Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan Ilmu Pengetahuan telah melahirkan banyak instrumen-instrumen yang membantu kehidupan manusia diantaranya penelitian tentang genetika. Diketahuinya Deoxyribonucleic acid DNA sebagai pembawa unsur kimia untuk informasi genetik merupakan gen yang meneruskan informasi biologis dari induk kepada keturunannya dan telah membantu kita untuk mengetahui file-file khas karakter tubuh. Penggunaan resume hasil tes DNA dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, bukti tes DNA telah menjadi alat bukti yang penting bagi pemecahan kasus di Pengadilan Negeri khususnya terkait hubungan darah. Penerapan alat bukti ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk resume hasil tes DNA dalam penyelesaian sengketa di pengadilan telah menjadi instrumen penting dalam mengungkapkan kebenaran formil. Namun, sangat disayangkan eksistensi dari hasil tes DNA itu sendiri belum memiliki pengaturan perundang-undangan tersendiri dalam pembuktian di hukum acara perdata di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran, fungsi serta prosedur pengajuan hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri termasuk bagaimana hakim mempertimbangkan dalam putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan dipadu dengan wawancara narasumber. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa hasil tes DNA yang berupa resume sudah membantu hakim dalam membuat pertimbangan atas putusan dan atau penetapan yang dijatuhkan dan dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang tergolong akta otentik dan dapat pula diperkuat dengan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara perdata.

---

ABSTRACTThe development of science has spawned many instruments that helps human life, such as research on genetics. Deoxyribonucleic acid DNA as the carrier of the chemical element for genetic information is a gene that passes biological information from the mother to her children and has helped us to know the typical character files of the body. The use of resumes of DNA test results in dispute resolved at the District Court is not new. The application of scientific and technological evidence including resumes of DNA test results in dispute resolvement in court has become an important instrument in revealing formal trusth. However, it is unfortunate that the existence of the DNA test does not yet have own legislation in the provision of civil procedure law in Indonesia. Based on the background, the author conducted a study that aims to find out how the roles, the functions and the procedure of filing DNA test results as evidence in the settlement of civil cases in the District Court including how judges consider in decisions. This research uses normative juridical method using literature research method and combined with interviews of resource persons. From the research results of DNA testing in the form of resumes have helped judges in making consideration of the verdict and establishment and also can be categorized as a letter proof evidence that belong to authentic deed and can also be reinforced with expert information as evidence in the process of proving civil cases. "

"Hampir 50% kasus infertilitas disebabkan oleh faktor pria. Infertilitas pria dapat tidak terdeteksi dengan analisis sperma dan mempengaruhi keluaran Teknologi Reproduksi Berbantu. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode pemeriksaan untuk meramalkan infertilitas pria. Dengan desain potong lintang dan consecutive sampling didapatkan 2 kelompok subjek, infertil (78 subjek) dan fertil (36 subjek). IFD sperma diperiksa menggunakan metode sperm chromatin dispersion (SCD) dengan kit Halosperm®. Didapatkan nilai median IFD sperma kelompok infertil lebih tinggi secara bermakna dibandingkan kelompok fertil. IFD sperma juga memiliki AUC yang paling tinggi dibandngkan ketiga komponen analisis sperma (konsentrasi, motilitas, dan morfologi). IFD sperma memiliki nilai diagnostik yang lebih tinggi dibandingkan analisis sperma dengan titik potong optimal 26,1% dengan sensitivitas 80,8%, spesifisitas 86,1%, NDP 92,6%, dan NDN 67,4%.

---

Almost 50% of infertility are caused by male factors. Male infertility could not be detected by conventional sperm analysis and affect the outcome of Assissted Reproductive Technology. This study aim to develop a method to predict male infertility better. Using cross-sectional design and consecutive sampling, obtained two groups of subjects, infertile (78 subjects) and fertile (36 subjects). Sperm DNA fragmentation index (DFI) was examined using sperm chromatin dispersion (SCD) test by Halosperm® kit. Median value of sperm DFI on infertile group was significantly higher compared to fertile group. Sperm DFI also had the highest AUC compared to the three components of conventional sperm analysis (concentration, motility, and morphology). Sperm DFI had a higher diagnostic value than the sperm analysis with optimal cut-off-point of 26.1% with sensitivity of 80.8%, specificity of 86.1%, PPV of 92.6%, and NPV of 67.4%."

