Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai Analisis Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Reservasi Hotel Melalui Online Travel Agent. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tentang karakteristik penyerahan dalam transaksi reservasi kamar hotel melalui Online Travel Agent dan kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi reservasi kamar hotel yang dilakukan oleh Online Travel Agent. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Analisis Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Hotel Melalui Online Travel Agent terdapat tiga karakteristik business model dalam transaksi ini diantaranya Sub Agent, Agent Model dan Merchant Model yang memiliki skema tersendiri dalam pengenaan PPNPenelitian ini membahas mengenai Analisis Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Reservasi Hotel Melalui Online Travel Agent. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tentang karakteristik penyerahan dalam transaksi reservasi kamar hotel melalui Online Travel Agent dan kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi reservasi kamar hotel yang dilakukan oleh Online Travel Agent. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Analisis Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Hotel Melalui Online Travel Agent terdapat tiga karakteristik business model dalam transaksi ini diantaranya Sub Agent, Agent Model dan Merchant Model yang memiliki skema tersendiri dalam pengenaan PPN.

---

ABSTRACTThis study discusses Value Added Tax Analysis for the Delivery of Hotel Reservation Services Through Online Travel Agent. The purpose of this study is to analyze the characteristics of delivery in hotel room reservation transactions through Online Travel Agent and the policy of collection of Value Added Tax on hotel room reservation transactions conducted by Online Travel Agent. The approach used in this research is qualitative descriptive with in depth interview data collection method and literature study. The results of this study are Value Added Tax Analysis of Hotel Transactions Through Online Travel Agent there are three characteristics of business models in this transaction include Sub Agent, Agent Model and Merchant Model which has its own scheme in the imposition of VAT."

"Online travel agent (OTA) merupakan kanal reintermediasi antara hotel dan konsumen. Pada reservasi online, konsumen bisa memilih antara kanal OTA atau langsung melalui situs e-commerce yang dimiliki oleh hotel. OTA bersaing dengan situs web hotel melalui berbagai penawaran untuk menarik konsumen. Di sisi lain, manajemen hotel ternyata merasa perlu meningkatkan kinerja web hotelnya untuk mengimbangi dominasi OTA dalam menangani reservasi online. Penulis melakukan penelitian secara kuantitatif menggunakan sebuah model kerangka kerja teoritis generik untuk menganalisis purchase intention pada web hotel dan OTA. Pendekatan yang digunakan adalah untuk membuktikan perceived value mempengaruhi purchase intention. Hasil analisis web hotel dan OTA dibandingkan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan konsumen memilih OTA daripada web hotel. Pengumpulan data penelitian dilakukan menggunakan kuesioner survei yang disebarkan dalam bentuk elektronik online dan cetak. Data valid yang terkumpul sebanyak 351 sampel untuk web hotel dan 369 sampel untuk OTA dianalisis menggunakan metode PLS-SEM.Penulis menemukan bahwa perceived value mempengaruhi purchase intention pada web hotel dan OTA. Hasil penelitian menunjukkan faktor keamanan, kemudahan pembayaran, dan harga mempengaruhi perceived value pada kedua kanal namun OTA masih lebih unggul. Sedangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko tidak mempengaruhi perceived value pada web hotel dan OTA. Namun justru web hotel unggul pada ketiga faktor ini.

---

Online travel agent OTA is reintermediating channel between consumers and hotels. In the online hotel reservations, consumers can choose between OTA channels or directly through e commerce sites owned by the hotel. OTA competes with the hotel 39 s web site through various deals to attract consumers. On the other hand, the hotel management felt the need of improving their own web performance to counterbalance the dominance of OTA in handling online reservation.

The researcher performed quantitative research through a generic model of theoretical framework for analyzing purchase intention of the hotel website and OTA with an approach to prove that perceived value affects purchase intention. Both the hotel website and OTA analytic results are compared to determine the factors that influence consumers making reservation via OTA than the hotel website.

The research data collection was performed using a questionnaire survey distributed in both electronic online and hardcopy form. The total of valid samples collected for the hotel website is 351 samples and 369 samples for OTA were analyzed using PLS SEM.The researcher found that perceived value affects purchase intention on the hotel website and OTA.

