Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepatuhan berfungsi sebagai salah satu perlindungan utama dalam Industri Perbankan, dengan mematuhi ketentuan atau peraturan baik secara internal maupun eksternal, pelanggaran kredit dapat terhindar, pelanggaran kredit dapat menyebabkan Non Performing Loan serta menimbulkan risiko terhadap bank. Skripsi ini akan menjelaskan bagaimana Direktur Strategi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada Bank X dapat mencegah Non-Performing Loan dengan menerapkan budaya kepatuhan terhadap semua tingkat organisasi di dalam Bank. Selain memastikan bahwa seluruh operasional Bank mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Strategi Kepatuhan, Manajemen Risiko memiliki tugas untuk mencegah 8 jenis dari risiko yang dapat membahayakan Bank. Tesis ini dibuat dalam bentuk Penelitian Hukum Normatif dengan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Skripsi ini menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan Indonesia mengatur secara spesifik tentang penggabungan fungsi Direktur yang Membawahi Kepatuhan dan Manajemen risiko agar sejalan dengan tujuan kepatuhan dan manajemen risiko. Sebagai contoh Direktur Kepatuhan digabungkan dengan Fungsi Tata Kelola yang baik Good Governance karena kepatuhan berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

---

Compliance serves as one of the prominent protection in the Banking Industries, by complying towards the provisions or regulations both internally and externally, credit violations or misconduct could be prevented. Delinquency of credit could lead to Non Performing Loan in the bigger picture it may cause Risk towards the Bank.

This Thesis will discuss on how the Role of the Compliance Director Director of Strategy, Compliance and Risk Management at Bank X could Prevent Non Performing Loan by Implementing a Compliance Culture towards all levels of Organizations inside the Bank. Aside from assuring that the overall operations of the Bank have complied with the prevailing laws and regulation, the Strategy, Compliance and Risk Management Director has the obligation to prevent 8 Types of Risks that may harm the Banks Existence. Therefore, the Role of the Compliance Director Strategy, Compliance and Risk Management is believed to be very important in amplifying compliance culture and assuring that all Banking personnel complies with the prevailing rules and regulations in order to prevent misconduct in relation to Credit. This Thesis is Normative Legal Research it emphasis on a Descriptive Analysis with Qualitative Approach.

This Legal Research suggest that the Indonesian Financial Service Authority shall govern a specific task towards the Director in charge of Compliance, that is align with the role of Compliance and Risk Management in order to avoid ambiguity e.g. Pairing the Director of Compliance and Risk Management with a Task Related to Good Governance. "

"Kredit merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan modal. Kebutuhan pelaku usaha akan tambahan modal kemudian bertemu dengan Bank yang menawarkan kredit. Kemudian timbul hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian Kredit. Dalam setiap perjanjian, tidak selamanya berjalan dengan baik. Permasalahan dapat senantiasa timbul selama perjanjian masih berjalan. Begitupun dengan Perjanjian Kredit. Salah satu permasalahan yang dapat timbul dalam Perjanjian Kredit adalah tidak dibayarnya utang oleh nasabah debitor atau umumnya disebut Kredit Macet. Penelitian ini memaparkan pengaturan mengenai perkreditan perbankan di Indonesia serta menyajikan analisis terhadap kesesuaian penyelesaian kredit macet PT Y pada Bank X dalam putusan nomor 47/PDT.G/2013/PN JKT.PST dengan peraturan perkreditan yang berlaku. Masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku meskipun di satu sisi terdapat pula kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumen.

---

Loan is one of the means available for a business to take in order to cover up its lack of capital. Business?s needs for additional capital can be met with loan offered by Bank. Thus, create a legal relation in the form of loan agreement. There is no guarantee for every agreement to be honored without any problems arises between the parties. Problems may arise anytime as long as the agreement still exist. The same could be said about loan agreement. One of the problem that may arise from loan agreement is non-performing loan.

