Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPertunjukan konser musik memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan DKI Jakarta, tetapi ruang publik yang dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan pertunjukan konser musik tidak tersedia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penyediaan ruang publik yang dapat dipergunakan untuk pertunjukan konser musik di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat ekspalanatif dengan menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam penyediaan ruang publik yang dapat dipergunakan untuk pertunjukan konser musik di DKI Jakarta. Data primer diperoleh melalui field research dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penyebab tidak tersedianya ruang publik yang memadai karena adanya permasalahan pembebasan lahan dalam perencanaan pembangunan ruang publik, minimnya anggaran untuk sektor musik dan kurangnya kesadaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas potensi yang dimiliki industri musik.

---

ABSTRACTMusic concert performance has such great potential to contribute the income of DKI Jakarta, but the public space that can be used to hold musical concert performances is not provided yet. The purpose of this research is to analyze the factors inhibiting the provisions of public space that can be used for music concert performance in Jakarta. This research uses qualitative approach which is expalanative by explaining the inhibiting factors in the provision of public space that can be used for the music concert performance in DKI Jakarta. The primary data obtained through field research and interviews, and secondary data obtained from literature study. The result of this research shows that the causes of unavailability of adequate public space due to land acquisition problems in the planning of public space development, the lack of budget for the music sector and lack of awareness of the Provincial Government of DKI Jakarta for the potential of the music industry. "

"Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki potensi yang cukup besar di Provinsi DKI Jakarta. Pada Tahun 2010-2011, konser musik menjadi fenomena ditengah-tengah masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Sistem pemungutan pajak hiburan yang secara self assessment pada konser musik, membuat pemeriksaan menjadi komponen penting didalam pencapaian target pajak hiburan dan menghindari kebocoran pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam melaksanakan pemeriksaan pajak hiburan pada konser musik karena berdasarkan data, masih banyak ditemukan kesalahan oleh pemeriksa pajak.

---

Entertainment Tax is one type of Regional Taxes which has a great potencial in the Province of DKI Jakarta. In 2010-2011, music concert has become a new social phenomenon for most people in the province of DKI Jakarta. Self assessment system in the implementation of the Entertainment Tax collection for a music concert makes inspection become an important element for attainment entertainment tax target and avoiding entertainment tax abuses.This research is a descriptive research design that using qualititative approach with qualitative data collection method.The result of this research conclude The Inspection entertainment tax in music concert by Dinas Pelayanan Pajak Daerah Province of DKI Jakarta has not run effectively refer to theres some errors by the inspector."

"Makalah ini mengkaji kinerja industri live music serta pro & kontra dari konser virtual selama pandemi Covid-19. Pendapatan industri live music di seluruh dunia turun secara signifikan dari AU$40,5 (2019) menjadi A$10,38 (2020). Dengan semua industri merasakan dampak pandemi Covid-19, hal itu juga sangat memengaruhi para musisi dan artis yang terhambat untuk tampil secara live dikarenakan adanya peraturan social distancing dan lockdown. Di awal Covid-19, konser virtual mulai bermunculan dan menjadi semakin populer. Terdapat banyak musisi dan artis yang berhasil beradaptasi dengan situasi ini dan telah mendapatkan lonjakan pendapatan dari mulai dari 50% hingga 100% ataupun lebih. Namun, banyak penonton yang sering merasa kecewaa karena tidak bisa menyaksikan 'hal yang nyata' seperti dalam konser live tatap muka. Perkembangan konser virtual di industri live music selama pandemi Covid-19 telah mengubah cara bisnis beroperasi. Namun, para pelaku industri telah berencana untuk kembali melakukan pertunjukan tatap muka ketika situasi kembali normal.

---

This paper assesses the live music industry performance and the pros & cons of virtual concerts during the Covid-19 pandemic. The live music industry revenue worldwide plummeted from A$40.5 (2019) to A$10.38 (2020). As all industries were feeling the effects of the Covid-19 pandemic, it had indeed affected musicians and artists who were hampered from performing live due to social distancing and lockdown regulations. In the beginning of the Covid-19, virtual concerts emerged and grew in popularity. A lot of artists who adapted to this situation had reportedly been receiving a spike in income from 50% up to 100% and more. However, many of the audience were frequently followed by disappointment of their inability to witness the ‘real thing’ as in physical live concerts. The development of virtual concerts in the live music industry during the Covid-19 pandemic has changed how the business operates. Nevertheless, industry players have planned to go back to doing face-to-face gigs when things go back to normal."

