Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTRumah sebagai salah satu objek untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bernaung. Bernaung adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk bisa bertahan hidup. Selama manusia menghuni, terjadi perubahan kondisi dan kebutuhannya. Sebagai respon dari hal itu manusia melakukan renovasi pada tempat tinggalnya sehingga timbul bermacam-macam variasi rumah.Untuk memberi gambaran seperti apa variasi rumah yang ada di Jakarta, tipologi sebagai metode pengelompokan digunakan untuk mencari tipe-tipe rumah yang ada di perumahan di Jakarta khususnya perumahan formal. Rumah diamati berdasarkan aspek luas lahan, luas bangunan, pola perletakan ruang, dan bentuk atap. Pada akhirnya, penulisan ini bertujuan untuk bisa dijadikan salah satu pertimbangan penyedia rumah dalam melihat kebutuhan masyarakat yang tercermin dalam tipe-tipe tersebut.

---

ABSTRACTHouse is an object that provide a space for human to live. Living means that they have their own daily activities and needs fulfilled in their house. Since their activities and needs is very personal and specific to their life, these factors will affect he space they lived. In response to that condition, eventually human made a renovation to their living space and therefore resulting a new house variation.In order to give an idea about the house variation in Jakarta, typology method was used to find types of formal house that existed in Jakarta. Those houses was analyzed based on several aspects land area building area room placing pattern and roof shape. In conclusion, this dissertation aims to provide information about people rsquo s needs in their houses based on those type methods. "

"Kelas menengah adalah kelompok mayoritas dari masyarakat di dunia yang banyak berkontribusi terhadap perputaran ekonomi di dunia. Meskipun mayoritas penduduk di dunia maupun di Indonesia adalah kalangan menengah, namun kebijakan yang berlaku masih banyak yang belum mewadahi kalangan menengah ini, termasuk dalam aspek perumahan. Hunian adalah suatu kebutuhan primer, namun nyatanya meskipun begitu masih banyak orang yang kesulitan untuk bisa memiliki rumah pribadi. Dalam mendefinisikan kelas menengah dengan konteks Jakarta perlu dilihat dari beberapa perspektif salah satunya adalah dari pendapatan dan juga pengeluaran seseorang serta aset yang dimiliki. Tentunya hal-hal tersebut tidak dapat mendefinisikan secara jelas posisi seseorang dalam sebuah spektrum kelas menengah, namun dapat menjadi acuan dalam menentukan housing attributes yang tepat baginya. Housing attributes adalah aspek-aspek yang melekat dengan suatu hunian dan dapat berupa atribut internal dan eksternal, dan hal-hal inilah yang akan memengaruhi preferensi seseorang ketika ingin memilih suatu hunian, selain menjadi preferensi juga bisa menjadi restriksi. Sehingga dengan konteks yang ada dan restriksi yang berlaku, muncul pertanyaan apakah ada hunian yang layak bagi kalangan menengah di Jakarta? Untuk kalangan bawah sudah ada rumah subsidi dari pemerintah, kalangan atas tentu tidak memiliki permasalahan dalam membeli hunian. Dari analasis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kalangan menengah paling menengah di Jakarta belum bisa memiliki hunian dengan status kepemilikan pribadi karena adanya ketimpangan yang terlalu jauh antara pendapatan bulanan dengan harga hunian di Jakarta.

---

Middle class is a group of people that contributes the most to the world’s economy. Despite that, they’re often overlooked and the policy rarely accomodate them, including in the context of housing. Housing is a primary need, but in reality there’s a lot of people that struggle to have their own private residence. In defining the middle class with the context of Jakarta, it needs to be seen from multiple perspectives such as income, outcome, and also assets. Those things wouldn’t be able to define a person’s position in a spectrum of middle class, but can be a reference in determining the right housing attributes for them. Housing attributes are aspects that stick close to a housing and be in an internal or external form, these kinds of things that’ll affect someone's preference when they’re looking for a new house, other than preference it also can be a restriction. With the existing context and restrictions, it generates a question of is there any proper housing that fits the middle class in Jakarta? For the lower class there’s already subsidized housing from the government, the upper class surely doesn’t have the same struggle. From the theoretical and contextual analysis, it’s been found that the ultimate middle class in Jakarta won’t be able to have a private owned housing because of the imbalance of the monthly income compared to the housing prices in Jakarta."