The results showed the security, ease of payment and price factors affect the perceived value on both channels but OTA is superior. The factors associated with risks such as product risk, cancelation policy risk, and booking problem risk do not negatively affect the perceived value of the hotel website and OTA. Whereas the hotel website is only competitive on these three factors."

"Terdapat pembaharuan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait Jasa Kena Pajak Tertentu. Salah satu Jasa yang termasuk ke dalam Jasa Kena Pajak Tertentu adalah Jasa Biro Perjalanan Wisata. Penelitian skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan melihat kebijakan tersebut dari perspektif kemudahan administrasi. Dalam analisis penelitian ini menggunakan pendekatan post- positivist dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata menggunakan metode pemungutan PPN tanpa kredit pajak masukan dan menggunakan tarif efektif untuk memberikan kemudahan administrasi. Selain itu, ditemukan bahwa pada saat peninjauan kebijakan menggunakan asas kemudahan administrasi, hasil yang paling terlihat ada di dimensi kemudahan dimana pemerintah memberikan beberapa kemudahan yang diundangkan dalam Undang- Undang Harmonisasi Perpajakan terkait dengan pemungutan PPN terutang, pembuatan faktur pajak, pembuatan SPT, dan pelaporan pajak untuk jasa biro perjalanan wisata. Peneliti menyarankan sebaiknya pihak pemerintah tetap melakukan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dapat terus menjaga tujuan utama dari dibentuknya Pasal 9A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

---

There is an update to the Value Added Tax (VAT) policy in the Law on the Harmonization of Tax Regulations related to Certain Taxable Services. One of the Services included in Certain Taxable Services is Tour and Travel Bureau Services. This thesis research has the aim of analyzing the VAT collection policy on the delivery of travel agency services and looking at the policy from the perspective of administrative ease. In the analysis of this study using a post-positivist approach with literature studies and in-depth interviews as data collection techniques. The results of this study indicate that the VAT collection policy for the delivery of travel agency services uses the VAT collection method without input tax credits and uses effective rates to provide administrative convenience. In addition, it was found that when reviewing policies using the ease of administrative principle, the most visible results were in the dimension of convenience where the government provided several facilities promulgated in the Tax Harmonization Law related to collecting VAT payable, making tax invoices, making tax returns, and reporting tax for travel agency services. The researcher suggests that the government should continue to supervise and evaluate the implementation of this policy so that it can continue to maintain the main objective of the establishment of Article 9A of the Value Added Tax Law in the Law on Harmonization of Tax Regulations."

"Penyerahan koin emas dinar merupakan penyerahan yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menganalisa penghitungan PPN terhutang berdasarkan DPP Nilai Lain (Presumptive tax). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apakah penyerahan atas komoditas investasi berupa koin emas dinar telah sesuai dengan teori Pajak Pertambahan Nilai khusunya asas netralitas, serta untuk menggambarkan aspek pajak Pertambahan Nilai atas transaksi koin emas dinar di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan PPN atas koin emas dinar telah sesuai dengan asas netralitas fiskal. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di level produksi, distributor memiliki perbedaan. Prinsip ease of administration terlihat dari tingkat distributor yang dapat menggunakan DPP Nilai lain sebagai metode penghitungan Pajaknya. Sedangkan di tingkat produsen, dengan dikeluarkannya PMK 38 tahun 2013 tidak mengubah metode pengkreditan PPN perusahaan. Di level konsumen, isu yang berkembang adalah adanya beban deductable atas gross income yang dapat diakui tiap tahunnya jika konsumen berinvestasi koin emas dinar.

---

The delivery of the gold dinar coin is outstanding delivery of Value Added Tax. A qualitative approach is intended to analyze the calculation of VAT payable by the DPP Other Value (Presumptive tax). This study aimed to describe whether the delivery of the commodity investment in gold dinar coins in accordance with the theory especially VAT neutrality principle, as well as to describe aspects of value added tax on transactions of gold dinar coins in Indonesia. This research is a descriptive study with data collection techniques such as in-depth interviews and literature studies. Results of this study concluded that the treatment of VAT on gold dinar coins in accordance with the principle of fiscal neutrality. Value Added Tax at the production level, the distributor has a difference. Principles of ease of administration that can be seen from the level distributors can use DPP as a method of calculating Value Tax. While at the producer level, with the release of FMD 38 in 2013 did not change the company's method of crediting of VAT. On the consumer level, a growing issue is a deductable expense on gross income to be recognized each year if consumers invest in gold dinar coins."

