Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor mesin panel surya sebagai bentuk dorongan dari pemerintah demi perkembangan industri energi surya. Evaluasi kebijakan ini dilakukan dengan metode dan pendekatan kualitatif dengan dimensi waktu cross sectional. Manfaat penelitian ini adalah penelitian murni dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahkan kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor mesin panel surya tidak menunjukkan efektivitas, responsivitas dan ketepatan yang sesuai dengan tujuan awal kebijakan tersebut. Peneliti menyarankan perlu adanya penelitian secara khusus dan mendalam pada sektor industri energi surya agar dapat memberikan kebijakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut.

---

ABSTRACTThis study is an evaluation of the Value Added Tax exemption policy on the import of solar panel machinery as a form of support from the government for the development of the solar energy industry. This policy evaluation is done by qualitative method and qualitative approach with cross sectional time dimension. The benefits of this research are pure research with qualitative data collection techniques. The results of this study indicate that the Value Added Tax exemption policy on the import of solar panel machinery does not show effectiveness, responsiveness and accuracy in accordance with the policy 39 s initial objectives. Researcher suggest the need for special and in depth research on the solar energy industry sector in order to provide facility policies that suit the needs of the sector. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implikasi Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air bersih dan Alternatif Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan air bersih adalah :

• Perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada harga pokok produksi sehingga mempengaruhi harga jual. Dampak PPN yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar akibat sejumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga kewajiban PPh Badan perusahaan juga menurun.
• Perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada biaya dalam laporan laba rugi perusahaan sehingga mengurangkan profit perusahaan.

Dampak PPN yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar akibat sejumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan akibat perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada biaya perusahaan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga kewajiban PPh Badan perusahaan juga menurun. Terdapat beberapa alternatif kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan air bersih.

---

This research focus on analyze the Implications of the Value Added Tax Exemption Policy on the delivery of water suply and the Alternative Value Added Tax Exemption Policy on the delivery of water supply. This research uses qualitative approach with descriptive research type.

The results of this study indicate that the implications of the VAT exemption policy on the delivery of clean water are:

• The Company imposes a non credible input tax on cost of goods sold so as to influence the selling price. The impact of VAT on the part of the company is greater due to a number of non creditable input taxes borne by the company. While the company's taxable profit decreased so that corporate tax liabilities also decreased.
• The company imposes a non credible input tax on expenses in the income statement of the company thus reducing the company's profit.

The impact of VAT on the part of the company is greater due to a number of non creditable input taxes borne by the company. Meanwhile, due to the company impose a tax input that can not be credited to the cost of the company resulting in corporate taxable profits decreased so that corporate tax liabilities also decreased. There are several alternative VAT exemption policies on clean water delivery."

"Indonesia merupakan penghasil rumput laut tropis terbesar dan peringkat ke dua sebagai eksportir rumput laut dunia. Dalam UU PPN Pasal 16B, rumput laut termasuk Barang Kena Pajak yang diberikan fasilitas berupa pembebasan PPN. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Implikasi kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini, evaluasi kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan rumput laut memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, responsivitas, simplicity, dan neutrality namun tidak memenuhi kriteria ketepatan. Saran dari penulis seyogyanya pemerintah melakukan perbaharuan peraturan mengenai rumput laut dengan hasil ikan karena memiliki perbedaan proses penyerahan barang sampai ketangan konsumen yang akan berpengaruh pada implikasi PPN-nya.

---

Indonesia is the largest producer of tropical seaweed in the world and the second exporter of seaweed in the world. In VAT Law article 16B, seaweed include Taxable Goods that grant facilities VAT exemption. This study evaluates the VAT exemption policies and the policy implication.

This research uses qualitative approach. The data collection techniques used field study and literature study.

The result of this study, evaluation of VAT exemption policy on seaweed suitable with criteria of effectiveness, efficiency, responsivness, simplicity, and neutrality. But, it is not suit criteria of appropiateness.

Reccommendation from reasercher, government should change the definition of seaweed and fish because it has a process of delivering goods to consumers who it will be affect the implication of VAT."

