Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kedalaman atau sofistikasi pemahaman seseorang mengenai politik memainkan peran penting dalam konsistensi antara nilai-nilai moral yang dipegangnya dengan berbagai ideologi dan sikap politik yang diekspresikan. Studi ini meneliti hubungan antara dua motif moral mengikat dan tiga orientasi politik serta bagaimana sofistikasi politik memengaruhi asosiasi tersebut. Sebanyak 112 mahasiswa Universitas Indonesia mengisi kuesioner motif moral, orientasi politik dan sofistikasi politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif keteraturan sosial berhubungan positif dengan orientasi konservatif dan fundamentalis sedangkan motif keadilan sosial berhubungan negatif dengan orientasi kapitalis. Sofistikasi politik juga ditemukan meningkatkan hubungan ini positif antara motif keteraturan sosial dengan orientasi konservatif dan orientasi fundamentalis. Meskipun demikian, sofistikasi politik tidak ditemukan memainkan peran moderasi pada hubungan negatif antara motif keadilan sosial dan orientasi kapitalis.

---

Various studies show that the depth or sophistication of one 39 s understanding of politics play an important role in how one 39 s moral values correspond to his or her expressed political ideology or attitudes. This study investigate how one 39 s political sophistication affects the association between morality and political orientation. 112 students answered in person and online questionnaires designed to measure their binding moral motives, political orientation and political sophistication.

Results show that the moral motive of social order is strongly and positively correlated with socially conservative and religiously fundamentalist orientations while the moral motive of social justice correlates negatively to economically capitalistic orientation. Political sophistication also strengthens the positive correlation between the moral motive of social order and conservative and fundamentalist orientations but not the negative correlation between the moral motive of social justice and capitalistic orientation."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara motif moral mengikat dan jenjang penafsiran dengan ideologi politik. Penelitian ini menguji dua hipotesis yang berseberangan dalam ideologi politik, bahwa orang-orang dengan ideologi politik yang berbeda memiliki persamaan atau perbedaan mekanisme psikologis antara satu sama lain. Hasil analisis korelasional menunjukkan bahwa setidaknya satu tipe dari dua tipe motif moral mengikat, yaitu keteraturan sosial, berhubungan dengan konservatisme; r 161 = 0,53, p.

---

The purpose of this study was to investigate the relationship between group binding moralities and construal level with political ideology. This study tested dual hypothesis of political ideology in psychology whether people with different political ideology have similar or different psychological underpinnings from each other. Correlational analysis conducted in this study showed that at least one type of two group binding moralities, social order, is related to conservatism r 161 0,53, p."

"Memutuskan hal-hal yang benar atau salah adalah langkah paling penting dalam menentukan apakah seseorang akan terlibat dan melakukan sesuatu yang etis atau tidak etis. Ketika membuat penilaian moral, orang sering menggunakan standar sosial untuk mengurangi ambiguitas yang mereka hadapi dalam satu situasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara konsensus sosial dan penilaian moral pada sampel karyawan di negara berkembang dan kolektif. Penelitian ini adalah penelitian cross-sectional dan menggunakan kuesioner yang berisi skenario dan instrumen konsensus sosial dan penilaian moral. Menggunakan survei online, ada 324 karyawan yang terlibat dalam penelitian ini, dan hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan antara konsensus sosial dan penilaian moral. Temuan ini menggambarkan bahwa ketika karyawan membuat keputusan etis, mereka juga mempertimbangkan perspektif sosial dalam situasi dilematis. Selain itu, perspektif sosial dalam budaya kolektivis lebih cenderung lebih kuat karena individu membuat penilaian berdasarkan kesejahteraan dan minat kelompok daripada individu itu sendiri.

---

Deciding what is right or wrong is the most important step in determining whether someone will be involved and do something ethical or unethical. When making moral judgments, people often use social standards to reduce the ambiguity they face in one situation. This study aims to investigate the relationship between social consensus and moral judgment on a sample of employees in developing and collective countries. This research is a cross-sectional study and uses a questionnaire containing scenarios and instruments of social consensus and moral judgment. Using an online survey, there were 324 employees involved in this study, and the results of the correlation analysis showed that there was a relationship between social consensus and moral judgment. These findings illustrate that when employees make ethical decisions, they also consider social perspectives in dilemmatic situations. In addition, social perspectives in collectivist cultures are more likely to be stronger because individuals make judgments based on the welfare and interests of the group than the individual itself."

"Tanggung jawab moral merupakan salah satu dari prinsip etis profesi. Tanggung jawab moral adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan tanggapan terhadapnya berdasarkan prinsip prinsip etis. Dari pengertian ini, ada dua aspek tanggung jawab moral, yakni menunjukkan diri sebagai seorang profesional yang bermutu dan berani menjawab persoalan persoalan yang muncul di dalamnya. Aspek pertama meliputi pengakuan diri sebagai pribadi yang bebas, sadar dan tahu apa yang akan dilakukan serta kecintaan pada pekerjaannya. Apek kedua, seorang profesional berani menanggung risiko dari perbuatannya. Esensi tanggung jawab ini juga berlaku bagi profesi akuntansi. Ini berarti, seorang akuntan menyadari diri sebagai orang bebas. Ia juga secara sadar akan prosedur prosedur pekerjaannya dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu seorang akuntan berani menanggung resiko dari perbuatannya. Singkatnya, tanggung jawab moral adalah kemampuan kaum profesional menggunakan kompetensi teknis dan kompetensi etis dalam menjalankan tugas tugasnya."

"ABSTRACTTujuan Komisi Etika adalag mengevaluasi proposal, penelitian, dan publikasi agar memenuhi Standar etis. Komisi Etika menerbitkan pernyataan laik etik untuk proposal, penelitian, dan publikasi yang bebas dari penyimpangan jika kegiatan-kegiatan tersebut tidak merusak harkat martabat manusia dan makluk hidup pada umumnya. Etika seringkali dikaitkan dengan ranah penelitian sebagai sebuah disiplin yang secara sistematik menguji apakah baik atau buruk jika sebuah penelitian dilakukan. Sebaliknya moralitas seringkali dihubungkan dengan cara sebuah kelompok biasanya bertindak dalam kehidupan sehari hari. Dalam hubungan itu, apa yang diklaim oleh sebuah kelompok sesuai moralitas bermoral harus diuji kehandalannya menurut standar rasionalitas dan keadilan yang umumnya diterima oleh semua pihak."

"Gending merupakan salah satu tradisi bernyanyi yang tidak pernah ditinggalkan oleh orang Jawa. Dalam budaya Jawa, gending bukan sekedar artefak yang menggambarkan jiwa estetis orang Jawa tetapi di dalam gending ada nasihatnasihat bijak dan cara berpikir filosofis yang akan diajarkan kepada anak-anak generasi penerusnya tentang bagaimana sejatinya manusia harus hidup. Menghargai alam, menjaga relasi antar sesama manusia dan membangun kesadaran diri sebagai manusia merupakan inti ajaran dari seni tersebut. Macapat adalah salah satu jenis gending Jawa berisi kumpulan lagu. Macapat muncul pada akhir Majapahit saat mulainya pengaruh Walisanga di Jawa Tengah sedangkan di Jawa Timur dan Bali macapat telah dikenal sebelum datangnya Islam. Tujuan dari tulisan ini adalah memperkenalkan Macapat sebagai ajaran tentang tentang hidup yang baik melalui menghargai hidup bersama semua makluk hidup."

"ABSTRACTTidak bisa dipungkiri kalau sekarang ini media massa di berbagai wilayah tak bisa beroperasi sebagai perusahaan yang sehat sehingga tampak tidak profesional dan lebih menunjukkan ketergantungannya pada dinamika yang terjadi dalam politik lokal (mulai dari soal langganan koran oleh kantor-kantor pemerintah, iklan ucapan selamat kepada pejabat, hingga berbagai bentuk suap lainnya). Bukan berlebihan pula jika Serikat Penerbit Pers melontarkan pernyataan bahwa perusahaan pers yang sehat hanya sekitar 30 persen dari total pers yang ada. Hal ini memberikan kondisi yang membuatnya sulit menjadi media yang ideal, independen dan tak terpengaruh dari kebutuhan ekonomi perusahaan pers tersebut. Pertanyaannya siapa mendidik siapa kalau media massa berkawan setali tiga uang dengan yang berani bayar? Ujiannya ada antara ada di saat penyelenggaraan pemilihan umum."