Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor mesin panel surya sebagai bentuk dorongan dari pemerintah demi perkembangan industri energi surya. Evaluasi kebijakan ini dilakukan dengan metode dan pendekatan kualitatif dengan dimensi waktu cross sectional. Manfaat penelitian ini adalah penelitian murni dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahkan kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor mesin panel surya tidak menunjukkan efektivitas, responsivitas dan ketepatan yang sesuai dengan tujuan awal kebijakan tersebut. Peneliti menyarankan perlu adanya penelitian secara khusus dan mendalam pada sektor industri energi surya agar dapat memberikan kebijakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut.

---

ABSTRACTThis study is an evaluation of the Value Added Tax exemption policy on the import of solar panel machinery as a form of support from the government for the development of the solar energy industry. This policy evaluation is done by qualitative method and qualitative approach with cross sectional time dimension. The benefits of this research are pure research with qualitative data collection techniques. The results of this study indicate that the Value Added Tax exemption policy on the import of solar panel machinery does not show effectiveness, responsiveness and accuracy in accordance with the policy 39 s initial objectives. Researcher suggest the need for special and in depth research on the solar energy industry sector in order to provide facility policies that suit the needs of the sector. "

"Transisi menuju energi baru terbarukan menjadi agenda strategis nasional, salah satunya melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Untuk mendorong hal tersebut, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor mesin dan/atau peralatan pada industri PLTS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021. Namun, dalam praktiknya, pelaku usaha masih menghadapi kendala administratif dalam pemanfaatan fasilitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan pembebasan PPN berdasarkan asas ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kepastian belum terpenuhi karena terdapat ketidakpastian hukum akibat belum adanya legal standing khusus untuk fasilitas pembebasan PPN pada industri PLTS. Asas efisiensi, sistem digital telah menekan biaya administrasi dan kepatuhan, tetapi time cost dan psychological cost masih menjadi beban karena ketidaksesuaian praktik dan permintaan dokumen tambahan. Asas kenyamanan mulai terpenuhi melalui pengajuan daring melalui portal Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), tetapi gangguan teknis masih terjadi yang memaksa Wajib Pajak mengurus secara manual. Berdasarkan asas kesederhanaan, struktur regulasi sudah ringkas, tetapi proses dan persyaratan dokumen masih dianggap kompleks oleh pelaku usaha sehingga perlu diterapkan pembebasan PPN secara terintegrasi menggunakan dokumen masterlist. Penerapan digitalisasi melalui SINSW menjadi faktor pendukung dalam penerapan kebijakan. Sementara itu, pengenaan PPN atas impor bahan baku, membuat harga produk lokal kurang bersaing dengan produk impor dan juga adanya praktik monopoli energi listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi faktor penghambat. 

---

The transition to renewable energy has become a national strategic agenda, one of which is through the development of Solar Power Plant. To support this effort, the government provides a Value Added Tax (VAT) exemption facility for the import of machinery and/or equipment in the Solar Power Plant industry, as regulated in Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 and Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021. However, in practice, businesses still face administrative challenges in utilizing this facility. This study aims to analyze the implementation of the VAT exemption policy based on the principle of ease of administration. The research adopts a post-positivist approach with a descriptive research type. Data were collected through literature review and indepth interviews with various relevant stakeholders. The findings show that the principle of certainty has not been fulfilled due to legal uncertainty stemming from the absence of a specific legal basis for VAT exemption in the Solar Power Plant industry. In terms of efficiency, the digital system has reduced administrative and compliance costs, but time costs and psychological burdens remain due to inconsistencies in implementation and additional document requests. The convenience principle has been partially met through online submissions via the Indonesia National Single Window (SINSW) portal, although technical issues persist, forcing taxpayers to revert to manual processes. Regarding simplicity, the regulatory framework is relatively concise, but the procedural and documentary requirements are still considered complex by businesses, indicating a need for a more integrated VAT exemption process using the existing masterlist document. Digitalization through SINSW serves as a supporting factor in policy implementation. Meanwhile, the imposition of VAT on imported raw materials weakens the competitiveness of domestic products compared to imported goods. Additionally, the monopolistic structure of the electricity sector dominated by Perusahaan Listrik Negara (PLN) also acts as a barrier to broader Solar Power Plant development."

