Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Termotivasi oleh isu-isu terkini pada akuntansi untuk cryptocurrency, makalah ini mencoba untuk membahas perkembangan cryptocurrency di Indonesia, bagaimana standar akuntansi saat ini dapat mengakomodasi cryptocurrency, bagaimana perlakuan akuntansi normatif cryptocurrency berdasarkan pendapat para ahli dan yang terakhir membahas isu dan tantangan terkait penerapan standar akuntansi untuk cryptocurrency. Data untuk penelitian ini akan dikumpulkan oleh studi literatur dan wawancara. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan cryptocurrency masih terbilang kecil dibandingkan aset lain dan di Indonesia cryptocurrency akan diregulasi oleh BAPPEBTI dimana cryptocurrency diperlakukan sebagai komoditas. Lalu standar akuntansi yang ada saat ini tidak mengakomodasi hakikat ekonomi cryptocurrency. Sifat ganda dari cryptocurrency sebagai alat tukar dan sebagai investasi mungkin menjadi faktor mengapa tidak ada standar akuntansi yang berlaku untuk aset unik ini. Selain itu dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi normatif adalah mengukurnya dengan nilai wajar melalui model pengukuran laba dan rugi FVTPL. Studi ini juga menemukan bahwa selain peran IASB yang berpengaruh dalam kegiatan standard-setting, peran pemerintah dalam menangani isu-isu terkait juga berdampak pada kegiatan pengaturan standar yang dilakukan oleh standard-setter.

---

Motivated by current issues in accounting for cryptocurrency, this paper tries to discuss the development of cryptocurrency in Indonesia, how current accounting standards can accommodate cryptocurrency, normative cryptocurrency accounting treatments based on expert opinions and discusses issues and challenges related to the application of accounting standards for cryptocurrency. Data for this study will be collected by literature studies and interviews.

It can be concluded that the use of cryptocurrency is still relatively small compared to other assets and in Indonesia cryptocurrency will be regulated by BAPPEBTI where cryptocurrency will be treated as a commodity. Then the current accounting standards do not accommodate the economic nature of cryptocurrency. The dual nature of cryptocurrency as a medium of exchange and as an investment may be the factor why there are no accounting standards applicable to this unique asset.

In addition, it can be concluded that the normative accounting treatment is to measure it with fair value through profit and loss measurement model FVTPL . The study also found that in addition to the influential IASB role in standard setting activities, the role of government in dealing with related issues also impacts on standard setting activities by standard setters."

"Perkembangan teknologi di dunia ini sudah meluas, salah satunya teknologi moneter. Dulu teknologi moneter menggunakan emas sebagai sarana jual-beli. Namun pada jaman sekarang, adanya inovasi yang terdepan, yaitu mata uang kripto. Kripto dibuat untuk mempermudah, mempercepat dan lebih aman dalam hal bertransaksi. Kripto adalah uang elektronik yang tidak berwujud secara fisik. Sebagai mata uang dan teknologi yang baru, banyak negara yang belum menerima seluruhnya karena mata uang kripto menggunakan teknologi Blockchain yaitu dengan verifikasi Peer-to-peer Network, bertransaksi dengan mata uang kripto tidak bisa terlacak. Dengan permasalahan yang timbul, setiap negara mempunyai pandangan dan peraturan sendiri termasuk Indonesia yang hanya menerima kripto untuk aset investasi. Hal ini juga membuat banyak perdebatan dalam regulasi dan perdagangan dunia. Pertanyaan penelitian dari tesis ini; 1. Apa perspektif hukum perdagangan internasional tentang cryptocurrency sebagai transaksi? 2. Bagaimana negara memasukkan mata uang kripto sebagai transaksi ke dalam peraturan nasional?Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara melihat regulasi dari berbagai negara yang mendukung dan yang menolak kripto sebagai sarana transaksi; seperti, Amerika Serikat, Venezuela, India, China dan Indonesia. Walaupun setiap negara mempunyai pandangan yang berbeda dengan adanya mata uang kripto, semua mempunyai pandangan yang sama mengenai teknologi yang digunakan yaitu Blockchain. Dengan menggunakannya dalam negeri maupun antar negara.

---

The world's technological innovations have grown, including monetary technology. Historically, gold was utilised as a medium of exchange in monetary technologies. However, there is currently a leading innovation, Cryptocurrency. Crypto is designed to make transactions simpler, quicker, and more secure. Cryptocurrency is a type of electronic money that is not physically tangible. Many governments have yet to embrace cryptocurrency as a new currency completely. Since cryptocurrency employs Blockchain technology, using Peer-to-peer Networks as a validating tool, cryptocurrency transactions cannot be monitored and traced. On the other hand, cryptocurrency terminates financial fraud. With regard to the issues that arise, each nation has its perspectives and legislation, including Indonesia, which only allows cryptocurrency as an investment asset. It also sparks much discussion about regulation and international trade. The research question of this thesis is; 1.    What is the legal perspective of the international trade on cryptocurrency as transaction? 2. How do nations incorporate cryptocurrency as transaction into national regulation? This study employs a qualitative descriptive technique, examining regulations from several nations that support and oppose cryptocurrency as a form of payment, including the United States, Venezuela, India, China, and Indonesia. Even if each country has a distinct perspective on cryptocurrency, they all agree on one thing, which is the technology employed, Blockchain. By utilising it both within the nation and between nations. In addition, the World Trade Organisation is considering adapting to the technology innovation, DLT."

"ABSTRAKCryptocurrency adalah mata uang virtual yang tidak memiliki bentuk fisik atau wujud konkrit dan terdapat di dunia maya. Salah satu dari beberapa macam uang kripto yaitu bitcoin. Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli online belakangan ini semakin tak terbendung, meski Pemerintah telah melarang praktek tersebut. Pada awal tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan tentang dilegalkannya bitcoin (kripto aset) dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Dwifungsi bitcoin sebagai komoditas dan alat tukar transaksi online memunculkan pro dan kontra di kalangan ulama dan pakar ekonomi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh jawaban seputar mata uang kripto sebagai komoditas di Indonesia dan bagaimana peluang bitcoin sebagai subjek dalam komoditi syariah di Bursa Komoditi. Teori yang diterapkan adalah teori transaksi bisnis yang sah dan batil dalam Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka dan bersifat kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum Islam yuridis normatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa cryptocurrency dapat diperdagangkan dalam bursa komoditi syariah dengan syarat, negara melindungi perdagangan tersebut dengan payung hukum serta menerbitkan mata uang kripto dimana penetapan harganya bersandar pada emas atau mata uang negara tersebut. Bitcoin tidak bisa dijadikan komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah di Indonesia, karena bitcoin masih mengandung spekulasi, maysir dan rentan digunakan untuk kegiatan ilegal. Bitcoin hukumnya haram lighairihi atau haram karena faktor luar, maka sebaiknya dihindari.

---

ABSTRACTCryptocurrency is a virtual money that does not have a physical form or concrete form in cyberspace. One of the few types of crypto money is bitcoin. The use of bitcoin as a means of payment in e-commerce lately has become increasingly widespread and unstoppable, even though the Government has banned the practice. In early 2019, the Government of Indonesia issued regulations regarding the legalization of bitcoin (crypto assets) in Commodity Futures Trading. The dual function of bitcoin as a commodity and exchange tool raises the pros and cons of scholars and economists. This study aims to obtain answers about bitcoin and cryptocurrencies, its usage in commodity futures trading according to the perspective of Islamic law and bitcoins chance as sharia commodity in Indonesia . The theory applied is theory of legitimate and vanity business transactions in Islam. This research is a literature study and is qualitative in nature. The data analysis technique used is descriptive analytical with normative juridical Islamic law approach. From this research, the results show that cryptocurrency can be traded in Islamic commodity exchanges, provided that the State issues or create their own cryptocurrencies whose price depends on gold or the countrys currency. Bitcoin cannot be used as a commodity in Sharia Derivative Contracts in Indonesia, because it contains a lot of speculation, maysir and is vulnerable to use for illegal activities. Bitcoin is haram lighairihi or haram because of external factors, so it should be avoided."

