Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengaturan mengenai industri komoditas pangan beras di Indonesia dikaitkan dengan dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat, dugaan pelanggaran pasal 19 Huruf C Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa yang diduga dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul ditinjau dari Teori Hukum Persaingan Usaha dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehatdan Bagaimana regulasi dan struktur pasar industri komoditas beras di Indonesia dibandingkan dengan negara Vietnam. Sulitnya pengawasan, keterbatasan dana subsidi pemerintah serta lambatnya peningkatan teknologi pertanian menyebabkan implementasi kebijakan produksi beras nasional belum berjalan secara efisien dan efektif. PT Indo Beras Unggul tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 19 Huruf C Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Karena dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf C yang dilakukan oleh PT IBU tidak memenuhi tiga dari total 5 unsur pasal yang harus dipenuhi. Kebijakan-kebijakan perberasan Vietnam yang lebih berfokus kepada petani membuat kualitas dan kuantitas produk beras Vietnam menjadi tinggi dan layak dicontoh oleh Pemerintah Indonesia.

---

AbstractThis bachelor thesis discusses about the Allegation of Violation of Chapter 19 Letter DUU No. 5 Tahun 1999 about limiting sales ad or distribution by PT Indo Beras Unggul In Indonesian Rice Industryanalized by the antitrust theory and Undang Undang No. 5 Tahun 1999about the Prohibition of The Monopoly and Anti Competitive Practices. This study is normative juridicial research using primary and secondary data. The result of the research shows that the practice thas was done by PT Indo Beras Unggul is a common and provitable business strategy and theindication to alleged a presence of limiting sales and or distribution practice in rice commodity industry are based on the weak evidence of the many huller rsquo s loss that said was caused by the limiting sales and or distribution of other business entity by PT Indo Beras Unggul.in the end, this allegation is not substantial enough to be a basis of alleged a presence of limiting sales ad or distribution practices based on Chapter 19 Letter DUU No. 5 Tahun 1999."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan berupa dugaan adanya praktik kartel yang terjadi pada komoditas beras di Indonesia karena adanya kenaikan harga beras pada akhir tahun 2015 yang dinilai tidak wajar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dianggap sebagai indikasi adanya kartel ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan harga beras tersebut dinilai wajar karena terjadi pada musim paceklik dan indikasi dari KPPU menduga adanya kartel pada komoditas beras ini didasarkan pada kenaikan harga beras pada bulan November dan Desember 2015 yang dianggap tidak wajar. Dan dugaan ini masih belum cukup kuat sebagai sebuah dasar adanya indikasi praktik kartel.

---

This bachelor thesis discusses about allegation anti-competition practices in the form of alleged cartel practices on rice commodity because increases price of rice in the end 2015 were judged abnormal by KPPU based on Law Number 5 Year 1999 about Prohibition of Monopoly Practices And Unfair Business Competition. The study is normative-juridicial research using primary and secondary data. The result of the research shows that increases price of rice were judged fair because happened in famine season and indication from KPPU to alleged a presence of cartel practices on rice commodity is because increases price of rice in November and December 2015 were judged unfair. And this allegation is not substantial enough to be a basis of alleged a presence of cartel practices."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan pelanggaran pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam kasus pemblokiran situs Netflix yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah menggenai regulasi penyedia jasa konten di Indonesia, penerapan pengecualian pasal 50 huruf (a) dalam kasus pemblokiran Netflix, dan penerapan dari pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat indikasi atau dugaan kegiatan anti persaingan yang telah dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesiasebagai pemegang fasilitas penting dalam bentuk akses internet yaitu pelanggaran atas pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dengan telah melakukan penolakan akses ke fasilitas penting yang termasuk dalam ruang lingkup pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terhadap Netflix yang mengakibatkan Netflix tidak dapat bersaing pada pasar televisi berbayar di Indonesia.

---

This bachelor thesis discusses about alleged violation of Article 19 chapter (a) Law No. 5 Year 1999 in the case of blockage of Netflix site that committed by PT Telekomunikasi Indonesia. The main issues of this thesis are about regulation of content provider Indonesia, application of expectation as regulated in article 50 chapter (a) Law No. 5 Year 1999, and also the application of article 19 chapter (a) Law No. 5 Year 1999 in Netflix case. The study is normative-juridicial research using primary and secondary data. The result of the research, there is an indication or alleged violation of anti competition activities that has been committed by PT Telekomunikasi Indonesia as a holder of essential facilities in internet access as regulated in article 19 chapter (a) Law No. 5 Year 1999, which has done a barrier to entry of essential facilities for Netflix that included in scope of article 19 chapter (a) Law No. 5 Year 1999. It makes Netflix can?t compete in the subscription television channels market in Indonesia."

"Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai proses penyediaan jasa freight forwarding ekspor benih lobster di Indonesia yang cenderung untuk mengarahkan pada penggunaan satu perusahaan freight forwarding tertentu, yakni PT Aero Cipta Kargo (PT ACK) sebagai jasa pengiriman yang akan digunakan oleh para Eksportir benih lobster. Hal yang demikian menimbulkan suatu pertanyaan apakah dalam proses penyediaan jasa tersebut menimbulkan suatu pelanggaran dalam persaingan usaha yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum yang berbentuk normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Penulis menemukan bahwa proses penyediaan jasa forwarding ekspor benih lobster di Indonesia memenuhi unsur-unsur Pasal 17 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan dengan pendekatan rule of reason, yakni meneliti dampak dari pada permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini, Penulis memberikan saran bahwa sebaiknya pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyediaan jasa ini dapat lebih bijak dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu pihak yang bertugas melakukan pengawasan harus lebih meningkatkan pengawasan agar penyedia jasa ini dapat berlangsung secara adil dan transparan.

---

This thesis will be discussing the process of providing lobster seed export freight forwarding service in Indonesia, which tends to lead to the use of one particular freight forwarding company, namely PT Aero Cipta Kargo (PT ACK) as a shipping service that will be used by lobster seed Exporters. This raises a question whether the process of providing this service creates a violation in business competition as regulated in Article 17 and Article 24 of Law Number 5 of 1999. The research in this thesis is carried out with a normative type of legal research. From the results of the research conducted, the author found that the process of providing lobster seed export forwarding services in Indonesia meets the elements of Article 17 and Article 24 of Law Number 5 of 1999 which is carried out with a rule of reason approach, namely examining the impact of the problems that occur. In this study, the author advises that the parties involved in the process of providing this service can be wiser in carrying out their duties in accordance with the applicable laws and regulations, besides that the party in charge of supervising must further improve supervision so that service providers can provide fair and transparent service."

"Pada skripsi ini akan membahas kebijakan PT KAI yang memberlakukan pembayaran kereta api lokal yang dibeli melalui aplikasi KAI Access hanya bisa dibayar melalui uang elektronik LinkAja. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan PT KAI tersebut termasuk praktek diskriminasi yang dilarang menurut Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan apakah dasar PT KAI dalam mengeluarkan kebijakan tersebut termasuk hal yang dikecualikan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah tindakan PT KAI tersebut memenuhi semua unsur Pasal 19 huruf (d), dalam pembuktian ini digunakan pendekatan rule of reason yang dilihat adalah dampak dari Tindakan tersebut, dampak Tindakan PT KAI tersebut adalah menyebabkan konsumen tidak memiliki pilihan pembayaran lain selain LinkAja, sehingga dapat dikatakan bahwa PT KAI melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (d), dan yang menjadi dasar PT KAI mengeluarkan kebijakan tersebut tidak termasuk yang dikecualiakan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

This thesis will discuss the policy of PT KAI which enforces that local train payments purchased through the KAI Access application can only be paid via LinkAja electronic money. This raises the question of whether the PT KAI policy includes discriminatory practices prohibited under Article 19 letter (d) of Law No. 5 of 1999, and whether the basis of PT KAI in issuing the policy is exempt under Article 50 of Law No.5 of 1999. This study uses the juridical-normative method using primary and secondary data. The result of this research is that PT KAI's action fulfills all the elements of Article 19 letter (d), in this proof the rule of reason approach is used, which is seen as the impact of these actions, the impact of PT KAI's actions is that consumers have no other payment options besides LinkAja, so that it can be said that PT KAI violates the provisions of Article 19 letter (d), and the basis for PT KAI to issue this policy is not an exception based on Law No. 5 of 1999."

"Pemenuhan kebutuhan jagung di Indonesia sedang mengalami kekisruhan terutama setelah adanya kelangkaan pasokan jagung dan kenaikan harga jagung yang signifikan. Skripsi ini mengkaji mengenai permasalahan adanya dugaan praktek pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada komoditas jagung di Indonesia. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah mengenai ada atau tidaknya indikasi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia serta bagaimana langkah yang dilakukan untuk menghindari potensi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia agar sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah tidak terdapatnya indikasi pelanggaran pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

The fulfillment of corn needs in Indonesia is in chaos triggered by the scarcity of supply and the price which significantly rise. This thesis examines the allegation of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999 on commodity of corn in Indonesia. The main issues of this thesis are about indication of cartel practice on commodity of corn in Indonesia and how to prevent the potential of indication of cartel on commodity of corn accordant to Law No. 5 of 1999. The research conducted through juridical normative method. The results of research indicate that there is not any indication of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999."

