Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bentuk transfer pricing yang sering dilakukan di dalam perusahaan multinasional adalah transaksi pemberian jasa manajemen antar perusahaan dalam satu grup usaha atau intra-group management service. Pemberian jasa manajemen ini terkadang ditujukan untuk mengurangi beban pajak global sebuah perusahaan multinasional. Terbitnya pedoman baru dalam pendokumentasian harga transfer oleh OECD pada Juli 2017 sesuai dengan BEPS Action Plan 13 mendorong Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai pendokumentasian harga transfer. Dokumentasi ini dilakukan untuk membuktikan kewajaran transaksi dengan pihak istimewa yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perubahan yang terdapat dalam peraturan baru tersebut serta bagaimana penerapannya dalam menguji kewajaran transaksi intra-group management service menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT XYZ. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dihasilkan adalah perubahan peraturan mengenai pendokumentasian harga transfer membuat langkah-langkah pendokumentasian menjadi lebih jelas, meskipun masih terdapat kendala yang sering dihadapi dalam penentuan metode dan pembanding yang sesuai untuk transaksi intra-group management service.

---

One form of transfer pricing that usually occur in multinational enterprises is the transaction of intra group management service. The intra group management service often used in the purpose of minimalizing the global profit of multinational enterprises. As OECD established a new transfer pricing documentation guidelines on July 2017 based on BEPS Actions Plan 13, Indonesia also established a new regulation relating to the steps on how transfer pricing documentation should be done in Ministry of Finance Regulation Number 213 PMK.03 2016. The documentation is made to meet the purpose of determining the arms length nature of multinational enterprises transaction.

This study aims to discuss the difference of the new and the old regulation, also how to implement the arms length principle on PT XYZ intra group management service transaction. Research method used in this study is qualitative approach with qualitative analysis. The qualitative data is gathered from literature study and in depth interview.

Based on the research, can be concluded that the new regulation on transfer pricing documentation makes the documentation steps clearer, eventhough there are some difficulties in determining the method and comparable company for intra group management service transaction."

"Salah satu kewajiban Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu wajib menyimpan dokumen untuk mendukung bahwa transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kewajiban membuat dokumen diatur dalam PMK 213/2016. Dalam menerapkan prinsip tersebut, Wajib Pajak wajib mendokumentasikan setiap langkah-langkah untuk menentukan harga wajar atau laba wajar. Dokumentasi tersebut dikenal sebagai dokumentasi transfer pricing. PT A memiliki transaksi jasa intra-grup dengan PT B, PT C dan PT D yang merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan PT A, yang seluruh entitas tersebut berada di dalam negeri. Jenis jasa yang diberikan oleh PT A yaitu jasa administrasi penjualan kepada PT B, dan jasa akuntansi yang diserahkan oleh PT A kepada PT C dan PT D. Berdasarkan ambang batas dari PMK 213/2016 dan fakta yang tersebut, PT. A sudah memiliki kewajiban membuat dokumentasi transfer pricing dalam bentuk dokumen induk dan dokumen lokal. Tujuan dari dokumen induk dan dokumen lokal ini yaitu untuk membuktikan bahwa jasa intra-grup yang dilakukan di dalam negeri telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini membahas penerapan ketentuan dokumentasi transfer pricing atas transaksi penyerahan jasa yang dilakukan oleh PT. A dan kendala yang dialami dalam penerapannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan PT A dalam penerapan dokumentasi transfer pricing atas transaksi penyerahan jasa telah menjelaskan bahwa jasa yang diberikan di dalam negeri telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan terpenuhinya tiga syarat pembuktian yakni pembuktian keberadaan dari jasa eksistensi , memastikan kualifikasi pihak yang melakukan penyerahan jasa dan pembuktian bahwa kompensasi yang diterima oleh PT A atas penyerahan jasa telah menggunakan harga wajar benchmark.

---

One of the obligations of the Tax Payer performing a transaction with a related party is that it must keep the documents to support that the transaction is in accordance with the arm rsquo s length principle. The obligation to prepare documents is stipulated in PMK 213 2016. In applying the principle, the Taxpayer shall document every steps to determine arm rsquo s length principle. Such documentation is known as transfer pricing documentation. PT A has an intra group service transaction with PT B, PT C and PT D which is a related party with PT A, whereby all such entities are within the country. Types of services provided by PT A are sales administration services to PT B, and accounting services submitted by PT A to PT C and PT D. Based on the threshold of PMK 213 2016 and the facts mentioned above, PT A already has the obligation to make transfer pricing documentation in the form of master documents and local documents.

