Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPerencanaan pembangunan menjadi hal penting dalam suatu proses pembangunan di suatu wilayah karena akan menentukan bagaimana arah pembangunan ke depannya. Dalam melakukan perencanaan pembangunan, pendekatan partisipatif menjadi salah satu pendekatan yang penting untuk dilakukan karena dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang menjadi pihak yang paling merasakan dampak pembangunan itu sendiri. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di wilayah Kecamatan Bekasi Barat untuk penyusunan rencana pembangunan daerah, dalam hal ini adalah RKPD Kota Bekasi Tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif dalam penyusunan RKPD di wilayah Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dapat dikatakan sudah cukup baik dan sudah dapat mengakomodir keterlibatan masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penyusunan RKPD di wilayah Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari tahapan pengumpulan usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan yang berasal dari masyarakat di lingkup RT hingga pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan untuk menentukan usulan prioritas yang akan diajukan ke level Kota Bekasi. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif, terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi, baik mendukung maupun menghambat. Faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif adalah adanya dukungan dari masyarakat, kesinergian antar lembaga yang terkait, kelengkapan unsur-unsur kelembagaan kemasyarakatan, pendanaan yang cukup, serta sistem dan teknologi. Sedangkan, faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif berkaitan dengan kurang jelasnya usulan yang diusulkan oleh masyarakat, keterbatasan waktu, dan adanya miskomunikasi antara pihak-pihak terkait.

---

ABSTRACTDevelopment planning becomes important in a development process in a region because it will determine how the direction of development in the future. Participatory approach becomes one of the important approaches in development planning because it can accommodate the needs of the people who are most affected by the development itself. This study discusses participatory development planning in West Bekasi District in the making of local government development plan, in this case, is RKPD Kota Bekasi Year 2018. The method of this study is qualitative research with a descriptive design. The results show that participatory development planning in the making of RKPD in West Bekasi District is good enough and already able to accommodate community involvement. Participatory development planning in the making of RKPD in West Bekasi District starts from the stages of collecting proposals of development from the community within RT until discussed in Musrenbang Kecamatan to determine the priority which continued to Bekasi Municipality level. In the participatory development planning, there are several factors that influence, either support or inhibit. Factors that support are the support of the community, the inter related institutional, the completeness of the institutional elements of society, adequate funding, and systems and technology. Meanwhile, the factors that hinder the participatory development planning related to the lack of proposals clarity proposed by the community, time constraints, and miscommunication between the stakeholders."

"ABSTRACTMusyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang adalah forum antarpelaku untuk menyusun rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaan musrenbang juga dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pelaksanaan musrenbang dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Untuk melihat efektivitas pelaksanaan musrenbangnya, penelitian ini menggunakan teori perencanaan yang baik dari Nugroho dan Wrihatnolo 2011 yang terbagi atas sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang RKPD di Kota Bekasi tahun 2018 sudah cukup efektif, dapat dilihat dari terpenuhinya sebagian besar indikator pada keempat dimensi yang ada walaupun terdapat beberapa hambatan. Indikator pada dimensi transparan belum terpenuhi dengan baik yaitu terkait menampung setiap usulan yang masuk tanpa ada yang disembunyikan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam hal sistem yang dipakai yaitu sistem e-planning. Hambatan pelaksanaan musrenbang lainnya adalah terkait dengan keterbatasan keuangan daerah yang membuat tidak semua usulan dapat diakomodir.

---

ABSTRACTDevelopment Planning Discussion Musrenbang is an inter government forum to develop national and regional development plans. The implementation of musrenbang is also intended to accommodate community aspirations related to development in the region. This study aims to see the effectiveness of the implementation of musrenbang in the preparation of Local Government Work Plan Document RKPD in Bekasi City, West Java Province. To see the effectiveness, this research used theory of a good planning from Nugroho and Wrihatnolo 2011 which is divided into systematic, integrated, transparent and accountable. This research uses post positivist approach with in depth interview and literature study for data collection techniques. The results of this study indicate that the implementation of musrenbang for RKPD document 2018 in Bekasi is quite effective, can be seen from the fulfillment of most indicators on the four dimensions that exist although there are some obstacles. Indicators on transparent dimensions have not met well that is related to accommodate every proposal that comes in without any hidden. This is due to the limitations in the system used is the e planning system. The other obstacles on the implementation of this musrenbang are related to the regional financial constraints that make not all proposals accommodable."