"Kebutuhan serta potensi biodiesel sebagai subtitusi solar menjadi penting untuk diperhitungkan dalam target bauran energi di Indonesia. Realitanya, masih terdapat berbagai isu yang menghambat perkembangan industri biodiesel, khususnya biodiesel non-kelapa sawit. Pada tahun 2009, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan biodiesel di dalam negeri, namun kebijakan tidak dilanjutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang insentif PPN DTP atas penyerahan biodiesel pada tahun 2009 tidak dilanjutkan, faktor yang mendorong diperlukannya kembali insentif, dan alternatif insentif dengan tinjauan kebijakan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian pertama, faktor yang melatarbelakangi PPN DTP atas penyerahan biodiesel di dalam negeri pada tahun 2009 tidak dilanjutkan adalah minimnya pemanfaatan, kebijakan salah sasaran, dan lemahnya dasar hukum. Kedua, biodiesel non-kelapa sawit memiliki berbagai faktor yang mendorong dibutuhkannya kembali insentif PPN dan alternatif insentif PPN yang dapat diberikan adalah PPN tidak dipungut. Ketiga, kebijakan insentif PPN atas penyerahan biodiesel telah diberlakukan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman sebagai dorongan dari pemerintah untuk industri biodiesel. 

---

The need and potential of biodiesel as a substitute for diesel become essential to be considered in Indonesia's energy mix targets. In reality, there are still various issues hindering the development of the biodiesel industry, especially non-palm oil biodiesel. In 2009, the government provided an incentive of Value-Added Tax Borne by Government on the domestic delivery of biodiesel, but the policy was not continued. The purpose of this research is to analyze the background of the discontinuation of the incentive on biodiesel delivery in 2009, the factors driving the need for its reinstatement, and alternative incentives by reviewing policies in Malaysia, Colombia, and Germany. The research employs a qualitative approach with literature and field studies. The first result of the research shows that the factors underlying the discontinuation of the VAT BPG on domestic biodiesel delivery in 2009 are the limited utilization, misdirected policies, and weak legal basis. Secondly, non-palm oil biodiesel has various factors driving the need for the reinstatement of VAT BPG incentive, and the alternative incentive that can be given is exempting VAT. Thirdly, VAT incentive policies on biodiesel delivery have been implemented in Malaysia, Colombia, and Germany as government encouragement for the biodiesel industry."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh product related factor dan channel related factor terhadap seleksi website pemesanan hotel melalui internet dengan membandingkan Website Online Travel Agent (OTA) dan Website Hotel. Skripsi ini membahas pengaruh terhadap purchase intention yang ditimbulkan oleh product related factor, channel related factor dan information search intention. Penelitian menghasilkan kesimpulan pada kedua website, purchase intention tidak dipengaruhi secara signifikan oleh product related factor. Sedangkan pada product related factor dan channel related factor berpengaruh secara signifikan terhadap information search intention pada Website Hotel dan channel related factor berpengaruh secara signifikan terhadap purchase intention dan information search intention pada Website OTA. Pada penelitian ini juga terdapat implikasi manajerial serta saran untuk penelitian selanjutnya.

---

ABSTRACTThis study discusses the effect of product related factor and channel related factor towards selection of online hotel booking channel via Internet with comparing on Online Travel Agent (OTA) and Hotel Website. This study also includes two other variables, namely information search intention and affecting on purchase intention. This results of this research show that on both website, purchase intention did not significantly affected by product related factor. But channel related factors significantly influence information search intention for both Website and purchase intention on OTA Website. There are also managerial implications and advices for the next research., This study discusses the effect of product related factor and channel related factor towards selection of online hotel booking channel via Internet with comparing on Online Travel Agent (OTA) and Hotel Website. This study also includes two other variables, namely information search intention and affecting on purchase intention. This results of this research show that on both website, purchase intention did not significantly affected by product related factor. But channel related factors significantly influence information search intention for both Website and purchase intention on OTA Website. There are also managerial implications and advices for the next research.]"

