Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menguji pengaruh risiko kebangkrutan terhadap penghindaran pajak. Penelitianini juga meneliti efek moderasi efektivitas dewan komisaris terhadap pengaruh risikokebangkrutan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur publik Indonesia dengan periode 2014 hingga 2016, yang diuji melalui regresi data panel dengan model random effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kebangkrutan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan yang menghadapi risiko kebangkrutan yang lebih tinggi cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Selainitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris melemahkan hubungan positif risiko kebangkrutan dan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan komisaris memiliki peran dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang meliputi perencanaan pajak.

---

This study examines the effect of bankruptcy risk to tax avoidance. This study also examines the moderating effect of board of commissioners effectiveness on bankruptcy risk to taxavoidance. This study uses sample of Indonesian public manufacturing company with financial period of 2014 to 2016, which are tested through data panel regression with random effect model.

The results of study show that bankruptcy risk has a positive effect of tax avoidance. Firms with higher bankruptcy risk has higher tendency to do a tax avoidance practice.

In addition, the results of the study show that board of commissioners rsquo effectiveness weakens thepositive relationship between bankruptcy risk and tax avoidance. This indicates that board of commissioners has a role in corporate governance mechanisms that include tax planning. "

"ABSTRAKPenelitian ini memeriksa risiko kebangkrutan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non-manufaktur serta bagaimana pengaruh moderasi independensi dewan komisaris terhadap pengaruh risiko kebangkrutan terhadap penghindaran pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non manufaktur pada tahun 2014-2016 yang terdaftar pada bursa efek indonesia. Hasil regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara risiko kebangkrutan terhadap penghindaran pajak, dan lebih penting lagi kami menemukan bahwa moderasi independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan pada pengaruh risiko kebangkrutan terhadap penghindaran pajak.

---

ABSTRACTThis study examines the bankruptcy risk against tax avoidance in non manufacturing companies and how the influence of moderation of board of commissioners 39 independence on the effect of bankruptcy risk on tax avoidance. This study uses a sample of non manufacturing companies in 2014 2016 listed in Indonesia Stock Exchange. The regression results show that there is a significant negative effect between the bankruptcy risk against tax avoidance, and more importantly we find that the independence of the board of commissioners has no significant effect on the effect of bankruptcy risk on tax avoidance."

"Adanya ketentuan mengenai daluwarsa penagihan pajak dapat mengakibatkan hilangnya hak mendahulu utang pajak. Penelitian ini mengidentifikasi kedudukan hak mendahulu utang pajak dengan adanya kreditor preferen lain dalam hal terjadinya kepailitan dan pengaruh daluwarsa penagihan pajak terhadap hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif mengenai kepailitan dan perpajakan di Indonesia. Dalam menggunakan metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, dapat diketahui bahwa utang pajak berkedudukan sebagai kreditor preferen yang mendapatkan pelunasan setelah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator serta utang upah buruh. Di samping itu, hak mendahulu utang pajak dipengaruhi oleh daluwarsa penagihan pajak yang dapat mengakibatkan hak mendahulu utang pajak tidak dapat diterapkan apabila hak untuk melakukan penagihan pajak daluwarsa. Namun, adanya ketentuan mengenai penangguhan daluwarsa hak mendahulu utang pajak memungkinkan utang pajak mendapatkan pelunasannya sebagai kreditor konkuren. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi dasar didapatkannya pelunasan utang pajak. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak harus memperbaiki peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penagihan pajak dalam kepailitan sedangkan Jurusita Pajak harus melakukan kegiatan penagihan pajak yang paling efektif guna dilunasinya utang pajak dalam terjadinya kepailitan.

---

The existence of a provision concerning the expiration of tax collection may result in the loss of preceding right of the tax debt. The existence of a provision concerning the expiry of tax collection may result in the loss of the preceding right of the tax debt. This study identifies the preceding position of tax debt with the presence of other preferred creditors in the event of bankruptcy and the effect of the expiry of tax collection on the preceding right of tax debt in bankruptcy. This thesis approaches the Indonesian positive law regarding bankruptcy and taxation through a normative juridicial research method.