"

Pengawasan dalam bentuk evaluasi dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada kabupaten/kota di bawahnya menjadi salah satu faktor dalam konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, Sugiarto (2015). Sebagai kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi harus memperhatikan perencanaan pembangunan daerahnya. Faktanya, peran gubernur untuk pengawasan ke Kabupaten Bekasi terdapat kendala. Pisau analisis dalam penelitian ini yaitu, model implementasi kebijakan Meter dan Horn (1975), proses pengawasan Griffin (2004) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Tugiman (1996). Melalui pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian menganalisis implementasi serta faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan pengawasan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi oleh Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukan, implementasi kebijakan belum optimal. Hal dilihat mulai dari penetapan standar pengawasan. Gubernur yang mengemban 2 (dua) fungsi tidak disertai struktur organisasi dan mekanisme penganggaran yang mendukung. Peran pimpinan belum cukup menjamin keberhasilan pengawasan, karena adanya bias politik dalam tatanan implementasi pengawasan. Rekomendasi dari penelitian ini, agar dilakukan kajian ulang terkait dengan peraturan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pola kerja yang per output juga menjadi solusi dari di Bappeda Provinsi Jawa Barat. Sistem informasi yang mempermudah pengawasan dengan didukung SOP untuk proses pengawasan di internal Bappeda maupun komunikasi antar pelaksana perlu segera disusun.

 

---

Supervision in the form of evaluation from the Governor as the representative of the central government to the districts / cities below becomes one of the factors in the consistency of development planning and budgeting in the region, Sugiarto (2015). As a district with the highest growth rate in West Java, Bekasi Regency must pay attention to its regional development planning. In fact, the role of the governor for supervision of Bekasi Regency has obstacles. The knife of analysis in this research is the policy implementation model of Meter and Horn (1975), the supervision process of Griffin (2004) and the factors that influence the supervision of Tugiman (1996). Through a descriptive qualitative research approach, research analyzes the implementation and the influencing factors of the implementation of the regional development planning supervision policy of Bekasi Regency by West Java Province. The results of the study show that policy implementation is not optimal. Things are seen starting from the standard setting of supervision. The governor who carries 2 (two) functions is not accompanied by an organizational structure and supporting budgeting mechanism. The leadership role is not enough to guarantee the success of supervision, because of the political bias in the order of implementation of supervision. Recommendations from this study, so that a review is carried out related to the regulation of the role of the governor as a representative of the central government. The work pattern per output is also a solution in the West Java Province Bappeda. An information system that facilitates oversight with the support of SOPs for Bappeda`s internal monitoring process and communication between implementers needs to be prepared immediately.

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini akan membahas implementasi program pembangunan jalan dan jembatan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Bekasi pada tahun 2013-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program pembangunanjalan dan jembatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di KotaBekasi pada tahun 2013-2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan post-positivis. Peneliti menggunakan teori implementasi program dari Merilee S.Grindle yang terdiri dari 2 (dua) dimensi dengan 9 (sembilan) aspek yaitu kepentingan kelompoksasaran; manfaat yang diterima; besaran perubahan; ketepatan pembuatan keputusan; rincianpelaksana program; sumberdaya yang memadai; besaran kekuasaan, kepentingan, dan strategiimplementor; karakteristik institusi dan rezim; dan tingkat kepatuhan dan responsivitaspelaksana. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait implementasi Program Pembangunan Jalandan Jembatan di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi ProgramPembangunan Jalan dan Jembatan di Kota Bekasi telah berjalan dengan baik dilihat dariterpenuhinya sebagian besar aspek yang ada dalam implementasi program. Akan tetapi, terlihatpula bahwa masih terdapat aspek yang belum optimal terkait dengan pemenuhan jalan danjembatan yang layak, keterbukaan informasi publik, serta sumberdaya manusia dan sumberdayakeuangan. Kurangnya sumberdaya manusia yang ada tersebut pada realisasinya membuatlemahnya sisi pengawasan dan kontrol terkait pembangunan jalan dan jembatan.

