Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Sama-Bajau, or Bajo diaspora, extends from the southern Philippines and Sabah (Malaysian Borneo) to the eastern part of Indonesia. The Indonesian Bajo, now scattered along the coasts of Sulawesi (Celebes) and East Kalimantan, the Eastern Lesser Sunda Islands and Maluku, were once mostly nomadic fishermen of the sea or ocean freight carriers. Today, the Bajo are almost all fishermen and settled. Their former and present ways of life made them favour intangible forms of culture: it is impossible to transport bulky artefacts when moving frequently by boat, or when living in stilt houses, very close to the sea or on a reef. It is therefore an intangible legacy that is the essence of the Bajo's culture. Sandro healers have a vast range of expertise that allows them to protect and heal people when they suffer from natural or supernatural diseases. On the other hand, music and especially oral literature are very rich. In addition to song and the pantun poetry contests, the most prestigous genre is the iko-iko, long epic songs that the Bajo consider to be historical rather than fictional narratives. The Bajo's intangible heritage is fragile, since it is based on oral transmission. In this article, I gave a description of this heritage, dividing it into two areas: the knowledge that allows them to "protect and heal" on the one hand, and to "distract and relax", on the other."

"This paper deals with the phonology and the lexicology of the Indonesian Bajo language and more specifically with the dialect or variant that can be heard all around the Flores Sea in Kangean, South-East Sulawesi, Sumbawa, and Flores. The phonological survey focuses on vowel lengthening, gemination, pre-nasalized phonemes, and sandhi. The second part of this paper proposes an insight into Bajo lexicology, restricted to nominal and verbal derivation."

"Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterapkan apabila terdapat permasalahan mengenai masalah kewarisan. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai Hukum Perdata Barat jika diterapkan dalam suatu kewarisan. Kedua, pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi para ahli waris terhadap hak ahli waris yang dikuasai oleh pihak ketiga jika diterapkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam kasus Hj. Badriyah dan Nurlela dengan Hisbullah. Masalah hukum yang diteliti adalah perbuatan yang dilakukan oleh Hisbullah yaitu menempati tanah terperkara yang menurut Hj. Badriyah dan Nurlela adalah tanah warisan dari kedua orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Ahli waris mewaris dengan sendirinya segala hak milik yang dimiliki oleh pewaris berdasarkan KUHPerdata, (2) Penguasaan tanah terperkara oleh pihak ketiga yang berdasarkan Akta Jual Beli adalah tidak sah karena Akta Jual Beli mengandung kecacatan berdasarkan KUHPerdata.

---

This undergraduate thesis was basically discussed about the provision in Burgerlijk Wetboek, known as Kitab Undang-Undang Hukum Perdata in Indonesia that applied and concerning about The Issue of Property Legacy. This paper will be discussed two major things, such as First, the Civil Code that applied in property heritance and Second, the Heirs’ right that has been controlled by third party if it was applied on Burgerlijk Wetboek from the case of Hj. Badriyah and Nurlela, related to Hisbullah. The legal issue that has been studied was the Hisbullah's action. His act has been occupied the inherited land from Hj. Badriyah and Nurlela’s parents. They said this land as property legacy from their parents. The analysis from this case was using juridical-normative system which major data was basically based on literature studies that has been collected. The result from case study analysis stated that (1) The Heir was spontaneously owned by themselves about their rights and ownership from testator, (2) The land control from third party was not valid because the contents of Sale and Purchase Agreements was rejected based on Burgerlijk Wetboek."

