Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prinsip money follow program pada perencanaan pembangunan Kota Depok pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2017. Pendekatan dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisa kualitatif untuk mengeksplorasi pelaksanaan prinsip money follow program dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pihak-pihak di Pemerintahan Kota Depok. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip money follow program belum dilaksanakan dengan baik sesuai indikator teori Planning Programming Budgeting System PPBS. Pada pelaksanaan prinsip money follow program pun masih terdapat hambatan-hambatan yaitu keterbatasan kapabilitas dan pemahaman yang belum merata diantara sumber daya manusia di dalam fungsi perencana. Hambatan lainnya adalah Organisasi Perangkat Daerah OPD yang masih memberikan usulan kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas program di dalam tahun rencana.

---

This research aims to find out the implementation of the principle of money follow program in development planning of Depok city based on Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD document 2017. This research uses qualitative analysis method to explore the implementation of money follow program principal on development planning process by Depok city Government. This research found that the implementation of money follow program principle has not been applied suitably with the indicators of Planning Programming Budgeting System PPBS. In the implementation of the principle of money follow program, there are still some challenges that have to be encountered in order, such as limited capability and unequal understanding among the human resources who act as the planning function. The other obstacle is related to Organisasi Perangkat Daerah OPD is gives advises about that does not in line with the program 39s priority in the year of the plan."

"JURNAL TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARAe-ISSN 2549-452Xp-ISSN 2460-3937ARTICLE HISTORY:163THE IMPLEMENTATION OF RESTRUCTURING PROGRAM AND ACTIVITIESBASED ON THE MONEY FOLLOW PROGRAM IN REGIONSABSTRACTThe current planning and budgeting paradigm has changed from money follows function into mo-ney follows program but this paradigm is considered to not provide clear and concrete benefits. Likewise, the implementation of the money follows program was still problematic, such as program restructuring and problematic activities. Based on these problems, the purpose of this study is to determine the implementation of restructuring programs and activities of local governments and the factors that support and hinder the implementation of restructuring programs and activities in local governments since the enactment of the money follow program. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The results show that programs and activities planned by using the money follow program approach have been implemented in several locus study areas (West Sumatra Province, West Java Province, and Yogyakarta Province). However, the imple-mentation still varies. There are still doubts for the regions in the implementation, especially be-cause it is related to the legal basis. Likewise, there are several inhibiting factors such as human re-sources, policy substance, implementer behavior, and network interactions. For this reason, the study concludes that it is necessary to make adjustments to the central government policies related to regional development planning guidelines and budget allocation."

"Pemerintah sebagai aktor pembangunan, dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik akan dihadapkan pada berbagai masalah yang ada, baik masalah dari masyarakat maupun masalah dari alam. Sebagai peran dan tanggung jawabnya, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan caraagar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pelaksanaan program PPSP dilaksanakan di berbagai kota, salah satunya Kota Depok karena mengingat Kota Depok merupakan kota yang berkembang pesat sehingga sedang giat melakukan pembangunan kota dan tidak lepas dari dampak negatif yaitu sanitasi. Sanitasi kurang mendapatkan perhatian yang lebih, sehingga pemerintah mengikuti program PPSP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang mempunyai pengetahuan tentang pelaksanaan program PPSP. Program PPSP ini dilakukan oleh Tim Pokja Sanitasi/ AMPL Kota Depok beserta OPD-OPD terkait dengan koordinasi lintas dinas untuk mencapai percepatan pembangunan sanitasi dengan target pelaksanaan per 5 tahunan untuk pembangunan sanitasi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan program PPSP di Kota Depok. Dari hasil penelitian, pelaksanaan program PPSP di Kota Depok baru sampai tahap perencanaan danbelum berjalan maksimal karena masih ada berbagai kendala.

---

In their role as public servants, government as development actors faced with various problems that exist, both problems of society and the problem of nature. As roles and responsibilities, the government issued a policy or development programs to achieve these goals. Implementation of the policy is a way for a policy to achieve its objectives. PPSP program implementation conducted in various cities, one of them for remembering Depok Depok is a rapidly growing city that is actively and urban development can not be separated from the negative impacts of sanitation. Sanitation less get more attention, so that the government follow the PPSP program. This study uses qualitative research approach to the description. Information obtained by conducting in-depth interviews with sources who have knowledge of the implementation of the PPSP program. PPSP program is conducted by the Implementation Team Sanitation / AMPL and its Depok-OPD OPD associated with inter-agency coordination to achieve accelerated development of sanitation with a target of 5 per year for the implementation of sustainable sanitation development. This study aims to discuss the implementation of the PPSP program in Depok. From the research, the implementation of the program in Depok PPSP new to the planning stage and has not gone up because there are still many obstacles."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan taman kota di Depok. Kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan Taman Kota ini disusun oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok dalam bentuk Masterplan pembangunan Taman Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan taman kota di Depok. Teori inti yang digunakan adalah mengenai kebijakan publik dan perencanaan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan perencanaan pembangunan taman kota Depok. Hal tersebut dikarenakan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) belum disahkan, keterbatasan dana, ketidakakuratan data, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia.

---

This study discusses implementation of planning policies in Depok city park. Planning policy has been prepared by Parks and Sanitation Department (DKP) in Depok City Parks as a master plan. The purpose of this study was to determine how the implementation of planning policies in Depok city park. Core theories were use in this policy development planning. The research methode in use is a qualittive data collection with in dept interviews and review of literature. The result showed that there is not the policy planning of city park in Depok city it is because the spatial plan (spatial plan) as not been authorized, limited funds, the inaccuracy data, lack of socialization, and human resource constraints."

"ABSTRAKPemanfaatan fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan melalui Puskesmas MampuPONED masih rendah dan menyebabkan keterlambatan penanganan kegawatdaruratanyang berdampak pada peningkatan AKI dan AKB. Kota Depok memiliki 7 PuskesmasMampu PONED namun cakupan persalinan di PONED hanya 3,9 dari jumlah persalinanoleh tenaga kesehatan pada tahun 2016 dan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan KotaDepok tahun 2016 -2021 akan menambah 4 Puskesmas Mampu PONED. Penelitian inibertujuan untuk melihat sejauh mana langkah-langkah program PONED sudahdilaksanakan serta diketahuinya apa yang menjadi hambatan dalam implementasi program.Penelitian kualitatif dilakukan pada 7 Puskesmas mampu PONED Kota Depok bulanDesember 2017 sampai Januari 2018. Informan berjumlah 38 orang terdiri dari pemangkukebijakan di level Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas PONED, bidan koordinatorPONED serta bidan pelaksana PONED. Untuk mendapatkan hasil yang valid, penelitimelakukan triangulasi data dengan teknik WM FGD dan telaah dokumen yang berkaitanimplementasi PONED. Hasil penelitian berdasarkan unsur input sudah berjalan namunbelum optimal, sumber daya manusia belum dipersiapkan dengan baik kuantitas maupunkualitasnya, belum tersedianya SOP diseluruh Puskesmas PONED. Unsur proses belumoptimal, komunikasi belum efektif tentang tujuan kebijakan dari penentu kebijakan kepadapelaksana, pada aspek disposisi belum semua pemangku kebijakan memberikan sikap yangpositif terhadap implementasi PONED, aspek birokrasi belum semua PONED memilikistruktur organisasi dan aspek lingkungan sosial belum berperannya lintas program danlintas sektor dalam mendukung kegiatan. Unsur output belum optimal, belum dilakukanpengolahan dan analisa data hasil pelayanan dan belum adanya kegiatan monitoring danevaluasi secara simultan. Kesimpulan didapatkan 2 Puskesmas mampu PONED sudahdengan memenuhi 9 dari 10 indikator yang ditetapkan dalam analisis implementasiPONED, sedangkan 5 Puskesmas mampu PONED lainnya belum optimal. Rekomendasiperlu adanya alokasi dana untuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, refreshingprogram PONED kepada pelaksana dan lintas sektor, meningkatkan pengetahuan danpemahaman pelaksana kebijakan tentang implementasi PONED melalui kegiatanmonitoring dan evaluasi secara berkala agar menguatkan disposisi.Kata kunci: analisis implementasi, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar,input,proses, output

---

ABSTRACTEmergency services in neonatal obstetrics is one of the strategies to reduce Utilization ofhealth facilities for delivery assistance through BEONC is still low and causes delays inemergency handling which impact on the increase of MMR and IMR. Depok City has 7BEONC but the delivery coverage in BEONC is only 3.9 of total deliveries by healthpersonnel in 2016 and based on Renstra Depok Health Department year 2016 2021 willadd 4 BEONC. This study aims to examine the extent to which the measures of theBEONC program have been carried out as well as knowing what are the obstacles in theimplementation of the program. Qualitative research was carried out at 7 BEONC DepokCity in December 2017 until January 2018. The informants were 38 persons consisted ofpolicy makers at Health Service level, Head of BEONC, coordinator of BEONC and healthofficer. To obtain valid results, researchers conducted data triangulation with WM FGDtechniques and document review related to the implementation of BEONC.The result based on input has been implemented but not optimal, human resource does notprepared with good quality and quantity, unavailability of SOP on all EmONC. Theelements of the process are not optimal, communication has not been effective about thepolicy objectives of the policy makers, the disposition aspects have not all the stakeholderswho provide a positive to the implementation of EmONC, on the bureaucracy aspect not allof EmONC have the organizational structure. On social environment aspects cross programand cross sector has not support in the implemention of EmONC. The output element hasnot been optimal, no data processing and analysis of data and there is no monitoring ofactivities and reports simultaneously. Found 2 of EmONC already meet 9 of 10 indicatorsused in the implementation of EmONC, while 5 of EmONC not optimal. Recommendationsfor funding for increased quantity and quality of human resources, refreshing EmONCprograms for implementers and across sectors, increasing knowledge and understanding ofEmONC implementation through monitoring of activities and evaluations to add sharpdispositions.Key words analysisi of the implementation, Basic Emergency Obstetric Neonatal care,input, process, output"

"Kondisi gaya hidup masyarakat Indonesia yang kurang sehat menjadi salah satu faktor penghambat laju pembangunan di Indonesia. Jika kondisi kesehatan ini tidak diperhatikan dengan baik, Indonesia akan tertinggal dari negara lain dalam persaingan global. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan membuat program yang dinamakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 / Menkes / 52/2015 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelaksanaannya. dari Program PIS-PK. Program PIS-PK telah dilaksanakan di berbagai Provinsi dan Kabupaten / Kota. Salah satu kabupaten / kota yang telah melaksanakan program tersebut adalah Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program PIS-PK di Kota Depok Tahun 2018 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positive dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program PIS-PK di Kota Depok tahun 2018 masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana, serta Faktor Sosial Budaya Masyarakat. yang tersedia. Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan pembenahan terhadap masing-masing faktor tersebut, seperti perbaikan komunikasi Program, Penambahan Sumber Daya dan Anggaran serta perbaikan sarana dan prasarana yang tersedia agar kedepannya terlaksananya Program PIS-PK di Kota Depok. bisa berjalan lebih baik.

---

The unhealthy condition of the Indonesian people's lifestyle is one of the factors that hinders the pace of development in Indonesia. If this health condition is not properly considered, Indonesia will lag behind other countries in global competition. Therefore, the Indonesian Government through the Ministry of Health created a program called the Healthy Indonesia Program with a Family Approach through the Minister of Health Decree Number HK.02.02 / Menkes / 52/2015 and Ministry of Health Regulation Number 39 of 2016 concerning the implementation of the PIS-PK Program. The PIS-PK program has been implemented in various Provinces and Districts / Cities. One of the districts / cities that has implemented the program is Depok City. This study aims to describe the implementation of the PIS-PK Program in Depok City in 2018 and the factors that influence the implementation of the Program. This research was conducted using a post-positivist approach and data was collected by conducting in-depth interviews and through literature studies as secondary data. The results of this study indicate that the implementation of the PIS-PK Program in Depok City in 2018 is still not going well. This is influenced by several factors such as Communication, Human Resources, Budget, Facilities and Infrastructure, as well as Community Socio-Cultural Factors. which are available. Therefore, the Government must make improvements to each of these factors, such as improvements to Program communication, Addition of Resources and Budget as well as improvements to available facilities and infrastructure so that in the future the implementation of the PIS-PK Program in Depok City can run even better.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat, berbagai faktor yang menghambat partisipasi masyarakat, dan upaya strategis yang dapat dilakukan untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang tahun anggaran 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan guidance literatur berupa teori perumusan kebijakan publik, teori partisipasi masyarakat, dan konsep-konsep penganggaran partisipatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi dokumen, studi literatur, dan wawancara mendalam terhadap para informan yang terdiri dari masyarakat sipil, pemerintah Kota Malang, DPRD Kota Malang, dan pakar yang relevan yang dipilih dengan menggunakan metode purposive. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode pemrosesan satuan dan kategorisasi data untuk kemudian dilakukan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, berdasarkan pada tangga partisipasi masyarakat menurut Arnstein 1969 , terklasifikasikan pada tingkatan placation yang berada pada derajat tokenism atau partisipasi semu. Hal ini dikarenakan bahwa sekalipun proses musyawarah dalam pelaksanaan musrenbang RKPD di Kota Malang telah secara baik melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam rangka bersama-sama pemerintah merencanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kota Malang, namun keputusan akhir dalam penentuannya, apakah hasil musrenbang tersebut akan diakomodir dalam APBD, tetap dominan ada di tangan pemerintah. Selain itu, ruang-ruang partisipasi masyarakat pada tahapan pasca-musrenbang, berdasarkan berbagai temuan yang ada, juga diketahui belum optimal, sehingga berdampak pada lemahnya peran kontrol yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap proses perumusan APBD yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, penganggaran partisipatif adalah pelibatan dan keterlibatan masyarakat secara bermakna, dimana kontribusi masyarakat terhadap setiap keputusan anggaran yang diambil oleh pemerintah menjadi titik inti partisipasi masyarakat. Sedangkan penelitian ini menemukan bukti bahwa aktor pemerintah masih memainkan peran yang dominan dalam proses perencanaan dan penganggaran publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat empat faktor yang menghambat partisipasi masyarakat antara lain; rendahnya komitmen politik para elit pemerintahan, belum optimalnya saluran-saluran partisipasi masyarakat, birokrat pemerintahan yang kurang mendukung, dan minimnya kesadaran dari masyarakat. Keempat faktor tersebut pada dasarnya tidak saling berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan erat satu sama lainnya. Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat sipil untuk menopang kegiatan advokasi dalam perencanaan dan penganggaran publik merupakan upaya strategis yang dapat dilakukan oleh berbagai kalangan baik LSM, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan berbagai kalangan lainnya untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat secara bermakna. Namun upaya strategis ini juga harus didukung oleh komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara bermakna dalam perencanaan dan penganggaran publik. Terdapat setidaknya tiga upaya strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain; menerapkan pagu aspirasi masyarakat dalam musrenbang, membentuk forum masyarakat sebagai delegasi masyarakat untuk mengikuti tahapan-tahapan proses penganggaran pasca-musrenbang, dan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran publik yang memihak kepada masyarakat dan mendukung prinsip-prinsip good governance.

---

The research aims to analyze public participation, a variety of factors that hamper the public participation, and strategic efforts to strengthen the public participation in the process of development planning and local budget formulation on Malang City at Fiscal Year 2017. This research uses qualitative approach with the literature guidance of public policy formulation theory, public participation theory, and concepts of participatory budgeting. The data used in this study is sourced from document studies, literature studies, and in depth interviews to informants selected by purposive method such as civil society, the government of Malang City, the DPRD of Malang City, and relevant expert. The data is analyzed by using unit and data categorization method to then be processed by triangulation.

The results show that the public participation, based on the ladder of participation according to Arnstein 1969, is classified at the level of placation, which is present in the degree of tokenism or called pseudo participation. This is because even though the process of dialogues in the implementation of musrenbang RKPD in Malang City has been well involving various elements of society in order to plan the development of the city, but the final decision in determining whether the musrenbang results will be accommodated in APBD, remains dominant in the government hands. Moreover, the spaces of public participation in the post musrenbang stage, based on various findings, are also known to be inadequate, thereby impacting on the weak supervision that can be made by public on the process of APBD formulation done by the governments. Participatory budgeting, in this case, is the meaningful public engagement and involvement in which the public contribution to any budgetary decision taken by government becomes the main point of public participation. This study finds evidence that the governments play a dominant role in the public planning and budgeting processes.

This study also finds that there are four factors hampering the public participation such as low political commitments of the government elites, not yet optimal channels of the public participation, less supportive government bureaucrats, and lack of awareness from the public. These four factors are essentially not mutually exclusive, but are closely related to each other. Providing political education to civil society to support advocacy activities in the public planning and budgeting processes is a strategic effort that can be done by various groups including NGOs, community organizations, universities, and various other groups to encourage meaningful public participation. However, these strategic efforts must also be supported by the government's commitment to engage the public meaningfully in the public planning and budgeting processes. There are at least three strategic efforts that can be done by the governments such as implement the public aspiration limits in the musrenbang, form the public forum as a public community delegates to follow the stages of the post musrenbang budgeting process, and implement a planning and budgeting systems that take side with the public and support the principles of good governance."

"Kesehatan adalah hak yang sangat mendasar bagi manusia, untuk itu negara harus hadir dalam pemenuhannya. Dalam era otonomi daerah, Standar Pelayanan Minimal SPM bidang kesehatan menjadi jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang sama. Salah satu jenis layanan dasar adalah SPM bidang kesehatan pada usia produktif SPM BKUP. Jenis layanan dasar ini bernilai strategis bagi kinerja Pemerintah Daerah, karena berdasarkan BPS 2017 komposisi penduduk usia produktif menempati proporsi 60-70 dari seluruh jumlah penduduk dan nilai strategis bagi pengendalian Penyakit Tidak Menular PTM karena bentuk skrining. Analisis kesiapan ditujukan untuk melihat seberapa besar jarak antara kondisi ideal dengan kenyataan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik WM, FGD dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian didapatkan 10 dari 13 indikator kesiapan implementasi, belum lengkap dimiliki Kota Depok, meliputi konseling faktor risiko PTM, Pelatihan teknis petugas skrining dan surveilans berbasis web, pelayanan terpadu PTM, pencatatan pelaporan, monitoring evaluasi, komunikasi, sikap pelaksana, ketersediaan SDM, fasilitas dan dana. Sementara 3 indikator yang belum sama sekali dimiliki yaitu insentif bagi pelaksana yang mencapai target, SOP pelaksanaan SPM BKUP dan Tim penanggung jawab penyelenggaraan SPM BKUP. Kesimpulan didapatkan bahwa Kota Depok memiliki kesiapan yang minimal dalam rangka implementasi SPM BKUP.

---

Health is a fundamental right for human being, in its fulfillment, the state must be present to provide health services for all citizens. In the era of regional autonomy, Minimum Service Standards MSS in the field of health becomes the guarantee of health service delivery with the same type and quality of basic services. One type of basic service is the SPM field of health at the productive age MSSPA. This type of basic service is of strategic importance to the performance of the regional government, since based on BPS 2017 the composition of the productive age population occupies a proportion of 60 70 of the total population and the strategic value for the control of Non Communicable Diseases NCD due to the form of screening. Preparation analysis is intended to see how much distance between ideal conditions and actual reality. This research uses qualitative method with indeep interview technique, FGD and study related documents.

The results of the study were 10 out of 13 indicators of implementation readiness, not yet fully owned by Depok City, including NCD risk factor counseling, technical training of screening officers and web based surveillance, NCD integrated service, reporting recording, evaluation monitoring, communication, dispotition, human resources availability, facilities and funds. While 3 indicators that have not yet been owned are incentives for implementers who achieve the target, SOP implementation MSSPA and the team responsible for the implementation of MSSPA. The conclusion found that Depok City has minimal preparedness in order to implement MSSPA."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program kesehatan jiwa di Kota Depok Tahun 2015 dengan melihat pencapaian program kesehatan jiwa, sumber daya, dan proses manajerial. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dari 20% target Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk program kesehatan jiwa di Provinsi Jawa Barat, cakupan deteksi dini gangguan kesehatan jiwa di Puskesmas Jatijajar hanya 2.83%, Kedaung 0.92%, dan Rangkapan Jaya 0.08%. Selain itu, dari target 100%, cakupan penanganan pasien terdeteksi gangguan kesehatan jiwa Puskesmas Jatijajar hanya 41.68%, Kedaung 33.21%, dan Rangkapan Jaya 148.48%. Hasil penelitian tersebut secara umum belum mencapai target SPM. Kondisi ini dikarenakan sumber daya dan proses manajerial yang belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, disarankan agar ada penyamaan pengetahuan terlebih dahulu antara pihak-pihak yang terlibat untuk kemudian dilakukan optimalisasi sumber daya dan proses manajerial.

---

This study aims to describe the implementation of the management of mental health program in Depok City in 2015 by looking at the achievement of mental health programs, resources, and managerial processes. This study used a qualitative research design.

The result shows, 20% of the West Java Minimum Health Care Standard target, coverage early detection of mental health disorders in Jatijajar Public Health Center only 2.83%, Kedaung 0.92%, and Rangkapan Jaya 0.08%. Moreover, 100% of the target, the coverage of handling patients diagnosed with mental health disorders in Jatijajar Public Health Center only 41.68%, Kedaung 33.21%, and Rangkapan Jaya 148.48%.

Generally, this result hasn't reached out for SPM's target. These conditions are due to the resources and managerial processes which have not been implemented optimally. It is suggested to ensure common understanding among everybody and sectors related to mental health program and optimalize the available resources and managerial process."

"Skripsi ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Program Depok Cyber City di Kota Depok. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan memberikan gambaran analisis faktor-faktor tersebut dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data dan wawancara yang mendalam yang disertai pula oleh studi kepustakaan. Penelitian menemukan bahwa Program Depok Cyber City belum berjalan dengan baik karena, secara teoritis dan berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya seperti komunikasi antar pihak yang terlibat dan dengan masyarakat, sumber daya manusia dan anggaran, dan dukungan publik terhadap program.

---

This thesis analyzes the factors which affect the implementation of Depok Cyber City program in the city which bears its name. The objective of the research within is to define an analytic image of those factors by using qualitative methode through data collection and in-depth interviews which also supported by literature study. In the end, the research found out that the Depok Cyber City implementation has not going well , theoritically and based upon those interviews, because several affecting factors such as communication between the involved parties and between government and the public, human and monetary resources, and society support for it."