---

ABSTRACTThis study will describe the implementation of road and bridge construction program in mediumterm development plan in Bekasi City. The purpose of this study was to analyze theimplementation and determine factors that inhibiting the implementation of road and bridgeconstruction program in medium term development plan in Bekasi City. The method of researchapproach used in this study was post-positivist approach. The theory of program implementationfrom Merilee S. Grindle used as a basis to measure the implementation that consists of 2 (two)dimensions with 9 (nine) aspects including interest affected; type of benefit; extent of changeenvisioned; site of decision making; program implementor; resources committed; power,interest, and strategies of actor involved; institution and regime characteristics; and complianceand responsiveness. Interviews and literature study techniques were used to collect the data. Theinterview was conducted with the relevant parties to the implementation of road and bridgeconstruction program. The results of this study showed that implementation of road and bridgeconstruction program in medium term development plan in Bekasi City have been going well,seeing through the fulfillment of the most aspects in the program implementation. However, itappears also that some aspects have not been optimally run related to the fulfillment of decentroads and bridges, public disclosure, and also human and financial resources. In reality, thelack of human resources, weaken the oversight to control the roads and bridges construction."

"For the Indonesian people who are socio-historically well known as the religious society-, religion usually plays an important and central part of social life. In fact, even for decades, Islam as one of the living religions and the largest one in Indonesia was culturally perceived as the belief and normative system giving certain divine regulations for regulating various daily life activities of the followers. Consequently, the existence and function had structurally been placed on the pivotal and determinative position. Religion (in the case, Islam), then, was seen systemically not only as any certain social institution that functions to manage or organize the ritual activities concerning with reverence and devotion to the God in the narrow sense, but it also gave life-orientation, "frame of reference?, motivation and life-ethos, "mode of conduct?, etc. in the broad dimension of daily life activities of the followers. The presence and dynamic growth of modern humanistic thoughts and also the rapid development of science & technology as well as the waves of modernization and the globalization process that have powerfully been taking place in our country, in fact they bring about some through-going changes of the role of Islam as a revealed religion. Islam seems to be declined in its fundamental roles and social significance. Islam, then, is only to be operated as any system which is functionally not so determinative and decisive one in the social life process. With respect to those phenomena, this thesis investigates how far the middle-class Moslem community of Bekasi Selatan plays the role of Islam as their religion in their real life. It strictly focuses on some basic issues or variables relating to the roles of (Islamic) religious institutions, implementation of religious norms, and the quality of religious experience or cognitive system amongst the middle class of the Moslems in the research-location. Using the qualitative methodological approach or paradigm, it is founded out some important and basic findings. First, there is a discernable change of the role or function of the (Islamic) religious institution in the society. This process of changes is typically indicated by some soda-religious phenomena occurred in the sphere of every day?s activities of those middle-class Moslems, viz, decline of the power, authorities, credibility?s, and social significance of the religious leaders, decline of religious organizational authority, popularity, and influences, and also any phenomena relating to the decrease of social participation of the followers in religious activities. Second, the religious (Islamic) norms and values which are substantively rooted in the AL-Qur'an, As-Sunnah and the ljtihad--have not already been implemented proportionally in every aspect of life whether in the aspect of politic, economic, educational, social-relation, and the life style. Third, there is process of trivialization (pendangkaIan) of the religious values and knowledge. Those values and knowledge as basic elements are not coherently internalized with their real life performances. Based on the above findings, some inductive conclusions--by using the theoretical paradigm of secularization