"Penggunaan komponen mesin hidrolik pada Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikrohidro (PLTM/MH), terutama turbin dan generator set sebagian masih berasal dari impor luar negeri. Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri adalah fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor mesin dan peralatan pabrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor mesin pada industri PLTM/MH yang ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pembebasan PPN atas impor mesin PLTM/MH ini belum sepenuhnya sejalan dengan asas ease of administration. Dari sisi asas certainty, materi subjek dan objek dalam peraturan kebijakan pembebasan PPN telah mencakup kepastian bagi mesin yang diimpor industri PLTM/MH. Dari sisi asas simplicity, tata urutan peraturan semakin sederhana dengan adanya simplifikasi peraturan pada PP No. 40 Tahun 2022. Selain itu, sistem administrasi permohonan SKB PPN telah cukup sederhana sejak diimplementasikannya sistem elektronik melalui portal Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi. Sistem tersebut juga menekan fiscal cost dari sisi Wajib Pajak dan biaya administrasi pelayanan sisi fiskus  Namun, persyaratan administrasi SKB PPN belum cukup sederhana karena menimbulkan beban biaya kepatuhan, tidak hanya secara administrasi namun juga waktu. Selain itu, penerapan kebijakan pembebasan PPN atas impor mesin PLTM/MH berdasarkan asas efficiency dari sisi administrative cost, adanya opportunity cost of time yang cukup banyak dikeluarkan fiskus dalam kegiatan pengawasan. Sementara itu, dari sisi compliance cost, masih adanya kendala yang disebabkan administrasi dalam rangkaian permohonan SKB PPN untuk pengajuan fasilitas pembebasan PPN yang menyebabkan tertundanya waktu penerbitan SKB PPN sehingga mengurangi efisiensi dari segi time cost dan psychological cost. Dalam membenahi berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menyarankan untuk ditingkatkannya sosialisasi dan koordinasi antarinstansi yang terlibat, dievaluasinya mekanisme pembebasan PPN secara otomatis tanpa SKB PPN agar lebih memudahkan secara administrasi, serta disusunnya insentif fiskal maupun nonfiskal yang progresif untuk sektor pembangkit listrik EBT seperti PLTM/MH.

---

The use of hydraulic machine components in Mini/Microhydro Power Plants (MHPP), especially turbines and generator sets, are still largely imported from abroad. One of the facilities provided by the government to encourage industrial growth is the Value Added Tax (VAT) exemption facility for the import of machinery and factory equipment. This study aims to analyze the VAT exemption policy on machinery imports in the MHPP industry, reviewed from the principle of ease of administration. This research was conducted using a post-positivist approach with a descriptive research type. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the implementation of the VAT exemption policy on MHPP machine imports is not fully in line with the principle of ease of administration. From the principle of certainty, the subject and object material in the VAT exemption policy regulations have included certainty for machines imported by the MHPP industry. From the principle of simplicity, the sequence of regulations is simpler with the simplification of regulations in Government Regulation No. 40 of 2022. In addition, the VAT Exemption Certificate application administration system has been quite simple since the implementation of the electronic system through the Indonesia National Single Window (SINSW) portal integrated with the Online Single Submission (OSS) system owned by the Ministry of Investment. The system also suppresses the fiscal cost from the taxpayer’s side and the service administration cost on the fiscal side. However, the administrative requirements of the VAT Exemption Certificate are not simple enough because they impose compliance costs, not only administratively but also in terms of time. In addition, the implementation of the VAT exemption policy on MHPP machine imports is based on the principle of efficiency from the administrative cost side, there is a considerable opportunity cost of time spent by the fiscal in supervisory activities. Meanwhile, from the compliance cost side, there are still obstacles caused by administration in the series of VAT Exemption Certificate applications for VAT exemption facility submissions which cause delays in the issuance of VAT Exemption Certificate, thus reducing efficiency in terms of time cost and psychological cost. In addressing these various problems, this study suggests improving socialization and coordination between related agencies, evaluating the mechanism of VAT exemption automatically without VAT SKB to make it easier administratively, and preparing progressive fiscal and non-fiscal incentives for the renewable energy power plant sector such as MHPP."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implikasi Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air bersih dan Alternatif Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan air bersih adalah :

• Perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada harga pokok produksi sehingga mempengaruhi harga jual. Dampak PPN yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar akibat sejumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga kewajiban PPh Badan perusahaan juga menurun.
• Perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada biaya dalam laporan laba rugi perusahaan sehingga mengurangkan profit perusahaan.