"Tulisan ini membahas tentang kebijakan pembangunan perumahan di Kotapraja Jakarta pada tahun 1950-1959. Pada masa ini, pemerintahan Jakarta masih berbentuk kotapraja yang dipimpin oleh seorang walikota. Pada masa ini pula, Pemerintah Kotapraja Jakarta mulai membangun dan menata kembali kotanya yang sempat terhambat akibat peperangan yang terjadi pada masa Revolusi Kemerdekaan. Berdasarkan data milik Pemerintah Kotapraja Jakarta, di masa itu, Kota Jakarta mengalami kenaikan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah meningkatnya jumlah penduduk yang diakibatkan oleh tingginya arus urbanisasi dari luar Jakarta. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai permasalahan sosial berupa maraknya permukiman-permukiman kumuh dan orang-orang yang tidak memiliki rumah. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kotapraja Jakarta bersama Pemerintah Pusat pun membuat berbagai kebijakan untuk membangun perumahan bagi warga Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah berupa heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan ini tidak berhasil mengatasi masalah kekurangan perumahan karena adanya perubahan terhadap fokus pembangunan ini yang lebih mengutamakan kalangan pegawai negeri untuk mengakses perumahan ini sehingga masyarakat bawah tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah tersebut dan membuat permasalahan ini tak kunjung selesai.

---

This paper discusses the housing development policy in the City of Jakarta in 1950-1959. At this time, the Jakarta government was still in the form of a municipality, led by a mayor. It was also during this period that the Municipal Government of Jakarta began to build and restructure its city which had been hampered by the war that occurred during the Independence Revolution. Based on data from the Jakarta Municipal Government, at that time, the City of Jakarta experienced a very high population increase. This increase was caused by several factors, one of which was the increase in population caused by the high flow of urbanization from outside Jakarta. This has resulted in the emergence of various social problems in the form of rampant slum settlements and people who do not have homes. To solve this problem, the Municipal Government of Jakarta together with the Central Government have made various policies to build housing for Jakarta residents. The method used in this research is the historical method in the form of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that this housing development policy has not succeeded in overcoming the problem of housing shortages because of a change in the focus of this development which prioritizes civil servants to access this housing so that the lower community does not have the opportunity to get the house and makes this problem unfinished."

"Town house akhir-akhir ini marak berkembang dan menjadi tren baru perumahan di Jakarta. Awalnya, town house muncul di Eropa dan Amerika sebagai rumah deret dan terdapat satu atau dua sisi dinding rumah yang digunakan bersama. Saat ini masih belum jelas bagaimana pengertian, karakteristik, dan sistem yang dimiliki oleh town house di Jakarta. Oleh karena itu, dilakukan pengamatan terhadap perumahan town house di wilayah Kebagusan untuk mengetahui gambaran umum town house di Jakarta dan perkembangannya dari segi investasi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu pengamatan langsung dan wawancara dengan studi kasus town house di wilayah Kebagusan Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa town house merupakan rumah deret yang dibangun di atas tanah seluas < 5000 m2 dengan sebuah pagar utama sebagai gerbang keluar masuk perumahan dan pos serta aparat keamanan 24 jam yang terletak di dekat pagar utama. Nama 'town house' pada perumahan di wilayah Kebagusan hanya digunakan untuk keperluan promosi. Namun, town house diperkirakan dapat menjadi salah satu solusi alternatif atas pemenuhan kebutuhan akan hunian di Jakarta yang lahan kosongnya semakin berkurang. Berdasarkan perkembangan pembangunannya, setidaknya hingga tahun 2030 akan terus terjadi pembangunan town house di wilayah Kebagusan sehingga investasi town house dapat dikatakan menguntungkan.

---

Lately, town house grow rapidly and soon become a new trend of housing in Jakarta. Town house appeared initially in Europe and America as row house located side by side with one or two sides sharing common walls. It is not clear yet about the meaning, characteristic, and system of town house in Jakarta. Therefore, an observation of town houses in Kebagusan was hold to find out about the overview of town house in Jakarta dan its development in terms of investment. The methods which used to collect data are direct observation and interview by taking town houses in Kebagusan, South Jakarta as case study.

Based on observation, it is known that town house is row of houses built on less than 5000 m2 land area with main gate as one way entrance-exit to the residential, completed with 24/7 security post and personnel located near by the main gate. Label 'town house' on name of housing in Kebagusan is being used for promotional purpose only. However, town house can be predicted as one of alternative solutions to fullfill housing needs in Jakarta where wasteland is getting lesser. Based on town house's build development, town house in Kebagusan will be build continually at least until 2030, therefore town house investment can be taken as profitable investment."