This research shows how Bank credit is regulated in Indonesia and to present an analysis on the conformity of non-performing loan settlement used in the Central Jakata District Court?s Decision Number 47/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. This research conclude that there are still some issues not in accordance with the regulations even though there are also some issues in accordance with the regulations. This research use normative juridical method through documents study."

"ABSTRACTPenelitian ini dilakukan untuk menilai rasio Financing to Deposit Ratio (FDR), Return on Asset (ROA), dan Non Performing Financing (NPF) pada Bank X Syariah. Selain itu pada penelitian ini akan membahas mengenai hubungan FDR terhadap ROA serta pengaruh FDR terhadap Cost of Money (COF). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat FDR Bank X Syariah cukup baik, sedangkan tingkat ROA dan NPF Bank X Syariah sudah sangat baik. ROA dan COF Bank X Syariah mendapat pengaruh dari tingkat FDR bank.

---

ABSTRACTThis research was conducted to assess the Financing to Deposit Ratio (FDR), Return on Assets (ROA), and Non Performing Financing (NPF) ratios at Bank X Syariah. In addition, this study will discuss the relationship between FDR and ROA and the effect of FDR on Cost of Money (COF). Data collection techniques carried out in this study were library studies and interviews. The results of this study are that Bank X Syariah's FDR level is quite good, while Bank X Syariahs ROA and NPF rates have been very good. Bank X Syariahs ROA and COF are affected by the banks FDR level."

"Prinsip Kehati-hatian Perbankan merupakan aspek penting yang perlu diterapkan di Perbankan Indonesia untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kegiatan perbankan. Prinsip Kehati- hatian Perbankan melibatkan pendekatan proaktif dalam mengelola risiko pinjaman dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko yang terkait dengan pinjaman. Dalam rangka mencegah terjadinya kredit bermasalah, bank melakukan proses analisis risiko kredit secara cermat, menerapkan kebijakan kredit yang ketat, dan melakukan pemantauan kondisi debitur secara berkala. Dengan manajemen risiko yang efektif, bank dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah, menjaga kesehatan keuangan, serta menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Penulis akan melakukan penelitian yang secara khusus ditujukan untuk penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan sebagai cara untuk mencegah kredit macet. Skripsi ini merupakan Penelitian Hukum Doktrin karena menitikberatkan pada Analisis Deskriptif. Dengan menelaah penerapan kebijakan yang ketat dan manajemen risiko yang komprehensif, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk pengembangan dan penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah.

---

The Prudent Banking Principle is a crucial aspect that needs to be implemented in Indonesian Banks for maintaining the stability and sustainability of banking activities. The Prudent Banking Principle involves a proactive approach in managing loan risk with the aim of identifying, measuring and controlling the risks associated with loan. In the context of preventing the occurrence of non-performing loan, banks carry out a process of careful loan risk analysis, apply strict loan policies, and conduct regular monitoring of debtor’s conditions. With effective risk management, banks can minimize the risk of non-performing loan, maintain financial health, and maintain customer confidence and stability of the banking system as a whole. The Author will conduct a rLoan servicing esearch specifically aimed towards the implementation of the Prudent Banking Principle as a way to prevent non-performing loan. This Thesis is Doctrinal Legal Research as it emphasis on a Descriptive Analysis. By analyzing the implementation of strict policies and comprehensive risk management, the Author hopes that this thesis will be able to provide deeper insight for the development and implementation of Prudent Banking Principle in preventing the occurrence of non-performing loan."

"Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai jenis usaha bank, salah satunya adalah pemberian kredit. Pada pelaksanaannya, kredit dapat tumbuh menjadi kredit bermasalah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Bank selalu berusaha untuk meminimalkan besarnya kredit bermasalah, yang dilakukan melalui penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit.Penelitian ini membahas mengenai kriteria kredit bermasalah yang dapat direstrukturisasi serta mekanismenya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI 14/15/PBI/2012). Selain itu, dalam PBI tersebut juga diatur mengenai kewajiban bagi bank umum untuk memilikiperaturan internal mengenai restrukturisasi kredit.Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis menganalisis apakah penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X berdasarkan peraturan internal Bank X telah sesuai dengan ketentuan PBI 14/15/PBI/2012. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X sudah sejalan dengan yang digariskan dalamPBI 14/15/PBI/2012.

---

Bank serves as financial intermediary between those who have surplus of funds and those who are lack of funds through various bank’s business activities. One of the bank’s business activities is to provide loan. In practice, that loan can become non-performing loan, caused by various reasons. Banks always make efforts to minimize the number of non-performing loans by doing loan restructuring.

This thesis explains about criteria of the non-performing loans that can be restructured, and the mechanism of loan restructuring based on Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 (PBI 14/15/PBI/2012) concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. PBI 14/15/PBI/2012 also regulates that banks are required to have internal regulation concerning loan restructuring.

Based on that provision, the author analyzes whether the implementation of loan restructuring in Bank X based on its internal regulation has complied with the provisions in PBI 14/15/PBI/2012. Along with this thesis, the author concludes that the implementation of loan restructuring in Bank X has complied with PBI 14/15/PBI/2012."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap kualitas portofolio kartu kredit di Bank X, mengetahui pola pertumbuhan kartu kredit selama periode pengamatan, mendapatkan parameter early warning yang menandakan tahap pertumbuhan kredit ada dalam periode Credit Boom dan mengetahui dampak yang ditimbulkan jika terjadi krisis kartu kredit di Bank X. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode statistik, sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kredit yang diberikan (KYD) beserta kolektibilitasnya, inflasi, nilai tukar USD-IDR, BI Rate dan IHSG pada periode Januari 2008 sampai dengan oktober 2010. Metode yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan multiple liner regression setiap variabel makroekonomi terhadap tingkat Non Performing Loan (NPL). Untuk mengetahui pola pertumbuhan KYD di Bank X apakah berada dalam tahap Boom atau tidak maka dilakukan perhitungan parameter-parameter pertumbuhan KYD dan membandingkannya dengan parameter di negara lain yang mengalami pertumbuhan kredit dengan kategori Boom dan kategori steady. Untuk mengetahui kerugian yang dialami oleh Bank ketika terjadi krisis kartu kredit maka digunakan metode CreditRisk+ dimana hasil yang didapat berupa Expected Loss, Unexpected Loss dan Economic capital. Dari hasil pengolahan data dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel makroekonomi memiliki pengaruh terhadap kualitas NPL portofolio namun variabel makroekonomi yang berpengaruh berbeda-beda untuk jenis kartu Classic, Gold dan Platinum. Pola pertumbuhan KYD selama periode sampel berada dalam tahap yang steady seperti pola pertumbuhan KYD di negara Malaysia dan Singapura.

---

The focus of this study is to determine the macroeconomy variable impact to credit card portfolio quality in Bank X, to know the credit card growth pattern during sample period, to find early warning parameter which characterize that credit growth is in Credit Boom phase and to know the impact if credit card crisis is occur in Bank X. This study is a quantitative research using statistic method. The data used in this study are Outstanding receivable and its quality, USD - IDR exchange rate, BI Rate and IHSG during Januari 2008 until October 2010 sample period. The multiple linear regression is used which relate macroeconomy variables as dependent variable and non performing loan as independent variable.

To know whether credit growth in Bank X is in a boom phase or not is done by compute credit growth parameter and compare it to other credit growth parameter in some countries that have boom and steady credit growth category. CreditRisk+ method is used to know the impact in Bank X if the credit card crisis is occur. The output are Expected Loss, Unexpected Loss and Economic Capital. From data analyses we conclude that macroeconomy variable do have an impact to the portfolio quality but for each credit card product there is different variable impact. It was a steady credit growth pattern in Bank X during sample period and the pattern was similar to the paatern in Malaysia and Singapore when credit card crisis was occur in Asia."