Dampak PPN yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar akibat sejumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan akibat perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada biaya perusahaan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga kewajiban PPh Badan perusahaan juga menurun. Terdapat beberapa alternatif kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan air bersih.

---

This research focus on analyze the Implications of the Value Added Tax Exemption Policy on the delivery of water suply and the Alternative Value Added Tax Exemption Policy on the delivery of water supply. This research uses qualitative approach with descriptive research type.

The results of this study indicate that the implications of the VAT exemption policy on the delivery of clean water are:

• The Company imposes a non credible input tax on cost of goods sold so as to influence the selling price. The impact of VAT on the part of the company is greater due to a number of non creditable input taxes borne by the company. While the company's taxable profit decreased so that corporate tax liabilities also decreased.
• The company imposes a non credible input tax on expenses in the income statement of the company thus reducing the company's profit.

The impact of VAT on the part of the company is greater due to a number of non creditable input taxes borne by the company. Meanwhile, due to the company impose a tax input that can not be credited to the cost of the company resulting in corporate taxable profits decreased so that corporate tax liabilities also decreased. There are several alternative VAT exemption policies on clean water delivery."

"Indonesia merupakan penghasil rumput laut tropis terbesar dan peringkat ke dua sebagai eksportir rumput laut dunia. Dalam UU PPN Pasal 16B, rumput laut termasuk Barang Kena Pajak yang diberikan fasilitas berupa pembebasan PPN. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Implikasi kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini, evaluasi kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan rumput laut memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, responsivitas, simplicity, dan neutrality namun tidak memenuhi kriteria ketepatan. Saran dari penulis seyogyanya pemerintah melakukan perbaharuan peraturan mengenai rumput laut dengan hasil ikan karena memiliki perbedaan proses penyerahan barang sampai ketangan konsumen yang akan berpengaruh pada implikasi PPN-nya.

---

Indonesia is the largest producer of tropical seaweed in the world and the second exporter of seaweed in the world. In VAT Law article 16B, seaweed include Taxable Goods that grant facilities VAT exemption. This study evaluates the VAT exemption policies and the policy implication.

This research uses qualitative approach. The data collection techniques used field study and literature study.

The result of this study, evaluation of VAT exemption policy on seaweed suitable with criteria of effectiveness, efficiency, responsivness, simplicity, and neutrality. But, it is not suit criteria of appropiateness.

Reccommendation from reasercher, government should change the definition of seaweed and fish because it has a process of delivering goods to consumers who it will be affect the implication of VAT."

"Dalam regulasi perpajakan listrik dikategorikan sebagai barang bersifat strategis sehingga atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali untuk rumah tangga dengan daya listrik di atas 6.600 Voltase Ampere (VA). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan PPN atas listrik rumah tangga ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Dari asas certainty, kebijakan pembebasan PPN atas listrik rumah tangga telah memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai subjek, objek, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, sistem pemungutan, dan terminologi/definisi yang terkandung dalam kebijakan. Adapun pertimbangan pemerintah dalam menetapkan threshold batas daya listrik rumah tangga yang terakomodir dalam ketentuan pembebasan PPN adalah karena listrik merupakan barang strategis dengan tingkat multiplier effect tertinggi, banyaknya keberadaan UMKM berbasis household industry, serta adanya potensi dampak negatif apabila threshold tersebut diturunkan. Kemudian, dampak regresivitas dalam sistem pemungutan PPN atas listrik rumah tangga ditekan dengan adanya penetapan tarif listrik progresif dalam peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, kapitalisasi pajak masukan oleh perusahaan listrik negara (PLN) tidak akan memberikan dampak signifikan pada penetapan harga listrik, karena PLN dapat menjadikan pajak masukan tersebut sebagai tax relief untuk mengurangi beban pajak penghasilannya. Terakhir, penggunaan PLTS Atap oleh pelanggan listrik rumah tangga tidak akan mendistraksi penerimaan PPN secara signifikan karena pemerintah tetap dapat mengoptimalkan penerimaannya melalui penyerahan barang/jasa sehubungan dengan penggunaan PLTS Atap. Dari asas simplicity, kebijakan ini dianggap telah memenuhi asas kesederhanaan, baik dari susunan kebijakan dan sistem administrasi, dengan catatan perlu adanya peninjauan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang telah terlanjur dipungut/dibayarkan. Dari asas efficiency, implementasi kebijakan pembebasan PPN atas listrik rumah tangga pada dasarnya tidak menimbulkan biaya signifikan, baik bagi otoritas pajak maupun bagi wajib pajak. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran kepada pemerintah untuk mensosialisasikan keberadaan tagihan listrik dengan format yang lebih lengkap kepada masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada oknum-oknum pelanggan listrik yang melakukan praktik ilegal dalam konsumsi listrik, dan mempertegas mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran PPN atas konsumsi listrik kepada masyarakat.