"Hampir 50% kasus infertilitas disebabkan oleh faktor pria. Infertilitas pria dapat tidak terdeteksi dengan analisis sperma dan mempengaruhi keluaran Teknologi Reproduksi Berbantu. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode pemeriksaan untuk meramalkan infertilitas pria. Dengan desain potong lintang dan consecutive sampling didapatkan 2 kelompok subjek, infertil (78 subjek) dan fertil (36 subjek). IFD sperma diperiksa menggunakan metode sperm chromatin dispersion (SCD) dengan kit Halosperm®. Didapatkan nilai median IFD sperma kelompok infertil lebih tinggi secara bermakna dibandingkan kelompok fertil. IFD sperma juga memiliki AUC yang paling tinggi dibandngkan ketiga komponen analisis sperma (konsentrasi, motilitas, dan morfologi). IFD sperma memiliki nilai diagnostik yang lebih tinggi dibandingkan analisis sperma dengan titik potong optimal 26,1% dengan sensitivitas 80,8%, spesifisitas 86,1%, NDP 92,6%, dan NDN 67,4%.

---

Almost 50% of infertility are caused by male factors. Male infertility could not be detected by conventional sperm analysis and affect the outcome of Assissted Reproductive Technology. This study aim to develop a method to predict male infertility better. Using cross-sectional design and consecutive sampling, obtained two groups of subjects, infertile (78 subjects) and fertile (36 subjects). Sperm DNA fragmentation index (DFI) was examined using sperm chromatin dispersion (SCD) test by Halosperm® kit. Median value of sperm DFI on infertile group was significantly higher compared to fertile group. Sperm DFI also had the highest AUC compared to the three components of conventional sperm analysis (concentration, motility, and morphology). Sperm DFI had a higher diagnostic value than the sperm analysis with optimal cut-off-point of 26.1% with sensitivity of 80.8%, specificity of 86.1%, PPV of 92.6%, and NPV of 67.4%."

"Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang dilakukan secara sah dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum dapat memberikan kepastian dan perlindungan atas hak-haknya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika anak yang dilahirkan tidak dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka negara tidak dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadapnya. Dengan begitu, persoalan hubungan keperdataan ayah dan anak menjadi bermasalah. Pembuktian hubungan keperdataan antara ayah dan anak luar kawin menjadi sulit. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah putusan yang pada intinya mengatakan bahwa ayah biologis dari anak luar kawin dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan anak tersebut, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, oleh karenanya penulis mengangkat pokok permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana kedudukan anak sah yang kemudian dapat dibuktikan berdasarkan Tes DNA bahwa si suami bukan ayah biologisnya dalam pembuktian hubungan keperdataan antara ayah dengan anak dan bagaimana kedudukan tes DNA dan penerapan hukumnya pada pembuktian hubungan keperdataan antara ayah dan anak tersebut dalam Putusan No. 66/Pdt.G/2012/PTA.Sby dan Putusan No. 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hubungan keperdataan yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi adalah ayah biologis dari anak luar kawin tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anak luar kawin. Mengenai kedudukan tes DNA sebagai salah satu alat bukti yang dapat membuktikan hubungan keperdataan antara ayah dan anak luar kawin dapat diterapkan, karena tes DNA mempunyai hasil akurasi yang tepat, namun dalam memerintahkan suatu tes DNA, hakim harus memeperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

Children who were born in or as a result of a legitimate marriage and recorded in accordance with the legislation in force, law can provide certainty and protection of their rights. The problem is when a child is not born in or as a result of a legitimate marriage, then the state can not provide certainty and protection against him. That , the issue of civil relationship of father and son became problematic. Proof of civil relationship between father and son outside marriage becomes difficult. The Constitutional Court issued a ruling that essentially says that the biological father of a child outside of marriage can have a civil relationship with the child, as long as can be proved by science and technology exist, therefore the authors raise the issue in this thesis is how the position of the legitimate child then it can be proven by DNA testing that the husband is not the biological father in the proof of civil relationship between the father and son and how the position of DNA testing and application of the ruling on evidentiary civil relationship between the father and the child in Decision No. 66 / Pdt.G / 2012 / PTA.Sby and Decision No. 1484 / Pdt.G / 2012 / PA.Bms. The research method used in this research is normative juridical. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the civil relationship referred to in the Decision of the Constitutional Court is the biological father of a child outside of marriage still has a legal obligation to provide maintenance to a child outside marriage. Regarding the position of DNA testing as one type of evidence that can prove the civil relationship between father and son outside of marriage can be applied, because the accuracy of the results of DNA tests have the right, but in order a DNA test, the judge must consider the facts existing and regulations legislation in force."

"Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris. Dari penelitian, terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan. Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Tanda Tangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah mengenai Sertifikasi Elektronik, sehingga ada aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan para notaris berpendapat dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawahtangan, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, yaitu tidak menghadap kepada pejabat yang berwenang.