In using the research method undertaken in the writing of this thesis, it can be seen that tax debt stands as a preferred creditor who gets repayment after the cost of bankruptcy and remuneration of curator services and laborer wage debts. In addition, the preceding right of tax debt is affected by tax collection expiration which may result in the preceding right of tax debt unenforcable. However, the provision concerning the postponement of the expiration of the preceding right of the tax debt allows the tax debt to get its repayment as a concurrent creditor.

This shows that basically the right to collect taxes on the basis of the acquisition of tax debt. Based on this, the Directorate General of Taxation should improve the rules and policies relating to tax collection in bankruptcy whereas the Tax Administration should conduct the most effective tax collection activities for the settlement of tax debt in the event of bankruptcy."

"Adanya ketentuan mengenai daluwarsa penagihan pajak dapat mengakibatkan hilangnya hak mendahulu utang pajak. Penelitian ini mengidentifikasi kedudukan hak mendahulu utang pajak dengan adanya kreditor preferen lain dalam hal terjadinya kepailitan dan pengaruh daluwarsa penagihan pajak terhadap hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif mengenai kepailitan dan perpajakan di Indonesia. Dalam menggunakan metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, dapat diketahui bahwa utang pajak berkedudukan sebagai kreditor preferen yang mendapatkan pelunasan setelah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator serta utang upah buruh. Di samping itu, hak mendahulu utang pajak dipengaruhi oleh daluwarsa penagihan pajak yang dapat mengakibatkan hak mendahulu utang pajak tidak dapat diterapkan apabila hak untuk melakukan penagihan pajak daluwarsa. Namun, adanya ketentuan mengenai penangguhan daluwarsa hak mendahulu utang pajak memungkinkan utang pajak mendapatkan pelunasannya sebagai kreditor konkuren. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi dasar didapatkannya pelunasan utang pajak. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak harus memperbaiki peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penagihan pajak dalam kepailitan sedangkan Jurusita Pajak harus melakukan kegiatan penagihan pajak yang paling efektif guna dilunasinya utang pajak dalam terjadinya kepailitan.

---

The existence of a provision concerning the expiration of tax collection may result in the loss of preceding right of the tax debt. The existence of a provision concerning the expiry of tax collection may result in the loss of the preceding right of the tax debt. This study identifies the preceding position of tax debt with the presence of other preferred creditors in the event of bankruptcy and the effect of the expiry of tax collection on the preceding right of tax debt in bankruptcy. This thesis approaches the Indonesian positive law regarding bankruptcy and taxation through a normative juridicial research method. In using the research method undertaken in the writing of this thesis, it can be seen that tax debt stands as a preferred creditor who gets repayment after the cost of bankruptcy and remuneration of curator services and laborer wage debts. In addition, the preceding right of tax debt is affected by tax collection expiration which may result in the preceding right of tax debt unenforcable. However, the provision concerning the postponement of the expiration of the preceding right of the tax debt allows the tax debt to get its repayment as a concurrent creditor. This shows that basically the right to collect taxes on the basis of the acquisition of tax debt. Based on this, the Directorate General of Taxation should improve the rules and policies relating to tax collection in bankruptcy whereas the Tax Administration should conduct the most effective tax collection activities for the settlement of tax debt in the event of bankruptcy. "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan, pengaruh moderasi kepemilikan keluarga terhadap hubungan penghindaran pajak dengan risiko perusahaan, serta pengaruh moderasi keberagaman dewan komisaris terhadap hubungan penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan. Data yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017 dengan jumlah sampel 608. Hasil penelitian menunjukkan penghindaran pajak terbukti berpengaruh positif terhadap risiko perusahaan, kepemilikan keluarga memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan dan keberagaman dewan komisaristidak memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko.

---

This research aims to investigate the effect of tax avoidance on firm risk, effect of tax avoidance on firm risk with family ownership and board diversity as moderating variabel. The samples are 608samples of company listed on the Indonesia Stock Exchange during 2012 to 2017. This research concludes that there is positive effect of tax avoidance on firm risk. Family ownership has weaken tax avoidances effect on firm risk and diversity of board commissioner does not moderate the effect of tax avoidance on risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak dengan independensi dewan komisaris sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan 112 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015 sebagai sampel penelitian, sehingga terdapat 336 sampel yang diobservasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perusahaan keluarga berpengaruh positif terdahap penghindaran pajak. Penelitian ini tidak menemukan bahwa independensi dewan komisaris dalam perusahaan dapat memperlemah pengaruh positif perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak.

---

This research aims to analyze the effect of family firm on tax avoidance with independence of board of commissioner as a moderating variable. This research is using 112 manufacture firms which are listed on Indonesia Stock Exchange from 2013 2015 as sample, thus resulting 336 sample observations in total.

This research shows that family firms have significant and positive correlation with tax avoidance. This research also finds that independence of board of commissioners have no moderating effect on the effect of family firm on tax avoidance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik komisaris dan direksi terhadap penghindaran pajak. Karateristik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keahlian pajak dewan direksi, keahlian pajak dewan komisaris, afiliasi pajak dewan direksi, afiliasi pajak dewan komisaris, dan independensi dewan komisaris. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan keahlian pajak dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan afiliasi pajak dewan direksi berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan untuk dewan komisaris, hanya independensi dewan komisaris yang berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

---

This study aim to test the effect of board of director and board of comissioner's characteristics on tax avoidance. Characteristics mentioned in this study are board of director's tax expertise, board of commissioner's tax expertise, board of director's tax affiliation, board of commissioner's tax afiliation, and board of commissioner's independency The samples used for this study are manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange for period 2013 2015.

The result shows that board of director's tax expertise has positive effect on tax avoidance, board of director's tax affiliation has negative effect on tax avoidance. For board of commissioners, board of commissioner's independency has positive effect on tax avoidance"

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan dan menganalisis apakah pengaruh keberagaman gender, dewan komisaris independen, keberagaman usia dan kewarganegaraan pada dewan komisaris akan memperlemah pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik purposive sampling dan mempunyai sampel sebesar 101 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian 2012-2016. Penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh negatif pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak. Keberagaman gender dan kewarganegaraan dalam dewan komisaris terbukti memperlemah pengaruh negatif pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan dewan komisaris independen dan keberagaman usia tidak mempengaruhi hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial dan penghindaran pajak perusahaan

---

This study was conducted to analyze the effect of corporate social responsibility to tax avoidance and to analyze the effect of gender diversity, independent commissioners, the diversity of ages and nationality of the board of commissioners will weaken the disclosure of corporate social responsibility to tax avoidance. This study uses secondary data with purposive sampling technique and has a sample of 101 companies listed on the BEI with the period 2012 2016. This study proves that there is a negatif impact of CSR disclosure to tax avoidance. The diversity of gender and nationality in the commissioners board proves to weaken the negatif impact of disclosure of corporate social responsibility on tax avoidance. While independent comissioners and age diversity does not affect the relationship between disclosure of corporate social responsibility and tax avoidance."

"Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kompensasi dan keberadaan direksi wanita terhadap penghindaran pajak, serta melihat peran dari risiko perusahaan terhadap hubungan antara kompensasi dan keberadaan direksi wanita terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 98 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 ndash; 2015 menggunakan data balanced panel. Sehingga, total observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 392 tahun perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan keberadaan direksi wanita berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan risiko perusahaan yang risk taker terbukti berperan memperlemah pengaruh negatif dari kompensasi direksi terhadap penghindaran pajak, tetapi risiko perusahaan tidak terbukti mempengaruhi hubungan antara keberadaan direksi wanita terhadap penghindaran pajak.

---

The objective of this research is to analyze the effect of compensatian and woman on board of director on tax avoidance. This research use balanced panel data from 98 companies listed on Indonesian Stock Exchange BEI from 2012 ndash 2015. Total observation is 392 firms year. This research find that compensation and woman director have negative effect on tax avoidance. This research also find that company risk have weaken the negative effect of compensation on tax avoidance. But the company risk not affect on the relations between woman on board of director and tax avoidance."

"Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang.Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang."