Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTKegiatan menulis adalah sebuah hal yang kian berkembang, juga di Indonesia. Perkmbangan ini terlihat dari banyaknya peningkatan jumlah penulis dan penjualan buku di Indonesia. Hal ini adalah hal yang positif karenamenulis juga dapat meningkatkan minat baca yang akan berdampak pada peningkatan literasi bangsa Indonesia. Namun bebeberapa waktu kebelakang, hal ini cukup tercoreng dengan adanya protes yang dilakukan oleh penulis yang menganggap bahwa pemerintah kurang memperhatikan hal ini, terkhususnya dikarenakan pengenaan pajak yang dianggap terlalu besar. Pajak penghasilan yang dikenakan oleh penulis dianggap tidak memperhatikan banyak aspek dan penghasilan royalti yang dianggap relatif kecil akan makin kecil karena dikenakan pajak yang dianggap cukup besar. Puncaknya adalah saat penulis terkenal, Tere Liye,menarik beberapa bukunya yang siap terbit dari dua penerbit dikarenakan ia kecewa dengan kebijakan atas pemungutan pajaknya dan menganggap pemerintah tidak adil. Hal ini juga ditanggapi serius oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menilai perlu dikajinya peraturan terkait pemajakan atas penghasilan royalti penulis sehingga dunia literasiIndonesia yang sedang naik tidak tercoreng karena hal ini. Adanya perbandingan terhadap negara lain juga diperlukan untuk menjadi benchmarkpemerintah dalam memberikan kebijakan domestik terkait pemungutan pajak atas penghasilan royalti penulis tersebut.

---

ABSTRACTWriting activity is a thing that is growing, apply also in Indonesia. Where seen the increasing number of authors and book sales in Indonesia. This is a positive thing where writing can also increase reading interest which will impact on the increase of Indonesian nation literacy. But some time backward, this is quite tarnished by the protests made by the author who considers that the government is less attention to this, especially due to the taxation that is considered too large. Income tax imposed by the author is considered not to pay attention to many aspects and royalty income that is considered relatively small will be smaller because of taxes that are considered large enough. The highlight is when the famous author, Tere Liye pulled some of his books ready to publish from two publishers because he was disappointed with the policy on tax collection and considered the government unfair. This was also taken seriously by Finance Minister Sri Mulyani. She considered the need to review regulations related to taxation royalty income writers so that the world of literacy Indonesia is rising not tarnished because of this. The comparison of other countries is also needed to become a government benchmark in providing domestic policies related to tax collection on the author 39 s royalties. "

"Perkembangan influencer social media saat ini sangat lah pesat. Potensi pajak dari kegiatan endorsement yang dilakukan oleh influencer juga sangat besar, maka dibutuhkan pengawasan yang tepat untuk mengawasi kegiatan endorsement yang dilakukan influencer social media. Penelitian ini menggunakan metode post-posivist, disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendektan kualitatif pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen, studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil Penelitian menyatakan pengawasan PPh atas kegiatan endorsement di Indonesia masih bersifat manual dan dipersamakan dengan pengawasan WP OP. Hambatan yang bersumber dari WP, Infrastruktur, dan Peraturan membuat Pengawasan tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu DJP diharapkan dapat memperluas basis data influencer social media dan juga membuat ketentuan perpajakan dan juga pengawasan atas kegiatan endorsement......The development of social media influencers is currently very fast. The potential tax from endorsement activities carried out by influencers is also very large, so proper supervision is needed to oversee endorsement activities carried out by social media influencers. This study uses a post-posivist method, compiled based on research using a qualitative approach to data collection for the purposes of analysis obtained through document research, literature study and interviews with related parties. The results of the study stated that the supervision of income tax on endorsement activities in Indonesia was still manual and equated with the supervision of WP OP. Obstacle originating from WP, Infrastructure, and Regulations make Supervision not run optimally. Therefore, DGT is expected to expand the database of social media influencers and also make tax provisions as well as oversight of endorsement activities."

