Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembahasan skripsi ini adalah mengenai keterbukaan akses atas laporan keuangan pada penerapan insolvensi tes dalam hukum kepailtan. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan aksesibilitas atas laporan keuangan pada negara Singapura dan Jepang yang menerapkan insolvensi tes. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai keterbukaan laporan keuangan di Indonesia dan mengetahui bagaimana keterbukaan informasi keuangan pada negara Jepang dan Singapura yang telah menerapkan insolvensi tes. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah non-aksesibilitas terhadap laporan keuangan tidak serta merta menjadikan insolvensi tes tidak dapat diterapkan. Aksesibilitas tersebut bukan merupakan penghalang untuk diterapkannya insolvensi tes demi terciptanya hukum kepailitan yang melindungi kepentingan debitor dan kreditor secara adil di Indonesia.

---

ABSTRACTThe discussion of this academic thesis is about the accessibility of financial report for the importance of insolvency test in bankruptcy law. The research is explained by doing comparison of law regarding accessibility of financial report in Singapore and Japan which apply insolvency test in their country. The purpose of this thesis is to know about how the law in Indonesia regulate the accessibility of financial report and how the accessibility of financial report regulated in Japan and Singapore which administering insolvency test in their country. This research is in the form of juridical normative research using descriptive analytical research type. The conclusion of this thesis is non accessibility of financial report should not make insolvency test un applicable. The accessibility is not an obstacle in applying insolvency test to create bankruptcy law that protects the interests of debtors and creditors fairly in Indonesia."

"Suatu Negara memeiliki Hukum untuk mengatur berbagai macam kepentingan di dalamnya, Khususnya dalam penelitian ini adalah Hukum kepailitan. Hukum kepailitan hadir guna menunjang kepentingan debitor dan kreditor dalam adanya suatu perjanjian utang piutang, Hukum kepailitan yang saat ini berlaku di Indonesia masih memiliki kekurangan dan ketertinggalan dari hukum kepailitan yang ada di berbagai negara, dari momen ini tingkat kepailitan meningkat di Indonesia dan menyebabkan banyaknya perusahaan yang pailit, dari banyaknya kasus kepailitan ini, ada perusahaan yang masih solven atau dapat melanjutkan usahanya tetapi terancam oleh persyaratan hukum kepailitan yang berlaku, penelitian ini membahas bagaimana pentingnya penerapan sistem tes insolvensi dan bagaimana penerapannya jika di adopsi di Indonesia sejalan dengan PP no.74 tahun 2020 tentang LPI, sebenarnya mekanisme ini sudah diterapkan di dalam Peraturan pemerintah mengenai Lembaga Pengelolaan Investasi, tetapi tidak di diterapkan dalam Hukum kepailitan di Indonesia, terdapat berbagai macam metode untuk menentukan solvabilitas suatu entitas yang mana sudah banyak diterapkan di berbagai Negara.Metode penelitian penelitian ini menggunakan metode sosio legal di mana sumber berasal dari bahan hukum dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga data dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan topik penelitian, Indonesia masih memiliki kekurangan di dalam syarat permohonan kepailitan, test insolvensi dapat menjadi kebutuhan dalam hukum kepailitan Indonesia untuk dapat menutup kekurangan dalam hukum kepailitan Indonesia, dan hanya debitor yang benar-benar dalam keadaan insolven yang dapat dimohonkan pailit. hukum kepailitan juga mendorong kemajuan iklim investasi yang sedang terpuruk di Indonesia. oleh karena itu metode tes insolvensi dapat dijadikan patokan dalam persyaratan permohonan kepailitan kepada debitor di Indonesia, penerapannya secara langsung membutuhkan peran akuntan publik yang akan menghitung solvabilitas debitor dalam proses kepailitan.

