"Penggunaan komponen mesin hidrolik pada Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikrohidro (PLTM/MH), terutama turbin dan generator set sebagian masih berasal dari impor luar negeri. Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri adalah fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor mesin dan peralatan pabrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor mesin pada industri PLTM/MH yang ditinjau dari asas
ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan
post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pembebasan PPN atas impor mesin PLTM/MH ini belum sepenuhnya sejalan dengan asas
ease of administration. Dari sisi asas
certainty, materi subjek dan objek dalam peraturan kebijakan pembebasan PPN telah mencakup kepastian bagi mesin yang diimpor industri PLTM/MH. Dari sisi asas
simplicity, tata urutan peraturan semakin sederhana dengan adanya simplifikasi peraturan pada PP No. 40 Tahun 2022. Selain itu, sistem administrasi permohonan SKB PPN telah cukup sederhana sejak diimplementasikannya sistem elektronik melalui portal Sistem
Indonesia National Single Window (SINSW) yang terintegrasi dengan sistem
Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi. Sistem tersebut juga menekan
fiscal cost dari sisi Wajib Pajak dan biaya administrasi pelayanan sisi fiskus Namun, persyaratan administrasi SKB PPN belum cukup sederhana karena menimbulkan beban biaya kepatuhan, tidak hanya secara administrasi namun juga waktu. Selain itu, penerapan kebijakan pembebasan PPN atas impor mesin PLTM/MH berdasarkan asas
efficiency dari sisi
administrative cost, adanya
opportunity cost of time yang cukup banyak dikeluarkan fiskus dalam kegiatan pengawasan. Sementara itu, dari sisi
compliance cost, masih adanya kendala yang disebabkan administrasi dalam rangkaian permohonan SKB PPN untuk pengajuan fasilitas pembebasan PPN yang menyebabkan tertundanya waktu penerbitan SKB PPN sehingga mengurangi efisiensi dari segi
time cost dan
psychological cost. Dalam membenahi berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menyarankan untuk ditingkatkannya sosialisasi dan koordinasi antarinstansi yang terlibat, dievaluasinya mekanisme pembebasan PPN secara otomatis tanpa SKB PPN agar lebih memudahkan secara administrasi, serta disusunnya insentif fiskal maupun nonfiskal yang progresif untuk sektor pembangkit listrik EBT seperti PLTM/MH.
The use of hydraulic machine components in Mini/Microhydro Power Plants (MHPP), especially turbines and generator sets, are still largely imported from abroad. One of the facilities provided by the government to encourage industrial growth is the Value Added Tax (VAT) exemption facility for the import of machinery and factory equipment. This study aims to analyze the VAT exemption policy on machinery imports in the MHPP industry, reviewed from the principle of ease of administration. This research was conducted using a post-positivist approach with a descriptive research type. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the implementation of the VAT exemption policy on MHPP machine imports is not fully in line with the principle of ease of administration. From the principle of certainty, the subject and object material in the VAT exemption policy regulations have included certainty for machines imported by the MHPP industry. From the principle of simplicity, the sequence of regulations is simpler with the simplification of regulations in Government Regulation No. 40 of 2022. In addition, the VAT Exemption Certificate application administration system has been quite simple since the implementation of the electronic system through the Indonesia National Single Window (SINSW) portal integrated with the Online Single Submission (OSS) system owned by the Ministry of Investment. The system also suppresses the fiscal cost from the taxpayer’s side and the service administration cost on the fiscal side. However, the administrative requirements of the VAT Exemption Certificate are not simple enough because they impose compliance costs, not only administratively but also in terms of time. In addition, the implementation of the VAT exemption policy on MHPP machine imports is based on the principle of efficiency from the administrative cost side, there is a considerable opportunity cost of time spent by the fiscal in supervisory activities. Meanwhile, from the compliance cost side, there are still obstacles caused by administration in the series of VAT Exemption Certificate applications for VAT exemption facility submissions which cause delays in the issuance of VAT Exemption Certificate, thus reducing efficiency in terms of time cost and psychological cost. In addressing these various problems, this study suggests improving socialization and coordination between related agencies, evaluating the mechanism of VAT exemption automatically without VAT SKB to make it easier administratively, and preparing progressive fiscal and non-fiscal incentives for the renewable energy power plant sector such as MHPP."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