"Co-working space atau kantor bersama merupakan kategori tempat kerja yang ditujukan untuk aktivitas pekerja profesional yang menyediakan fasilitas esensial untuk menunjang pekerjaan atau kegiatan berusaha. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah co-working space secara global tidak terkecuali Indonesia. Namun, hingga saat ini, peraturan di Indonesia masih belum sepenuhnya mengakomodir penggunaan co- working space. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan penyedia co-working space yang memiliki izin usaha yang berbeda-beda. Meskipun telah ada Surat Edaran DKI Jakarta dan PMK Tahun 2017 yang memberikan izin dan definisi terhadap penggunaan co-working space, akan tetapi mengenai peraturan lanjutan terkait perpajakan dan klasifikasi co-working space masih belum diatur lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana klasifikasi co-working space pada sistem perpajakan dan pengenaan pajak penghasilan atas co-working space. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan data diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, literatur dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan usaha co-working space belum diatur lebih lanjut pada Klasifikasi Lapangan Usaha dan penghasilan dari sewa menyewa co-working space dapat dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2). Adapun mengenai jasa alamat bisnis dan jasa manajemen atas co-working space dapat dikenakan PPh Pasal 23 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tentang Pajak Penghasilan.

---

Co-working spaces, or shared offices, represent a category of workplaces designed for professional worker activities, providing essential facilities to support work or entrepreneurial endeavors. In 2020, there was an increase in the number of co-working spaces globally, including Indonesia. However, Indonesian regulations have not fully accommodated the use of co-working spaces. This has resulted in many co-working space providers having different types of business licenses. Although there are the Surat Edaran DKI Jakarta and the PMK 2017, which provide permits and definitions for the use of co-working space, further regulations related to taxation and classification of co- working spaces have not yet been elaborated. This study aims to identify how co- working spaces are classified in the tax system and the imposition of income tax on co- working spaces. The method used in this study is juridical-normative with data obtained through the study of legal regulations, literature, and interviews. The conclusion of this study is that business activities of co-working spaces are not yet further regulated in the Business Field Classification and the income from leasing co-working spaces can be subject to income tax under Article 4 paragraph (2). Furthermore, business address services and management services for co-working spaces can be subject to income tax under Article 23, based on the provisions of Law Number 36 concerning Income Tax."

"Perkembangan perdagangan secara elektronik e-commerce) di Indonesia, dewasa ini, sangat cepat. Pemerintah melihat adanya pergerakan potensi penerimaan pajak yang signifikan dari usaha konvensional ke e-commerce. Untuk mencegah adanya potensi penerimaan yang hilang maka pemerintah melakukan usaha untuk lebih memahami kegiatan e-commerce itu sendiri serta segala potensi perpajakan didalamnya, khususnya terkait dengan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk usaha ini. Sayangnya, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang ada saat belum secara khusus mengatur mengenai besaran Pajak Penghasilan (PPh) untuk usaha e-commerce. Oleh karenanya, sebagai bagian dari usaha untuk lebih memahami kegiatan e-commerce itu, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce, yang memberikan acuan bagi para aparatur negara di bidang perpajakan untuk melaksanakan proses pengawasan usaha e-commerce sekaligus melakukan penggalian potensi terhadap kegiatan e-commerce. Meskipun Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 telah secara spesifik menjabarkan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi potensi untuk dapat dikenakan pajak penghasilan dalam usaha e-commerce, namun, sifat dari Surat Edaran ini adalah pengaturan internal saja. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian yuridis-normatif sebagaimana mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki tipe deskriptif-analitis atas data kualitatif, yaitu menggambarkan suatu gejala serta menganalisa gejala tersebut untuk memperoleh jawaban atau penyelesaian masalah dari gejala tersebut dan diuraikan secara sistematis. Dengan melihat fakta yang ada, seyogianya Pemerintah mampu membuat regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur besaran pajak utamanya Pajak Penghasilan (PPh)-bagi usaha e-commerce di Indonesia.

