Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah, khususnya Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan dan mengoperasikan tempat pemrosesan akhir sampah. Skripsi ini kemudian membahas mengenai penerapan dari kewajiban tersebut dengan mengambil kasus yang terjadi pada Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, serta wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai data sekunder. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Kota Bogor menyediakan TPA Galuga sebagai tempat pemrosesan akhir bagi sampah di Kota Bogor. TPA Galuga disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kota Bogor telah melakukan penyediaan fasilitas secara cukup lengkap dan melakukan pengoperasian TPA Galuga dengan metode open dumping dan lahan urug terkendali. Namun, perjanjian antara kedua daerah dirasa dibuat terlambat, sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hal pembagian hak dan kewajiban. Dengan demikian, perlu adanya pembuatan perjanjian kerja sama di awal dalam hal menjalin kemitraan. Perlu juga dilaksanakannya pengoperasian TPA Galuga sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya guna meminimalisir adanya dampak negatif bagi lingkungan dan warga di sekitar TPA Galuga. Misalnya, pengurugan sampah dengan metode lahan urug terkendali yang dilakukan minimal tujuh hari sekali.

---

Article 23 of Government Regulation Number 81 Year 2012 mandated the Regency Municipal Government to accommodate and operate waste disposal facility. This thesis then discusses the way of accommodating and operating waste disposal facility occurred in Bogor city. This research is conducted with normative juridical approach which is completed by using primer legal material in the form of regulations, secondary legal material in the form of books and journals, and interview with the head of UPTD of waste management in Bogor City as secondary data. The results then concluded that the Bogor City provides TPA Galuga as the final place of waste from the city. TPA Galuga is provided by the Government of Bogor city in cooperation with the Government of Bogor Regency. Bogor City has been providing direct facilities and performing operating system of TPA Galuga with open dumping method and controlled landfills method. However, agreements between the two regions are deemed late, making distribution of rights and obligations terms seem obscure. Thus, it is necessary to establish a cooperative agreement early in the case of a partnership. It is also necessary to carry out the TPA Galuga operation in accordance with Waste Management Act and its derivative regulations in order to minimize the negative impact for the environment and the people around TPA Galuga. For example, waste processing with controlled landfills should be done at least once in a week."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Dalam pengelolaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi. Muncul pertanyaan terkait kewenangan kedua Daerah. Menanggapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan TPST Bantargebang serta mekanisme Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan TPST Bantargebang. Penelitian dilakukan dengan bentuk yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif-preskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengamati perjanjian kerja sama dan kontrak yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik dengan Pemerintah Kota Bekasi maupun pihak swasta serta wawancara dengan pejabat yang berurusan dengan pengelolaan TPST Bantargebang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TPST Bantargebang dilakukan dengan mekanisme Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. TPST yang dibangun di luar wilayah administrasi suatu Daerah sebaiknya dikelola dengan perjanjian kerja sama atau dengan mekanisme TPST Regional. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi sendiri diatur dalam perjanjian kerja sama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta has an Integrated Solid Waste Processing Facility in Bantargebang District, Bekasi City. In its management, the DKI Jakarta Provincial Government cooperates with the Bekasi City Government. Questions arise regarding the authority of the two Regions. Responding to this, the author conducted a study to find out the authority of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government in the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility and the Intergovernmental Management mechanism conducted by the DKI Jakarta Provincial Government in managing Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility. The study was conducted in a juridical-normative form with descriptive-prescriptive typology. The study was conducted by observing cooperation agreements and contracts made by the DKI Jakarta Provincial Government both with the Bekasi City Government and private parties as well as interviews with officials who deal with the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility. The results showed that the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility was carried out by the Intergovernmental Management mechanism regulated in Government Regulation Number 28 of 2018 concerning Regional Cooperation. Integrated Solid Waste Processing Facility that is built outside the administrative area of a Region should be managed by a cooperation agreement or with a Regional Integrated Solid Waste Processing Facility mechanism. The authority of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government itself is regulated in a cooperation agreement in accordance with Government Regulation No. 28 of 2018."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah TPPAS Nambo yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebijakan pembangunan TPPAS Nambo sudah sangat mendesak untuk segera dilakukan karena sudah terjadinya permasalahan sampah, khususnya ketersedian tempat pembuangan akhir sampah, di tiga kabupaten/kota pengguna pelayanan sampah TPPAS Nambo, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. Teori yang digunakan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pembangunan TPPAS Nambo, antara lain kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan model implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa kebijakan pembangunan TPPAS Nambo terkesan lambat dalam implementasinya sehingga menyebabkan target pengoperasionalannya terus mengalami kemunduran. Lambatnya implementasi kebijakan pembangunan TPPAS Nambo disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perencanaan pembangunan, penentuan teknologi, hubungan dan kerjasama antar lembaga pemerintah dan badan usaha, pembebasan lahan melalui pembayaran kerohiman, penolakan terhadap pembangunan TPPAS Nambo, dan Sumber Daya Manusia SDM.

---

This study discusses about the implementation of Nambo waste disposal and waste final processing TPPAS development policy located in Bogor regency, West Java. TPPAS Nambo development policy is urgent to be done immediately because of the occurrence of garbage problems, especially the availability of landfills, in three districts municipal users TPPAS Nambo service waste, namely Bogor Regency, Bogor City and Depok City. Theories which used to describe the implementation of development policy TPPAS Nambo are public policy, policy implementation, and policy implementation model. The research was conducted using qualitative approach, in depth interview and document study.

The results of the research show that TPPAS Nambo 39 s development policy seems slow in implementation so that its operational target continues to decline. The slow implementation of TPPAS Nambo development policy is caused by several factors, namely development planning, technological determination, relationships and cooperation between government agencies and business entities, and land acquisition through payment of kerohiman, rejection of TPPAS Nambo development, and Human Resources HR."

"Pengelolaan sampah terutama di negara-negara berkembang memiliki tantangan sendiri dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sampah sendiri yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan penanganan sampah dimulai dari tahap pemilahan sampai dengan tahap pemrosesan akhir sampah. Pemrosesan akhir sampah sendiri tentu menjadi kegiatan pengelolaan sampah yang sangat penting dan berperan besar untuk mengetahui apakah bentuk pengembalian atau hasil pengembalian sampah yang dikembalikan ke media lingkungan dapat diproses dengan aman dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Pemrosesan akhir sampah di kota-kota besar tentu memiliki permasalahan tersendiri dalam kegiatannya, termasuk Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara, perlu diingat bahwa transisi adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah, termasuk dengan pemrosesan akhir sampah yang dulunya hanya sebatas open dumping (pembuangan terbuka), menjadi diproses dengan pengurugan di landfill atau dikenal dengan lahan urug terkendali tentu tidaklah mudah dalam pelaksanaannya. Adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sampah di wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri mengharuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pengelolaan sampah termasuk kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang. Dalam hal ini membuat penulis ingin meneliti bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap kegiatan pemrosesan akhir sampah wilayah Provinsi DKI Jakarta, bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pemrosesan akhir sampah dengan metode yang tidak menyebabkan pencemaran lingkungan hidup, dan bagaimana peraturan perundang-undangan tentang persampahan mengatur mengenai kegiatan pengelolaan sampah dan kegiatan pemrosesan akhir sampah secara spesifik, dan bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejauh ini melaksanakan kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang dan bagaimana pemrosesan akhir sampah yang dilakukan di sana dengan regulasi-regulasi yang ada. Dalam menyusun penelitian skripsi ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yang dikenal dengan bentuk penelitian yuridis normatif.