"Tesis ini membahas mengenai aspek Pajak Penghasilan atas transaksi yang dilakukan oleh Online Travel Agent (OTA) dengan skema merchant model di sektor perhotelan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian tesis ini menunjukan bahwa dari 14 karakteristik atau kategori yang ditinjau dari agency theory dan konsep pengakuan pendapatan, 11 karakteristik menunjukan OTA merchant model sebagai prinsipal. Belum terpenuhinya semua karakteristik tersebut dapat menimbulkan keraguan dalam penentuan OTA merchant model sebagai agen atau prinsipal. Perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh OTA merchant model harus dilakukan dengan berdasarkan pada model bisnis, nature transaksi, dan mempertimbangkan kebijakan kebijakan supply-side tax policy dan pro corporate cash flow sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi OTA merchant model termasuk dalam rangka melakukan tax planning.

---

The online travel agent (OTA) merchant model differs from a traditional agency model. The tax approach is different. This paper examines the OTA merchant model characteristics from agency theory and revenue recognition viewpoints. It also examines income tax practices on income earned by using the OTA merchant model. Lastly, the paper studies how the OTA merchant model implements tax planning. The research method used is the qualitative approach with a descriptive design. The main argument is that there is a discrepancy between the characteristics of the OTA merchant model and the sales contract for hotel rooms using the agency theory and revenue recognition concepts, which undermines the role of OTA merchant model as principals or agents. Of the 14 characteristics analyzed, 11 showed the OTA merchant model to be the principal. Income tax practice of income received by the OTA merchant model should be based on the business model and the nature of the transaction. It should also consider the supply-side tax policy and pro-corporate cash flow policy, as it will provide legal certainty for the OTA merchant model when implementing tax planning."

"Adanya dua Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pajak Pertambahan Nilai pada penyerahan jasa outsourcing memberikan peluang bagi pengusaha untuk melakukan perencanaan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT CJ pada tahun 2018 dalam penentuan DPP, meninjaunya dari asas netralitas serta efisiensi, dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan DPP dilakukan pada proses negosiasi dan diperkenankan memilih antara kedua DPP tersebut. Seluruh PPN dihitung dari DPP berupa penggantian, dikarenakan adanya kebiasaan pengadministrasian atas transaksi tersebut serta Pajak Masukan yang lebih besar bagi klien. PT CJ menjalankan empat tahapan dalam merencanakan perencanaan PPN, memenuhi ketiga syarat perencanaan pajak yang baik, serta mengarahkan strategi pajaknya kearah penghindaran pemeriksaan pajak. Selanjutnya, perencanaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak memenuhi asas efisiensi dan memenuhi asas netralitas. Kendala yang dihadapi PT CJ disebabkan karena adanya keterlambatan pembayaran jasa dari klien yang menyebabkan PT CJ harus menalangi pembayaran PPN. Peneliti menyarankan agar PT CJ mempertegas klausul mengenai pembayaran dalam kontrak dan penagihannya guna memperlancar arus kas perusahaan.

---

The presence of two tax basis for Value Added Tax on transfer of outsourcing services allow Taxable Entrepreneur for VAT Purposes to plan their tax planning. This study aims to analyzes CJ enterprises 2018 Value Added Tax planning on the determination of tax basis, reviews it from neutrality and efficiency principles, and cognize the obstacles they are facing. This study used a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and literature study. The result of this study show that the determination of tax basis started at negotiation process, and clients are allowed to choose between the two tax basis. VAT calculated from tax basis of penggantian because of the familiarity tax administration it has and bigger input tax for the clients. CJ enterprise perform four steps of VAT planning, comply the three terms of good tax planning, and directing their VAT strategy to avoids tax audit. In different circumstances, CJ enterprises VAT planning on the determination of tax basis comply neutrality principle, and is not conform with efficiency principle. The obstacle CJ enterprise faces is the delay of services payment, also cause CJ enterprise to bail out payments of VAT. Researcher suggest CJ enterprise to emphasizes contract clauses about the payment of services and billing. "