explicated previously -can be drawn as follow:First, the process of secularization has been taking place in the midst of life of middle-class Moslem in Bekasi Selatan until now. In the institutional dimension, processes of secularization are manifested in the form of decline of religion, routinization process, differentiation, and disengagement of religion. In the normative dimension, such process of secularization appears in the form of process of religious transformation and desacralization of religious norms and values. While, in the cognitive or experiential level, secularization is concretized in the shape of process of segmentation and trivialization of religious values or religious system in such community.Second, the trend of the secularization process happened in the community tended to the process of rationalization toward Islam as a religion.Third, some dominant factors causing secularization in the middle class of Moslem in Bekasi Selatan are the lack of knowledge and understanding towards Islam as their religion besides factors of modern culture resulted in the process of modernization and development of modern philosophical thoughts."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Fasilitator Pembangunan dan Keikutsertaan Masyarakat dan dalam Persiapan Pelaksanaan Proses Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi (Studi Kasus di Kelurahan Cimuning Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi). Penelitian ini penting mengingat salah satu perubahan yang mendasar di era reformasi ini adalah perubahan relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perubahan yang didorong oleh paket kebijakan desentralisasi yang digebut UU Otonomi Daerah seharusnya diikuti oleh perubahan kelembagaan dan paradigma penyelenggara pemerintahan. Perubahan sistem dari sentralistik ke desentralistik haruslah diikuti oleh perubahan watak penyelenggara pemerintahan dari birokratis menjadi partisipatif. Oleh sebab itu aparat pemerintah seharusnya menyadari bahwa partisipasi masyarakat harus dijadikan arus utama dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan kepemerintahan maupun pembangunan.Dalam upaya mengikutsertakan masyarakat pada persiapan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan diperlukan fasilitator yang diharapkan dapat berperan sebagai pendidik (educator) dan pemercepat terjadinya pembahan di masyarakat (enabler). Sebagai educaror dan enabler seorang fasilitator harus membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka dan mengidentifikasikan masalah masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif diperoleh melalui proses studi kepustakaan wawancara dengan informan, dan observasi Iapangan. Selama dilakukan penelitian, pemilihan informan dilakukan dengan purposif dan Snowball sampling, dimana informan yang dipilih secara purposif sampling yaitu 2 (dua) orang fasilitator pembangunan, memberikan data informan berikutnya atau informan lanjutan yaitu dari pihak masyarakat sipil yang akan memberikan inforrnasi Ianjutan yang dibutuhkan oleh peneliti. Selain dua orang fasilitator, informan yang dipilih secara purposif sampling juga adalah pihak aparat Kelurahan Cimuning yaitu Lurah dan Kasi Ekbang serta perwakilan RW sebagai pihak penyelenggara kegiatan.Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa, meskipun persiapan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan diupayakan melibatkan seluruh komponen, stakeholder atau governance kelurahan, namun masih banyak pihak- pihak di luar komponen tersebut yang tidak terfasilitasi dan terwakili seperti janda miskin, kaum duafa atau masyarakat yang terpinggirkan selama ini (marginal). Dengan demikian persiapan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Cimuning belum dapat dikatakan partisipatif karena belum melibatkan masyarakat secara luas, terutama masyarakat marginal.Peran fasilitator pembangunan sebagai educator dan enabler, dalam membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka; mengidentifikasikan masalah mereka kurang mendukung pada persiapan pelaksanaan proses perencanaan partisipatif, karena dalam melakukan peran tersebut fasililator tidak menggunakan metode-metode atau teknik-teknik perencanaan partisipatif.Keberadaan kelompok wanita yang tergabung dalam organisasi PKK dan kelompok pengajian ibu Cimuning, beberapa anggotanya diundang dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan., namun pada saat kegiatan sosialisasi kehadiran mereka berdasarkan undangan saja, hanya diam dan tidak aktif berbicara seperti pada sesi tanya jawab yang dipimpin oleh fasilitator. Sikap diam mereka disebabkan beberapa faktor antara lain: mereka umumnya sungkan dan malu untuk bicara di muka umum, sebagian dari mereka disibukan oleh mengurus anak-anaknya yang ikut pada saat kegiatan sosialisasi."