The purpose of this parent document and local document is to prove that intra group services conducted within the country have met the the arm rsquo s length principle. This study discusses the application of the documentation of transfer pricing on transactions submitted by PT A and constraints experienced in its application. The approach used is a qualitative approach with descriptive research.

The results of PT A in the application of transfer pricing documentation on delivery transactions has explained that the services provided in the country have apply the the arm rsquo s length principle with the fulfillment of three conditions proving the existence of the services existence , ensuring the qualification of the party performing the submission services and proof that the compensation received by PT A for the delivery of services has been used reasonable price."

"Salah satu bentuk transaksi transfer pricing yang sering terjadi di dalam perusahaan multinasional adalah transaksi pemberian jasa manajemen atau intragroup management services. Jasa manajemen selain diberikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan terkadang juga dijadikan sebagai upaya untuk meminimalisir beban pajak global sebuah perusahaan multinasional. Di Indonesia sendiri peraturan mengenai mekanisme transfer pricing diatur dalam PER- 32/PJ/2011, namun dalam PER-32 hanya dijelaskan mengenai penetapan harga pasar wajar untuk transaksi yang bersifat khusus secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kebijakan dan proses penetapan harga pasar wajar atas transaksi transfer pricing atas intra-group management services yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dihasilkan adalah permasalahan intra-group management services secara khusus belum diatur secara baik di Indonesia dan kebijakan yang ada walau sudah komprehensif dan seusai dengan peraturan yang lazimnya berlaku secara internasional, belum memberikan cukup contoh-contoh kasus tentang bagaimana penetepan harga pasar wajar yang tepat untuk transaksi intra-group management services. Serta banyak kebijakan transfer pricing di India yang dapat menjadi masukan bagi kebijakan di Indonesia.

---

One form of transfer pricing transaction that are occur inside the multinational company is the intra-group management service. The intra-group management services are provided not only to improve the company?s performance but sometimes also used as an effort to minimize the company's global tax burden. In Indonesia legislation on transfer pricing mechanism set out in PER-32/PJ/2010, but in PER-32 there is only description regarding on how to determine an arm's length price for special nature transaction as a whole.

This study aims to discuss on how to determine an arm?s length price for intra-group management services transactions in Indonesia. Research method used in the research is qualitative approach with qualitative analysis. Qualitative data is gathered from literature study and in-depth interview.

Based on the research, can be concluded that intra-group management services issue has not been properly regulated in Indonesia and the existed regulations even though have been comprehensively regulated and have followed the track of international best practice there seems to exists some lacks of examples on how to determine an arm?s length price for intra-group management services. Nonetheless there are many of India?s transfer pricing rules that can be applied in Indonesia."

"Transaksi intra-grup jasa antar perusahaan terafiliasi merupakan salah satu transaksi yang memiliki risiko transfer pricing yang tinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa antara wajib pajak dengan fiskus di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak -DJP) terkait pengujian manfaat ekonomi dari transaksi jasa intra-grup. Uji manfaat merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi arm’s length principle. Wajib Pajak harus membuktikan adanya manfaat ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah atas pemberian jasa tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas informasi dokumentasi harga transfer terkait uji manfaat pada jasa transaksi intra-grup dalam rangka memenuhi arm’s length principle, dan mengidentifikasi kualitas informasi yang ideal yang harus disajikan pada dokumen tersebut. Peneliti melakukan content analysis terhadap ikhtisar informasi terkait uji manfaat jasa intra-grup dalam 147 data dokumentasi transfer pricing wajib pajak periode 2017 hingga 2019, dengan membandingkannya dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, peneliti mengkonfirmasi temuan content analysis kepada Otoritas Pajak dan Konsultan Pajak melalui proses wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dokumentasi transfer pricing dalam penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci tentang pengujian manfaat jasa intra-grup. Seharusnya transfer pricing documentation menguraikan secara rinci hal tersebut sehingga dapat meminimalisasi asimetri informasi antara otoritas dan wajib pajak sehingga yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko dispute. Studi ini memiliki implikasi praktis bahwa wajib pajak perlu menyediakan dokumentasi yang memadai dalam menguji manfaat ekonomi dari jasa intra-grup untuk mengurangi risiko sengketa pajak. Bagi regulator, penelitian ini berimplikasi untuk memperjelas aturan pengujian manfaat dalam laporan dokumentasi transfer pricing dan konsep manfaat ekonomi.