"Skripsi ini menganalisis alternatif kebijakan pajak penghasilan yang paling tepat untuk diterapkan atas penghasilan transaksi mata uang kripto khususnya bitcoin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas mata uang kripto khususnya bitcoin dan alternatif kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto khususnya bitcoin terdiri atas faktor-faktor adopsi mata uang kripto dan faktor- faktor desain kebijakan pajak. Faktor-faktor adopsi mata uang kripto terdiri atas faktor technical, economy, social, dan personal. Faktor-faktor desain kebijakan pajak terdiri atas faktor pendapatan, biaya perpajakan, keadilan, dan administratif. Menganalisis kelebihan dan kekurangan alternatif kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia yaitu pengenaan pajak penghasilan final dan pajak penghasilan normal atau tidak final. Dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia harus mementingkan kesejahteraan dan peningkatan kehidupan sosial masyakat Indonesia serta harus mengembangkan industri mata uang kripto di Indonesia.

---

This thesis analyzes the most appropriate alternative income tax policies to apply to cryptocurrency transaction earnings, especially bitcoin. The approach used in this study is qualitative to analyze the factors considered in the design of income tax policy on cryptocurrencies, especially bitcoin and alternative income tax policy on cryptocurrency transactions in Indonesia. The results of this study show that the factors considered in the design of income tax policy on cryptocurrency transactions especially bitcoin consist of factors of adoption of cryptocurrencies and design factors of tax policy. Cryptocurrency adoption factors consist of technical, economic, social, and personal factors. Tax policy design factors consist of income, taxation costs, fairness, and administrative factors. Analyzing the advantages and disadvantages of alternative income tax policies on cryptocurrency transactions in Indonesia, namely the imposition of final income tax and normal or non-final income tax. In the design of income tax policy on cryptocurrency transactions in Indonesia should attach importance to the welfare and improvement of social life of the Indonesian people and should develop the cryptocurrency industry in Indonesia."

"Pada kondisi ketidakpastian ekonomi baik secara global dan domestik, dan juga kondisi nilai tukar yang cenderung terdepresiasi, akan membuat masyarakat cenderung untuk melakukan hedging dengan membeli aset yang dapat diperdagangkan secara global. Bitcoin merupakan aset yang berkembang saat ini sebagai suatu aset yang bisa diperdagangkan secara global dan dapat menjadi alat pembayaran di beberapa negara yang melegalkan Bitcoin. Namun, Bitcoin yang tidak berasal dari pemerintah dan tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah akan menimbulkan masalah apabila dipergunakan sebagai suatu hedge. Penelitian ini menggunakan metode regresi OLS untuk melihat pengaruh ketidakpastian global dan domestik, nilai tukar, dan hedge lainya berupa emas terhadap permintaan bitcoin di Indonesia. Hasil peneltian menunjukan bahwa Bitcoin dapat menjadi hedging bagi kondisi ketidakpastian global dan domestik. Berdasarkan hasil ini, pemerintah disarankan untuk membuat kebijakan yang dapat membatasi penggunaan Bitcoin sebagai hedge.

---

Within the global and domestic uncertainty condition nowdays and the exchange rate that`s gradualy depreciated, majority of people will choose to perform hedging by buying an asset that can be traded globally. Bitcoin considered as a globally tradable asset and can even be used as payment in several countries that legalize Bitcoin as payments. Bitcoin is an asset that doesnt come from the government and cant be controlled completely by the government, thats why using Bitcoin as a hedge will create some problem. Using OLS regression methodology, this research attempt to analyze the effect of uncertainty both global aand domestic, the exchange rate, and other hedge such as golds toward demand of bitcoin in Indonesia. This research give result that Bitcoin can act as hedge towards both uncertainty condition. Based on the result, the government is adviced to create policy to limit the Bitcoin usage as hedge."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis perlakuan pajak atas cryptocurrency di beberapa negara sebagai dasar rekomendasi perumusan perlakuan pajak atas cryptocurrency di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metodologi kualitatif. Data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa dokumen perlakuan perpajakan di Singapura, Amerika Serikat, dan Australia serta data primer berupa wawancara kepada narasumber dari DJP, konsultan pajak, dan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa keuntungan atas transaksi cryptocurrency merupakan objek pajak penghasilan yang umumnya dikenakan tarif normal atau dikenakan capital gain tax tergantung tujuan kepemilikannya. Penyerahan cryptocurrency di beberapa negara bukan merupakan objek PPN. Penelitian ini merekomendasikan agar DJP membuat aturan khusus yang menjelaskan bagaimana definisi, pengakuan, dan penilaian atas cryptocurrency. Pengenaan PPh final maupun PPh normal dapat dikenakan atas transaksi cryptocurrency berdasarkan dari dimana transaksi dilakukan. Mengevaluasi perlakuan pajak di banyak negara, penyerahan cryptocurrency di Indonesia sebaiknya dibebaskan atau dikecualikan dari pengenaan PPN.

---

This study aims to analyze the tax treatment of cryptocurrencies in several countries as a basis for recommendations for formulating tax treatment of cryptocurrencies in Indonesia. This research uses a case study approach with a qualitative methodology. The data analyzed in this study consisted of secondary data in the form of tax treatment documents in Singapore, the United States, and Australia as well as primary data in the form of interviews with sources from the DGT, tax consultants, and taxpayers. The results show that profits from cryptocurrency transactions are objects of income tax which are generally subject to normal income tax rates or subject to capital gains tax depending on the purpose of ownership. Supply of cryptocurrency in some countries is not subject to VAT (GST). This study recommends that the DGT make special rules that explain how the definition, recognition, and valuation of cryptocurrencies. Final income tax and normal income tax can be imposed on cryptocurrency transactions based on where the transaction is made. Evaluating tax treatment in many countries, cryptocurrency supplies in Indonesia should be exempted or exempt from VAT."

"Perkembangan teknologi berjalan sangat pesat salah satunya pada sektor keuangan. Kemampuan untuk berinovasi menciptakan perkenbangan jenis uang sebagai alat tukar yang semakin efisien, efektif, aman dan berbiaya murah yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan uang yang diterbitkan privat diatas teknologi blockchain sehingga transaksi dapat dilakukan secara peer-to-peer. Saat ini terjadi adopsi yang semakin besar didukung perkembangan generasi blockchain. Bank Sentral kemudian merespon kehadiran teknologi blockchain dan kebutuhan akan blockchain sehingga menciptkan central bank digital currency. Penelitian ini akan menelaah keberadaan cryptocurrency dan central bank digital currency serta menganalisis penggunaanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan terhadap penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian akan dijelaskan bahwa keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan sebagai Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cryptocurrency melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 disebut sebagai aset komoditi. Dalam pelaksanaan perdagangan terdapat cryptocurrency exchange yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Pengguna jasa exchanger perlu untuk dilindungi mengingat perdagangan cryptocurrency merupakan kegiatan berisiko tinggi. Demikian juga dengan penerbitan central bank digital currency oleh Bank Sentral harus ditelaah risiko dan keuntungan penggunaannya. Penulis memberikan saran, perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency dan central bank digital currency juga harus diatur dengan jelas agar pengguna terhindar dari risiko kerugian yang mungkin mucul.

---

Technology developments are progressing very rapidly, one of which is in the financial sector. The ability to innovate creates the development of types of money as an increasingly efficient, effective, safe, and low-cost medium of exchange, namely cryptocurrency. Cryptocurrency is money issued privately on blockchain technology so that transactions can be carried out peer-to-peer. Currently, there is growing adoption supported by the development of blockchain generation. The Central Bank then responded to the presence of blockchain technology and the need for blockchain, thus creating a central bank digital currency to withstand the growing use of cryptocurrencies. This study will examine the existence of cryptocurrencies and central bank digital currencies and analyze their use based on Law no. 7 of 2011 concerning on Currency and Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Trading on the Futures Exchange. This study also aims to analyze the protection provided to its users. This research is qualitative and uses a normative juridical method. In this study, it will be explained that the existence of cryptocurrency in Indonesia is not a currency according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Cryptocurrencies through Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 are referred to as commodity assets. In the implementation of trading there is a cryptocurrency exchange that facilitates trading activities. Exchanger service users need to be protected considering cryptocurrency trading is a high-risk activity. Likewise, the issuance of a central bank digital currency by the Central Bank must examine the risks and benefits of using it. The author provides advice, legal protection against the use of cryptocurrencies and central bank digital currency must also be clearly regulated so that users avoid the risk of losses that may arise."

"Penelitian ini menganalisis mengenai kesesuain kartu pembiayaan syariah (KPS) berdasarkan fatwa dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kartu ini lebih sering dikenal dengan kartu kredit syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan operasional dan akuntansi yang dilakukan dalam menjalankan produk kartu tersebut. Lalu dari sana akan ditelaah bagaimana kegiatan operasional maupun akuntansi KPS berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Inonesia no: 54/DSN-MUI/X/2006, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 Akuntansi Ijarah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003. Dalam penelitian ini didapati bahwa penerapan KPS menggunakan tiga akad utama. Akad tersebut adalah qardh (pinjaman), ijarah (jasa) dan kafalah (jaminan). Penerapan KPS dari segi operasionalnya sudah memenuhi seluruh fatwa DSN MUI walaupun terdapat beberapa hal yang masih dipertanyaan oleh sebagian ahli fiqih. Untuk penerapan akuntansi, baik PSAK 57, PSAK 107 dan PAPSI 2003 masih terdapat hal yang harus disesuaikan dengan standar tersebut meski standar yang menjadi acuan KPS tidak mengatur seluruh pencatataan transaksinya.

---

This study analyzes the suitability Islamic credit card (ICC) based on fatwa and sharia financing accounting standards accepted in Indonesia. The purpose of this study was to determine the operational and accounting activities performed in carrying out these card products. Then from there it will be explored how the operations and accounting of ICC fatwa by the National Islamic Council Inonesia no: 54/DSN-MUI/X/2006, PSAK 107 Accounting for Ijarah, Statement of Financial Accounting Standards PSAK 59 Accounting for Islamic Banking and Banking Accounting Guidelines Indonesian sharia 2003 (PAPSI 2003).

In this study it was found that the application of ICC using three main contract. The contract is qardh ( loan ), ijara ( services ) and kafalah ( collateral ). Implementation of ICC in terms of operations already meet all the MUI fatwa DSN although there are some things that still doubt by some jurists. For the application of accounting, both PSAK 57, PSAK 107 and PAPSI 2003 there are things that must be adjusted to the standard despite the reference standard ICC does not govern all transactions."

"

Investasi Cryptocurrency telah menjadi salah satu alternatif investasi yang menarik bagi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat muslim. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti potensi keuntungan yang tinggi, kemudahan dalam berinvestasi, dan fleksibilitas dalam bertransaksi. Namun, meskipun tidak sesuai dengan hukum syariah yang telah ditetapkan oleh MUI, masih banyak masyarakat muslim yang tetap berinvestasi atau melakukan jual beli Cryptocurrency. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, pengetahuan, dampak COVID-19, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, Pandangan tentang Hukum Syariah Cryptocurrency, dan keuntungan terhadap minat masyarakat muslim Indonesia dalam melakukan trading Cryptocurrency selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan sampel sebanyak 400 responden masyarakat Indonesia berusia 22 - 36 tahun. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh negatif terhadap sikap masyarakat muslim Indonesia dalam melakukan trading Cryptocurrency. Pengetahuan, dampak COVID-19, sikap, dan keuntungan memiliki pengaruh positif terhadap intensi masyarakat muslim Indonesia untuk melakukan trading Cryptocurrency. Pandangan tentang Hukum Syariah Cryptocurrency memiliki pengaruh negatif terhadap intensi masyarakat muslim Indonesia untuk melakukan trading Cryptocurrency. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan edukasi tentang Cryptocurrency kepada masyarakat muslim Indonesia, terutama tentang manfaat dan risiko dari investasi Cryptocurrency, serta regulasi terkait hukum syariah yang telah dikeluarkan oleh MUI. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan regulasi yang jelas tentang Cryptocurrency, termasuk regulasi yang terkait dengan hukum syariah.

---

Cryptocurrency investment has become an attractive alternative investment for Indonesians, including Muslims. This is due to several factors, such as the high potential for profit, ease of investment, and flexibility in transactions. However, despite being not in accordance with Islamic law as stipulated by the Indonesian Ulema Council (MUI), there are still many Muslims who invest or trade cryptocurrencies. This study aimed to analyze the influence of religiosity, knowledge, COVID-19 impact, attitude, subjective norm, perceived behavioral control, sharia perspective, and profit on the interest of Indonesian Muslims in trading cryptocurrencies during the COVID-19 pandemic. This study used a survey method with a sample of 400 Indonesian respondents aged 22-36 years old. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that religiosity did not have a negative effect on the attitude of Indonesian Muslims towards trading cryptocurrencies. Knowledge, COVID-19 impact, attitude, and profit had a positive effect on the intention of Indonesian Muslims to trade cryptocurrencies. Sharia perspective had a negative effect on the intention of Indonesian Muslims to trade cryptocurrencies. Based on the results of this study, the government and related institutions need to provide education about cryptocurrencies to Indonesian Muslims, especially about the benefits and risks of cryptocurrency investment, as well as regulations related to Islamic law that have been issued by MUI. In addition, the government also needs to provide clear regulations on cryptocurrencies, including regulations related to Islamic law

"

"This research analyzes crypto assets and its relation with the aspect of gharar within islamic law. This research is made using doctrinal research method. Crypto assets represent a significant advancement in financial transactions, characterized by its digital or virtual nature and the use of cryptography for security. The volatility inherent in crypto assets, along with their anonymous transactions and speculative nature, raises significant gharar concerns. Gharar refers to uncertainty, ambiguity, or risk in commercial transactions, which can lead to injustice or undue advantage. This thesis is going to analyze crypto assets and its relation to gharar in islamic law in order to uncover the reason to why some of the Islamic scholars permit or forbid the usage of Crypto assets. This in turn simplifies crypto asset trading in Indonesia which gives it more certainty.

---

Penelitian ini akan menganalisis aset kripto dan kaitannya dengan aspek gharar dalam hukum Islam. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Aset kripto mewakili kemajuan signifikan dalam transaksi keuangan, ditandai dengan sifat digital atau virtualnya dan penggunaan kriptografi untuk keamanan. Volatilitas yang melekat pada aset kripto, beserta transaksi yang anonim dan sifat spekulatifnya, menimbulkan kekhawatiran gharar yang signifikan. Gharar mengacu pada ketidakpastian, ambiguitas, atau risiko dalam transaksi komersial, yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau keuntungan yang tidak semestinya. Tesis ini akan menganalisis aset kripto dan kaitannya dengan gharar dalam hukum Islam untuk mengungkap alasan sebagian ulama membolehkan atau melarang penggunaan aset kripto. Hal ini pada gilirannya menyederhanakan perdagangan aset kripto di Indonesia sehingga memberikan kepastian lebih."