"Secara letak geografis, Indonesia terletak tepat pada garis ekuatorial sehingga paparan sinar mataharinya memiliki intensitas yang optimal selama 12 jam sepanjang tahunnya. Dengan memiliki letak geografis yang cukup strategis untuk menangkap paparan sinar matahari, Indonesia memiliki potensi energi surya sebesar 207.898 MW. Besarnya potensi tersebut, energi surya dapat dimanfaatkan dalam pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menghasilkan energi listrik Pada skripsi ini akan dibahas perancangan PLTS atap on-grid pada bangunan apartemen Ariama Service Residence yang memiliki kapasitas listrik sebesar 81,6 kVA. Salah satu metode untuk mengurangi biaya energi listrik pada apartemen tersebut adalah dengan melakukan pemasangan PLTS atap yang dapat berkontribusi untuk menyuplai energi listrik sehingga biaya listrik apartemen dapat berkurang. Perancangan PLTS atap dilakukan dengan dua perancangan, yaitu perancangan PLTS atap on-grid tanpa baterai dan PLTS atap on-grid dengan battery back-up. Hasil dari kedua rancangan tersebut akan dianalisis secara teknis dan ekonomi untuk dilihat kelayakan dari perancangan yang telah dilakukan. Dari hasil perancangan yang dilakukan, PLTS atap on-grid tanpa baterai dikatakan layak untuk dilakukan pemasangan. PLTS atap on-grid tanpa baterai dapat melakukan pembangkitan energi sebesar 54 kWh per hari dan berkontribusi sebesar 27,8% dari total rata-rata kebutuhan energi apartemen 81,6 kVA sebesar 194,16 kWh. Dari aspek ekonomi, PLTS atap on-grid tanpa baterai memiliki nilai LCOE sebesar Rp.880,266/ kWh di mana nilai tersebut di bawah nilai LCOE dari PT. PLN (Persero) sebesar Rp.1.119/kWh dan modal investasi yang diperlukan adalah sebesar Rp.309.099.000 yang dapat dikembalikan dalam waktu 11 tahun. Penghematan biaya energi listrik dari hasil pembangkitan dalam jangka waktu 20 tahun adalah sebesar Rp.926.119.656 dengan rata-rata penghematan biaya energi listrik per tahun sebesar Rp.46.309.982,8.

---

Geographically, Indonesia is located right on the equatorial line so that the sun's exposure has an optimal intensity for 12 hours throughout the year. By having a strategic geographical location to capture sun exposure, Indonesia has a solar energy potential of 207,898 MW. Given the large potential, solar energy can be utilized in the installation of Solar Power Plants to generate electrical energy. This study will discuss on the design of on-grid rooftop solar power plants in the Ariama Service Residence apartment building which has an electrical capacity of 81.6 kVA. One method to reduce the cost of electrical energy in the apartment is to install rooftop solar power plants that can contribute to supplying electrical energy so that the apartment's electricity costs can be reduced. The design of the rooftop solar power is carried out with two designs, the on-grid rooftop solar power plants without a battery and the on-grid rooftop solar power plants with a battery back-up. The results of the two designs will be analyzed technically and economically to see the feasibility of the designs that have been carried out. From the results of the design, the on-grid rooftop solar power plants without batteries are said to be feasible for installation. The on-grid rooftop solar power plants without batteries can generate energy of 54 kWh per day and contribute 27.8% of the total average energy requirement of an 81.6 kVA apartment of 194.16 kWh. From the economic aspect, the on-grid rooftop solar power plants without batteries have a LCOE value of Rp.880,266/ kWh where the value is below the LCOE value from PT. PLN (Persero) of Rp.1,119/kWh and the required investment capital is Rp.309.099.000 which can be returned within 11 years. The savings in electrical energy costs from the generation of a 20-year period is Rp.926,119,656 with an average electricity cost savings of Rp.46,309,982.8 per year."