---

Intra-group transaction of services between affiliated companies is one of the transactions that has a high transfer pricing risk. This research is motivated by a dispute between taxpayers and the tax authorities in Indonesia (Directorate General of Taxes -DGT) related to testing the economic benefits of intra-group service transactions. The benefit test is one of the requirements that must be met by the taxpayer in order to fulfill the arm's length principle. Taxpayers must prove the existence of economic benefits that can add value to the provision of these services. The purpose of this study is to analyze the quality of information of transfer pricing documentation related to the benefits of intra-group transaction services in order to meet the arm's length principle, and identify the ideal quality of information that should be presented in the document. The researcher conducted a content analysis of the summary of information related to the intra-group service benefit test in 147 taxpayer transfer pricing documentation for the period 2017 to 2019, by comparing them with the regulations in Indonesia. Furthermore, the researcher confirmed the findings of the content analysis to the Tax Authorities and Tax Consultants through the interview process. The results of this study indicate that most of documentation in this study does not explain in detail about testing the benefits of intra-group services. Transfer pricing documentation should be described in detail so that can minimize information asymmetry between the authority and the taxpayer and also reduce the risk of disputes. This study has implication that the taxpayers need to provide adequate documentation in testing the economic benefits of intra-group services to reduce tax disputes. For regulators, this research has implications for clarifying benefit testing in transfer pricing documentation reports and the concept of economic benefits."

"[Laporan ini membahas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi di PT XYZ Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengacu pada regulasi perpajakan dan teori yang berlaku. Meskipun ditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur analisis kesebandingan, penentuan pembanding, dan penentuan metode transfer pricing telah sesuai dengan regulasi dan teori yang berlaku. Selain itu, penerapan metode transfer pricing menunjukkan bahwa transaksi afiliasi di PT XYZ Indonesia wajar. Struktur transfer pricing documentation PT XYZ Indonesia telah memenuhi persyaratan minimal yang diatur oleh regulasi.

---

The report aims to describe the arm's length principle practice on the related party transaction in PT XYZ Indonesia. The analysis was conducted through applying corresponding taxation law and theory. Despite the finding of some weaknesses in its practice, the result suggested that comparability analysis, comparables determination, and transfer pricing method selection were held in accordance to the corresponding taxation law and theory. In addition, the application of transfer pricing method suggested that the related party transaction was arm's length in nature. The structure of transfer pricing documentation has met the minimum requirements set by regulation., The report aims to describe the arm’s length principle practice on the related party transaction in PT XYZ Indonesia. The analysis was conducted through applying corresponding taxation law and theory. Despite the finding of some weaknesses in its practice, the result suggested that comparability analysis, comparables determination, and transfer pricing method selection were held in accordance to the corresponding taxation law and theory. In addition, the application of transfer pricing method suggested that the related party transaction was arm’s length in nature. The structure of transfer pricing documentation has met the minimum requirements set by regulation.]"

"Penelitian ini berfokus mengenai analisis transfer pricing terkait transaksi intra-group financing di Indonesia dengan melakukan studi kasus pada Grup Usaha Perusahaan Penyedia Kendaraan PT MMM Tbk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur baik dari data dokumentasi transfer pricing yang dimiliki oleh grup usaha MMM Tbk, putusan pengadilan di Indonesia yang terkait dengan transaksi intragroup financing, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan dalam analisis transfer pricing pada grup usaha PT MMM Tbk dapat dijadikan pertimbangan bagi manajemen dalam melakukan kebijakan intragroup financing. Selain itu, dalam sudut pandang peraturan perpajakan Indonesia serta praktik yang berlaku di Indonesia, penggunaan analisis transfer pricing intragroup financing yang dilakukan oleh PT MMM Tbk dan anak usaha perlu memperhatikan beberapa kelengkapan khususnya mengacu kepada Draft Discussion OECD terkait intragroup financing serta putusan-putusan pengadilan yang ada dalam rangka untuk meminimalisir terjadi risiko sengketa perpajakan dalam transaksi intragroup financing. Selain itu, dalam sudut pandang peraturan perpajakan Indonesia serta praktik transfer pricing intragroup financing, penggunaan analisis terkait transaksi intragroup financing yang dilakukan oleh PT MMM Tbk dapat diterima.