"PT Pelindo (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan khusus untuk melakukan pengusahaan terhadap kegiatan kepelabuhanan di Indonesia, yang salah satunya adalah penyediaan jasa bongkar muat. Penelitian ini membahas terkait dugaan penguasaan pasar dalam penyediaan jasa bongkar muat yang secara khusus dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) di Dermaga Yos Sudarso Pelabuhan Ambon, dengan melakukan analisis terhadap Putusan KPPU Nomor 29/KPPU-L/2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait posisi PT Pelindo IV (Persero) selaku Badan Usaha Pelabuhan (“BUP”) Dermaga Yos Sudarso Pelabuhan Ambon yang telah menerima hak konsesi dari negara, serta kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim KPPU dalam Putusan No. 29/KPPU-L/2020 mengenai Pasal 19 huruf A dan B serta Pasal 50 huruf A jo. Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Merujuk pada hal tersebut, penulis akan mengaitkan antara pokok permasalahan dengan peraturan serta doktrin terkait. Setelah penulis menganalisis dan membandingkan antara pertimbangan Majelis Hakim KPPU dengan yurisprudensi terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim KPPU terkait posisi PT Pelindo IV (Persero) sebagai BUMN khusus kepelabuhanan yang telah diberikan hak konsesi oleh negara sebagai salah satu bentuk Monopoli Negara dan merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia untuk lebih kritis dalam mempertimbangkan posisi, peran dan fungsi dari PT Pelindo (Persero) sebagai BUMN penyelenggara kegiatan kepelabuhanan di Indonesia.

---

PT Pelindo (Persero) is a State Owned Enterprise (“SOE”) which was specifically established to operate port activities in Indonesia, one of which is providing container services. This research discusses the alleged market control in the provision of container services which were specifically carried out by PT Pelindo IV (Persero) at Yos Sudarso Pier, Port of Ambon, by analyzing the Verdict of KPPU Number 29/KPPU-L/2020. The purpose of this research is to analyze the position of PT Pelindo IV (Persero) as the Port Company of Yos Sudarso Pier, Port of Ambon, and the suitability of the KPPU Panel of Judges’ consideration in Verdict No. 29/KPPU-L/2020 regarding Article 19 letters A and B and Article 50 letter A jo. Article 51 of Law Number 5 of 1999. This research is judicial-normative with qualitative analysis method. Therefore, the author will link the subject matter with related regulations and doctrines. After the author has analyzed and compared between KPPU Panel of Judges’ considerations with previous jurisprudence, the author concluded that there was a mistake in the consideration of PT Pelindo IV (Persero)’s position as a special SOE for ports that had been granted concession rights by the state, which as a form of State Monopoly and is the implementation of Article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Therefore, KPPU as the business competition law enforces in Indonesia should be more critical in considering the position, role, and the function of PT Pelindo (Persero) as a SOE that organizes port activities in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai posisi GoPay yang menduduki posisi kedua dalam industri layanan jasa dompet elektronik di Indonesia. Oleh karena posisi yang dimilikinya tersebut, GoPay memiliki kekuatan pasar dalam industri dompet elektronik di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai perilaku GoPay dalam mengoperasikan sistem pembayarannya di Alfamart yang diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) dan dampak yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, Penulis menyarankan bahwa hendaknya regulator melakukan pembaharuan atau menambahkan regulasi mengenai penyelenggaraan layanan jasa dompet elektronik yang saat ini telah mengalami berbagai perkembangan. Selain itu, pemerintah hendaknya meningkatkan pengawasan terkait penyelenggaraan dompet elektronik untuk mencegah terjadinya kegiatan usaha yang bertentangan dengan persaingan usaha yang tidak sehat.

---

This study is focused on the position of GoPay as the second place in the electronic wallet service industry in Indonesia. Because of this position, GoPay has market power in the electronic wallet industry in Indonesia. In addition, this study also discusses GoPay's behavior in operating its payment system at Alfamart which is suspected of violating Law no. 5 year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Business Competition Law) and the impact caused by these behaviors. In this research, the author suggests that regulators should update or add regulations regarding the implementation of electronic wallet services which have undergone various developments. In addition, the government should increase supervision regarding the operation of electronic wallets to prevent business activities that are contrary to unfair business competition.