"Saat ini di Jakarta banyak ditemui perumahan yang berkesan eksklusif karena terlihat seperti sengaja membedakan dan memisahkan diri dari Iingkungan sekitatnya. Kesan eksklusrf yang kita rasakan biasanya muncul akibat hal-hal seperti desain arsitektur yang menonjolkan kesan kemewahan dan kernegahan, penggunaan tembok tinggi sebagai batas kawasan Iengkap dengan portal besi, pos jaga dan satpam di pintu masuk kawasan sehingga menimbulkan kesan tertutup. Hal ini biasanya terjadi pada perumahan-perumahan yang dihuni oleh kelornpok-kelornpok yang tergolong elite dalam masyarakat.Dengan pengkajian teori mengenai adanya sikap dan perilaku eksklusif pada manusia sebagai sebuah kelompok elite lewat sudut pandang sosiologi, adanya kebutuhan rasa aman manusia lewat sudut pandang psikologi, dan bagaimana kedua hal ini dapat diterjemahkan dengan unsur-unsur desain perumahan Iewat sudut pandang arsitektur, serta dari pengamatan Iapangan, dapatlah diketahui bahwa ketiga hal tersebut saling berhubungan dan memiliki peran dalam tedadinya fenomena eksklusivisme pada perumahan."

"Bencana adalah peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan serta mata pencaharian masyarakat. Peristiwa ini bisa disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, atau faktor manusia, sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dampak psikologis pada masing-masing korban terdampak berbeda-beda, dapat berupa gangguan kejiwaan, kesusahan, atau gangguan tidur pascatrauma banyak dialami para korban bencana. Selain itu, kerugian yang ditimbulkan mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga berupa perubahan konsumsi dan pendapatan mereka. Bencana terkadang menghancurkan infrastruktur dan properti yang berdampak pada penurunan aset rumah tangga Penelitian ini menggunakan IFLS Ke-5 tahun 2014 dan membuktikan secara empiris bahwa, kejadian bencana memiliki pengaruh terhadap gangguan tidur individu yang diantaranya juga dipengaruhi oleh kesehatannya. Bencana juga terbukti meningkatkan pola konsumsi rumah tangga menghilangkan aset rumah tangga.Meski demikian nilai estimasi yang didapat relatif kecil.

---

A disaster is an event that can threaten and disrupt people's lives and livelihoods. This event can be caused by natural factors, non-natural factors, or human factors, resulting in loss of life, environmental damage, loss of property, and psychological impacts. The psychological impact on each affected victim varies, it can be in the form of mental disorders, distress, or post-traumatic sleep disorders experienced by many disaster victims. In addition, the losses incurred affect household welfare in the form of changes in their consumption and income. Disasters sometimes destroy infrastructure and property which has an impact on decreasing household assets. This study uses the 5th IFLS in 2014 and empirically proves that disaster events have an effect on individual sleep disorders, some of which are also influenced by their health. Disasters have also been shown to increase household consumption patterns, eliminating household assets. However, the estimated value obtained is relatively small."

"Rumah hadir sebagai suatu pelengkap dalam memenuhi kebutuhan manusia selain sandang dan pangan. Perkembangan suatu perumahan tidak bisa lepas dengan perkembangan penduduk yang membutuhkan rumah tersebut. Akibatnya jika suatu perkembangan perumahan tidak diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka akan terjadi backlog. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang kurang atau disebut backlog ini tidaklah mudah karena pemerintah hanya menyediakan seperempat dari kekurangan perumahan yang ada. Selain itu mahalnya perumahan yang ditawarkan pemerintah menjadi kendala bagi kaum berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan akan rumah. Sehingga perlunya adanya usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya sendiri yang biasa disebut dengan swadaya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak perumahan yang kurang disuatu kawasan dan apa saja program pemerinta dalam menutupi kekurangan perumahan tersebut. Metode yang dipakai dalam penulisan yaitu dengan membaca berbagai refrensi untuk menganalisis kasus yang ada dilapangan.

---

House functions as a supplementary thing in fulfilling the human need in addition to cloth and food. Development of housing cannot be separated from development of population needing the house. Consequently, if a housing development is not kept up with the growth of population which is getting increased then it will result in backlog. Fulfilling the shortage of housing or so called backlog is not easy since the government only provides one-fourth of the existing shortage of housing. Besides, expensive price of housing as offered by the government has become constraint for those of low-income people to afford the house. So that people need to exert its best to fulfill the need for their own house which is usually called self-help. Writing of this paper is aimed at identifying how much housing which is still lacking in a cerain are and what program already adopted by government in covering the shortage for housing. Method used in writing is reading variety references to analyze case existing in field."