"Aspek pengelolaan persampahan terdiri dari Teknis Operasional, Pembiayaan, Partisipasi Masyarakat, Hukurn, dan Kelembagaan. Sistem teknis operasional terdiri sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Berdasarkan pelakunya, sistem pengumpulan sebagian besar dilakukan oleh masyarakat, sedangkan sistem pengangkutan dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik yaitu kegiatan pengumpulan sampah dari sumber rumah mewah, menengah, dan sederhana di Kecamatan Bantargebang, Rawa Lumbu, dan Bekasi 1imur. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu 1) cakupan pelayanan sampah yang masih rendah yaitu Kecamatan Bantargebang 35%, Rawa Lumbu 34,7%, dan Bekasi Timur 35,2% sehingga sisa sampah yang belum terangkut untuk Kecamatan Bantargebang 241 m3/hari, Rawa Lumbu 250 m3/hari, dan Bekasi Timur 393 m3/hari, 2) komposisi sampah domestik Kota Bekasi termasuk kecamatan tersebut mencapai 80%, sisanya 20% adalah sampah non domestik seperti industri, perkantoran, pertokoan, rumah sakit, dan pasar, 3) implementasi penegakan hukurn rendah dan lemah, dan 4) tidak adanya paradigma baru yaitu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut diduga, salah satunya adalah akibat rendahnya partiaipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah. Berdasarkan identifikasi tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu adakah perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik ?. Hipotesisnya adalah terdapat perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik. Tujuannya adalah mengetahui partisipasi masyarakat kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik, sehingga kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan terhadap masyarakat tepat.Penelitian ini dilakukan terhadap responden rumah mewah, menengah, dan sederhana yang berjumlah 116 di Kecamatan Bantargebang, Rawa Lumbu, dan Bekasi Timur, serta wawancara terhadap Lurah Pedurenan di Bantargebang, Lurah Bojong Rawa Lumbu di Rawa Lumbu, dan Lurah Duren Jaya di Bekasi Timur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:a. Terdapat perbedaan signifikan dalam kelompok sampel, yaitui antara mewah/menengah dengan sederhana. Perbedaan tersebut terletak pada I) kesesuaian tempat sampah dengan volume sampah yang dihasilkan, 2) kondisi tempat sampah, 3) keikutsertaan dalam penyuluhan, 4) kesediaan membayar retribusi, 5) keikutsertaan dalam go tong royong, dan 6) retribusi jika ditambah.b. Terdapat perbedaan partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik di ketiga kecamatan yaitu 1) ketidaksesuaian kapasitas tempat sampah dengan volume sampah yang dihasilkan rumah mewah di Kecamatan Bekasi Timur dan rumah sederhana di Kecamatan Rawa Lumbu, 2) kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya di Kecamatan Bantargebang dan Bekasi Timur, 3) penyapuan halaman yang kurang frekuensinya pada rumah mewah di Kecamatan Bantargebang, dan 4) keikutsertaan dalam penyuluhan yang kurang di Kecamatan Bantargebang dan Bekasi Timur.c. Adanya ketidaksesuaian kebijakan dengan kenyataan di masyarakat yaitu struktur retribusi sampah didasarkan pada kondisi bangunan tetapi pada kenyataannya di serahkan pada masyarakat, dan penenuan tarif progresif sampah didasarkan pada volume sampah yang dihasilkan tetapi kesulitan di pengukurannya.d. Prioritas masyarakat terhadap kualitas kebersihan masih kurang dibandingkan dengan permasalahan lain seperti keamanan, air bersih, listrik, dan lain-lain. Pengeluaran masyarakat semua kategori rumah untuk masalah keamanan, air bersih, dan listrik lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas kebersihan.

---

The aspect of Solid waste Management System are consist of operational technic, community participation, regulation, and institution. Based on it's role, a large part collecting system was done by community, whereas transportation system was done by district government. The scope of the study is particularly focused to the community participation in the operation of solid waste management from categories of house i.e, luxury, middle, and plain as solid waste generators in sub-district Bantargebang, Rawa Lumbu, and Bekasi Timur. There are more problems that identified namely : 1) the low of the services for solid waste i.e. sub-district Bantargebang 35%, Rawa Lumbu 34,7%, and Bekasi Timur 35,2%, so residu solid waste which hasn't transported for Bantargebang 241 m3/hari, Rawa Lumbu 250 m3/hari, and Bekasi Timur 393 m3/hari, 2) the composition of solid waste for Bekasi District conclude its sub-district are 80% and the residu are 20% namely non-domestic solid waste such as industries, office stores, hospitals, and market, 3) the implementation of the law is les and weak, and 4) there isn't new paradigm in solid waste management. Those are assumed as result of the low of the community participation in solid waste collecting system.