---

The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message, which uses a public network, because an electronic signature based on asymmetric cryptography technology. From research, there is a difference of opinion regarding the strength of proof electronic documents, signed by electronic signature that is used as evidence dipersidangan. The government should immediately ratify the Government Regulation on Electronic Signatures and Certification Regulations on Electronic Government, so there is further legal rules of Law Number 11 Year 2008. Electronic documents signed with electronic signatures, have the same evidentiary power of the authentic deed made by the competent authority, having issued Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction, whereas the electronic document notary public opinion that was signed with the sign electronic hand, only has the power of proof , because it does not qualify as an authentic deed, that is not facing to the authorities."

"ABSTRAKSertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Sehubungan dengan marak terjadinya sengketa permasalahan tanah yang ada di Indonesia, atas dasar fakta tersebut Penulis berusaha meneliti mengenai kasus kekuatan pembuktian sertifikat sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah. pada Putusan Negeri Nomor : 399 PK/Pdt/2009. Dalam kasus ini perselisihan terjadi karena timbulnya kepemilikan objek hak atas tanah yang sama, dapat dimiliki dua orang yang berbeda dengan bukti dokumen kepemilikan hak masing-masing. Dalam penelitian digunakan metode yuridis normative, yaitu penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan untuk membahas permasalahan hukum yang ada, untuk memperoleh data sekunder guna menganalisis permasalahan, mengenai permasalahan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, peraturan perundangundangan mengenai kekuatan pembuktian sertipikat, untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

---

ABSTRACTCertificate as a powerful tool in the publication of evidence often carry legal consequences for the parties concerned and the parties feel aggrieved interests, so it is not uncommon that finally settled the dispute in court. In connection with the widespread problem of land disputes in Indonesia, on the basis of the facts of the case authors sought to assess the strength of a certificate proving ownership disputes regarding land rights. on Verdict Affairs Number: 399 PK/Pdt/2009. In this case disputes occur due to the emergence of object ownership rights over the same land, can have two different people with documentary evidence of ownership rights of each. In the present study used a normative juridical methods, the research by using research literature to discuss the legal issues that exist, to obtain secondary data to analyze the problem, the issue certificates as evidence that strong legal protection of land rights holders, regulatory legislation regarding the strength of evidence certificate, to create justice and legal certainty for all parties."

"Dalam pelayanan kesehatan, terdapat suatu catatan yang digunakan untuk mencatat setiap kondisi dan tindakan medis yang dilakukan kepada pasien. Rekam medis menjadi satu-satunya catatan yang memuat riwayat kesehatan serta rangkaian tindakan medis yang dilakukan kepada pasien. dari latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu: 1 Bagaimana persyaratan penggunaan rekam medis sebagai alat bukti di pengadilan? 2 Bagaimana kekuatan pembuktian rekam medis dalam hukum acara perdata di Indonesia dalam putusan No. 225/PDT.G/2014/PN.BDG? metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Dari penelitian yang dilakukan, rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila sudah memenuhi isi minimal yang diatur dalam Permenkes no. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dan kekuatan pembuktian rekam medis di persidangan adalah alat bukti surat berupa akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat.

---

In health care service, there is one document which ise used to record each condition and medical treatment towards patient. Medical record is the only document which contains the patient rsquo s medical history. Hence, medical record can be used as evidence in the court. From the background, there are 2 two principal issues raised by the author 1 how are the requirements of the usage of medical records as the evidence 2 how is the strength of evidence of medical record as admissible evidence based on civil law procedure in verdict No. 225 Pdt.G 2014 PN.Bdg The method used in the research is juridicial normative. As the result of the research are medical record can be used as evidence if the requirements stated in Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 MENKES PER III 2008 tentang Rekam Medis are fulfilled and the force of evidence of medical record is as authentic deed."

"Ketika suatu perkara perdata mengandung unsur asing di antara lain pihak ataupun objek berperkara berada di luar negeri. Sebuah pengadilan dapat saja membutuhkan bantuan hukum seperti keterangan saksi, alat bukti dokumen, dokumen peradilan dari negara asing yang mempunyai hukumnya tersendiri berkaitan dengan pihak atau objek tersebut. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya hubungan keperdataan dengan pihak asing yang tidak luput dari terjadinya sengketa karena perbedaan pendapat. Permasalahan timbul apabila dokumen berada di luar negeri sebagai alat bukti ketika ingin digunakan di Indonesia. Permasalahan ini meliputi legalitas suatu dokumen yang terbit di luar negeri untuk digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum acara perdata di Indonesia guna untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum dari para si berperkara. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan penelitian bahan pustaka berdasarkan data primer dan sekunder dengan analisa data secara kualitatif. Hasil dari analisa mendapatkan penanganan dokumen asing di Indonesia dilakukan dalam bentuk bantuak teknis hukum yang menjadi 3 (tiga) aspek yaitu legalisasi, penyampaian dokumen dan penerimaan dokumen. Legalisasi dapat dilakukan secara konsuler ataupun melalui apostille, sedangkan penyampaian dokumen dan penerimaan dapat dilakukan melalui surat rogatori dan perjanjian kerja sama di bidang peradilan antar negara. Maka, untuk memberikan informasi kepada khalayak umum di era globalisasi sekarang ini, penulis mempunyai harapan untuk memberikan informasi yang lebih dalam mengenai penanganan dokumen asing sebagai alat bukti dalam proses Hukum Acara Perdata di Indonesia.

---

When a civil case contains foreign elements, among others, the litigants or objects located abroad. A court may need legal assistance such as witness statements, documentary evidence, court documents from foreign countries which have their own laws relating to that party or object. This happens due to the increasing number of civil relations with foreign parties which the occurrence of disputes might happen due to differences of opinion. Problems arise when documents are abroad as evidence when they want to be used in Indonesia. This problem includes the legality of a document issued abroad to be used as evidence in Indonesian civil procedural law in order to protect and provide legal certainty for the litigants. The research method used is doctrinal research with library materials based on primary and secondary data with qualitative data analysis. The results of the analysis in the administration of foreign documents in Indonesia are carried out in the form of technical legal assistance which is divided into 3 (three) aspects, namely the legalization, services of document and taking of evidence. Legalization can be done through consular channels or apostille, while services of document and taking of evidence are done through letters of rogatory and judicial cooperation agreement between countries. Thus, to provide information to the general public in the current era of globalization, the authors hope to provide more in-depth information regarding the handling of foreign documents as evidence in civil procedural proceedings in Indonesia."

"ABSTRAKTujuan: Untuk mengetahui distribusi hasil uji DNA HPV pada populasi serviks normal dengan hasil IVA negativ di Jakarta. Metode: Studi deskriptif, retrospektif, consecutive sampling. Data penelitian diambil dari rekam medis pasien di Poliklinik Ginekologi, Kolposkopi, dan Onkologi Ginekologi Departemen Obstetri dan Ginekologi RS Cipto Mangunkusumo Jakarta, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain yang ditunjuk pada See and Treat Female Cancer Program (FCP) di Jakarta, dan di Poliklinik Women s Health Center (WHC) Kencana RS Cipto Mangunkusumo Jakarta. Hasil: 1210 subjek, prevalensi infeksi HPV pada IVA negatif sebesar 4,4. Prevalensi HPV positif dihubungkan dengan jumlah pernikahan (satu kali vs lebih dari satu kali) 94,3% vs 5,7%; awitan berhubungan seksual dini (<20 tahun vs ≥20 tahun) 20,8% vs 79,2%; kebiasaan merokok (ya vs tidak) 5,7% vs 94,3%. Kesimpulan: IVA merupakan metode yang memiliki akurasi yang baik, sehingga hasil penelitian ini memperkuat rekomendasi bahwa IVA dapat dijadikan metode skrining di Indonesia. Perlu diberikan perhatian khusus agar metode ini dapat dijadikan metode skrining pada praktik klinik sehari-hari, dalam bentuk penggiatan pelatihan secara periodik dan pengayaan praktik.

---

ABSTRACTObjective: To investigate the distribution of HPV DNA result in normal cervical population with negative VIA result in Jakarta. Methods: Descriptive study, retrospective, consecutive sampling. Study data was taken from patient s medical record in gynecology, colposcopy, and gynecology oncology polyclinic of obstetrics and gynecology department Cipto Mangunkusumo Hospital in Jakarta, public health center, and other health facilities which were appointed at See and Treat Female Cancer Program (FCP) in Jakarta, and Women s Health Center (WHC) Kencana Polyclinic in Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta. Results: 1210 subjects, 4,4% HPV infection prevalence on negative VIA. Positive HPV prevalence associated with number of marriage (once vs more than once) was 94,3% vs 5,7%; onset of sexual intercourse (< 20-year-old vs ≥ 20-year-old) was 20,8% vs 79,2%; smoking habits (yes vs no) was 5,7% vs 94,3%. Conclusion: VIA is one of the methods with good accuracy, therefore this study result reinforces the recommendation that VIA can be used as a screening method in Indonesia. A special attention is needed in order for this method to become screening method on daily practice, in the form of periodic training activities and enrichment practices."

"This research discussed an oath of shroud ( sumpah pocong) as a decision oath in proving a case and emerging problem in oath implementation. The research concluded that the application of oath of shroud was an alternative used end a case after witness and letter proofs could not reach a judicial decision. However, a new problem will exist when the oath of shroud was false. since the decision oath was a unilateral statements, it could not be treated as an evidence. It was therefore suggested to exclude oath from article 164 of code of civil procedure."