"Ruang publik terbuka di Jakarta kurang secara kualitatif dan kuantitatif sehingga sebagian masyarakat menjadikan mal sebagai tempat berkumpul dan berlindung dari iklim Jakarta. Mal merupakan pusat perbelanjaan yang kini juga menjadi ruang publik. Mal memiliki elemen ruang publik dengan menghadirkan court dan tempat duduk di dalam mal agar orang-orang dapat melihat dan dilihat dari berbagai lantai. Mal menarik pengunjung dengan memfasilitasi kebutuhan sebagian masyarakat Jakarta dan elemen kegiatan di ruang publik kota, sehingga mal menjadi ruang publik yang ideal bagi bagian masyarakat Jakarta karena dapat menciptakan interaksi sosial yang terjangkau secara ruang horizontal dan vertikal.

---

Open public spaces in Jakarta less qualitatively and quantitatively, so that the minority of people make the mall as a gathering place and shelter from the climate Jakarta. The mall is shopping center that has also become a public space now. The mall has elements of public space by presenting the court and seating inside mall, so that people can see and be seen on the various floors. The mall attracts visitors by facilitating the needs of the minority Jakarta society and elements of activities in the public space, so the mall is become an ideal public space for the minority of people in Jakarta, because it can reach space horizontally and vertically."

"Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perkembangan pembangunan fisik yang cukup pesat. Beberapa area di perkotaan belum secara intensif untuk mengalokasikan sebagai ruang publik, melainkan semakin banyaknya pembangunan seperti mall, perkantoran, dan perhotelan. Dengan adanya pembangunan yang cukup pesat tersebut, Kota Jakarta membutuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan. Kebijakan publik mengenai RTH di wilayah perkotaan memiliki nilai estetika dan sekaligus sebagai wahana interaksi sosial bagi penduduk di perkotaan. Sulitnya pembebasan lahan dan kurangnya komitmen para pemangku kepentingan untuk meningkatkan lahan RTH menjadi kendala untuk mencapai target pengalokasian lahan RTH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan RTH di DKI Jakarta dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penulis menggunakan model teori implementasi yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dnegan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait. Hasil penelitian diperoleh (1) implementasi kebijakan ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sempurna; (2) beberapa kendala diantaranya pembebasan lahan dan belum ada peraturan mengenai Masterplan RTH DKI Jakarta yang dapat menunjang penyelenggaraan penataan RTH di DKI Jakarta menjadi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.

---

DKI Jakarta Province as the Capital of the Republic of Indonesia has a fairly rapid development of physical development. Some areas in urban areas have not been intensively allocated as public spaces, but more and more development such as malls, offices, and hospitality. With this rapid development, the City of Jakarta needs Green Open Space (RTH) to maintain the harmony and balance of the ecosystem of the urban environment.

Public policy regarding open green space in urban areas has aesthetic value and is also a vehicle for social interaction for urban residents. The difficulty of land acquisition and the lack of commitment of stakeholders to increase green open land is an obstacle to achieving the target of allocating green space according to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning.

The purpose of this study is to analyze the implementation of green open space policy in DKI Jakarta and what factors influence it. The author uses an implementation theory model developed by Merilee S. Grindle. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with several related parties.

The results of the study were obtained (1) the implementation of the green open space policy by the DKI Jakarta Provincial Government has not been fully perfect; (2) some constraints including land acquisition and there are no regulations regarding the DKI Jakarta Open Space Plan that can support the implementation of green open space arrangements in DKI Jakarta are the inhibiting factors that affect the implementation of green open space policies in DKI Jakarta."

"Pada masa Post-COVID-19 saat ini, terdapat keinginan dari setiap orang untuk kembali memenuhi kebutuhannya untuk bersosialisasi. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah dengan gencar melakukan pengadaan serta pengembangan ruang publik terbuka yang aman untuk bersosialisasi. Pada ruang publik yang memungkinkan setiap orang untuk mengekspresikan kebebasannya, fenomena transformasi dapat dibentuk oleh street music performer melalui pertunjukannya yang bertindak sebagai aktivitas sosial. Kemampuannya dalam mentransformasikan ruang publik dari keadaan physical space menuju social place untuk sementara waktu dianggap sebagai sebuah kapasitas yang dimiliki street music performance dalam menciptakan ruang liminal. Hal tersebut dicapai melalui proses social production serta interiorisasi ruang publik. Dalam melakukannya, mereka berupaya untuk membangun hubungan dengan suatu lingkungan serta menciptakan keterlibatan dengan orang-orang yang berada di dalamnya. Melalui penulisan skripsi ini, studi kasus terhadap salah satu public square akan dilakukan untuk mengamati bagaimana ruang liminal terbentuk berkat kehadiran street music performance pada proses yang berlangsung pada tidak adanya pertunjukan hingga sangat adanya pertunjukan.

---

In the current Post-COVID-19 period, there is a desire among everyone to meet their needs to socialize again. In line with this, the government is aggressively procuring and developing open public spaces that are safe for socializing. In public spaces that allow everyone to express their freedom, the phenomenon of transformation can be formed by street music performers through their performances that act as social activities. Their ability to transform public space from a physical space to a social place is temporarily considered a capacity that street music performance has in creating liminal space. This is achieved through the process of social production and the interiorization of public space. In doing so, they seek to build relationships with an environment and create engagement with the people in it. Through the writing of this thesis, a case study of one public square will be conducted to observe how liminal space is formed with the presence of street music performance in the process that takes place in the absence of performances to the very existence of performances."

"Sebagai upaya untuk menyediakan ruang publik terbuka bagi masyarakat sekaligus aman bagi anak-anak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2015 mulai membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas dampak pembangunan RPTRA di Provinsi DKI Jakarta terhadap output dan outcome dari layanan yang disediakan di tingkat kelurahan di Provinsi DKI Jakarta sekaligus menganalisis output dan outcome mana yang paling efektif terdampak. Efektivitas dampak pembangunan RPTRA dalam penelitian ini, selain dibandingkan dengan antar kelurahan di DKI Jakarta, juga dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan di kota-kota di sekitar DKI Jakarta yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan menggunakan metode Difference-in-Difference (DiD), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara sebelas output dan outcome dari layanan RPTRA, pembangunan RPTRA signifikan berdampak dalam meningkatkan probabilitas keberadaan ruang publik terbuka dan taman bacaan masyarakat serta signifikan dalam menurunkan probabilitas terjadinya tindak penyalahgunaan narkoba di kelurahan-kelurahan yang dibangun RPTRA di DKI Jakarta dalam periode tahun 2015-2018. Diantara ketiga output tersebut, pengaruh terbesar pembangunan RPTRA adalah terhadap output berupa keberadaan ruang publik terbuka, baik jika dibandingkan dengan antar kelurahan di DKI Jakarta maupun jika dibandingkan dengan kelurahan-keluarahan di kota-kota sekitarnya.

---

To provide open public space for community and safety for children, DKI Jakarta Provincial Government since 2015 start to build a Child Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA). The purpose of this study was to analyze effectiveness of the impact of RPTRA development in DKI Jakarta Province on the outputs and outcomes from the services provided at the kelurahan level in DKI Jakarta while analyzing which outputs and outcomes were most effective. The effectiveness of the RPTRA development in this study, not only being compared to between kelurahan in DKI Jakarta, but also compared to kelurahan in cities around DKI Jakarta, that is Bekasi City, Depok City, Tangerang City, and South Tangerang City. By using Difference-in-Difference (DiD) method, the results of this study indicate that among eleven outputs and outcomes of services, the development of RPTRA is significant in increasing the probability of the existence of open public spaces and public reading parks and significantly reducing the probability of abuse drugs in kelurahan where RPTRA was built in DKI Jakarta during 2015-2018. Among the three outputs, the biggest influence of the RPTRA development is on the output of the existence of open public spaces, compared to those between kelurahan in DKI Jakarta and compared to kelurahan in the surrounding cities."

"Pada tahun 2019 masih terdapat hampir 25 juta penduduk Indonesia tidak menggunakan toilet, termasuk di DKI Jakarta. Pemerintah berupaya mengatasinya melalui program dengan pendekatan berbasis masyarakat. Meskipun telah terdapat program penyediaan sanitasi, tetapi angka kepemilikan sanitasi layak masih menjadi tantangan. Berbagai kalangan merespon tantangan penyediaan sanitasi layak dengan mewujudkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi nonpemerintah. Akan tetapi dalam implementasinya, masih terdapat aktor yang lalai dalam memenuhi tugas dan kewajiban yang telah disepakati dan hal ini berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan sanitasi layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model dan komitmen kolaborasi dalam penyediaan sanitasi layak di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif berupa wawancara mendalam ke 8 narasumber, observasi lapangan, dan studi pustaka atas 28 berita maupun dokumen resmi kenegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor lain dalam upaya pemenuhan sanitasi layak di DKI Jakarta. Hubungan para aktor tersebut tergambarkan melalui desain kelembagaan dari tiap-tiap program. Dalam proses kolaborasi tersebut terdapat beberapa faktor yang memengaruhi komitmen, diantaranya adalah perilaku berkolaborasi, peran kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, dan keuntungan yang timbul. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah menjadikan kolaborasi sebagai salah satu opsi kebutuhan sanitasi dan untuk menjamin komitmen dalam kolaborasi nyatanya tidak memerlukan seluruh faktor tersebut hadir secara bersamaan.

---

In 2019 there were still nearly 25 million Indonesians that do not use toilets, including in DKI Jakarta. The government tries to address it through programs that uses community-based approach. Bappenas (2021) found that the program was not effective enough. However, in its implementation, there are still actors who are negligent in fulfilling their duties and obligations that have been agreed upon and this kind of behavior has hamper the fulfillment of proper sanitation. This study aims to identify the model and commitment of collaboration in the provision of proper sanitation in DKI Jakarta. This research uses a qualitative approach. In terms of data collection, the researcher uses qualitative data collection techniques such as in-depth interviews with 8 informant, sites observation, and literature studies from 28 sources, including newspaper and officials document. The results showed that there are other actors contribution in the fulfillment of proper sanitation in DKI Jakarta. The relationship among the actors is manifested into a institutional design. In the collaboration process, there are several factors influence the commitment, for example collaborative behavior, leadership, resource availability, and benefits of collaboration. It can be concluded that the government has used collaboration as an option for sanitation provision. In terms of commitment in collaboration, it does not require all these factors to be present simultaneously."

"Penelitian tesis dengan judul Kebijakan Publik Penyediaan Sumberdaya Dalam Pengelolaan Sampah Di Propinsi DKI Jakarta bertujuan untuk mengkaji kendala penyediaan sumberdaya lahan, dana, sumberdaya manusia (petugas penyapu jalan) dan sarana & prasarana yang disertai dengan perumusan kebijakan publik penyediaan sumberdaya dalam pengelolaan sampah di Propinsi DKI Jakarta.Pembahasan tesis dilakukan terhadap data primer (hasil wawancara atas 5 orang responden) yang dianalisis dengan menggunakan analytical hierarchy proces (AHP) dan data sekunder yang bersumber dari Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kebersihan Kotamadya Jakarta Selatan.Hasil analisis AHP dengan data sekunder menunjukkan bahwa sumberdaya lahan merupakan kendala dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta, sedangkan dana, sumberdaya manusia (petugas penyapu jalan) dan sarana prasarana menunjukkan perbandingan (gap).Kebijakan yang perlu diterapkan adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat, diikuti oleh peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penetapan teknologi substitusi lain sebagai unit pemusnah sampah, peningkatan managemen transportasi sampah dan optimalisasi pengumpuian retribusi.Peningkatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pemberian bantuan peralatan oleh Pemda DKI Jakarta, sedangkan peran serta swasta dilakukan melalui kerjasama dengan pihak jasa pengelola kebersihan (swastanisasi)."

"Penelitian ini menghubungkan antara mitigasi bencana gempa bumi dengan penataaan perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian kualitatifeksploratif. Unit analisis penelitian adalah gedung tinggi di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata letak DKI Jakarta terhadap zona subduksi Selat Sunda/Sunda Megathrust memiliki implikasi yang signifikan terhadap Jakarta. Mitigasi bencana gempa bumi dalam rencana, perizinan, dan pengelolaan bangunan tinggi di kota DKI Jakarta masih sangat minimal, karena unsur bencana gempa bumi belum menjadi pertimbangan utama, dan mayoritas bangunan tinggi belum memenuhi standar anti-gempa dengan skala besar. Begitu pula respon masyarakat tentang kesiapan mitigasi bencana sejauh ini masih relatif lemah.

---

The research related the earthquake disaster mitigation with urban planning in DKI Jakarta province. This research used qualitative-explorative approach. The unit analysis was high buildings in DKI Jakarta. The result showed that DKI Jakarta's layout towards subduction zone of Sunda Strait/Sunda Megathrust had significant implications for Jakarta. The planning, licensing, and management of high buildings in DKI Jakarta related to the earthquake disaster mitigation was still implemented in a very minimal scale, because the earthquake disaster element had not been put into main consideration, and the majority of high buildings had not fulfilled the anti-earthquake standard in large scale. The citizens response about the readiness of disaster mitigation also stated that so far it?s still relatively low."