenticeship program is crucial for the notary candidate for a numbers of reasons, because the law itself mandated them, and the candidate will get an imagery of how to run an professional notary office and getting an role model in a form of a capable senior notary. However INI as the notary organization still lack or still in preparation to give a more clear regulation regarding the quality of the notary office that the apprenticeship program will be held and what kind of training these notary candidate should get while they rsquo re in the program."