---

Electricity is categorized as a strategic good so that the transaction is exempted from the imposition of value added tax (VAT), except for households with electricity power above 6,600 Voltages Ampere (VA). This study aims to evaluate the VAT exemption policy on household electricity from the perspective of the ease of administration principle. This research is conducted using a post-positivist approach with in-depth interview and literature studies as data collection techniques. From the certainty principle, the VAT exemption policy on household electricity has provided a clear legal certainty regarding the subject, object, tax base, tax rate, collecting system, and terminology/definition contained in the policy. The government's consideration in setting the threshold for household electricity that is accommodated in the VAT exemption provision is because electricity is a strategic good with the highest level of multiplier effect, the existence of MSMEs based on household industry, and the potential negative impact if the threshold is lowered. Then, the impact of regressivity in the VAT collection system on household electricity is reduced by the establishment of progressive electricity tariffs in the regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources. In addition, the capitalization of input tax by the state electricity company (PLN) will not have a significant impact on electricity pricing, because PLN can use the input tax as tax relief to reduce its income tax burden. Lastly, the use of rooftop solar panels by household electricity customers will not significantly disrupt VAT revenues because the government can still optimize its revenue through the delivery of goods/services in connection with the use of rooftop solar panels. From the simplicity principle, this policy is considered to fulfill the principle of simplicity, both from the policy structure and administrative system, with a note that there is a need to review the mechanism for returning VAT overpayments that have already been collected/paid. From the efficiency principle, the implementation of the VAT exemption policy on household electricity basically does not cause significant costs, both for tax authorities and for taxpayers. According to the findings and results of the study, researchers provide recommendations to the government to socialize the existence of electricity bills with a more complete format to the public, enforce the law and impose sanctions on electricity customers who carry out illegal practices in electricity consumption, and reinforce the mechanism for returning VAT overpayments on electricity consumption to the public. "

"Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat beriringan dengan target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Dengan potensi energi terbarukan yang mencapai 3.687 GW, didominasi oleh tenaga surya sebesar 3.294 GW, pemanfaatan saat ini hanya mencapai 0,3% dari total potensi. Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah pembangunan PLTS Terapung Cirata, PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara, dengan kapasitas 192 MWp dan rencana ekspansi hingga 500 MWp. Efisiensi sistem PLTS sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sudut kemiringan dan orientasi modul surya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sudut kemiringan dan orientasi yang optimal menggunakan tiga pendekatan data: perhitungan teoritis (clear sky model), data sekunder dari Meteonorm, dan data primer dari weather station lokal. Simulasi clear sky model merekomendasikan konfigurasi orientasi ke utara dengan sudut kemiringan 8°, menghasilkan produksi energi sebesar 400.482 MWh/tahun. Data Meteonorm menunjukkan konfigurasi optimal dengan orientasi ke utara dan sudut kemiringan 10°, menghasilkan produksi energi 290.154 MWh/tahun. Sementara itu, data primer dari weather station lokal memberikan rekomendasi konfigurasi serupa orientasi ke utara dan sudut kemiringan 10°, namun dengan produksi energi yang lebih tinggi, yaitu 303.414 MWh/tahun. Data dari weather station lokal memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi karena mencerminkan kondisi aktual di lokasi PLTS. Penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan data primer dalam meningkatkan akurasi simulasi dan perancangan sistem, terutama untuk proyek besar seperti PLTS Terapung Cirata.