"Industri Perbankan merupakan lembaga yang berperan besar dalam penyaluran kredit di Indonesia. Dalam proses penyaluran kredit oleh Bank, tidak semua kredit yang disalurkan berjalan dengan lancar dalam pengembaliannya sehingga menimbulkan kredit macet, meskipun dalam pemberian kredit tersebut Bank telah melakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip wajib seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit, 5C dan 5P. Timbulnya kredit bermasalah ini dapat diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian lelang eksekusi hak tanggungan seperti yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 204/PDT.G/2015/PN.JKT.PST juncto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 296/PDT/2018/PT.DKI. Kemudian yang menjadi permasalahannya dalam hal ini yaitu bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian kredit macet di Indonesia dan bagaimana kesesuaian antara ketentuan mengenai kredit macet yang ada sehubungan dengan penyelesaian kredit macet dalam Putusan No. 204/PDT.G/2015/PN.JKT.PST juncto Putusan No. 296/PDT/2018/PT.DKI. Metode penelitian yang digunakan disini yaitu berupa penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit macet khususnya melalui mekanisme lelanh eksekusi hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berada Diatasnya dan Pertauran Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Oleh karena itu, diharapkan dapat memastikan bahwa jaminan yang dijaminkan dalam pemberian kredit tidak terasangkut oleh permasalahan hukum apapun selama proses pembayaran kredit oleh debitur.

---

.The banking industry is an institution that plays a major role in lending in Indonesia. In the process of lending by the Bank, not all loans extended went smoothly in return, causing bad loans, even though in the provision of credit the Bank has done based on mandatory principles such as the Maximum Lending Limit, 5C and 5P. The emergence of these non-performing loans can be resolved by a mechanism for completing the auction of execution of mortgage rights as conducted in the decision of the Central Jakarta District Court Number 204 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST juncto the decision of the DKI Jakarta High Court Number 296 / PDT / 2018 / PT .DKI. Then the problem in this case is how the arrangements regarding the settlement of bad loans in Indonesia and how the suitability of the provisions regarding existing bad loans relating to the settlement of bad loans in Decision No. 204 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST juncto Decision No. 296 / PDT / 2018 / PT.DKI. The research method used here is normative juridical research conducted with literature studies. Furthermore, it can be concluded that the laws and regulations governing the settlement of bad debts, especially through the overdraft mechanism of execution of mortgage rights, are regulated in Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Objects Above and Regulation of the Minister of Finance No.27 / PMK.06 / 2016 concerning Bidding Implementation Guidelines. Therefore, it is expected to be able to ensure that guarantees guaranteed in granting loans are not covered by any legal issues during the credit payment process by the debtor."

"Bank merupakan lembaga keuangan yang memilki peran penting dalam rangka kesejahteraan masyarakat melalui berbagai jenis kegiatan perbankan. Salah satunya adalah pemberian kredit. Pemberian kredit ini tentunya ditujukan agar debitur yang membutuhkan dana dapat mendapatkan pinjaman dan agar bank juga mendapat keuntungan dalam bentuk bunga. Dalam pemberian kredit, bank harus berpegang kepada prinsip kepercayaan karena uang yang dipinjamkan kepada debitur merupakan uang titipan dari nasabah yang lain, meskipun telah berhati-hati tidak menutup kemungkinan bahwa kredit yang diberikan dapat menjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat timbul karena berbagai faktor. Bank akan selalu berusaha untuk meminimalkan angka kredit bermasalah, diantaranya melalui upaya restrukturisasi kredit. Melalui Penelitian dengan metode yuridis normatif, penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum perkreditan pada perbankan di Indonesia serta upaya restrukturisasi kredit bermasalah. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai upaya restrukturisasi kredit bermasalah antara PT. X dan PT. Y dengan Bank Z.