---

Solid waste management, especially in developing countries, has its own challenges in its implementation. This is related to activities in solid waste management; waste reduction and waste handling. Waste handling activities start from the waste sorting to the final waste processing. The final waste processing itself is very significant in solid waste management activities and it plays a major role in determining whether the results of final waste processing returned to environmental media can be processed safely and will not cause any environmental pollutions. Final waste processing in large metropolitan areas, including DKI Jakarta Province as the capital of the country, it is necessary that there is a transition in solid waste management, including the final waste processing which was previously implemented open dumping method, being processed by landfilling the waste or known as controlled landfill, and it also has its own challenges in its implementation. The following problems in solid waste management activities in DKI Jakarta Province requires the responsible parties, mainly including the Local Government to execute solid waste management activities at Bantargebang Integrated Waste Disposal. This topic is brought up to examine the legal responsibility of the DKI Jakarta Provincial Government in final waste processing activities, how the DKI Jakarta Provincial Government conducts final waste processing activities with appropriate management methods that do not cause any environmental pollutions, and the compliance with environmental law and regulations and specifically regulate solid waste management activities and final waste processing activities in compliance with the existing regulations. A normative legal research method is used to conduct the research."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pertanggungjawaban perdata terhadap pencemaran lingkungan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Permasalahannya adalah proses pengolahan sampah di TPA memiliki sifat berbahaya dan beresiko tinggi dalam mengakibatkan pencemaran lingkungan, sehingga ketika terjadi pencemaran lingkungan, maka akan mengakibatkan adanya konsekuensi hukum yang salah satunya dalam bentuk pertanggungjawaban perdata. Amerika Serikat memiliki konsep pelaksanaan pertanggungjawaban perdata yang baik terhadap pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah di TPA, begitu pula dengan Uni Eropa. Keduanya memiliki peraturan khusus tersendiri yang mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap pencemaran lingkungan yang sedikit berbeda dengan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu membenahi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah agar penerapan pertanggungjawaban perdata dalam menegakan hukum lingkungan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

---

This thesis discusses a regulation of civil liability for environmental damage in waste disposal facilities in Indonesia, European Union, and United States of America. The issue is that waste which is disposed to disposal facilities has dangerous characteristic even that waste is not a hazardous waste, therefore the waste treatment in waste disposal facilities has great risk to cause environmental damage which results to use civil liability concept. United States of America has better civil liability concept than any other countries, especially Indonesia, and so does European Union. Both America and European Union has its own civil liability regulation concerning the environmental liability regarding environmental damage, while Indonesia has Law No. 32 of 2009 provisions on Envrionmental Protection and Management and Law No. 18 of 2008 provisions on Waste Management. This research is a normative legal research using secondary data. The result of this thesis shows that Indonesia still has to amend solid waste management regulations in order to implement civil liability concept as it should be in order to enforce environmental liability better."

"Notaris adalah pejabat publik yang berperan melayani masyarakat dalam hal kepengurusan akta dan dokumen legal. Atas jasanya tersebut notaris berhak mendapatkan honorarium. Namun pasal 37 Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan notaris memberikan pelayanan jasa tanpa biaya kepada masyarakat kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab seorang notaris dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat dan mengamati penerapan pelayanan sosial tersebut sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Metode penelitian adalah normatif-empiris yang berfokus kepada kajian terhadap norma-norma dalam hukum positif serta memberikan kuisioner dan wawancara kepada narasumber. Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa kewajiban serta tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan bebas biaya kepada masyarakat kurang mampu belum optimal.

---

Notary is a public official who is licensed to serve the community in the management of any legal documents. For his services notary may obtain income by charging fees. However, article 37 of Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) stated it is mandatory for a notary to provide free social services to the underprivileged. This study aimed to identify the role and social responsibility of a public notary in community and observe the application this role as stipulated in the act. The research method is normative empirical that focusing on the norms of positive law by conducting questionnaries and interviews. From research conducted, it can be concluded that the notary role and responsibility in providing free social services for the underprivileged is not optimal."

"Sebagian besar timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kota Depok adalah sampah organik. Dengan jumlah tempat pemrosesan akhir sampah yang sedikit, maka fasilitas pengomposan menjadi solusi. Namun, fasilitas pengomposan dapat menjadi sumber pencemar mikroorganise yang dapat mempengaruhi pekerja maupun peduduk yang tinggal dekat lokasi pengomposan Salah satu mikroorganisme yang dimaksud adalah jamur Aspergillus fumigatus, dimana jamur tersebut merupakan mikroba indikator yang dapat bersifat patogen yang dapat menyebabkan penyakit Aspergillosis. Fasilitas pengomposan sebagai studi kasus penelitian kali ini adalah UPS TPA Hanggar 4 Cipayung, Depok, Jawa Barat. Penelitian dilakukan terhadap konsentrasi jamur A. fumigatus di udara dan gundukan kompos, kualitas kompos hasil prosuksi, dan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jalur persebaran jamur A. fumigatus. Konsentrasi jamur A. fumigatus di udara diambil dengan menggunakan EMS Bioaerosol Sampler Single Stage Sampler dengan menggunakan media Malt Extract Agar pada area loading sampah, area pencacahan, area gundukan kompos, dan area pengayakan. Pengambilan sampel pada gundukan kompos dilakukan pada kedalaman 20 cm, 90 cm, dan 160 cm dari permukaan kompos. Pengambilan sampel di udara dan gundukan kompos tersebut dilakukan setiap 7 hari sekali selama 70 hari. Parameter kualitas kompos utama yang diteliti adalah suhu kompos, pH, kadar air, rasio C/N, serta kemampuan ikat air WHC, dengan parameter tambahan pada kompos umur 7 hari dan kompos matang yaitu lignin, total Phosphor, dan kadar volatil. Konsentrasi jamur A. fumigatus di udara pada keempat area pengambilan sampel tertinggi adalah 15,6 x 10 CFU/m pada area loading sampah pada minggu ke-28 dan gundukan kompos pada umur kompos 14 hari yaitu sebesar 116 CFU/gram. Berdasarka kualitas kompos yang didapatkan juga memenuhi rentang baku mutu SNI 19-7030-2004. Konsentrasi jamur A. fumigatus pada fasilitas pengomposan utamanya dipengaruhi oleh kegiatan seperti pembalikan, pencacahan, loading sampah, maupun pengayakan kompos, namun turut dipengaruhi oleh faktor lain seperti suhu udara, kelembapan udara, serta kecepatan dan arah angin. A. fumigatus dapat menyebabkan penyakit seperti, Aspergillosis, pada pernapasan dan kulit manusia.

---

Most of the waste produced by people in Depok City is organic waste. With a big amount of final waste bin, the composting facility becomes the solution. However, the composting facility can be a source of micro pollutants that can affect the workers and people near the location of the composting site. One of the microorganisms is called Aspergillus fumigatus fungus, an indicator that can affect Aspergillosis disease. Composting facility as case study of this case is UPS TPA Hanggar 4 Cipayung, Depok, West Java. The research was focus on fungi A. fumigatus content in air and mound of compost, quality of compost result, and also factors that is influencing fungus A. fumigatus distribution path. The concentration of fungus A. fumigatus was solved by using EMS Bioaerosol Sampler Single Stage Sampler with Malt Extract Agar media in feedstock loading area, shredding area, compost mound area, and sieving area. Sampling at the mound is carried out at a depth of 20 cm, 90 cm, and 160 cm from the compost surface. Sampling in air and mound of compost is done every 7 days for 70 days. The main compost quality parameters studied were compost temperature, pH, moisture content, C N ratio, and water holding capability WHC, with additional parameters on 7 days old sompost and mature compost ie lignin, total phosphor, and volatile solid. The concentration of air fungi A. fumigatus in the highest sampling peak area was 15.6 10 CFU m at waste loading area at week 28 and compost mound at 14 days compost time was 116 CFU gram. Based on the quality of the compost obtained also meets the quality standard of SNI 19 7030 2004. Concentration of fungus A. fumigatus in composting facility not only influenced by activities such as turning, shredding, feedstock loading, and sieving, but also influenced by factors such as air temperature, humidity, and wind speed and direction. A. fumigatus can cause diseases such as, Aspergillosis, on the breathing and human skin."

"Munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia dan ditetapkannya pandemi Covid-19 menjadi bencana non-alam oleh pemerintah, sebagai bagian dari rangkaian upaya pencegahan dan pengendalian komprehensif untuk mengurangi jumlah infeksi virus Covid-19 dari penyebaran beberapa infeksi. Pemerintah dalam hal ini telah mengambil satu kebijakan yaitu dengan kewajiban penggunaan protokol kesehatan khususnya masker. Akibatnya, Penggunaan masker medis terus menerus digunakan oleh masyarakat berimbas semakin menumpuknya limbah masker medis sekali pakai di tempat pembuangan akhir sampah. Limbah masker medis yang tidak dilakukan pengelolaan khusus akan berakibat menjadi media penularan penyakit sebab masker medis sekali pakai memiliki stabilitas ketahanan virus 5-7 hari. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama dan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber. Pengelolaan limbah masker medis sekali pakai harus dilakukan secara komprehensif, dari hulu hingga hilir, menggunakan paradigma baru melalui kegiatan pengelolaan limbah medis pada masyarakat yang konsisten dengan pedoman dan peraturan yang ada. Untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah masker medis sekali pakai yang merupakan bagian dari hak kesehatan masyarakat, dapat menjadi tanggung jawab semua pihak dan tanggung jawab bersama dengan masyarakat dalam pengelolaannya

---

The emergence of the Covid-19 pandemic in Indonesia and the determination of the Covid-19 pandemic to be a non-natural disaster by the government, as part of a series of comprehensive prevention and control efforts to reduce the number of Covid-19 virus infections from the spread of several infections. The government in this case has taken a policy, namely the obligation to use health protocols, especially masks. As a result, the continued use of medical masks by the public has resulted in the accumulation of disposable medical mask waste in landfills. Medical mask waste that is not handled specifically will result in being a medium for disease transmission because disposable medical masks have a virus resistance stability of 5-7 days. The research method used by the author is juridical-normative by using library materials as the main material and conducting interviews with various sources. Disposable medical mask waste management must be carried out comprehensively, from upstream to downstream, using a new paradigm through community disposable medical waste management activities that are consistent with existing guidelines and regulations. To ensure that the management of disposable medical mask waste, which is part of public health rights, can be the responsibility of all parties and a shared responsibility with the community in its managemen"

"Terjadinya penumpukan sampah yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh daerah untuk membangun TPA menimbulkan masalah persampahan. Menanggapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pengelolaan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPA Regional) di Indonesia dengan studi kasus Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan (TPA Sampah Regional Banjarbakula) dan hubungan kerja sama antardaerah kabupaten dan kota dalam satu provinsi terhadap pengelolaan sampah pada TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagai upaya untuk mengatasi masalah persampahan tersebut dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan karena TPA atau pun TPA Regional merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Regional sama seperti yang dilakukan di TPA, yaitu menggunakan metode lahan urug saniter; kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional Banjarbakula merupakan kerja sama daerah dengan daerah lain.

---

The accumulation of solid waste that happened in the Landfill and the boundaries of land owned by the region to build a Landfill created a solid waste problem. Responding to this, the author conducted a study for solid waste management at Regional Landfill in Indonesia with a case study of the Banjarbakula Regional Landfill, South Kalimantan Province (Banjarbakula Regional Landfill) and cooperative relationship between districts and cities in one province towards solid waste management at the Banjarbakula Regional Landfill as an effort to solve the waste problem and its negative impact on the environment because Landfill or Regional Landfill is a place to process and return waste to the environment safely for human and the environment. This was a qualitative study with a descriptive design with juridical-normative research. The results of study showed that the solid waste management carried out in the Landfill was the same as that carried out in the Regional Landfill and was applied sanitary landfill method; the engagement in solid waste management at the Banjarbakula Regional Landfill was regional beetwen one cities to the others."

"Latar Belakang. Perilaku memilah sampah oleh rumah tangga masih cenderung rendah. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu kurangnya motivasi dalam diri dan kondisi dari luar yang tidak mendukung untuk melakukan pemilahan sampah. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui hubungan antara program pemilahan sampah di wilayah kerja TPS3R dengan perilaku memilah sampah di rumah tangga di Kota Depok, Bogor dan Tangerang Selatan. Faktor lainnya yang diduga terkait dengan pemilahan sampah di rumah tangga antara lain karakteristik rumah tangga yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, luas bangunana, dan luas lahan. Uji statistik yang digunakan adalah Uji chi-square dan regresi logistik.. Hasil menunjukkan bahwa program pemilahan sampah di wilayah kerja TPS3R adalah faktor yang paling dominan terkait dengan perilaku memilah sampah oleh rumah tangga. Sehingga perlu adanya perencanaan dan pelaksanaan program pemilahan sampah untuk mengurangi timbulan sampah.

---

Background. Waste sorting behaviour by household is still tending to low. This is caused by 2 factors namely lack of motivation from themselves and condition from outside that does not support to do waste sorting. This study aims to find out that waste sorting program in works area of temporary waste dump based on reduce, reuse, recycle TPS3R can encourage household to sort their waste in Depok, Bogor, and South Tangerang City. Another factors that predicted to have relation with waste sorting behaviour by household among others household characteristic that consist of age, sex, education level, household monthly income, employment, house size, and land size.

This study will use chi square and regression logistics test as statistic tests. Results showed that waste sorting program in works area of TPS3R is a dominant factor to encourage waste sorting behaviour by household. So there should have been planning and implementation of the waste sorting program to reduce pileup waste."