"Rumah selalu menjadi kebutuhan primer dari seluruh manusia, sehingga diharapkan setiap masyarakat nantinya memiliki rumah untuk mereka bernaung. Beberapa tahun kebelakang, gated community atau perumahan bergerbang mulai menjadi salah satu tipe pilihan rumah yang paling digemari oleh masyarakat karena penawaran keamanan serta fasilitas yang lebih baik, namun dengan harga yang lebih mahal. Pengelompokkan golongan berdasarkan kelas sosialnya dan pembatasan ruang untuk orang-orang tertentu selalu menjadi salah satu dampak yang dikhawatirkan muncul ketika banyak gated community dibangun. Selain itu, kurangnya interaksi antar individu karena pembatasan ruang juga akan berdampak untuk suatu kota. Sehingga penulisan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tipe-tipe gated community dan perbedaan diantaranya serta keterbukaan penghuni maupun non-penghuni dari tiap tipe gated community tersebut. Pada penulisan ini akan diambil dua tipe area perumahan yang merupakan gated community, yaitu perumnas Depok I dan cluster anggrek 3, grand depok city. Terlihat bahwa kedua perumahan merupakan jenis gated community yang berbeda namun yang membedakan hanya keamanan pada pintu gerbang cluster yang lebih ketat. Untuk yang lain, seperti masalah fasilitas dan infrastruktur, keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Apabila dilihat dari keterbukaannya, rumah yang berada di dalam gated community anggrek 3 hanya diisi oleh orang dengan kelas sosial menengah ke atas serta keterbukaan terhadap publik yang sangat terbatas dibandingkan perumnas yang lebih beragam serta masih sangat terbuka untuk publik di waktu tertentu.

---

House has always been a primary need for all human beings, so it's every human right to have shelter for themselves. In the past few years, gated communities have become one of the most popular housing options because they offer better security and facilities even though at a higher price. It separates people based on their social classes and space restrictions for some people. In addition, the lack of interaction between individuals due to space restrictions is another impact. So that this writing is done to know the types of gated communities and the differences between them as well as the affordability of residents' and non-residents' of gated communities. Writer chooses two types of gated communities, Perumnas Depok I and Cluster Anggrek 3, Grand Depok City. The two housing estates are different types of gated communities, but the main distinguishes the tighter security at the cluster Anggrek 3 gate. The others, such as facilities and infrastructure, do not have significant differences. Based on the openness, the houses within the gated community of Anggrek 3 are only filled with people from middle to upper social classes, and access to the public is very limited compared to perumnas which are more diverse and are still very open to the public at certain times."

"Masalah pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) menunjukan angka yang cukup signifikan. Walaupun telah terdapat regulasi dari pemerintah, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah, tetapi hasilnya masih belum optimal. Pemerintah dan masyarakat mendapat kerugian atas hal ini. Maka disini harus ada perhatian yang serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan atau pengembang perumahan dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang dibutuhkan warganya.Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hambatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Dinas Tata Kota Tangerang Selatan dan pihak pengembang yang terkait dalam proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang dialami baik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan maupun pengembang dan terjadi pada penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

---

Problems developers have not handed infrastructure, facilities, and utilities (PSU) housing to local government (LG) showed significant figures. Although there have been government regulations, the Minister of Home Affairs No. 9 of 2009 on guidelines for the submission of infrastructure, facilities, utilities and housing and settlements in the area, but the results are still not optimal. Government and the public got over this loss. So here there must be a serious concern of the central and local governments. The existence of infrastructure, facilities, and utilities in a residential neighborhood is essential. Basically the government has issued regulations on the procurement of infrastructure, facilities, and utilities in housing. The regulation requires companies residential builders or property developers and local governments to provide the infrastructure, facilities, and utilities needed housing residents.

This study aims to explore, identify and locate the factors inhibiting the implementation of the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Barriers to delivery of infrastructure, facilities, and utilities that were related to aspects of policy, delivery, monitoring and controlling known by comparing the provision of infrastructure, facilities, and utilities in accordance with the procurement stage through in-depth interviews with stakeholders in the South Tangerang City Government represented by South Tangerang City Planning and the developers involved in the provision of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Results from the study show that there are various barriers experienced by both the South Tangerang City Government and the developer and occurs in the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities."