Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 162335 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ismail Fajar
"Isu penistaan agama yang ilakukan oleh petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Ahok Tjahaja Purnama menjelang Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017 sempat menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Perdebatan tersebut ramai terjadi di media sosial, menunjukkan adanya kontestasi pro dan kontra terkait penetapan Ahok sebagai penista agama di ranah pidana. Kontestasi wacana di media sosial tersebut terus berlangsung sehingga menyebabkan polarisasi yang berpotensi menyebabkan terjadinya perpecahan di masyarakat. Dari kajian-kajian sebelumnya, diketahui bahwa terjadinya kontestasi dapat disebabkan oleh ekspresi kebangkitan identitas kepentingan pragmatis elit politik serta perkembangan media baru. Namun, studi-studi tersebut cenderung membahas kontestasi secara parsial dan tidak melihat adanya keberagaman aktor serta kepentingan yang melatarbelakanginya. Maka, dalam menjelaskan kontestasi wacana penistaan agama di media sosial, tulisan ini berargumen bahwa kontestasi wacana penistaan agama di media sosial disebabkan oleh adanya isu identitas yang di bingkai melalui media sosial dengan tujuan untuk memobilisasi pemilih dalam pemilihan. Pihak-pihak yang berkontestasi dalam pemilihan menggunakan strategi pembingkaian framing dengan memanfaatkan aktor-aktor di media sosial relawan, buzzer dan juga selebritis mikro sehingga menyebabkan terjadinya aktivitas saling membingkai di media sosial.

The issue of religious blasphemy carried out by DKI Jakarta Governor, Basuki 39 Ahok 39 Tjahaja Purnama before elections of DKI Jakarta in 2017 had become a heated debate among the people of Indonesia. The debate is rife in social media, indicating the existence of pros and contras contestation related to Ahok 39s determination as a religious blasphemy defendant in the criminal realm. Contestation of discourse in social media continues to cause polarization that has the potential to cause division in society. From previous studies, it is known that the occurrence of contestation can be caused by the expression of identity resurgence the pragmatic interests of the political elite as well as the development of new media. However, these studies tend to discuss partial cause and do not see any diversity of actors and the underlying interests. Thus, in this paper argues that the discourse contestation of religious blasphemy in social media is caused by the issue of identity that is framed through social media with the aim to mobilize voters in the election. Election winning parties use framing strategies by utilizing actors in social media volunteers, buzzers and micro celebrities, leading to framing activities in social media.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cindya Esti Sumiwi
"ABSTRAK
Isu etnisitas dan agama (SARA), yang muncul di media sosial Twitter, dilekatkan pada Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat selama Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung. Perihal konten atau pesan politik, hingga mereka yang disebut sebagai influencer telah menjadi variabel-variabel penting dalam upaya penanganan isu tersebut. Pertanyaan penelitian dalam penulisan ini adalah, seperti apa bentuk konten yang dihasilkan? Bagaimana peran influencer selama kampanye berlangsung? Dengan metode kualitatif, penulis melakukan berbagai kajian literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, data monitoring media sosial, dan pemberitaan media daring, hingga wawancara mendalam dengan sejumlah tim pemenangan Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konten atau pesan politik, serta influencer telah membentuk persona pasangan petahana sebagai sosok "bineka". Dengan key message seputar keberagaman, sosok Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat dibangun dalam citra sebagai pelayan rakyat yang bekerja untuk semua kalangan. Hal ini dibentuk dalam rangka diferensiasi dengan pasangan calon lainnya. Namun demikian, pesan politik akan keberagaman ini sendiri telat disampaikan secara eksplisit, dan baru lebih gencar ketika memasuki kampanye putaran kedua. Walaupun sejak putaran pertama telah ada upaya netralisasi terhadap isu SARA, kampanye yang dilakukan pun masih bersifat parsial. Pada akhirnya, tolak ukur keberhasilan suatu strategi kampanye dilihat dari tujuan utama kampanye tersebut dilakukan. Bila dilihat dari persebaran sentimen pada masa akhir, kampanye media sosial yang dilakukan oleh tim pemenangan dapat dikatakan berhasil. Namun demikian, hal ini tentunya tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan hasil akhir pemilu.

ABSTRACT
The ethnicity and religion issue, which appeared on Twitter, was attached to Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat during the 2017 Regional Election of DKI Jakarta underway. The content or political message, and those called as influencers had become important variables in handling the issue. The research questions in this writing are, What was the form of the contents? How was the role of influencers during the campaign? By using the qualitative method, the researcher did literature studies, to the in-depth interviews with some members of the campaign team of Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat. The result of this research shows that the content or political message and the influencer had formed the image of this candidate as the "bineka" persons. In the key message of diversity, the image of Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat was built as the servant of the people that work for all circles in DKI Jakarta. It was formed in order of differentiation with the other candidate. Nevertheless, this political message of diversity was too late to be delivered explicity, and getting more intensified when the campaign was entering its second round. Although there were efforts to neutralize the ethnicity and religion issue on the first round, the campaign was done partially. In the end, the benchmark of success of a campaign strategy can be seen from the main purpose of the campaign itself. As it is seen from the sentiment deployment in the last moment, the social media campaign which was done by the winning team, could be deemed successful. But however, it can't be automatically linked to the final result of the election."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
T50029
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nina Wahyu Widyawati
"ABSTRAK
Pemilukada DKI Jakarta 2017 diwarnai dengan pertarungan wacana antara wacana pro kebinekaan dengan wacana anti kebinekaan. Penelitian ini memetakan wacana kebinekaan yang hadir pada saat pemilukada DKI Jakarta 2017 dalam rangka menggali strategi berkampanye pasangan Basuki-Djarot. Melalui penelitian ini, wacana kebinekaan dilihat sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap wacana anti kebinekaan yang muncul di masyarakat Jakarta selama momen pemilukada DKI Jakarta 2017. Penelitian ini menggunakan teori wacana oleh Michael Foucault untuk membongkar bagaimana objek bekerja membentuk wacana dan bagaimana wacana tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah ideologi. Hasil dari penelitian ini adalah adanya persamaan dan perbedaan dalam kedua genre kampanye Basuki-Djarot wayang kulit dan flash mob . Kesamaan dua genre itu terdapat dalam latar belakang ideologi yang diangkat yaitu ideologi nasional dimana menonjolkan persatuan dan kesatuan sedangkan perbedaannya terdapat pada bentuk, penggunaan bahasa, sasaran audiens , dan isu yang diangkat. Wayang kulit mengangkat isu Islam universal sebagai strategi melawan wacana anti kebinekaan. Di sisi lain flash mob menyuarakan aspirasi pendukung Basuki-Djarot melalui partisipasi massa yang mencerminkan pendukung yang solid.

ABSTRACT
2017 Jakarta SCR Gubernatorial Election was full of controversy between kebinekaan and anti kebinekaan discourse. This research focuses on kebinekaan discourse in the 2017 Jakarta SCR Gubernatorial Election as a part of the campaign strategy. Through this research, kebinekaan is shown as a strategy against anti kebinekaan discourse which was spread among the people of Jakarta during the Election time. The research uses discourse theory by Michael Foucault, to show how object works on forming the discourse and the ideology that works as background. This research reveals that there are both similarities and differences between the puppet performance and flash mob as the campaign strategy from Basuki Djarot rsquo s side. The similarities can be found in the ideological background, in this case, the nationalism and the unity in diversity notion, while the differences are shown in the use of language, audience, and issue they want to show. The main issue found in the Puppet performance is Islam universalism that is used against anti kebinekaan issue. On the other hand the flash mob articulates the aspiration of Basuki Djarot rsquo s supporters through mass participation that reflects a solid supporter. "
Depok: Fakultas Ilmu Pengatahuan Budaya Universitas Indonesia, 2018
T50277
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Iman Santoso
"DKI Jakarta merupakan sebuah kota megapolitan dengan masyarakat yang beragam. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memiliki syarat unik, yaitu perolehan suara lebih dari 50%.Keberagaman penduduk dan dinamika Pemilu yang kompleks akibat peraturan tersebut menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan penelitian ini menganalisis sebaran spasial perolehan suara pasangan calon di setiap kelurahan, pengaruh faktor variabel penelitian terhadap hasil suara pada masing-masing paslon dan dependensi spasial perolehan suara pada masing-masing paslon Pilkada DKI Jakarta 2017. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, regresi klasik, dan regresi spasial. Data berupa perolehan suara hasil Pilkada DKI Jakarta 2017 dan demografi penduduk di tingkat kelurahan. Hasil menunjukkan bahwa pada putaran pertama Pilkada, Paslon 1 memiliki 122 basis, Paslon 2 memiliki 113 basis, dan Paslon 3 memiliki 146 basis. Pada putaran kedua, Paslon 2 memiliki 111 basis dan Paslon 3 memiliki 156 basis. Penduduk nonmuslim menjadi faktor signifikan terhadap kemenangan Paslon 3. Sedangkan faktor penduduk pekerja formal, gabungan parpol koalisi, kepadatan penduduk, pemilih pemula, dan pendidikan minimal SMA, secara statistik berpengaruh tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa agama berperan penting dalam pemenangan kontestan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu.

DKI Jakarta is a megapolitan city with a diverse population. The regional election of DKI Jakarta has unique requirements, namely the vote acquisition is more than 50%. The diversity of the population and the complex dynamics of the election due to these regulations are the background for this research. The purposes of this research is to analyze the spatial distribution of votes obtained by candidate pairs in each sub-district, the influence of research variable factors on the results of the each candidate pair and the spatial dependencies of the votes obtained by each candidate pair of the 2017 DKI Jakarta Regional Election. This research uses descriptive analysis, classical regression and spatial regression methods. Data in the form of vote acquisition results from the 2017 DKI Jakarta Regional Election and population demographics at the sub-district level. The results show that in the first round of the Pilkada, Paslon 1 had 122 bases, Paslon 2 had 113 bases, and Paslon 3 had 146 bases. In the second round, Paslon 2 had 111 bases and Paslon 3 had 156 bases. The nonmuslim population were significant factors in the victory of Paslon 3. Meanwhile, the combined factors the formal working population, factors of coalition political parties, population density, first-time voters and minimum high school education had no statistically significant effect. These findings indicate that religion an important role in the victory of contestants in the 2017 DKI Jakarta Pilkada."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Stephanie, Jesmymer
"Pada tanggal 4 november 2016 dan 2 desember 2016 terjadi aksi serentak yang dilakukan oleh masyarakat muslim Jakarta dan sekitarnya karena kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Tetapi aksi ini tidak merepresentasikan seluruh dukungan politik ulama di jabodetabek. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai peran ulama yang mendukung pasangan calon Ahok-Djarot terlepas dari kasus yang menimpa Ahok. Fokus penelitian ini akan ditempatkan di Kelurahan Penggilingan, di mana merupakan tempat tinggal Kiai. Metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metodologi kualitiaf, sehingga data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder, dimana data primer berasal dari indepth interview dan data sekunder berasal dari jurnal, berita, media, dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Khan (1964), yang dalamnya mengandung dua unsur yaitu Role-set dan Role-facilities. Role-set berhubungan dengan peran Kiai sebagai tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat dan role-facilites berhubungan dengan wadah yang dimiliki oleh Kiai yang dapat mendukung peran Kiai. Hasil dari penelitian ini adalah Kiai berperan dalam menghimpun suara namun perannya tidak dapat dilakukan secara maksimal karena beberapa faktor yang ditemui.

On November 4, 2016 and December 2, 2016 there was a simultaneous action carried out by the Muslim community in Jakarta and surrounding areas due to the blasphemy case carried out by Ahok. But this action does not represent all the political support of ulama in Jabodetabek. This study will explain the role of ulama who support the Ahok-Djarot candidate pair regardless of the case that befell Ahok. The focus of this research will be placed on TPS 11 in the Kelurahan Penggilingan, which is where Kiai live. The research methodology used in compiling this research is the kualitiaf methodology, so that the data used comes from primary data and secondary data, where primary data comes from in-depth interviews and secondary data comes from journals, news, media, and so forth. This research uses role theory proposed by Khan (1964), which contains two elements, namely Role-set and Role-facilities. Role-sets relate to the role of Kiai as religious leaders as well as community leaders and role-facilites related to the container owned by Kiai who can support the role of Kiai. The results of this study were that Kiai had a role in gathering voters but their role could not be carried out optimally because of several factors encountered.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Aldhayavira Julia Rahman
"Community Action Plan sebagai program prioritas pemerintah dalam penataan kawasan permukiman menggunakan metode kolaborasi dengan masyarakat untuk membuat rencana pembangunan. Hal ini merupakan upaya terbarukan dari kegiatan tata kota yang implementasinya diwujudkan melalui Kepgub 878 Tahun 2018 dan Pergub 90 Tahun 2018. Namun sebelum menjadi program yang bermanfaat, awal terbentuknya program CAP berasal dari kontrak politik yang disepakati oleh anggota JRMK dengan Anies Baswedan sebelum Pilkada 2017. Atas proses tersebut, muncul banyak spekulasi bahwa program CAP adalah programnya anggota JRMK karena pada saat program ini diresmikan, hanya Kepgub 878 Tahun 2018 yang baru disahkan. Sedangkan isi dari Keputusan Gubernur tersebut mengatur tentang penerapan CAP di 21 kampung prioritas dengan rincian; 16 kampung anggota JRMK dan 5 diantaranya kampung Abdi Rakyat. Tiga bulan setelahnya, Pemprov Jakarta baru mengeluarkan Pergub 90 Tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari penataan kawasan permukiman kumuh di seluruh titik wilayah DKI Jakarta. Namun, belum banyak masyarakat yang menyadari proses ini terutama makna substansi dari Pergub 90 Tahun 2018. Oleh karena itu tulisan ini dibuat untuk menambah pengetahuan baru terkait program CAP melalui beberapa temuan penelitian. Penelitian ini mengungkap adanya transformasi sumber daya dari yang bersifat klientelistik menuju programatik dengan menggunakan teori politik distributif Susan C. Stokes. Selain itu ditemukan juga peran organisasi masyarakat yang sangat berpengaruh dalam mendorong upaya transformasi ini, meskipun posisi mereka hanya sebagai kelompok pendamping warga kampung.

Community Action Plan as the governor priority program in structuring residential areas, uses the method of collaboration with the community to make development plans. This is a renewable effort from urban planning activities whose implementation is realized through Governor Decree Number 878 of 2018 and Governor Regulation Number 90 of 2018. However, before becoming a useful program, the initial formation of the CAP program came from a political contract agreed by JRMK members with Anies Baswedan before the 2017 DKI Jakarta Election. Due to this process, there has been much speculation that the CAP program is a program for JRMK members because when this program was inaugurated, only the Governor Decree Number 878 of 2018 had just been passed. While the contents of the Governor Decree regulates only the application of CAP in 21 priority villages in details; 16 JRMK member villages and 5 of them Abdi Rakyat villages. Three months later, the Jakarta Provincial Government has just issued Governor Regulation Number 90 of 2018 as a follow-up to the arrangement of slum areas in all points of the DKI Jakarta area. However, not many people are aware of this process, especially the meaning of the substance of the Governor Regulation Number 90 of 2018. Therefore, this paper is made to add new knowledge related to the CAP program through several research findings. This research reveals the existence of a resource transformation from clientelistic to programmatic by using Susan C. Stokes distributive politics theory. In addition, it was also found that the role of community organizations was very influential in encouraging this transformation effort, even though their position was only as a companion group for village residents."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Louisa Christine Hartanto
"Teori agenda setting yang menyatakan bahwa media massa mampu membentuk isu publik dan menggiring opini publik diuji kembali dalam penelitian ini. Teori yang berangkat dari media massa konvensional, yakni televisi, radio, dan surat kabar, kini menemui tantangan baru pada era digital. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah mengetahui apakah agenda media massa portal berita online Kompas.com mempengaruhi agenda publik yang ada. Menggunakan analisis konten berkaitan 8 isu keutamaan yang telah dinyatakan oleh Kompas.com berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017, dan survey terhadap 100 responden. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa ranking isu yang dibentuk oleh portal berita online Kompas.com tidak sama dengan ranking isu yang dimiliki oleh publik.
Tujuan lain dari penelitian ini adalah mengetahui dampak dari efek priming dan framing karakteristik pribadi suatu figur politik dalam pemberitaan terhadap intensi memilih publik. Survey yang dilakukan terhadap 100 responden atas sosok Basuki Tjahaya Purnama kandidat petahana dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mengukur tingkat kepuasan publik atas kinerjanya, serta kesukaan publik terhadap karakteristik kepribadiannya.
Hasilnya menunjukkan bahwa evaluasi kinerja yang baik dan penilaian positif atas karakteristik pribadi seorang figur politik memperkuat intensi publik untuk memilih figur politik tersebut. Penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa agenda media massa tidak lagi terlalu mempengaruhi agenda publik. Namun efek-efek lain dari agenda media massa, berkaitan dengan efek priming dan framing karaktersitik kepribadian masih memiliki pengaruh pada intensi memilih publik terhadap figur politik.

This study will test agenda setting theory that states mass media was able to form public agenda and lead public opinion. This theory depart from the conventional mass media, as television, radio, and newspapers, are now facing new challenges in the digital age. The first objective of this research is to find out whether the news agendas of Kompas.com affect the existing public agenda. To achieve this objective, we use content analysis of the eight issues that have been stated by Kompas.com related to DKI Jakarta governor election 2017, and using survey of 100 respondents. The result shows that the ranking of issues formed by Kompas.com isn rsquo t same as the issue ranking owned by public.
Another purpose of this research is to know the effects of priming, and personal characteristics frame of a political figure towards voters intention. A survey that conducted on 100 respondents about Basuki Tjahaya Purnama was used to measure public satisfaction on his performance, as well as the public's fondness for the characteristics of his personality.
The results show that a good performance evaluation and a positive assessment of the personal characteristics reinforce voters intention to choose the political figure. This study then concludes that mass media agenda no longer affects the existing public agenda. Yet other effects of the mass media agenda, related to the priming and framing effects of characteristic personality still have an influence to the voters intention.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T47772
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Giftson Ramos Daniel
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peredaran informasi hoax melalui media sosial serta langkah dari Kemkominfo untuk mengatasi informasi hoax tersebut, pada Pilkada DKI Jakarta 2017 serta Pilpres 2019. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi massa, teori normatif teori new media, serta teori intelijen untuk membahas langkah deteksi dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui studi literature dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah informasi hoax di media sosial pada momentum Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019, mayoritas berisi tentang konten propaganda dalam bidang politik dan SARA. Mitigasinya masih mengandalkan pelaporan dari masyarakat tentang adanya informasi hoax terutama di media sosial. Kemkominfo juga bekerjasama dengan beberapa pihak terkait seperti Dewan Pers, Kepolisian serta Bawaslu DKI Jakarta dan Bawaslu RI. Upaya preventif atau deteksi dini oleh Kemkominfo semakin berkembang dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence berupa Mesin AIS. Mesin ini mampu melakukan penapisan terhadap informasi-informasi hoax baik di media sosial maupun situs. Pengoperasian mesin ini semakin rutin menjelang momentum Pilpres 2019. Selain menggunakan teknologi AI, upaya deteksi dini yang dilakukan sebagai langkah terakhir adalah dengan melakukan pembatasan akses internet, seperti yang terealisasi pada pengumuman hasil Pilpres 2019 yaitu 22 Mei 2019. Upaya deteksi dini melalui Mesin AIS sudah cukup efektif meski belum mampu mengendalikan secara penuh informasi hoax yang beredar. Upaya pembatasan akses internet memang cukup efektif menurunkan angka hoax, namun pelaksanaannya masih menuai pro dan kontra, sehingga perlu kajian lebih mendalam dalam pengaplikasian metode ini.

This thesis research aims to determine the hoax diaspora through social media and preventive solution of Ministry of Communication and Information to overcome hoax information, in the DKI Jakarta 2017 Election and Presidential Election in 2019. This research uses mass communication theory, normative theory, new media theory and intelligence theory. This research uses qualitative methods by collecting data through literature and field observation. The result are the hoax information in social media especially in DKI Jakarta 2017 Election, contains political and ethnicity propaganda. The problem solving of The Ministry of Communication and Information, still relief on reporting act from the public about hoax information. The Ministry of Communication and Information cooperate with several stakeholders such as Dewan Pers, Police Department and Bawaslu. Artificial Intelligence Technology, is able to filter hoax information in social media and websites. This technology is used to filter hoax information in Presidential Election 2019. Moreover, The Ministry of Communication and Information, have an early detection effort besides the Artificial Intelligence Technology. The last step is to limit the internet access. This purpose is to reducing hoax information.
Key Words : Hoax, Social Media, Early Detection
"
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indriani
"ABSTRAK
Media massa mempunyai peranan penting sebagai pembentuk opini publik. Sejak kehadiran internet yang melahirkan media sosial, perlahan peranan media konvensional mulai mengalami pergeseran.Media sosial memiliki keunggulan karena para pengguna dapat saling berbagi dan memasukkan agendanya ke ranah publik. Kemampuan media sosial untuk mendefinisikan budaya dan mendikte opini populer dapat mengikis kekuatan media konvensional, karena jumlah berita yang meningkat. Penelitian ini membahas mengenai proses intermedia antara media sosial (akun Twitter pasangan calon) dan surat kabar (halaman satu Kompas dan Republika), yang terjadi selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama yang diikuti tiga pasangan calon yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Rasyid Baswedan- Sandiaga Salahuddin Uno. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisisi isi.

ABSTRACT
Mass media has an important role as a form of public opinion. Since the internet presence that gave birth to social media, slowly the role of conventional media began to experience a shift.Media social has the advantage because the users can share and enter the agenda into the public sphere. The ability of social media to define culture and dictate popular opinion can erode the power of conventional media, as the number of news increases. This study discusses the intermedia process between social media (Twitter account of candidates) and newspaper (page one Kompas and Republika), which happened during the first round of election of DKI Jakarta 2017, followed by three candidate pairs namely Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, and Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno. The research used quantitative approach and content analysis method."
2017
T48918
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>