Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengiriman PMI ilegal melalui modus operandi umrah ke Timur Tengah tahun 2011-2018. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang selalu berkembang karena kecanggihan pelaku dan salah satu perkembangan dari modus ini adalah melalui visa umrah. Dalam menganalisis modus yang dilakukan pelaku, digunakan enam poin modus operandi perdagangan orang yang diungkapkan oleh United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking dengan beberapa adaptasi, yaitu rekrutmen, penyalahgunaan dokumentasi, pengiriman, penampungan, penyaluran, dan eksploitasi. Sebagai isu kriminologi, pengiriman PMI ilegal melalui modus umrah dapat dijelaskan melalui teori paparan gaya hidup, teori pola kejahatan, serta konsep viktimisasi struktural. Penulisan ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dan bertumpu pada data sekunder sebanyak 77 kasus yang ditemukan di portal berita online.

---

ABSTRACTThis undergraduated thesis discusses about the delivery of Indonesian illegal migrant workers through umrah modus operandi to the Middle East in 2011-2018. Human trafficking is one form of transnasional organized crime which is always developing because of the sophistication of the perpetrators and one of the developments in this modus operandi is through umrah visa. In analyzing the modus operandi carried out by the perpetrators, six points of modus operandi were used by United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking with several adaptations, namely recruitment, misuse of document, transportation, shelter, distribution, and exploitation. As an issue of criminology, delivery of Indonesian illegal migrant workers through umrah modus operandi can be explained through lifestyle exposure theory, crime pattern theory, and the concept of structural victimization. This writing uses quantitative content analysis methods and relies on secondary data as many as 77 cases found on online news portals."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan Ekstradisi Sebagai Bentuk KerjasamaDalam Penanganan Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi. Penelitianini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwapenerapan Ekstradisi sebagai bentuk Kerjasama dalam penanganan tindak pidanaTransnasional Yang Terorganisasi berdasarkan ketentuan UNTOC tidaksepenuhnya telah diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan dataekstradisi yang dilakukan pada tahun tahun 2009 ? 2015 dapat disimpulkan bahwapenerapan Ekstradisi berdasarkan ketentuan UNTOC masih belum sepenuhnyadilakukan

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of the extradition as a form of cooperation inhandling transnational organized crime. This study is normative and prescriptive.The study concluded that the application of the Extradition as a form ofcooperation in the handling of Transnational Organized Crime under theprovisions of UNTOC are not fully implemented in the Indonesian legal system.Based on data of Extradition conducted in 2009 - 2015 can be concluded that theapplication of extradition under the provisions of UNTOC still not completelydone"

"Setelah secara resmi melakukan eksplorasi pertambangan di Mimika pada awal tahun 1970, PT. Freeport Indonesia secara perlahan melakukan pengambilan secara paksa atas tanah adat dari masyarakat lokal untuk kepentingan usaha mereka. Masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro sebagai suku asli yang merasakan dampak langsung dari aktifitas pertambangan Freeport harus mengalami berbagai tindakan pelanggaran HAM yang berkepanjangan. Setelah sebagian besar tanah adat mereka diambil secara paksa, kedua suku tersebut masih harus mengalami berbagai tindakan kekerasan, penyiksaan bahkan pembunuhan sebagai akibat dari perlawanan mereka dalam usahanya mengambil kembali hak-hak yang telah dirampas oleh perusahaan atas dukungan dari pemerintah. Menghadapi situasi ini, kedua masyarakat adat memutuskan untuk menghadapi Freeport dengan berbagai cara. Reaksi pertama yang dilakukan oleh suku Amungme dan Kamoro dilakukan dengan melakukan perlawanan fisik mulai dari demonstrasi, pemotongan pipa konsentrat, penutupan akses masuk kedalam area pertambangan sampai pembakaran terhadap Bandara Mimika. Atas pertimbangan efektifitas dan jatuhnya banyak korban sebagai akibat dari perlawanan fisik yang telah dilakukan, masyarakat adat melalui lembaga adat dan dibantu oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah hukum dengan menuntut Freeport melalui pengadilan Amerika Serikat. Langkah yang diambil oleh masyarakat ini pada dasarnya telah sesuai dengan perkembangan dunia kontemporer yang telah sejak lama meninggalkan penggunaan tindakan fisik untuk menyelasaikan sebuah permasalahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Joel Handler dalam Theory of Law Reform and Social Change dimana upaya hukum merupakan jalan yang paling efektif untuk dapat melakukan sebuah perubahan sosial.