---

Banks play an important role in creating and alleviating social welfare through its? activities. One of which is providing loans. Loans are given so that the debtor in need would be able to have funds and the bank would also benefit from receiving interests. In providing loans, a bank must uphold the fiduciary principle as the money belongs to other clients that have placed their trust upon said bank. Even when Banks have done their tasks carefully, there is still a possibility for the loan to become a non-performing loan. Non-performing loans occur due to numerous factors. Bank will always try to minimize the number of non-performing loans, one of the ways is through loan restructuring. By using normative legal research, this research will discuss the legal aspects of loans in banking and also loan restructuring as a method to mitigate non-performing loans. This research will also discuss the loan restructuring agreement in the non-performing loan between PT. X and PT. Y with Bank. Z."

"Kegiatan perbankan tidak dapat dipisahkan dengan proses pemberian kredit, karena salah satu fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak selalu berjalan mulus, karena dalam prakteknya sering kali timbul masalah kredit macet. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penyelesaian kredit macet menurut peraturan yang berlaku dan penyelesaian kredit macet dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1654 K/Pdt/2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data utama yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1654 K/Pdt/2014 dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi, non litigasi, dan litigasi. Untuk menghemat biaya dan waktu, penyelesaian kredit macet bisa ditempuh dengan cara restrukturisasi atau non litigasi terlebih dahulu sebelum menempuh cara terakhir lainnya yaitu dengan litigasi.

---

Banking activities can not be separated by the process of crediting, because one of the main functions of the bank is to raise funds from the community and channel it back to the community in the form of credit. Loans given by banks to debtor customers do not always run smoothly, because in practice often arise bad credit.

In this research will be discussed on the settlement of non-performing loans according to the applicable regulations and the settlement of non-performing loans in the case of Supreme Court Decision Number 1654 K / Pdt /2014. The method used in this study is juridical-normative by using main data namely Supreme Court Decision Number 1654 K/Pdt/2014 and secondary data.

The result of this research is the settlement of non-performing loans can be done by restructuring, non litigation, and litigation. To save costs and time, settlement of non-performing loans can be done by way of restructuring pr non litigation first before taking the last other way is by litigation."