---

The focus of this study is the analysis on intragroup financing transactions in Indonesia based on the case study in MMM Tbk Group. The study used qualitative approach with descriptive design. Data collection is based on literature studies specifically refers to the case study of group MMM Tbk, Tax Court decision in Indonesia and in-dept interview. The result of this study shows that implementation of transfer pricing analysis on intragroup financing transactions and suggestion for management when deciding policy related to intragroup financing. Furthermore, from the perspective of tax regulation and practice in Indonesia, in the analysis used by MMM Group there are several considerations based on the OECD Draft Discussion regarding intragroup financing and Indonesian tax court decisions to minimalize risk for tax dispute. Moreover, in the view of Indonesia tax regulation and practice, the use of arm`s length principle for intragroup financing by MMM Group is acceptable."

"Laporan magang ini membahas mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk transaksi harta tidak berwujud pada PT XYZ dengan pihak afiiasinya. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik yang dilakukan PT XYZ dengan peraturan perpajakan dan teori terkait. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terkait transaksi harta tidak berwujud telah diaplikasikan dengan baik oleh PT XYZ yang meliputi analisis eksistensi transaksi harta tidak berwujud, analisis manfaat benefit atau komersial, analisis kesebandingan dan penentuan pembanding, analisis metode transfer pricing yang dipilih, serta penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai analisis kesebandingan dan metode transfer pricing yang dipilih.

---

This report aims to describe the arm's length principle practice for dealing with intangible property transaction on the related party transaction in PT XYZ. The analysis was conducted by comparing the practice at PT XYZ with the taxation law and related theory. The arm's length principle for intangible property transaction has been applied properly at PT XYZ including the analysis of property existence benefit or commercial comparability and comparable determination transfer pricing method and the applied of arm's length principle according to comparability analysis and the choosen transfer pricing method."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sengketa penyesuaian kesebandingan antara PT XYZ dengan DJP. PT XYZ sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif di Indonesia, melakukan penyesuaian kesebandingan dalam upayanya membuktikan kewajaran harga transfer yang dilakukan pada tahun 2018. Upaya ini ditolak dan menjadi sengketa pajak antara PT XYZ dan DJP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan material yang terjadi pada PT XYZ dan perusahaan pembanding, serta penyesuaian kesebandingan atas biaya tetap yang disengketakan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukan bahwa perbedaan material yang dilakukan oleh PT XYZ telah sesuai dengan best practice dengan melihat pada faktor kesebandingannya. Penelitian ini juga menjelaskan penyesuaian kesebandingan di Indonesia, upaya penyesuaian kesebandingan PT XYZ yang dinilai telah memenuhi kaidah yang ada, serta menjawab poin pemeriksaan dan hal yang disengketakan oleh DJP, khususnya terkait substansi biaya tetap dan perlakuan dari perusahaan pembanding. Penelitian ini memberikan saran secara yaitu membuat peraturan yang lebih dapat menjelaskan penerapan penyesuaian kesebandingan, serta menyarankan kepada PT XYZ untuk mempertimbangkan keterbukaan informasi dalam upaya meyakinkan majelis hakim dalam pengadilan pajak.

---

This study was conducted to analyze the proportional adjustment dispute between PT XYZ and Indonesia Tax Office (1TO). PT XYZ as one of the companies engaged in the automotive sector in Indonesia, made a comparability adjustment to prove the arm’s length of transfer pricing in 2018. This effort was rejected and became a tax dispute between PT XYZ and ITO. This study aims to see the material differences that occur in PT XYZ and the comparison company, as well as the dispute of comparability adjustment on fixed costs. This research was conducted using a qualitative approach with data collection using field studies and literature studies. The results of the analysis show that the material differences made by PT XYZ are in accordance with best practice by looking at PT XYZ comparability factor. This study also explains the comparability adjustment in Indonesia, the comparability adjustment on fixed cost in PT XYZ which is considered to have complied with the existing rules, as well as answering the argument and disputed matters by the ITO, especially regarding the substance of fixed costs and the condition from the comparable company. This study provides advice, namely making regulations that can better explain the application of proportional adjustment, and suggesting PT XYZ to consider information disclosure in an effort to convince the judges in the tax court."