---

The development of electronic commerce (e-commerce) in Indonesia, today, is very fast. The government sees a potential movement of significant tax revenues from conventional businesses to e-commerce. To prevent the potential for lost revenue, the government has made an effort to better understand e-commerce activities themselves as well as all potential taxation in them, especially related to the imposition of Income Tax (PPh) for this business. Unfortunately, the Law on Income Tax is currently not specifically regulating the amount of Income Tax (PPh) for e-commerce businesses. Therefore, as part of an effort for get a better understanding about e-commerce activities, the Directorate General of Taxes issues Circular Letter No. SE-06 / PJ / 2015 about Withholding and/or Collection of Income Taxes on E-Commerce Transactions, which provides a reference for State Apparatus in the field of taxation to carry out the supervision process of e-commerce businesses while simultaneously exploring the potential of e-commerce activities. Although Circular Letter No. SE-06 / PJ / 2015 has specifically described activities that can be subject to income tax in e-commerce businesses, however, the nature of this Circular Letter is an internal arrangement only. This research itself is juridical-normative research as referring to legal norms contained in the laws and regulations, while the research to be conducted has a descriptive-analytical type of qualitative data that describing a symptom and analyzing the symptoms to obtain answers or problem solving of these symptoms and described systematically. By looking at the facts, the Government should be able to make regulations in the form of laws and regulations that regulate the amount of tax-mainly Income Tax (PPh)-for e-commerce businesses in Indonesia."

"Tulisan ini meninjau pengenaan PPH pada surplus BI yang ditinjau berdasarkan status hukum publik BI. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Bank Indonesia memiliki kedudukan sebagai subjek PPh badan. UU PPh perubahan tahun 2008 mengatur bahwa salah satu objek PPh yaitu surplus BI yang diperoleh dari tindakan BI dengan kedudukannya sebagai badan hukum publik dan lembaga negara. Dalam hal ini, PPh dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari tugas publik  BI yang tidak berorientasi pada profit. Surplus BI tersebut didapatkan dari tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Dengan kata lain, surplus BI yang berasal dari tugas publik dipersamakan dengan keuntungan yang diperoleh badan hukum privat yang berorientasi pada profit.

---

This thesis reviews the imposition of Income Tax (PPh) on the surplus of Bank Indonesia (BI) based on its status as a public legal entity. This thesis is prepared using the doctrinal methods. Bank Indonesia is positioned as a subject of corporate income tax. The Income Tax Law amended in 2008 stipulates that one of the taxable objects is the surplus of BI obtained from its actions as a public legal entity and state institution. In this context, income tax is imposed on income obtained from BI's public duties that are not profit-oriented. The BI surplus is obtained from BI's duties in determining and implementing monetary policy, regulating and maintaining the payment system and determining and implementing macroprudential policies. In other word, the BI surplus is equated with the profits earned by profit-oriented private legal entities."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap teknik pemasaran yaitu dengan menggunakan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengenaan pajak penghasilan atas social media influencer selebgram dalam kegiatan endorsement serta upaya dalam meingkatkan penerimaan pajaknya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif . Hasil penelitian menunjukan bahwa penghasilan selebgram atau pekerja seni memiliki potensi perpajakan yang besar. Penerapan PPh atas penghasilan selebgram dapat mengikuti ketentuan perpajakan untuk pekerja seni yang telah diatur oleh pemerintah. DJP berupaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan atas selebgram dengan memperbaharui basis data, sosialisasi dan melakukan pengawasan dengan penegakan hukum. DJP perlu memberikan penegasan mengenai ketentuan perpajakan atas penghasilan selebgram sehingga dapat memberikan kesamaan perlakuan pajak dengan kegiatan artis konvensional dan menutup celah-celah pajak yang banyak dimanfaatkan melalui kegiatan secara online.