"ABSTRAKKrisis moneter yang melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1997antara lain disebabkan lemahnya fundamental mikro ekonomi yang tercermin padakerapuhan (fragility) yang terdapat dalam sektor keuangan, khususnya pada sektorperbankan. Sebagian dari kerapuhan tersebut terkait dengan kondisi makro ekonomi yangkurang stabil terutama berupa gejolak nilai tukar rupiah dan tingginya suku bunga.Ketidakstabilan makro ekonomi dan respons kebijakan yang diambil pemerintahmenyebabkan bank sangat sulit untuk menilai secara akurat resiko kredit dan resikopasar. Sebagian besar lainnya terkait dengan kondisi perbankan nasional yang memilikikelemahan dan rentan terhadap gejolak ekonomi.Krisis moneter yang menyebabkan menurunnya kapasitas usaha dan finansial paradebitur bank, sehingga para debitur tersebut tidak sanggup membayar kewajibannya. Haltersebut semakin memperbesar potensi timbulnya kredit bermasalah (Non PerformingLoan) dan menurunnya pendapatan bunga yang akan diterima oleh bank yang akhirnyaakan bermuara pada menurunnya kualitas aktiva produktif(kredit) Guna meningkatkan kualitas kredit serta dalam rangka mempertahankan pangsa pasarkredit terutama debitur yang masih mempunyai prospek usaha yang baik maka bank -bank melakukan restrukturisasi terhadap Non Performing Loan (NPL).Secara umum NPL diartikan sebagai suatu kredit dimana sistem pembayaran yangdilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkansampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapatditagih. Apabila dikaitkan dengan kollektibiliti kredit, maka NPL adalah kredit dengankualitas kurang Iancar, diragukan dan macet.Upaya penyelamatan NPL dilakukan bilamana bank melihat ada kemungkinan untukmemperbaiki kondisi usaha dan keuangan debitur. Upaya penyelamatan tersebutditetapkan dalam suatu rencana dan strategi terpadu yang pelaksanaannya dilakukan olehsuati organisasi khusus yang terpisah dengan organisasi yang memberikan kredit.Dalam. upaya penyelamatan kredit ada beberapa alternatif yang lazim dipraktikkan diIingkungan perbankan yaitu melalui pendekatan 3R (Rescheduiing Reconditioning danRestructuring). Di tengah krisis perbankan pada saat ini, bank melakukan restrukturisasikredit untuk debitur yang memiliki prospek usaha tetapi diperkirakan akan mengalamikesulitan dalarn pembayaran pokok dan bunga kredit. Usaha restrukturisasi kredittersebut merupakan kombinasi 3R ditambah dengan fasilitas pengurangan tunggakanpokok dan tunggakan bunga kredit.Pada umumnya bank akan melakukan hapus buku terhadap NPL apabila jumlah NPLyang dimiliki sudah sangat besar dan mengganggu kelangsungan usahanya. Salah satupertimbangan untuk melakukan hapus buku terhadap NPL adalah karena kredit tersebutsudah dinyatakan macet dan tidak ada harapan lagi untuk menagihnya secara normal.Berdasarkan diagnosis penyebab NPL di Bank X, terdapat 3 (tiga) faktor penyebabnya,yaitu dari luar pihak bank dan debitur; dan pihak debitur dan dari pihak bank. Faktor dariluar pihak bank dan debitur adalah faktor-faktor di luar kendali bank dan debitur antaralain situasi perekonomian dan politik negara. Faktor dan debitur antara lain adanyadebitur yang mempunyai itikad tidak baik, debitur yang nakal dan kekurang pahamandebitur dalam menjalankan usaha dan rnenggunakan fasilitas kreditnya. Faktor dari internbank antara lain adanya petugas bank yang mempunyai itikad kurang baik,kekurangpahaman petugas bank dalam menganalisa kredit debitur dan administrasi sertasistem informasi kredit yang lemah.Untuk dapat mengelola NPL secara efektif diperlukan dukungan sistem kiasifikasi NPLberdasafkan inti permasalahannya secara konsisten, konsekuen dan transparan sehinggadapat menunjang penyusunan action plan yang tepat dan akurat secara kasus per kasusuntuk setiap debitur NPL.Dalam rangka meningkatkan fungsi pengelolaan NPL dan menunjang programpengelolaan kredit serta untuk memenuhi ketentuan BI mengenai pelaksanaanrestrukturisasi kredit, maka Bank X membentuk satuan kerja khusus yang dalampenulisan ini disebut Tim Khusus NPL (TKN).Tolak ukur untuk melihat keberhasilan program restrukturisasi NPL Bank X adalahberdasarkan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasì. Berdasarkan laporankollektibiliti kredit Bank X diketahui bahwa penurunan NPL mayoritas disebabkanadanya hapus buku kredìt macet yang dilaksanakan pada bulan Juni 1999, yaitu padaawal pelaksanaan program restrukturisasi NPL. Penurunan NPL sebagai hasil kinerjaprogram restrukturisasi baru terjadi pada bulan Mei 2000. Bank tidak dapat melakukanhapus buku terhadap keseiuruhan kredit macet yang dimiliki karena ada beberapakendala antara lain keterbatasan jumLah PPAP dan kesulitan menghapusbukukan kreditmacet debitur terkait karena bernuansa politis. Walaupun telah dilakukan hapus buku,namun hapus buku tersebut masih meningggalkan sisa pekerjaan yang cukup berat bagiPerusahaan karena jumlah NPL yang tersisa masih cukup besar."