"

"Skripsi ini membahas permasalahan tentang dugaan praktik kartel garam impor yang dilakukan oleh beberapa perusahaan importir di Indonesia. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tata niaga impor garam, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Oleh karena itu, perlu diketahui struktur industri garam impor dalam persaingan usaha dan indikasi kuat adanya dugaan praktik kartel dalam penyelenggaraan bisnis garam impor di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur industri garam impor yang terbentuk tergolong kedalam struktur pasar oligopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999. Serta, apabila melihat indikasi yang ada, tidak terdapat bukti yang cukup adanya dugaan praktik kartel garam impor di Indonesia. Penulis menyarankan dibutuhkan peran serta pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga terkait untuk dapat mengatasi permasalahan pada sektor pergaraman Indonesia.

---

This study addresses the issue of cartel allegation of imported salt which is done by several import companies in Indonesia. As an effort to solve the problem of the imported salt trade, Ministry of Trade Republic of Indonesia enacted Regulation No. 125/M-DAG/PER/12/2015 Concerning Imported Salt Provision. Thus, it is important to understand the structure of imported salt industry in business competition and the strong indication of cartel allegation in imported salt business in Indonesia. This study is library research, which is done by using the tipology of juridical normative research. The result of this study shows that the built structure of imported salt industry is classified as oligopoly market, as referred to article 4 of Law No.5 of 1999. Also, based on the existing indication, there is not enough proof of imported salt cartel allegation in Indonesia. This Author suggests that the participation of government, enterpreneurs and concerning institutions are needed to solve the problem in salt sector in Indonesia."

"Pelaksanaan tender merupakan salah satu kegiatan yang diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No.5 Tahun 1999”) yang menghendaki agar setiap Pelaku Usaha di Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menawarkan barang dan jasa kepada konsumen. Pada tahun 2019, PT Angkasa Pura I (Persero) membuka kesempatan bagi perusahaan penyedia aplikasi di Indonesia untuk bekerja sama dengan pihak Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali dalam menyediakan layanan angkutan darat berbasis aplikasi dengan mengadakan Tender Mitra Usaha Layanan Angkutan Darat Berbasis Aplikasi di Bandara Bali. Melalui proses tender tersebut, Grab Indonesia yang merupakan salah satu pelaku usaha dalam pasar industri jasa angkutan darat berbasis aplikasi ditetapkan sebagai pemenang tender. Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penelitian untuk memastikan bahwa proses penetapan Grab Indonesia pemenang tender sudah dilakukan sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan proses Tender Mitra Usaha Layanan Angkutan Darat Berbasis Aplikasi di Bandara Bali telah menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan tender sebagaimana disebutkan dalam Perkom No.2 Tahun 2010 dan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 sehingga dalam penyelenggaraan tender tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999. Berdasarkan hasil penelitian, maka PT. Angkasa Pura I (Persero) yang membuat peraturan sendiri terkait penyelenggaraan tender mitra usaha perlu mengedepankan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dengan mengatur seluruh prinsip yang disebutkan dalam Perkom No.2 Tahun 2010 dalam peraturan internal perusahaannya tersebut.

---

Tender is one of the activities that required to apply the fair business competition principles through the application of Law Number 5 Year 1999 regarding Prohibition for Monopolistic Practices and Unfair Business Competition ("Law No.5 Year 1999") which aims for every entrepreneur in Indonesia to get the same opportunity in offering goods and services to the consumers. In 2019, PT Angkasa Pura I (Persero) opens up opportunities for ride-hailing companies in Indonesia to cooperate with I Gusti Ngurah Rai Bali Airport in providing online transportation services by holding a Business Partner Tender for Application-Based Land Transportation Services at the Bali Airport. Through the tender process, Grab Indonesia, which is one of the ride-hailing company, was selected as the winner of the tender. Afterwards, Indonesia Competition Commission conducts research to ensure that the process of selecting Grab Indonesia as the winner of the tender has been carried out in accordance with Law No. 5 Year 1999. The results show that the entire Tender process for Application-Based Land Transportation Service Partners at Bali Airport has implemented the fair business competition principles in tender stated in Commission Regulation No.2 Year 2010 and does not violate Article 22 Law No.5 Year 1999, so that the execution of the business partner tender was not found against Law No.5 Year 1999. Based on the research results, PT. Angkasa Pura I (Persero), which makes its own regulations regarding the execution of the business partner tender, needs to feature all of the fair business competition principles in tender stated in Commission Regulation No.2 Year 2010 in their company internal regulations."