---

Indonesia faces significant challenges in meeting its growing energy needs, especially with the target of achieving Net Zero Emission (NZE) by 2060. With renewable energy potential reaching 3,687 GW, dominated by solar energy at 3,294 GW, current utilization only accounts for 0.3% of the total potential. A strategic initiative undertaken is the development of the Cirata Floating Solar Power Plant, the largest floating solar power plant in Southeast Asia, with a capacity of 192 MWp and plans for expansion to 500 MWp. The efficiency of solar power systems is greatly influenced by various factors, including the tilt angle and orientation of solar modules. This study aims to evaluate the optimal tilt angle and orientation configuration using three data approaches: theoretical calculation (clear sky model), secondary data from Meteonorm, and primary data from a local weather station. Simulations using the clear sky model recommend north orientation and a tilt angle of 8°, resulting in an energy yield of 400,482 MWh/year. Meteonorm data suggest an optimal configuration of north orientation and 10° tilt, with an energy yield of 290,154 MWh/year. Meanwhile, primary data from the local weather station also recommend north orientation and 10° tilt, yielding a higher energy production of 303,414 MWh/year. Primary data from the weather station offer the highest accuracy as they reflect the actual conditions at the site. This study highlights the importance of using primary data to enhance simulation accuracy and system design, particularly for large- scale projects such as the Cirata Floating Solar Power Plant. "

"Secara letak geografis, Indonesia terletak tepat pada garis ekuatorial sehingga paparan sinar mataharinya memiliki intensitas yang optimal selama 12 jam sepanjang tahunnya. Dengan memiliki letak geografis yang cukup strategis untuk menangkap paparan sinar matahari, Indonesia memiliki potensi energi surya sebesar 207.898 MW. Besarnya potensi tersebut, energi surya dapat dimanfaatkan dalam pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menghasilkan energi listrik Pada skripsi ini akan dibahas perancangan PLTS atap on-grid pada bangunan apartemen Ariama Service Residence yang memiliki kapasitas listrik sebesar 81,6 kVA. Salah satu metode untuk mengurangi biaya energi listrik pada apartemen tersebut adalah dengan melakukan pemasangan PLTS atap yang dapat berkontribusi untuk menyuplai energi listrik sehingga biaya listrik apartemen dapat berkurang. Perancangan PLTS atap dilakukan dengan dua perancangan, yaitu perancangan PLTS atap on-grid tanpa baterai dan PLTS atap on-grid dengan battery back-up. Hasil dari kedua rancangan tersebut akan dianalisis secara teknis dan ekonomi untuk dilihat kelayakan dari perancangan yang telah dilakukan. Dari hasil perancangan yang dilakukan, PLTS atap on-grid tanpa baterai dikatakan layak untuk dilakukan pemasangan. PLTS atap on-grid tanpa baterai dapat melakukan pembangkitan energi sebesar 54 kWh per hari dan berkontribusi sebesar 27,8% dari total rata-rata kebutuhan energi apartemen 81,6 kVA sebesar 194,16 kWh. Dari aspek ekonomi, PLTS atap on-grid tanpa baterai memiliki nilai LCOE sebesar Rp.880,266/ kWh di mana nilai tersebut di bawah nilai LCOE dari PT. PLN (Persero) sebesar Rp.1.119/kWh dan modal investasi yang diperlukan adalah sebesar Rp.309.099.000 yang dapat dikembalikan dalam waktu 11 tahun. Penghematan biaya energi listrik dari hasil pembangkitan dalam jangka waktu 20 tahun adalah sebesar Rp.926.119.656 dengan rata-rata penghematan biaya energi listrik per tahun sebesar Rp.46.309.982,8.

---

Geographically, Indonesia is located right on the equatorial line so that the sun's exposure has an optimal intensity for 12 hours throughout the year. By having a strategic geographical location to capture sun exposure, Indonesia has a solar energy potential of 207,898 MW. Given the large potential, solar energy can be utilized in the installation of Solar Power Plants to generate electrical energy. This study will discuss on the design of on-grid rooftop solar power plants in the Ariama Service Residence apartment building which has an electrical capacity of 81.6 kVA. One method to reduce the cost of electrical energy in the apartment is to install rooftop solar power plants that can contribute to supplying electrical energy so that the apartment's electricity costs can be reduced. The design of the rooftop solar power is carried out with two designs, the on-grid rooftop solar power plants without a battery and the on-grid rooftop solar power plants with a battery back-up. The results of the two designs will be analyzed technically and economically to see the feasibility of the designs that have been carried out. From the results of the design, the on-grid rooftop solar power plants without batteries are said to be feasible for installation. The on-grid rooftop solar power plants without batteries can generate energy of 54 kWh per day and contribute 27.8% of the total average energy requirement of an 81.6 kVA apartment of 194.16 kWh. From the economic aspect, the on-grid rooftop solar power plants without batteries have a LCOE value of Rp.880,266/ kWh where the value is below the LCOE value from PT. PLN (Persero) of Rp.1,119/kWh and the required investment capital is Rp.309.099.000 which can be returned within 11 years. The savings in electrical energy costs from the generation of a 20-year period is Rp.926,119,656 with an average electricity cost savings of Rp.46,309,982.8 per year."

"Salah satu permasalahan yang terdapat dalam pemenuhan energi adalah masih banyaknya daerah yang belum teraliri listrik. Padahal listrik adalah faktor penting untuk mengembangkan potensi ekonomi suatu daerah. Indonesia sebagai negara tropis memiliki banyak potensi energi terbarukan, salah satunya adalah tenaga surya. Dengan penggunaan PLTS sebagai sumber daya listrik, permukiman nelayan di Desa Arungkeke dapat menikmati energi listrik secara mandiri (off grid) tanpa memerlukan bahan bakar dan mesin pembangkit. Pemenuhan kebutuhan energi dipasok oleh PLTS dengan spesifikasi kapasitas 160 Wp sebanyak 46 unit dengan harga Rp 125.120.000,00, baterai tipe 1500 Ah dengan jumlah kebutuhan 2 buah baterai dengan total harga Rp 19.576.000,00, serta konverter seharga Rp 3.334.000,00. Sehingga total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 148.030.000,00.

---

One of the main problem in energy demand fulfillment is still no electricity in many regions. Whereas, electricity is the main factor for developing a city, or in this case is economy sector. Indonesia is a tropical country which has may potentional renewable energy, for example is solar power. By using solar power plant as power generation can make people in Arungkeke?s Village have access to electricity without fuel engine and off grid. The electricity will be provided by solar power plant with the specifications are: 46 units 160 Wp solar panel Rp 125.120.000,00, 2 batteries 1500 Ah Rp 19.576.000,00, and converter Rp 3.334.000,00. So the total amount is Rp 148.030.000,00."

"Indonesia sebagai Negara tropis memiliki potensi energi surya yang tinggi dengan radiasi harian rata-rata sebesar 4.5 kWh/m2/hari (Muhammad Bachtiar, 2006). Pembangunan PLTS atap pada gedung fasilitas kesehatan dapat dijadikan sebagai salah satu solusi guna membantu gedung agar dapat bekerja selama 24 jam melayani masyarakat. Penelitian dilakukan untuk mengetahui besar kapasitas PLTS atap beserta jumlah komponen-komponennya dan besar modal biaya yang diperlukan pada awal pendirian PLTS atap. Hasil dari simulasi menunjukkan bahwa sistem PLTS atap yang optimal untuk didirikan pada Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok memiliki kapasitas sebesar 9,28kW dengan produksi listrik tahunan mencapai 12.712kWh. Perincian komponen-komponen pada sistem yang dibangun antara lain, 30=3 modul PV dengan daya 300Wp, 22 baterai Li-ion 12V-100ah, 4.37kW konverter. Adapun lahan yang diperlukan untuk memasang modul PV seluas 64,03m2 derta modal yang dibutuhkan untuk membangun PLTS atap berkapasitas 9,28kW tersebut adalah senilai Rp223.229.232,10.

---

Indonesia as a tropical country has a high solar energy potential with an average daily irradiance of 4.5kWh/m2/day (Muhammad Bachtiar, 2006). The establishment of rooftop solar power plant on healthcare center can be considered as one of the solution to help the building work 24 hour a day to serve the people in need of medical assistance. This study conducted to determine the optimal rooftop solar power plant capacity along with the components and the amount of capital investment needed at the start of the rooftop solar power plant establishment. The result of the study shows that the optimal rooftop solar power plant system to be built at the Tanjung Priok Sud-district Healthcare Center has a capacity of 9,28kW with annual electricity production reaching 12.712kWh. Te details of the components needed for the system included 33 PV module with 300Wp capacity, 22 12V-100ah Li-ion batteries, and 4,37kW converter. The area of land required to install the PV modules is an area of 64,03m2 as well as the capital investment needed to build the 9,28kW rooftop solar power plant is worth IDR223.229.232,10."