---

A country has laws to regulate various kinds of interests in it, especially in this research is bankruptcy law. Bankruptcy law exists to support the interests of debtors and creditors in the existence of a debt agreement. Bankruptcy law currently in force in Indonesia still has shortcomings and lags behind the existing bankruptcy laws in various countries, from this moment the level of bankruptcy increased in Indonesia and caused many companies that went bankrupt, of the many bankruptcy cases, there are companies that are still solvent or can continue their business but are threatened by the requirements of the applicable bankruptcy law, this study discusses how important the application of the insolvency test system is and how it is implemented if adopted in Indonesia in line with PP no.74 In 2020 regarding LPI, in fact this mechanism has been implemented in government regulations regarding Investment Management Institutions, but is not applied in Bankruptcy Law in Indonesia, there are various methods to determine the solvency of an entity which have been widely applied. in various countries. This research method uses the socio-legal method where the sources come from legal materials and other sources related to this research and also data from interviews with several sources related to the research topic, Indonesia still has shortcomings in the requirements for bankruptcy applications, tests insolvency can be a necessity in Indonesian bankruptcy law to be able to cover deficiencies in Indonesian bankruptcy law, and only debtors who are truly insolvent can be filed for bankruptcy. Therefore, the insolvency test method can be used as a benchmark in the requirements for bankruptcy applications to debtors in Indonesia, its application directly requires the role of public accountants who will calculate the solvency of debtors in the bankruptcy process."

"[ABSTRAKHukum kepailitan di Indonesia masih memiliki kekurangan, yaitu tidak terdapatnya syarat tes insolvensi di dalam permohonan pailit. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kepailitan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih solven, hanya karena tidak mau membayar utangnya. Syarat tes insolvensi diperlukan untuk membedakan mana debitur yang masih mampu melunasi utangnya dengan debitur yang tidak mampu untuk melunasi utangnya, agar kepailitan terhadap debitur yang masih solven tidak terulang kembali. Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah pentingnya syarat tes insolvensi dalam permohonan pailit suatu perusahaan dan bagaimanakah kemungkinan penerapan tes insolvensi dalam permohonan pailit suatu perusahaan di Indonesia. Metode penelitan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisa secara kualitatif serta dilaporkan dalam bentuk preskriptif analitis. Dengan membandingkan kepailitan di Amerika Serikat, diketahui terdapat metode-metode untuk menilai kemampuan debitur dalam melunasi utangnya, salah satunya dengan menggunakan metode perhitungan Altman Z-Score. Metode Altman Z-Score telah lama digunakan di Amerika Serikat dan terbukti dapat digunakan untuk menghitung kemampuan pelunasan utang dalam perkara kepailitan di Indonesia pula. Oleh karena itu, metode Altman Z-Score dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk membentuk peraturan setingkat Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tes insolvensi yang akan digunakan dalam kasus-kasus kepailitan di Indonesia. Implementasi secara langsung adalah dengan memanfaatkan jasa akuntan publik selaku profesi penunjang untuk melakukan tes insolvensi terhadap debitur dalam kasus kepailitan.

---

ABSTRACTThe law of bankruptcy in Indonesia still has some weakness points, such as the unavailability terms of insolvency test in the bankruptcy petition. This condition often induces bankruptcy towards the companies which are still solvent, just because not willing to pay the debt. The term of insolvency test is needed to differentiate which debtors are still affordable to pay off their debt with the unaffordable ones, so that bankruptcy towards the solvent debtors not to be reoccurred. This thesis covers about how important the term of insolvency test is in a company‟s bankruptcy petition in and how the possibility to apply the insolvency test in a company‟s bankruptcy petition is in Indonesia. The method of this research use juridical and normative approach, and to be analyzed qualitatively and to be reported in the form if prescriptive analytically. By comparing the bankruptcy in the United States of America, there are methods to evaluate the affordability of the debtors to pay off their debt, one of which using the Altman Z-Score method. The method of Altman Z-Score has been commonly used in the Unite States of America and also proved can be used for measuring the affordability of debt payment in the bankruptcy cases in Indonesia. Therefore the method of Altman Z-Score is able to be used as a standard measurement to construct the rules as the same level of the Minister Regulation (Peraturan Menteri) which manages about the insolvency test which will be used in bankruptcy cases in Indonesia. The direct implementation is to use the service of Public Accountant as a supportive profession to perform the insolvency test toward the debtors in the bankruptcy cases., The law of bankruptcy in Indonesia still has some weakness points, such as the unavailability terms of insolvency test in the bankruptcy petition. This condition often induces bankruptcy towards the companies which are still solvent, just because not willing to pay the debt. The term of insolvency test is needed to differentiate which debtors are still affordable to pay off their debt with the unaffordable ones, so that bankruptcy towards the solvent debtors not to be reoccurred. This thesis covers about how important the term of insolvency test is in a company‟s bankruptcy petition in and how the possibility to apply the insolvency test in a company‟s bankruptcy petition is in Indonesia. The method of this research use juridical and normative approach, and to be analyzed qualitatively and to be reported in the form if prescriptive analytically. By comparing the bankruptcy in the United States of America, there are methods to evaluate the affordability of the debtors to pay off their debt, one of which using the Altman Z-Score method. The method of Altman Z-Score has been commonly used in the Unite States of America and also proved can be used for measuring the affordability of debt payment in the bankruptcy cases in Indonesia. Therefore the method of Altman Z-Score is able to be used as a standard measurement to construct the rules as the same level of the Minister Regulation (Peraturan Menteri) which manages about the insolvency test which will be used in bankruptcy cases in Indonesia. The direct implementation is to use the service of Public Accountant as a supportive profession to perform the insolvency test toward the debtors in the bankruptcy cases.]"

"Penerapan hukum kepailitan di Indonesia untuk menyatakan pailitnya seseorang atau suatu perusahaan membutuhkan pembuktian sederhana, dimana hanya membutuhkan syarat mempunyi dua atau lebih kreditur dan mempunyai setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian yang sangat sederhana ini tidak menyertakan insolvency test sebagai salah satu syarat untuk mendasari pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus pailit dalam putusan pengadilan niaga. Hal ini cenderung tidak proporsional karena merugikan pihak debitur, dimana Prinsip Keadilan adalah salah satu Prinsip atau Asas yang mendasari Hukum Kepailitan di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adanya insolvency test dapat menunjukan bahwa seseorang atau suatu perusahaan sebagai debitur dalam keadaan solven atau insolven, sehingga dapat dipertimbangkan apakah aset-aset yang dimiliki oleh debitur dapat membayar utang-utangnya atau tidak. Tidak adanya penerapan insolvency test dalam proses kepailitan menutup kemungkinan untuk melihat hal-hal tersebut sehingga debitur dapat dengan mudah untuk dipailitkan. Sehingga, insolvency test perlu untuk diterapkan dalam proses kepailitan serta diperbaharui peraturannya agar tidak menciderai prinsip keadilan yang menjadi dasar dari hukum kepailitan di Indonesia.

---

The application of bankruptcy law in Indonesia to declare someone or a company bankrupt requires simple proof, where it only needs the condition of having two or more creditors and at least one debt that has matured and is demandable. This very simple proof does not include the insolvency test as one of the conditions to substantiate the consideration of the Judges' Panel to decide bankruptcy in a commercial court ruling. This tends to be disproportionate as it harms the debtor, where the Principle of Justice is one of the principles underlying Bankruptcy Law in Indonesia, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The existence of an insolvency test can show that an individual or a company as a debtor is in a solvent or insolvent condition, so it can be considered whether the assets owned by the debtor can pay off its debts or not. The lack of the application of the insolvency test in the bankruptcy process closes the possibility of examining these matters, making it easy to declare bankruptcy for debtors. Thus, the insolvency test needs to be applied in the bankruptcy process and its regulations need to be updated to avoid undermining the principle of justice that is the basis of bankruptcy law in Indonesia."

"Pailit merupakan upaya akhir bagi debitor yang berada dalam keadaan insolven dimana ia tidak lagi mampu melakukan kewajiban kepada para kreditornya. Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 merupakan peraturan terakhir yang diamandemen Indonesia namun masih memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan Jepang, Malaysia, dan Singapura tentang insolvency test yang dijadikan tolak ukur pengajuan pailit. Hukum yang seyogyanya dijadikan sandaran demi memenuhi nilai keadilan bagi debitor dan kreditor secara proporsional, dalam hal ini akan dibahas dengan membandingkan hukum kepailitan dan insolvency test. Dengan melihat Undang-Undang Kepailitan Jepang, Malaysia, dan Singapura, tulisan ini dibuat untuk mengambil kelebihan yang ada pada hukum Negara lain serta melihat kekurangannya untuk dijadikan pegangan dalam memperbaiki Hukum Kepailitan Indonesia kearah yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan hukum dapat memenuhi perannya sebagai pedoman dalam memberikan nilai keadilan, serta utilitas pengadilan dalam memutus perkara dengan waktu yang efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

---

Bankrupt ought to be last resort for debtor who could not pay his debt to his creditors as it became due and payable and he has been stated as insolvent. Bankruptcy Act Number 37 of 2004 is the last amended statute in Indonesia. This Act has fundamental difference with Bankruptcy Law of Japan, Malaysia, and Singapore concerning about insolvency test which is used as legal task for bankruptcy petition. Justice for both of debtors and creditors should rely on Bankruptcy Law in such case as mentioned. In this matter, insolvency test is an important point to be considered in bankruptcy law.

Discussion between Japan, Malaysia, Singapore, and Indonesia Bankruptcy Law is purposed to analyze law and to compare insolvency matters in each laws. Through this analytic discussion, taking excess points and also to prevent short points of law is the priority to improve Indonesia Bankruptcy Law. Thus law can fulfill its duties as reference to produce just norm, show utility of court in deciding case, and also give an efficient proceedings to support economic growth."

"Terdapat beberapa model bisnis yang dapat digunakan oleh seorang pengusaha dalam membangun bisnisnya. Salah satunya adalah menggunakan jenis Induk-Anak Perusahaan (Perusahaan Grup). Menggunakan model bisnis apa pun, sering kali kegagalan tidak dapat dihindari. Kesulitan finansial dengan berbagai faktor, menjadi alasan dari gagalnya suatu bisnis. Kepailitan hadir sebagai solusi bagi seorang pengusaha untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi kehidupan ekonomi di Indonesia masih banyak ditemukan kekurangan. Kosongnya pengaturan mengenai Induk-Anak Perusahaan menjadi salah satunya. Padahal praktik Induk-Anak Perusahaan bukan hanya satu atau dua entitas di Indonesia, tetapi banyak sekali digunakan bagi pengusaha. Selain itu juga dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak luput dari segala kekurangannya. Tidak hadirnya tes insolvensi, membuat suatu perusahaan dapat dengan mudah pailit selama memenuhi persyaratan pailit yang diatur dalam UUKPKPU, padahal perusahaan tersebut masih mampu untuk membayar utang-utangnya. Tulisan ini hadir membahas masalah-masalah tersebut, mulai dari urgensi tes insolvensi di Indonesia, studi kasus penerapan insolvensi tes dalam kasus kepailitan PT Hanson International Tbk yang menjadi contoh semrawutnya hukum ekonomi di Indonesia, serta eksekusi kepailitan yang dalam hal terjadinya kepailitan Induk-Anak Perusahaan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan dalam bentuk kualitatif, yang kemudian menyimpulkan bahwa PT Hanson International Tbk belum dalam keadaan insolven, serta menyimpulkan eksekusi harta pailit dalam bentuk saham yang dimiliki Induk Perusahaan terhadap Anak Perusahaannya.

---

There are several business models that can be used by an entrepreneur in building his business. One of them is using the Parent-Subsidiary type (Group Company). Using any business model, failure is often inevitable. Financial difficulties with various factors become the reason for the failure of a business. Bankruptcy comes as a solution for an entrepreneur to be able to solve these problems. However, economic life in Indonesia still has many shortcomings. The absence of regulations regarding the Parent-Subsidiary Company is one of them. Whereas the practice of Parent-Subsidiary Company is not only one or two entities in Indonesia but is widely used for entrepreneurs. In addition, Indonesian bankruptcy law is not free from shortcomings. The absence of an insolvency test means that a company can easily go bankrupt as long as it meets the bankruptcy requirements stipulated in the UUKPKPU, even though the company is still able to pay its debts. This paper discusses these issues, starting from the urgency of the insolvency test in Indonesia, a case study of the application of the insolvency test in the bankruptcy case of PT Hanson International Tbk, which is an example of the chaos of economic law in Indonesia, as well as the execution of bankruptcy in the event of Parent-Subsidiary bankruptcy in Indonesia. This paper uses a qualitative approach, which then concludes that PT Hanson International Tbk is not yet insolvent and concludes the execution of bankruptcy assets in the form of shares owned by the Parent Company against its Subsidiaries."

"ABSTRAKPelaksanaan Hukum Kepailitan di Indonesia, dalam beberapa perkara, kerap menarik perhatian para pelaku usaha nasional maupun internasional. Perhatian tersebut berkaitan dengan tidak terdapatnya norma yang melindungi perusahaan atau pelaku usaha dengan kondisi finansial yang sehat (solvent) dari kepailitan. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa perkara kepailitan, seperti perkara PT. AJMI, PT. Prudential Assurance dan yang teranyar adalah perkara kepailitan PT. Telkomsel Seluler serta PT Eastwood Timber Industries. Rezim kepailitan Indonesia pasca terjadinya krisis moneter pada dasarnya membuka diberlakukannya upaya hukum kepailitan terhadap siapa pun sepanjang memenuhi persyaratan mengenai jumlah kreditor dan unsur utang yang bersifat luas. Prinsip utang yang bersifat luas tersebut kerap menjadi loophole penyebab terjadinya kepailitan yang mendera perusahaan atau pelaku usaha solvent. Oleh sebab itu, untuk memberikan perlindungan bagi perusahaan atau pelaku usaha solvent, solvency test seharusnya diadopsi kedalam Hukum Kepailitan nasional kedepan untuk menghindari digunakannya pranata hukum kepailitan secara tidak tepat. Penulisan tesis ini bermaksud untuk melihat bagaimana solvency test diberlakukan dalam hukum kepailitan di Amerika Serikat. Kemudian, melihat sejauhmanakah solvency test tersebut dikenal dalam proses peradilan kepailitan di Indonesia. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dua buah kasus kepailitan di Indonesia, masing-masing PT. Telkomsel Seluler Tbk dan PT. Eastwood Timber Industries, dianalisa untuk melihat pemberlakuan dari solvency test dan melihat sikap pengadilan mengenai hal tersebut.

---

ABSTRACTThe implementation of bankruptcy law in Indonesia has attracted attention among business people, nationally and internationally. The attention and discussion is of concern the absent of protection available for solvent company or business individuals from threats using bankruptcy regime. Since the enactment of bankruptcy law in 1998 several cases involving solvent companies had happened, such as the case of PT AJMI and PT. Prudential Assurance, which had been successfully bankrupted. Those two companies were considered solvent at the time the petition was filed by their creditors. Moreover, since the new bankruptcy regime has been amended with the new law of 37 of 2004, cases involving solvent company remain happened, inter alia: the case of PT. Telkomsel Seluler and PT Eastwood Timber Industries. Both company were solvent at the time the involuntary petition was filed by their creditors. The bankruptcy regime of 2004 clarifying claim (debt) shall be seen within a broad perspective. However, this resulted in complexity in the examination of such claims, as a result it will likely to be contradictive to the requirement stated in article 8 (2) bankruptcy law 2004. The broad perspective of claim is likely to be the loophole, causing solvent company open from the exposure of bankruptcy regime. Therefore, solvency test should be adopted into the Indonesian bankruptcy law. This Thesis comprise of a study on American Bankruptcy Code that set solvency test and also look at 2 (two) bankruptcy cases to see how the implementation of solvency test in America. Moreover, it also making an attempt to see how the commercial court in Indonesia treat argumentation using solvency test in 2 (two) cases, involving PT. Telkomsel Seluler and PT. Eastwood Timber Industries."

"Rasio solvabilitas merupakan salah satu alat ukur untuk menentukan kemampuan utang jangka panjang suatu entitas berdasarkan kondisi laporan keuangannya. Dalam kepailitan tidak disebutkan secara eksplisit mengenai rasio solvabilitas bahkan laporan keuangan sekali pun. Tidak terdapat kepastian dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai ketentuan perkiraan kemampuan debitor untuk membayar utangnya. Tanpa adanya kepastian mengenai tolok ukur kemampuan debitor untuk membayar utangnya tersebut dapat, dipastikan bahwa putusan majelis hakim tidak berdasarkan kemampuan keuangan debitor pailit. Seharusnya kondisi keuangan serta kemampuan finansial debitor pailit yang harus menjadi pertimbangan oleh majelis hakim untuk memutus suatu perkara kepailitan.

---

The solvability ratio is one of the measuring tools to determine the long-term debt capability of an entity based on the condition of its financial statements. In bankruptcy, there is no explicit mention of the solvency ratio, even the financial statements. There is no certainty in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations regarding the provisions on the estimation of the debtor's ability to pay his debts. Without certainty regarding the benchmark of the debtor's ability to pay its debt, it can be ascertained that the judge's decision is not based on the financial capacity of the bankrupt debtor. The financial condition and financial capacity of the bankrupt debtor should be considered by the panel of judges to decide a bankruptcy case."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaturan mengenai tanggung jawab Direksi dan kaitannya dengan pelaksanaan doktrin business judgment rule dalam kepailitan Perseroan Terbatas menurut hukum positif di Indonesia, dan melakukan identifikasi serta analisa mengenai kemungkinan penerapan tanggung jawab pribadi Direksi dalam konsep perlindungan Safe Harbor on Insolvent Trading di Australia dalam praktik kepailitan perseroan di Indonesia. Bentuk penelitian yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dan dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan penerapan ketentuan dalam pengaturan hukum kepailitan di Indonesia, yaitu dengan menambahkan unsur pembuktian pembebanan tanggung jawab pribadi Direksi atas kepailitan Perseroan yang diatur dalam Pasal 104 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan dengan menambahkan ketentuan mengenai perlindungan terhadap beban tanggung jawab pribadi Direksi atas perbuatan Direksi tanpa persetujuan pengurus yang menimbulkan kewajiban setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 ayat (3) UUK-PKPU No. 37 Tahun 2004. Adanya kemungkinan penerapan tersebut merupakan bentuk perwujudan asas undang-undang kepailitan, bahwa undang-undang seyogyanya memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan pernyataan pailit kepada Debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif, dan untuk mendorong Direksi bertikad baik melaksanakan dengan sebaik-baiknya, tanpa dibayangi kekhawatiran harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan.This thesis is aimed to analyze the regulations regarding Director’s liability and the implementation of business judgment rule doctrine in Bankruptcy of Limited Liability Company according to Indonesian positive law. This research is also aimed to identify the possibility of implementing Australian Corporate Insolvency Law regarding Safe Harbor Protection Principal on Insolvent Trading in practice of Indonesia Corporate Bankruptcy. The form of research used in this study is normative judicial research with typology of descriptive research. This thesis shown there’s a possibility on protecting Director’s personal liability from insolvent trading practice in Australian Corporate Insolvency Law to be applied in the regulation of Indonesian Bankruptcy Law, by to issue an additional regulation regarding element of proof on exception of Director’s liability on Bankruptcy of Limited Liability Company in accordance with Limited Liability Company Law No. 40/2007 (“Company Law”), and to issue an additional regulation regarding protection of Director’s liability for exercise Director’s powers without approval of administrator when Limited Liability Company in a state of Suspension of Payment in accordance with Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37/2004 (“Bankruptcy and Suspension of Payment Law”). The possibility of implementing Safe Harbor Protection makes it necessary to issue an adequate regulation as an application of principal of Indonesian Bankruptcy Law that Bankruptcy Law supposedly providing company’s director a chance to take a reasonable steps to restructure and face the financial difficulties while the business of the company is still prospective, before put into state of bankruptcy, with purpose to encourage directors with good faith remain exercise their fiduciary duties in their absolute best without fear of personal liability."

"ABSTRAKDalam sistem asuransi syariah, setiap peserta bermaksud tolong-menolong satu sama lain dengan menyisihkan iuran kebajikan tabarru. Dalam perusahaan asuransi syariah saat perusaahan tidak membayar klaim nasabah maka hal tersebut bukanlah sebuah utang karena perusahaan hanya bersifat mengelola dana maka tidak sepatutnya terjadi kepailitan dalam perusahaan asuransi syariah. Dari hal tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu apakah dana tabarru dalam konsep perjanjian hukum asuransi syariah dapat diartikan sebagai utang yang dijadikan sebagai dasar kepailitan, bagaiman landasan hukum OJK dalam mengajukan permohonan pailit perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah, dan apakah pengadilan niaga berwenang mengadili perkara kepailitan perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah Penelitian ini dilakukan dengan meneliti perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan kepailitan perusahaan asuransi serta melakukan observasi dan wawancara kepada orang yang ahli di bidang perasuransian syariah. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Perusahaan Asuransi Mubarakah tidak dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena konsep yang digunakan oleh Perusahaan Asuransi Syariah ialah Takaful. Saran yang dapat penulis berikan ialah seharusnya pembuat Undang-Undang memberikan pengertian yang lebih jelas dan lebih terperinci terhadap ketentuan utang, seharusnya OJK sebelum mengajukan permohonan pailit terhadap debitor harus menelaah lebih lanjut mengenai prinsip dasar yang digunakan suatu perusahaan, para kreditor dan OJK seharusnya harus mengerti mengenai kewenangan mutlak suatu pengadilan dalam mengadili suatu perkara dalam perkara ekonomi syariah khususnya asuransi syariah yang berwenang mengadili perkaranya ialah pengadilan agama bukan pengadilan niaga.

---

ABSTRACTWithin the Takaful system, each participant intends to help each other by setting aside the contribution fee tabarru. In the Takaful company when the company does not pay the customer 39 s claim then it is not a debt because the company is only fund managing it is not proper for bankruptcy in sharia insurance company. From this matter can be drawn some formulation of the problem is whether the tabarru funds in the concept of sharia insurance law agreement can be interpreted as the debts that serve as the basis of bankruptcy, how OJK legal foundation in applying for insolvency company Insurance Sharia Mubarakah, and whether commercial courts have the authority to adjudicate corporate bankruptcy cases Asuransi Syariah Mubarakah This research is conducted by examining the legislation, books related to bankruptcy insurance company and make observations and interviews to people who are experts in the field of Islamic Insurance. The researcher concludes that Mubarakah Insurance Company can not be declared bankrupt by Commercial Court because the concept used by Sharia Insurance Company is Takaful. The author 39 s suggestion is that the lawmakers should provide a clearer and more detailed understanding of the terms of the debt, should the OJK before applying for bankruptcy to the debtor should further explore the basic principles used by a company, the creditors and OJK should have to understand regarding the absolute authority of a court in prosecuting a case in a sharia economic case, especially sharia insurance which has the authority to adjudicate its case is a religious court not a commercial court. "