---

Since officially having exploration in Mimika early 1970, Freeport Indonesia Corporation gradually taking over forcibly the Indigenous land of local community for their interest purposes. The Indigenous people of Amungme and Kamoro as local community who feel the direct effect from Freeport's minning operation having experience human rights violation for a long time. After most of their land be taking over, both of them still be through violence act, torture even murder as result of their resistance againts Freeport. Facing off this situation, both of Indigenous people decided to oppose that corporation with some action. Firstly, Amungme and Kamoro againts Freeport conducted with some physical resistence like demonstration, blocking the entry acces to minning, cutting the concentrate pipe until burning of the airport. Considering of effectivity and many victim which fell in their side cause this physical resistence, the Indegenous people supported by some civil society that concern of this case decided to take legal action to prosecute Freeport through the United Stated Courts. This step which chosen by Indigenous peoples are essentially due with world situation nowadays that have for a long time left physical action to resolve a problem. This case is in line with Joel Handler's idea in the Theory of Law Reform and Social Change, which he said that legal action is most effective way to realized a social change."

"ABSTRAKPenelitian bersifat kualitatif melalui wawancara secara mendalam untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana keterlibatan Organized Crime pada perilaku suap di kalangan penegak hukum itu terjadi, faktor-faktor penyebab suap, proses terbentuknya perilaku suap, bagaimana koloni suap di kalangan penegak hukum terjadi, serta kontrol lembaga penegak hukum terhadap proses hukum.Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku suap di kalangan penegak hukum selama ini telah berjalan secara sistemik dan membudaya. Aktivitas Organized Crime semakin memengaruhi perilaku tersebut. Organized Crime dengan kekuatan finansialnya mampu membeli integritas penegak hukum, mampu mengawal dan mengintervensi proses hukum, hingga mampu mengubah penjara bertransformasi menjadi pusat peredaran dan pengendalian peredaran gelap narkotika.

---

ABSTRACTA qualitative methods with a depth interviews to examine and analyze how Organized Crime involvement in the bribery behavior of law enforcement occurs, the factors that cause bribery, the process of bribery formation, how bribery colonies among law enforcers occur, and the control of law enforcement agencies against legal proceedings.The results found that the behavior of bribes among law enforcement agencies has been running systematically and entrenched. The Organized Crime activities further influence that behavior. Its financial strength are able to buy the integrity of law enforcement, guarding and intervening the legal process, so it could transformed the prison into a center of circulation and control of illicit narcotics."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia khususnya dalam pembentukan peraturan daerah sejak era orde baru sampai dengan era reformasi serta analisis pengaturan terkait dengan pelaksanaan pembentukan peraturan daerah di Indonesia. Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah saat ini seringkali ditemukan berbagai macam permasalahan selain banyaknya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang ada belum mendukung mekanisme pembentukan peraturan daerah yang baik serta lemahnya hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM dalam pembentukan peraturan daerah. Tujuan penelitian ini adalah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut kesatuan sistem hukum maka dalam pembentukan peraturan daerah harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam pembentukan peraturan daerah harus mengedepankan prinsip Negara Kesatuan yang berdasarkan pada asas-asas yang berlaku dan peraturan perundang-undangan diatasnya serta berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Simpulan dari penelitian ini adalah memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada khususnya terkait dengan pengaturan pembentukan peraturan daerah dan membangun hubungan koordinasi antara instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM dengan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah.Kata kunci :Pembentukan, Peraturan Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal politics of local governance in Indonesia, especially in the formation of regional regulations since the new order era until the era of reform and regulatory analysis related to the implementation of the formation of local regulations in Indonesia. Implementation of the current formulation of local regulations often found a variety of problems in addition to the many local regulations that contradict the higher legislation, the existing legislation has not supported the mechanism of the establishment of good local regulations and weak coordination between local government relations with vertical agencies Ministry of Justice and Human Rights in the formation of local regulations. The purpose of this study is in the Unitary State of the Republic of Indonesia which adheres to the unity of the legal system so in the formation of local regulations must be in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. This research is normative law research by conducting library study in data collection, then the data obtained is analyzed through qualitative approach. The results of this study suggest that in the formation of local regulations should prioritize the principle of the Unitary State based on the prevailing principles and the above legislation and guided by Pancasila and the 1945 Constitution. The conclusion of this research is to improve the existing legislation especially related to the regulation of the formation of local regulation and to build coordination relationship between vertical institutions of the Ministry of Law and Human Rights with local government in the formation of local regulations.Keywords Establishment, local regulations, the unitary State of the republic of Indonesia"