Based on identification, the problem that was described in this reseach namely are there are community participation based on categories of house that are luxury, middle, and plain in the operation of solid waste management ?, the hypothesa namely there are some differences in The community participation base on the categories of house; luxury, middle, and plain in the operation of solid waste management, so that policy of district government which are implemented to community exactly true.The research was done to responden of luxury, middle, and simple which were amounts 116 at Sub-district Bantargebang, Rawa Lumbu, and Bekasi Timur, also depth interview to Lurah of Pedurenan at Bantargebang, Lurah of Bojong Rawa Lumbu at Rawa Lumbu, and Lurah Duren Jaya at Bekasi Timur.

Based on result of research has got conclusion as follow:

a. There are different in sample group, between luxury/middle with plain. The different in: 1) suitable between capacity of solid waste bin with solid waste volume that be produced, 2) condition of solid waste bin, 3) participation in information, 4) participation in pay retribution, 5) participation in mutual assistance, and 6) retribution if be increased.

b. There are different community participation in the operation of solid waste management at three sub-district, 1) those are not suitable between capacity of solid waste bin with soiti waste volume that be produced luxury houses at sub district Bekasi Timur and simple houses at sub district Rawa Lumbu, 2) habit of dumping solid waste not in right place rub district Bantargebang and Bekasi Timur, 3) swept yard on luxury houses at sub-district Bantargebang, and 4) participation in information at sub-district Bantargebang and Bekasi Timur.

c. There aren't suitable policy with fact in community those are structure of solid waste retribution based on building condition but in fact delivered over at community, and appointment of progresif retribution based on solid waste volume be produced but difficult at measurment.

d. Prority of community on cleanness quality less be compared with other problem like security, water, electricity, etc. expenseas of community all house categories for security, water, electricity problem more than cleanness quality.

Based on the result of research could he recommended as:

a. Based on house categories, need socialization cleanness with different information according to its social condition.

b. According to every sub-district, need informatin about 1) suitable between capacity of solid waste bin with solid waste volume that be produced luxury houses at sub-district Bekasi Timur and simple houses at sub-district Rawa Lumbu, 2) habit of dumping solid waste not in right place sub.-district Bantargebang and Bekasi Timur, 3) swept yard on luxury house at sub-district Bantargebang, and 4) participation in information at sub-district Bantargebang and Bekasi Timur.

c. To engineer socialization of cleanness/ solid waste on community need involvement of social people like psychologist, communicant, sosiologist, etc.

d. About policy, district government need to 1) appoinment right and community obligation, 2) extending servant area which has reached only 35%, 3) considering the old approaching namely collecting, transportation, treatment, and dumping to the new approach like 3R (reduce, Reuse, Recycle) and 4) considering institutional changing that is SubDin Kebersihan."

"Tesis ini merupakan penelitian tentang Pembangunan Yang Berbasis Masyarakat Melalui Program Perencanaan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) di Desa Cibening Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Terbentuknya program ini dilatar belakangi adanya kecenderungan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan keterlibatan dalam mengevaluasi pembangunan ditingkat desa, maka peneliti mencoba untuk mengkaji dan memahami proses pelaksanaan Program Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa dalam pembangunan yang berbasis masyarakat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi, masukan-masukan dan data tentang proses pelaksanaan Program Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD), yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan melalui teknik purposive sampling yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Bappeda Kabupater Bekasi, Pengurus, Koordinator lapangan, dan pendamping lapangan dari Lembaga Bina Masyarakat Mandiri (BM2). Selain itu juga diperoleh dari Aparat Kecamatan Setu, Aparat Desa Cibening, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Cibening dengan teknik snowball dimana penentuan informan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan informasi dari informan, peneliti menggunakan teknik observasi, in depth interview, dan studi dokumentasi. Ketiga cara tersebut merupakan bagian dari mekanisme trianggulasi atas jawaban masing-masing informan sebagai bagian dari hasil penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini merupakan salah satu pembelajaran bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan aspirasi dan prioritas-prioritas kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Terlaksananya program ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang melatarbelakanginya yaitu UU No. 22 tahun 1999, Propeda, Renstrada dan Repetada Kabupaten Bekasi. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi tahap persiapan yang terdiri dari evaluasi program, penentuan lokasi sasaran dan menyusunan tujuan, sasaran dan kebijakan dalam pelaksanaan program. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dimana pada tahap ini lebih bersifat informatif dalam bentuk sosialisasi yang diadakan pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan untuk fasilitator desa yang didampingi oleh tenaga pendamping lapangan (Lembaga BM2). Tahap ketiga meliputi pengembangan, pemberdayaan dan evaluasi program dengam melibatkan masyarakat Desa Cibening dan perangkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dalam bentuk proposal usulan desa untuk diajukan pada tingkat kecamatan. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan prakarsa, swadaya, partisipasi, kerja sama, memberdayakan kemampuan dan potensi masyarakat serta sumber-sumber yang ada dalam masyarakat melalui diskusi kelompok, wawancara, observasi, brain storming, role playing dan studi dokumentasi.Dari pelaksanaan kegiatan diperoleh gambaran yang menunjukkan adanya perubahan pada pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat desa yang didalamnya menyangkut jangkauan kepentingan, sosial, fisik dan organisasi sosial dimana masyarakat, desa, lembaga kemasyarakatan mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu orientasi pembangunan yang bersifat bottom up tidak hanya dilakukan oleh warga masyarakat melainkan juga peran pemerintah dalam merencanakan kebijakan yang terkait dengan pembangunan daerah (development by government) yang mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berbasis masyarakat diseluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan kebutuhan atas dasar kondisi, permasalahan, dan potensi-potensi yang tersedia dalam masyarakat. Upaya yang diusulkan melalui program ini adalah (1) Diperlukan adanya pengembangan wawasan dan kesiapan sosial baik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, masyarakat Desa Cibening dan LSM sehingga perlu untuk mensosialisasikan program secara berkesinambungan, (2) Dalam pelaksanaan program ketertibatan antara perencana dan pelaksana (pemerintah, warga masyarakat, dan LSM) sehingga perlu dikembangkan tugas dan tanggung jawab masing-masing atas dasar kesepakatan bersama dari hasil evaluasi program, (3) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pendamping lapangan dengan Tatar belakang pendidikan yang berbeda diperlukan adanya pelatihan yang berjenjang dengan tujuan agar mereka dapat melaksanakan tugas yang bervariasi."

"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah salah satu perangkat daerah mempunyai fungsi pokok sebagai badan perencanaan pembangunan daerah. Wewenang Bappeda induk sebagai koordinator dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat. Koordinasi merupakan upaya yang sangat penting yang dilakukan oleh Bappeda dan jajarannya daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah. Dengan Adanya permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kendala internal Pelaksanaan koordinasi, koordinasi di internal Bappeda terlihat kurang baik dari kerjasama, komunikasi dan disiplin anggotanya, oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan koordinasi serta faktor-faktor mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan postpositivist. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari wawancara studi pustaka dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah cukup efektif. Hasil ini diketahui melalui Proses analisis empat dimensi yaitu dimensi koordinasi harus terpusat, koordinasi harus terintegrasi, koordinasi harus berkesinambungan, dan koordinasi harus adamenggunakan pendekatan multi-kelembagaan. Dimensi yang terpenuhi adalah dimensiK oordinasi harus terintegrasi dan koordinasi harus berkesinambungan, sedangkan dua Dimensi lain yaitu dimensi koordinasi harus terpusat dan koordinasi harus menggunakan pendekatan multi-kelembagaan tidak terpenuhi. Faktor-faktor itu Pengaruh ini dianalisis dengan menggunakan teori Hasibuan (2006) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan koordinasi yaitu faktor kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Dari segi faktor kesatuan tindakan, pelaksanaan koordinasi belum terlaksana dengan baik karena adanya perintah tidak ada satupun isu yang dikeluarkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota kedua departemen di Bappeda kepada instansi di bawahnya. Faktorkomunikasi, pelaksanaan koordinasi sudah dikomunikasikan dengan baik kepada semua pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Faktor ketiga, pembagian kerja juga telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Walikota tertuang dalam Susunan Organisasi Tata kerja masing-masing perangkat daerah. Faktor keempat, yaitu disiplin, menunjukkan Badan-badan dalam proses tersebut belum terpapar pada kemauan dan kecenderungan yang tinggi dari badan-badan tersebut dalam prosesnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

---

The Regional Development Planning Agency is one of the regional apparatuses having the main function as a regional development planning agency. The authority of the main Bappeda as coordinator in the preparation of Regional Government Work Plans greatly influences the development of community welfare. Coordination is a very important effort made by Bappeda and its regional staff in the preparation and implementation of regional development work plans. The existence of regional development problems illustrates internal constraints. The implementation of coordination, coordination within Bappeda looks less good than the cooperation, communication and discipline of its members, therefore this study aims to analyze the implementation of coordination and its factors.

influence it. This research was conducted using a postpositivist approach. The data needed in this study comes from literature and in-depth interviews. The results showed that the coordination implementation of the Regional Government Work Plans by the Regional Development Planning Agency was quite effective. These results are known through a four-dimensional analysis process, namely the dimensions of coordination must be centralized, coordination must be integrated, coordination must be sustainable, and coordination must exist. using a multi-institutional approach. The dimensions that are fulfilled are that the coordination dimension must be integrated and the coordination must be sustainable, while the other two dimensions, namely the coordination dimension must be centralized and the coordination must use a multi-institutional approach is not fulfilled. These factors. This influence is analyzed using the theory of Hasibuan (2006) about the factors that affect the success of the implementation of coordination, namely factors unity of action, communication, division of labor, and discipline. In terms of the unity of action factor, the implementation of coordination has not been carried out properly because there was no single issue issued in the process of drafting the Regional Government Work Plan. said the two departments at Bappeda to the agencies under it. Factor communication, the implementation of coordination has been well communicated to all stakeholders in the preparation of the Regional Government Work Plan. The third factor, the division of labor has also been implemented properly in accordance with applicable regulations The regulations of the Minister of Home Affairs and the Mayor are contained in the Organizational Structure of the work procedures of each regional apparatus. The fourth factor, namely discipline, shows that the Agencies in the process have not been exposed to the high willingness and inclination of these agencies in the process of preparing Local Government Work Plans."

"ABSTRAKTesis ini mencoba mengkaji dan memahami kemiskinan masyarakat lokal diKelurahan Sumurbatu. Perubahan struktural yang terjadi akibat pembangunan Kotabekasi telah menyebabkan masyarakat lokal di wilayah ini mengalami marginalisasidan ketidakberdayaan. Secara internal disebabkan ketidakmampuan masyarakat lokalsendiri dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dan secara eksternaldisebabkan oleh pilihan-pilihan strategi pembangunan yang tidak berpihak kepadaorang miskin dan masyarakat lokal.Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode PRA(Participatory Rural Appraisal). Atas dasar kajian yang dilakukan, disusun suatuskenario rencana aksi pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untukmengentaskan maslah yang terjadi di masyarakat lokal

---

Abstract This tesis tries to examine and understand the local community poverty in SumurbatuVillage. Structural changes as a consequences of the development in Bekasihavecaused the marginalization and powerless condition on local community. Internally,because of local community incapability to adapt with those changes and externally,because of the options of development strategies that unfortunately do not take sidewith the poor and local community.The data were collected through Participatory Rural Appraisal. And base on thisexamination, an action plan scenario of community empowerment were arranged toeradicate problem on the local community."