---

ABSTRACTTechnological development has changed marketing technique by using social media. This research describes the imposition of income tax for social media influencer selebgram in endorsement activities and the efforts to increasing tax revenue. This research approach is qualitative approach. Descriptive is the research purpose. Research result indicate that the income of selebgram or artist has great tax potential. Implementationof income tax on the income of selebgram may follow the taxtation provision for artist that have been regulated by the government. DJP undertake to increase the income tax revenue of selebgram by updating the data base, socializing and monitoring by law enforcement. DJP needs to provide affirmation of the tax policy for income of selebgram so that it can provide the same tax treatment with the activities of conventional artists and close the gap of taxes that are widely used through online activities."

"Bisnis properti di Indonesia sektor real estate berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.Investasi dalam bisnis properti menjadi salah satu cara untuk membentuk penghasilan pasif yang baik. Oleh karena itu banyak orang tertarik untuk terlibat dalam bisnis ini. Apalagi bisnis memiliki efek ganda yang mempengaruhi sektor rill di Indonesia. Itu membuat bisnis properti di sektor real estate memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional Indonesia. sebuah potensi pendapatan yang sangat besar di bidang perpajakan dari bisnis properti membuat bisnis ini penting untuk diperhatikan. Ada banyak jenis properti dalam pajak. Tetapi dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang aspek pendapatan perpajakan dalam bisnis properti di sektor real estate. PT X adalah pengembang besar yang telah terjun di bisnis properti terutama di sektor real estate untuk menengah-tinggi dan memiliki kinerja keuangan yang baik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak Penghasilan di sektor real estate berdasarkan peraturan saat ini, juga untuk mengetahui apa hambatan yang disebabkan oleh regulasi ini. metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kasus pada PT X. ini berarti bahwa penelitian tersebut dijelaskan secara akurat dengan menggunakan fakta berbicara atau kata-kata tertulis dan gambar visual yang berdasarkan pengalaman PT X yang telah bertahun-tahun terlibat dalam bisnis properti. pendekatan Yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

---

Indonesian property business in real estate sector is growing rapidly in the last few years. Investing in property business become one way to form a good passive income. Therefore, many people interested to get involve in this business. Moreover this business has multiflier effects that influence many real sectors in Indonesia. That makes property business in real estate sector has an important part in national economic of Indonesia. A huge potential income in taxation from property business makes this business is important to be noticed. There are many kinds of tax properties, but in this research will only discuss about income taxation aspect in property business in real estate sector. The researcher did a case study on X Corporation as one of the developers in real estate sector. X Corporation is a big developer which has been plunge in property business especially in real estate for middle-high and has a good financial performance.

The purpose of this research is to know how is the treatment for income tax in real estate sector based on a regulation today. Also to know what is the obstacles that caused by this regulation. The research method used is descriptive with case study on X Corporation. It means that the research is described accurately using facts, spoken or written words, actions, and visual images based on X Corporation’s experiences who has been years involve in property business. The approach used in this research is qualitative approach."

"Perkembangan strategi pemasaran pada online marketplace menghadirkan adanya suatu profesi baru yaitu pemasar afiliasi (affiliate marketing). Adanya ikatan kontrak antara online marketplace dengan pelaku profesi pemasar afiliasi dalam melakukan pemasaran menimbulkan adanya penghasilan bagi pemasar afiliasi. Namun dalam praktiknya, banyak sekali perspektif mengenai penghasilan atas pelaku profesi pemasar afiliasi pada online marketplace. Belum adanya kepastian mengenai klasifikasi dan sistem pemberian pengasilan terhadap program pemasaran afiliasi ini berpotensi untuk menimbulkan ambiguitas mulai dari online marketplace yang melakukan pemotongan pajak penghasilan, hingga pemasar afiliasi sebagai pihak yang dipotong pajak atas penghasilan yang diterima saat harus melaporkan SPT PPhOP secara self assesment system. Sebab, pada dasarnya pengenaan pajak penghasilan akan mengikuti kategori jenis penghasilan yang ada. Maka dari itu diperlukan adanya peninjauan kembali atas kepastian klasifikasi penghasilan yang bersumber dari program pemasaran afiliasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait klasifikasi kategori pajak penghasilan dan proses penerapan pemotongan pajak pada program pemasaran afiliasi di online marketplace. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh pemasar afiliasi dipotong PPh 21 sebagai imbalan kepada bukan pegawai yang menerima komisi oleh online marketplace selaku badan yang membayarkan penghasilan dan dikategorikan sebagai business income sebagai perkerjaan bebas. Pada praktiknya pemotongan PPh 21 pada program pemasaran afiliasi masih ada beberapa kendala. Kendala tersebut yang paling utama yaitu adanya salah potong tarif PPh 21 dalam perhitungan pajak terutang bagi program pemasar afilaisi dan proses pemberian bukti potong yang belum terpenuhi dari sisi online marketplace.

---

The development of marketing strategies in the online marketplace presents a new profession, namely affiliate marketing. The existence of a working agreement contract between the online marketplace and the affiliate marketer profession in conducting marketing product indicates the emergence of income for affiliate marketers. However, in practice, there are many perspectives regarding the income of the affiliate marketer profession in the online marketplace. The lack of certainty regarding the classification and income generation system for affiliate marketing programs has the potential to create ambiguity, ranging from online marketplaces that withhold income tax, to affiliate marketers who are taxed on income received because basically the imposition of income tax varies according to the category of income. which exists. Therefore, it is necessary to review the certainty of income classification from affiliate marketing programs. The purpose of this study is to obtain and analyze an overview related to the classification of income tax categories and the process of applying tax deductions to affiliate marketing programs in the online marketplace. This research is qualitative research with qualitative data analysis techniques and data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this study state that the income received by affiliate marketers is deducted from Withholding Tax article 21 by the online marketplace as the agency that pays the income and is categorized as business income from free work. In practice, withholding Withholding Tax article 21 in affiliate marketing programs, there are still some obstacles. The main obstacle is the incorrect amount deduction of the Withholding Tax article 21 rate in calculating the tax payable for the affiliate marketer program and the process of Withholding Tax slip that has not been fulfilled from the online marketplace."

"Skripsi ini menganalisis alternatif kebijakan pajak penghasilan yang paling tepat untuk diterapkan atas penghasilan transaksi mata uang kripto khususnya bitcoin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas mata uang kripto khususnya bitcoin dan alternatif kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto khususnya bitcoin terdiri atas faktor-faktor adopsi mata uang kripto dan faktor- faktor desain kebijakan pajak. Faktor-faktor adopsi mata uang kripto terdiri atas faktor technical, economy, social, dan personal. Faktor-faktor desain kebijakan pajak terdiri atas faktor pendapatan, biaya perpajakan, keadilan, dan administratif. Menganalisis kelebihan dan kekurangan alternatif kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia yaitu pengenaan pajak penghasilan final dan pajak penghasilan normal atau tidak final. Dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia harus mementingkan kesejahteraan dan peningkatan kehidupan sosial masyakat Indonesia serta harus mengembangkan industri mata uang kripto di Indonesia.

---

This thesis analyzes the most appropriate alternative income tax policies to apply to cryptocurrency transaction earnings, especially bitcoin. The approach used in this study is qualitative to analyze the factors considered in the design of income tax policy on cryptocurrencies, especially bitcoin and alternative income tax policy on cryptocurrency transactions in Indonesia. The results of this study show that the factors considered in the design of income tax policy on cryptocurrency transactions especially bitcoin consist of factors of adoption of cryptocurrencies and design factors of tax policy. Cryptocurrency adoption factors consist of technical, economic, social, and personal factors. Tax policy design factors consist of income, taxation costs, fairness, and administrative factors. Analyzing the advantages and disadvantages of alternative income tax policies on cryptocurrency transactions in Indonesia, namely the imposition of final income tax and normal or non-final income tax. In the design of income tax policy on cryptocurrency transactions in Indonesia should attach importance to the welfare and improvement of social life of the Indonesian people and should develop the cryptocurrency industry in Indonesia."