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan satisfaction, trust, repurchase intention, dan switching intention pada situs reservasi hotel secara online. Adapun situs reservasi hotel online dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: Online Travel Agency, Peer-to-Peer Accommodation, dan Virtual Hotel Operator. Satisfaction dibagi menjadi dua yaitu transaction-based satisfaction dan experience-based satisfaction. Trust juga dibagi menjadi dua, yaitu institution-based trust dan disposition to trust. Penelitian ini melibatkan 600 responden yang sudah pernah melakukan reservasi dan menggunakan jasa penginapan mulai dari awal hingga akhir transaksi. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan analisis data dilakukan menggunakan metode SEM dengan perangkat lunak LISREL. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan positif antar variabel yang signifikan pada ketiga jenis platform terdapat pada variabel experience-based satisfaction dengan disposition to trust, experience-based satisfaction dengan institution-based trust, transaction-based satisfaction dengan experience-based satisfaction, transaction-based satisfaction dengan institution-based trust, transaction-based satisfaction dengan repurchase intention, dan institution-based trust dengan disposition to trust.

---

ABSTRACT

---

The purpose of this research is to analyze the relationship between satisfaction, trust, repurchase intention, and switching intention in online-booking hotel platforms. The online-booking hotel platforms divided into three types: Online Travel Agency, Peer-to-Peer Accommodation, and Virtual Hotel Operator. Satisfaction divided into transaction-based satisfaction and experience-based satisfaction. Trust divided into institution-based trust and disposition to trust. The object of this research was 600 respondents who have ever used the service of online-booking hotel platform in all transaction process (from the start until the end of service). The sampling method using purposive sampling and the data analysis were conducted using SEM (LISREL). Results show there are similarities in positive relationship between variables in the three types of platform, those are experience-based satisfaction and disposition to trust, experience-based satisfaction and institution-based trust, transaction-based satisfaction and experience-based satisfaction, transaction-based satisfaction and institution-based trust, transaction-based satisfaction and repurchase intention, the last is institution-based trust and disposition to trust."

"Penelitianinimembahas mengenai analisis implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa outsourcing dengan model paying agent dan full agent dengan mengambil studi kasus pada salah satu perusahaan outsourcing, yaitu Koperasi Karyawan XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskripstif. Hal ini disebabkan dalam tahap implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa outsourcing dengan model paying agent dan full agent masih menimbulkan disputemengenai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Wajib Pajak dan menurut fiskus (Direktorat Jenderal Pajak), sehingga dalam tahap implementasinya menjadi sesuatu yang sangat menghambat. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam tahap implementasi harus tetap berpedoman kepada peraturan ? peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dalam hal jasa outsourcing dengan model apapun maka perlakuannya harus disesuaikan dengan kebijakan yang ada, apabila tidak memenuhi persyaratan yang ada di dalam kebijakan tersebut, maka atas jasa tersebut merupakan jasa kena pajak. Koperasi karyawan XYZ yang memberikan jasa outsourcing denganmodel paying agent ini, untuk tenaga kerja pengguna yang dibayarkan gajinya oleh Koperasi Karyawan XYZ tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun untuk yang atas tenaga kerja di Koperasi Karyawan XYZ maka tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

---

This study discusses the analysis of policy implementation of Value Added Tax (VAT) on services outsourcing paying agent modeland agentfull agent modelby taking case study on one of the outsourcing companies, namely XYZ Cooperative employees. The study was a qualitative study with deskripstif analysis. This is because the policy implementation phase of the Value Added Tax (VAT) on services outsourcing model with paying agent and the full agent still poses a dispute regarding the Value Added Tax Base by taxpayers and by tax authorities ((Directorate General of Taxation), resulting in the implementation phase to be something is greatly inhibited.

The results of this study is that in the implementation phase must still be guided by the rules and policies. In the case of outsourcing services to any model of the treatment must be tailored to the existing policy, if it does not meet the requirements in the policy, then the service is a taxable service. XYZ Cooperative employees who provide outsourcing services to the paying agent models, the labor user for his salary paid by XYZ Cooperative employees are not subject to Value Added Tax, but for which the manpower in the XYZ Cooperative employees remain subject to Value Added Tax."