"Salah satu permasalahan yang terdapat dalam pemenuhan energi adalah masih banyaknya daerah yang belum teraliri listrik. Padahal listrik adalah faktor penting untuk mengembangkan potensi ekonomi suatu daerah. Indonesia sebagai negara tropis memiliki banyak potensi energi terbarukan, salah satunya adalah tenaga surya. Dengan penggunaan PLTS sebagai sumber daya listrik, permukiman nelayan di Desa Arungkeke dapat menikmati energi listrik secara mandiri (off grid) tanpa memerlukan bahan bakar dan mesin pembangkit. Pemenuhan kebutuhan energi dipasok oleh PLTS dengan spesifikasi kapasitas 160 Wp sebanyak 46 unit dengan harga Rp 125.120.000,00, baterai tipe 1500 Ah dengan jumlah kebutuhan 2 buah baterai dengan total harga Rp 19.576.000,00, serta konverter seharga Rp 3.334.000,00. Sehingga total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 148.030.000,00.

---

One of the main problem in energy demand fulfillment is still no electricity in many regions. Whereas, electricity is the main factor for developing a city, or in this case is economy sector. Indonesia is a tropical country which has may potentional renewable energy, for example is solar power. By using solar power plant as power generation can make people in Arungkeke?s Village have access to electricity without fuel engine and off grid. The electricity will be provided by solar power plant with the specifications are: 46 units 160 Wp solar panel Rp 125.120.000,00, 2 batteries 1500 Ah Rp 19.576.000,00, and converter Rp 3.334.000,00. So the total amount is Rp 148.030.000,00."

"Penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik di Jakarta pada tahun 2008 ndash; 2015, melalui pendekatan Effectiveness or impact evaluation. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa hasil evaluasi kebijakan insentif tersebut dengan memberi gambaran mengenai pelaksanaannya yang ditinjau berdasarkan kriteria efektivitas insentif pajak. Metode yang digunakan adalah adalah metode kualitatif dengan cara berpikir induktif dengan melihat pola yang khusus ke umum. Hasil penelitian ini yaitu ketentuan dalam pemberian insentif pembebasan PPN atas penyerahan Rusunami menyebabkan pelaksanaan insentif tidak memenuhi kriteria efektivitas insentif pajak di Jakarta. Ketentuan tersebut terutama dalam hal batasan harga jual/unit yang tidak sesuai dengan kondisi di Jakarta pada tahun 2008 ndash; 2015 sehingga menyebabkan insentif tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

---

This research discuss about evaluation of tax incentives policy for VAT exemptions on the delivery of basic flats owned in Jakarta for year 2008 ndash 2015 through Effectiveness or impact evaluations approach. The purpose of this study is to describe about implementation of tax incentives for vat exemption on the delivery of basic flats with characteristics of effective tax incentives. This research use qualitative method with inductive approach to see things from particular to general.

The result of this research show that the tax incentives is not work effectively, specially in Jakarta. This is caused by the threshold for sale price of basic flats that did not comply with Jakarta rsquo s condition, so the tax incentives can not be used in Jakarta."

"Indonesia sebagai Negara tropis memiliki potensi energi surya yang tinggi dengan radiasi harian rata-rata sebesar 4.5 kWh/m2/hari (Muhammad Bachtiar, 2006). Pembangunan PLTS atap pada gedung fasilitas kesehatan dapat dijadikan sebagai salah satu solusi guna membantu gedung agar dapat bekerja selama 24 jam melayani masyarakat. Penelitian dilakukan untuk mengetahui besar kapasitas PLTS atap beserta jumlah komponen-komponennya dan besar modal biaya yang diperlukan pada awal pendirian PLTS atap. Hasil dari simulasi menunjukkan bahwa sistem PLTS atap yang optimal untuk didirikan pada Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok memiliki kapasitas sebesar 9,28kW dengan produksi listrik tahunan mencapai 12.712kWh. Perincian komponen-komponen pada sistem yang dibangun antara lain, 30=3 modul PV dengan daya 300Wp, 22 baterai Li-ion 12V-100ah, 4.37kW konverter. Adapun lahan yang diperlukan untuk memasang modul PV seluas 64,03m2 derta modal yang dibutuhkan untuk membangun PLTS atap berkapasitas 9,28kW tersebut adalah senilai Rp223.229.232,10.

