"Sumber utama pendanaan atau pembiayaan angkutan umum berasal dari penerimaan tarif. Tarif yang berlaku saat ini adalah tarif yang ditentukan pemerintah. Bagi operator, tarif tersebut tidak adil secara ekonomi karena tidak sebanding dengan biaya operasi yang relatif lebih besar dibandingkan tarif yang berlaku. Disamping itu biaya operasi kendaraan masih dibebani dengan berbagai pungutan legal (retribusi) dan illegal, sehingga tidak dapat mewujudkan struktur tarif yang realistis yang dapat memberi keuntungan kepada operator. Masalah tarif angkutan umum merupakan masalah penting yang melibatkan kepentingan berbagai pihak, seperti pengguna, operator dan regulator. Ada berbagai faktor penyebab kegagalan sistim tarif yang ada saat ini, seperti pendekatan yang tidak relevan, manajemen yang kurang baik dan komponen biaya yang tidak realistis. Dengan dasar permasalahan diatas, penelitian ini membahas suatu strategi penetapan tarif dengan pendekatan regulasi yang optimal, yaitu pendekatan yang dapat mengoptimalkan kepentingan ketiga pihak diatas, dengan mempertimbangkan skala ekonomi, kemampuan membayar (sensitivitas permintaan) dan lingkup ekonomi.
Pendekatan ini merupakan basis dalam penentuan tarif. Oleh karena itu ada beberapa langkah atau tahapan yang dlakukan:
a. menentukan biaya rill bus kota
b. memperkirakan elastisitas permintaan
c. melakukan analisis tarif
d. melakukan simulasi.
Hasil studi menunjukkan, dengan tarif yang berlaku sekarang (Rp.300), pengelolaan bus kota reguler dengan monopoli tidak menguntungkan secara ekonomi hingga load faktor 2. Oleh karena itu pengelolaannya sebaiknya dimonopoli pemerintah. Pengelolaan bus Patas Non AC dengan monopoli memberi keuntungan secara ekonomi pada load faktor minimal I. Oleh karena itu pengelolaannya dapat diserahkan kepada operator swasta dengan konsekuensi tarif tidak diatur pemerintah. Konsekuensinya pemerintah hams dapat menetapkan standar mutu pelayanan operator (quality licensing) yang tegas. Pengelolaan Patas AC memberi keuntungan pada load faktor minimal 0,6. Oleh karena itu , pengelolaan bus Patas AC sebagian dapat diserahkan kepada swasta dengan quality licensing yang tegas dari pemerintah. Sebagian lagi dikelola pemerintah untuk mensubsidi pengelolaan bus reguler. Biaya operasi bus dengan pengelolaan secara bersama (economies of scope) lebih murah. dibandingkan dengan pengelolaan secara terpisah. Dengan model pengelolaan seperti ini dapat terjadi subsidi silang antar pelayanan.
Dari basil penelitian, maka dasar penetapan tarif adalah :
- tingkat pelayanan atau load faktor,
- sensivitas atau elastisitas permintaan.
Penetapan tarif tersebut hams dikendalikan lewat peraturan atau regulasi dari pemerintah, seperti adanya standar mutu pelayanan operator (quality licensing)."