"Penentuan metode harga transfer yang tepat merupakan salah satu langkah penting dalam penerapan Arm’s Length Principle. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Metode CUP atas transaksi pemanfaatan intangible property oleh PT X dalam pengujian arm’s length principle, ditinjau dari teori Arm’s Length Principle, Intangible Property, dan CUP Method. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode CUP untuk pengujian arm’s length principle atas pemanfaatan intangible property PT X telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian metode CUP dengan transaksi serta langkah pengujian arm’s length principle untuk transaksi intangibles berdasarkan regulasi. Metode CUP menjadi metode yang paling sesuai karena pengujian bersifat direct ke tarif royalti sehingga menghasilkan analisis yang andal, namun kekurangannya adalah tidak dapat memperoleh agreement yang benar-benar sebanding. Selain itu, dalam TP Doc yang dibuat oleh PT X ditemukan potensi akan memunculkan isu terkait pengujian eksistensi know-how berupa pemberian pelatihan karyawan yang berpotensi dianggap bukan termasuk klasifikasi know-how melainkan sebagai jasa, serta penggunaan data pembanding dengan beragam base yang tidak dilakukan penyesuaian kesebandingan oleh PT X.

---

The determination of the most appropriate method is one of the important steps in the application of the arm’s length principle. This study aims to analyze the application of the CUP Method for the use of intangible property by PT X in arm's length principle testing, reviews it from Arm's Length Principle, Intangible Property, and CUP Method. This study used a qualitative approach with field studies data collection techniques and literature study. The results showed that the application of the CUP method for the use of intangible PT X has been done by paying attention to the suitability of the CUP method with transaction and arm’s length principle testing step for intangibles transaction based on the regulations. The CUP method is the most appropriate because the analysis directly to the royalty rate is resulting in a reliable analysis. But the drawback is that isn’t being able to obtain a truly comparable agreement. Besides, in TP Doc PT X, the researcher found the potential will raise the issue related to existence of know-how in the form of providing employee training that’s potentially be considered not including the classification of know-how but as a service, and the use of comparative data with different bases that are not adjusted in comparability analysis by PT X."

"Intangible assets atau a!ctiva tidak berwujud adalah elemen kunci dalam perekonomian yang berbasis ilmu pengetabuan dan merupakan sumber daya yang panting bagi keunggulan daya saing bisnis perusabaan. Perusabaan-perusabaan yang mempergunakan asset-aset intelektual yang tinggi seeara substansial, merupakan pelaku dalarn bisnis modem yang dikenal sebagai modem economy. Saat ini, di negara-negara maju, faktor-faktor produksi yang paling penting telah beralih kepada se.suatu yang tidak kasat mata (invisible). Faktor-faktor tersebut adalah Intangible assets yang juga sering disebut sebagai intellectual assets atau intangibles, diantaranya : brand, reputation, trademarks, software, R&D, patent. SDM skills, strategy, process quality, supplier and customer relationship, dan lain-lain. Aset-aset tidak berwujud ini memberikan kontribusi sangat besar bagi peningkatan daya saing perusahaan dalam industri.Pengenaan royalty fee telah menjadi hal yang umum digunakan oleb perusabaan yang mentransfer intangible property-nya kepada perusabaan lain tanpa memandang pihak ketiga, anak perusabaan atau afiliasinya. Bagi otoritas pajak, penting untuk memfokuskan perhatiannya terhadap intangible asset dan menghendaki perusabaan-perusahaan tersebut mengenaksn royalti kepada anak perusaltaannya atas penggunaan intangible property mereka dengan arm's length principle. Perusahaan· perusabaan multinasional dalam rangka meminimalkan hehan pajak seeara grup usaba cenderung melakukan tax planning, terkait dengan aliran pengenaan royalti atas penggunaan merck oleh semua anak perusahaan dan afiliasinya yang tersebar di beberapa negara dengan jenis perlakuan pajak yang berbeda-hoda pula. Perencanaan tentang negara domisili yang paling efektif dan efisien bagi portofolio sering merupakan faktor penting.Dari analisis yang dilakukan terbadap vmiabel-vmiabel yang menentukan daya redam regulasi pajak Indonesia terbadap praktek transfer pricing atas intangible property, disimpulkan sebagai berikut: (a) Indonesia belum memiliki peraturan yang memberikan perhatian kbnsus terhadap intangible property. Hanya terdapat aturan berupa dafta! aktiva tidak berwujud atau kbnsusnya intangible property yang berl