"ABSTRAKTugas akhir ini membahas mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi hubungan istimewa di PT JMA. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen transfer pricing guna menjadi bukti pendukung bagi otoritas perpajakan Indonesia yang menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berada pada tingkat harga yang wajar dan bebas dari upaya penghindaran pajak.Analisis dalam penelitian ini meliputi identifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi, analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, pemilihan indikator tingkat laba, perhitungan indikator tingkat laba berdasarkan laporan keuangan, penentuan kriteria dan pengolahan data pembanding, dan kesimpulan hasil rentang kewajaran.

---

ABSTRACTThis final project discusses the application of the arm`s length principle in Affiliated Party Transactions at PT JMA. The application of the arm`s length principle is part of the process of drafting transfer pricing documents to be supporting evidence for the Indonesian taxation authority which explains that transactions conducted by companies with related parties are at a reasonable price level and free from tax avoidance efforts.The analysis in this study includes identification of special relationships and affiliate transactions, comparative analysis, selection of transfer pricing methods, selection of profit level indicators, calculation of profit level indicators based on financial statement, determining criteria and processing of comparative data, and conclusions on the arm`s length range."

"Transaksi jasa manajemen merupakan salah satu transaksi transfer pricing yang memiliki risiko terkena sengketa pajak paling tinggi. Hal ini disebabkan oleh Wajib Pajak tidak dapat memenuhi pengujian eksistensi dan manfaat yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus dari PT XX. Skripsi ini menganalisis eksistensi dan manfaat ekonomis dari transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh PT XX atas intra group management service. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen untuk memperoleh informasi terkait pemberian jasa manajemen yang dilakukan oleh PT XX dengan XX, Ltd, Pte. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian manfaat dan eksistensi jasa manajemen yang diterima oleh PT XX dapat dibuktikan dengan manfaat ekonomis atau komersial PT XX dalam meningkatkan atau mempertahankan usahanya. Sementara, untuk pengujian eksistensi dapat dibuktikan melalui dokumen pendukung serta bukti yang diberikan PT XX berupa data dan dokumen yang menunjukkan PT XX tidak dapat beroperasi tanpa layanan manajemen dari XX, Ltd, Pte. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya jasa dan manfaat yang diterima oleh PT XX dapat dibuktikan karena dokumen pendukung dan transaksinya tidak bersifat duplikasi. Jasa duplikasi artinya jasa yang dilakukan oleh PT XX harus dilakukan secara mandiri dan bukan jasa yang telah dilakukan oleh PT XX sebelumnya. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dokumentasi dalam penelitian ini tidak diberikan secara rinci sejak awal bukti dokumentasi diminta oleh Pemeriksa Pajak. Bukti dokumentasi harus dipersiapkan sejak awal sehingga dapat meminimalkan asimetri informasi antara otoritas dan wajib pajak dan juga mengurangi risiko terjadinya sengketa pajak. Penelitian ini berimplikasi bahwa Wajib Pajak perlu menyediakan dokumentasi yang memadai atas eksistensi dan uji manfaat layanan intra-grup. Namun, dalam sengketa pajak yang terjadi berulang kali, PT XX diharapkan dapat mengajukan Advanced Pricing Agreement agar sengketa pajak tidak terulang kembali.

---

Intra-group management service transaction is the transactions that has a high transfer pricing risk between affiliated companies. This caused by the taxpayers cannot fulfill the existence and benefit test which one of the requirements that must be met by the taxpayer in order to fulfill the arm's length principle. This thesis analyzes the existence and benefit test of the arm’s length range of transfer pricing transactions of PT XX’s management services. This study employs a case study research. Data collection was done by interviewing and studying documents to obtain information related to the provision of management services. The results show that the benefits and existence test of management services that received by PT XX can be proven by the economic or commercial benefit of PT XX in improving or maintaining its business and supporting documents and the evidences that PT XX gives in the form of data and documents that shows PT XX cannot operate without management services from XX LTD PTE. The results show that the existence of services and benefits received by PT XX can be proven because of the supporting documents and the transactions are not duplicative services. Duplicative services mean that the management services received should be carried out by PT XX independently. Also, the results of this study indicate that most of documentation in this study does not explain in detail about testing the benefits of intra-group services. Transfer pricing documentation should be described in detail so that can minimize information asymmetry between the authority and the taxpayer and also reduce the risk of disputes. This study has implication that the taxpayers need to provide adequate documentation in existence and benefits test of intra-group services to reduce tax disputes. However, in tax disputes that occur repeatedly, PT XX is also expected to submit an Advanced Pricing Agreement to avoid tax disputes from recurring."