---

Indonesia as a tropical country has a high solar energy potential with an average daily irradiance of 4.5kWh/m2/day (Muhammad Bachtiar, 2006). The establishment of rooftop solar power plant on healthcare center can be considered as one of the solution to help the building work 24 hour a day to serve the people in need of medical assistance. This study conducted to determine the optimal rooftop solar power plant capacity along with the components and the amount of capital investment needed at the start of the rooftop solar power plant establishment. The result of the study shows that the optimal rooftop solar power plant system to be built at the Tanjung Priok Sud-district Healthcare Center has a capacity of 9,28kW with annual electricity production reaching 12.712kWh. Te details of the components needed for the system included 33 PV module with 300Wp capacity, 22 12V-100ah Li-ion batteries, and 4,37kW converter. The area of land required to install the PV modules is an area of 64,03m2 as well as the capital investment needed to build the 9,28kW rooftop solar power plant is worth IDR223.229.232,10."

"Penelitian ini membahas Evaluasi Kebijakan Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Buku Pelajaran Umum yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013. Alasan dibuatnya peraturan ini karena harga buku yang masih tinggi. Evaluasi akan ditinjau dari melalui empat prinsip kebijakan pajak yang baik yaitu kepastian, kenyamanan, netralitas dan kesesuaian sebagai penerimaan negara. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai latar belakang suatu Barang Kena Pajak diberikan fasilitas, alasan pemilihan fasilitas pembebasan serta alternatif pemberian subsidi atas buku pelajaran umum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dipilihnya fasilitas pembebasan PPN atas buku pelajaran umum karena buku dinilai sebagai salah satu media dalam mencerdaskan bangsa dan sasaran pemberian fasilitas ini adalah konsumen. Jika dilihat dari prinsip tersebut, kebijakan ini masih dinilai kurang dari segi kepastian dan kenyamanan dalam penerapan peraturannya.

---

The focus of this thesis is Evaluation For Value Added Tax Exemption Policy Facilities For Books within the mandated in the regulation of the Minister of Finance No. 122/PMK. 011/2013. This regulation was made because of the price of the books is still high. The evaluation will be reviewed through four of principles of good tax policy, i.e. certainty, convenience, neutrality and apporpiate government revenue. In addition, the research also discusses the background of a Taxable Goods provided with facilities, the reason for the exemption facility of text books, as well as an alternative to the granting of subsidies over the text book. This research is a descriptive research by using qualitative approach.

The result showed that reason book being the object exemption because the valued as one of the media in to educate nation and consumers is the target of this facility. This policy if seen from some of the principles of good tax policy this policy is still considered less in terms of rules certainty and convenience in the implementation of this policy."

"Promosi penjualan merupakan strategi bagi perusahaan dalam mempertahankan daya saing dan loyalitas konsumen. Industri ritel melakukan kegiatan promosi penjualan berskala besar. Kegiatan konsumsi atas pemberian produk promosi akan terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang termasuk penyerahan barang dalam kategori penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa pemberian cuma-cuma. Hal tersebut telah dimuat dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan penyerahan BKP promosi yang tergolong pemberian cuma-cuma yang terutang PPN oleh perusahaan ritel, dan menganalisis implementasi kebijakan PPN atas penyerahan BKP promosi yang tergolong pemberian cuma-cuma oleh perusahaan ritel. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis-jenis transaksi yang dapat dikategorikan sebagai pemberian cuma-cuma secara umum dibagi menjadi empat jenis, yaitu persediaan gabungan, persediaan gratis (sampel), penyerahan barang dalam undian, dan transaksi barter. Ditemukan bahwa definisi dari pemberian cuma-cuma yang dimuat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 masih bersifat umum sehingga memiliki potensi terjadi multi interpretasi dalam praktik di lapangan. Unsur kepastian dalam pengaturan terminologi pemberian cuma-cuma masih belum terpenuhi yang dibuktikan juga dengan berbagai sengketa pajak yang telah terjadi. Kemudahan administrasi dalam pemenuhan kewajiban terkait transaksi pemberian cuma-cuma belum terpenuhi. Berdasarkan hasil analisis, maka disarankan bagi pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut terkait batasan dan tata cara pengenaan PPN atas transaksi pemberian cuma-cuma.

---

Sales promotion is a strategy for companies to maintain their competitiveness and customer loyalties. The retail industry is involved in large-scale sales promotion is. Consumptive activities on promotional goods will be subject to Value Added Tax (VAT), included in the category supply of Taxable Goods in the form of free-of-charge goods. Regulations related to this matter have been contained in Article 1A paragraph (1) letter d Law Number 42 of 2009 and Article 6 Government Regulation Number 44 of 2022. This research aimed to analyze the determination of supply of goods in the free-of-charge goods category which are subjects to VAT by retail companies, and to analyze the implementations of VAT policies on the supply of goods in the free-of-charge goods category. Utilizing a qualitative approach, this study employed a combination method of literature review and in-depth interviews as data collection techniques. The findings of this research indicated that there are four broad categories of supply of goods in the category of free-of-charge goods which are composite supplies, free supplies (sample), goods as prizes (giveaways), and barters. Furthermore, it had been discovered that the definition of free-of-charge goods, as stipulated in Law Number 42 of 2009 and Article 6 Government Regulation Number 44 of 2022, remained generic and open to various interpretations in practical application. The lack of certainty from the terminology of free-of-charge goods was further evidenced by multiple tax disputes. In addition, the simplicity of administrative responsibilities from the supply of free-of-charge goods had not been fully achieved. Based on the analytical findings, it is advisable for the government to issue a Minister of Finance Regulation which further regulates the limitations and procedures for imposition of the supply of free-of-charge goods."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2020. Di dalam aturan ini diatur mengenai pembebasan PPN atas buku pelajaran umum, baik yang berbentuk fisik maupun elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan pemerintah melakukan pembebasan PPN atas e-book, penerapan Principles of Good Tax Policy (fairness, certainty, simplicity, dan neutrality) dalam kebijakan pembebasan PPN atas e-book, dan implikasi kebijakan ini bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan negara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan pemerintah melakukan pembebasan PPN atas e-book dikarenakan beberapa hal, yaitu: 1) perkembangan teknologi, 2) sinkronisasi dengan UU Sistem Perbukuan, 3) kesesuaian dengan prinsip equal treatment, 4) harga buku masih mahal, dan 5) kesesuaian dengan konsep VAT exemption. Kemudian, kebijakan ini telah memenuhi prinsip fairness dan simplicity, namun belum memenuhi prinsip certainty dan neutrality. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat ketidakpastian mengenai cakupan buku pelajaran umum serta timbulnya distorsi bagi PKP. Implikasi kebijakan ini bagi PKP adalah terjadi peningkatan penjualan e-book, namun di sisi lain tidak dapat melakukan pengkreditan PPN, sedangkan implikasi bagi negara adalah terjadi kerugian dalam jangka pendek, namun menciptakan multiplier effect dalam jangka panjang.

---

The Indonesian government has issued a policy of Exemption of Value Added Tax on books regulated in Peraturan Menteri Kuangan Number 5/PMK.010/2020. This regulation regulates VAT on general textbooks, both physical and electronic. This study aims to analyze the basis of the government's considerations for exempting VAT on e-books, the application of Principles of Good Tax Policy (fairness, certainty, simplicity, and neutrality) in the VAT exemption policy on e-books, and the implications of this policy for taxpayers and the state. The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivism paradigm and descriptive research type. Data were collected by in-depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the government's basic considerations for exempting VAT on e-books are due to several things, namely: 1) technological developments, 2) synchronization with the Book System Law, 3) compliance with the principle of equal treatment, 4) book prices are still expensive, and 5) conformity with the VAT exemption concept. Then, this policy has fulfill the principles of fairness and simplicity, but has not fulfill the principles of certainty and neutrality. This is because there is still uncertainty regarding the scope of general textbooks and the emergence of distortions for Taxable Persons (PKP). The implication of this policy for taxable persons is an increase in e-book sales, but on the other hand they cannot credit VAT, while the implication for the state is that there is a potential loss in the short term, but creates a multiplier effect in the long term."