Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMeresponi semangat pembangunan infrastruktur yang diiringi kebutuhan dana yang signifikan pada era kepresidenan Joko Widodo dan Jusuf Kalla periode 2014-2019, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan terkait produk Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif DINFRA . Sebuah wadah investasi kolektif berbasis pasar modal untuk pendanaan infrastruktur. Meski hadir dalam bentuk kontraktual, DINFRA dimungkinkan untuk memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari organ-organnya selayaknya badan hukum. Hal ini menunjukan DINFRA sebagai suatu bentuk kontraktual dengan keunikan tersendiri yang layak untuk dikaji lebih lanjut dari segi hubungan hukum dan kedudukan para pihak didalamnya. Hingga saat ini, DINFRA belum terdapat pelaksanaannya. Sedangkan produk serupa telah diterapkan di India dan Brazil. Ditengah kebaruan ini, menjadi momentum yang pas untuk dilaksanakan tinjauan menyeluruh terkait mekanisme investasi, serta mencari masukan dalam aspek pengaturan dari India dan Brazil. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif melalui penelusuran peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan bahwa bentuk hukum DINFRA adalah perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dimana kedudukan investor adalah sebagai pihak ketiga yang kepentingannya dijalankan oleh manajer investasi dan bank kustodian. Hubungan hukum ini menyerupai lembaga trust pada sistem hukum Anglo-Saxon, dimana terdapat penerima manfaat yang kepentingannya dijalankan oleh pihak lainnya. Dalam pelaksanaan investasi masih terdapat aturan yang perlu diperjelas dan disinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Kemudian, ketika dibandingkan dengan India dan Brazil, DINFRA nampak masih dapat dikembangkan dari segi pengaturan, khususnya dalam hal perlindungan investor.

---

ABSTRACTIn response to the needs of significant funding for infrastructure development in Joko Widodo and Jusuf Kalla presidency era in 2014 2019, the Financial Services Authority issued a regulation related to the Infrastructure Investment Fund in the Form of Collective Investment Contract DINFRA . A capital market based collective investment platform designated for infrastructure funding. Although contractual in nature, DINFRA shares similar character to legal entities, i.e. the ability to own property which is being separated to its organ. This shows DINFRA possesses distinct natures from other contract which requires further analysis with regards to its legal relationship and position of the parties involved. At present, DINFRA has not been implemented in Indonesia. Meanawhile, in India and Brazil comparable products have been executed with commendable success. Amidst of this novelty, it is the right time to conduct comprehensive review on its rsquo investment mechanisms, as well as to draw insights from India and Brazil regarding the regulatory aspects. The research method to be used in this writing is normative juridical, by tracing to legislations. This study shows that DINFRA 39 s legal form is an agreement for the interests of third parties, where the position of the investor is as a third party whose interests are run by the investment manager and custodian bank. This legal relationship resembles a trust institution as acknowledged in the Anglo Saxon legal system, where there are beneficiaries whose interests are exercised by trustee. On the investment mechanism, there are still regulations that need to be clarified and synchronized with other laws and regulations. Upon comparison to India and Brazil, it was found that DINFRA still require improvement on its regulatory aspect, especially on the investor protection. "

"Sejak diperkenalkannya reksa dana berbentuk KIK melalui UU No. 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, reksa dana berkembang sangat pesat. Reksa dana dirancang khusus bagi investor kecil dan investor yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Investor yang memiliki dana membeli saham di dalam reksa dana, kemudian dana tersebut dikelola oleh manajer investasi yang ahli dan profesional untuk mendapatkan keuntungan, dan hasil keuntungan tersebut kemudian didistribusikan kembali kepada investor. Seiring dengan krisis ekonomi yang menerpa Indonesia sejak Agustus 1997, perkembangan reksa dana juga terkena imbas dan mengalami pasang surut. Data per Januari 2002 terdapat 11 reksa dana yang dibubarkan oleh Bapepam, hal ini dikarenakan selain tidak mendatangkan keuntungan bagi investor dan berkurangnya nilai investasi, juga karena ada sebab lain yang lebih penting yaitu adanya pelanggaran peraturan pasar modal oleh manajer investasi. Dengan bubarnya reksa dana tersebut, sebagian besar investor menanggung kerugian. Sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana milik investor, manajer investasi merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas keputusan investasi reksa dana. Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran bagaimana hubungan hukum antara manajer investasi dengan investor reksa dana serta sejauh mana tanggung jawab manajer investasi terhadap investor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara manajer investasi dan investor ternyata terdapat suatu hubungan pemberian kuasa. Mengenai tanggung jawab manajer investasi terhadap investor sudah diatur secara terperinci dalam UUPM, Peraturan Bapepam dan KIK. "

"Tesis ini membuhas tentang permasalahan ketentuan perpajakan atas Real Estate Investment Trusts (REITs). RElTs di Indonesia disebut sebagai Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak lnvestasi Kolektif (DIRE KIK). Dari sudut pandang investor, DIRE KlK merupakan reksa dana dengan perbedaan pada jcnis investasi yang dHakukan. Blla reksa dana berinvestasi pada instrnmen keuangan, maka DIRE KIK berinvestasi pada aset real estat dan efek yang dlterbitkan oleh perusahaan rea:J cstat Yang jadi permasalahan adalah bagaimana perlakuan perpajakan atas DIRJ~ KIK, mengingat bahwa sampai saat ini belum tcrdapat aturan khusus tentang DIRE~ padahal salah satu hal yang menarlk dari REITs adalah adanya fasilitas perpajakan. Sebagian orang mengiru bahwa akan terdapat pengenaan pajak berganda bHa tidak tcrdapat fasilitas perpajakan atas DIRE KIK. Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa hal yang perlu diatur secara khusus daJam ketentuan perpajakan atas DIRE KlK yailu dividen yang diterima dari Special Purpose Company (SPC) dan penHaian kemhali atas aktiva tetap. Bila DIRE KIK berlnvestao.:i melalui SPC maka akan terdapat pengenaan pajak berganda. Penilaian kembali aset reat estat DIRE KlK, pada substansinya merupakan penilaian aset investasi pada harga pasar dan bukan revaiuasi al'tiva tetap. HasH analisis mengusulkan agar dilakukan amandemen terhadap UU Pajak Pcnghasilan, khususnya atas dividen yang dikecualikan daTi nbyek pajak dan se!isih lebih penilaian kembali aset real estat DIRE KTK.

---

The focus on this study is Income Tax treatment of Real Investment Trusts (REITs). REITs in Indonesia called Dana InvesJasi Real Eslal berbentuk Kontrak Investasi Koleklif (DIRE KJK). From investor's point of view, DIRE KJK simtlar with mutual fund, with different investment type. If mutual funds invest in financial instruments, DIRE KIK invest in real asset and marketable securilies issued by real estate agents. The problem is how the appropriate tax treatment of DIRE KlK, while no specific tax regulation regarding DIRE and the main attraction of DIRE for many customers are the tax facility. Some people assume that there will be double taxation if there is no tax faciliy on DIRE KIK, considering Indonesian taxation system is classicaL If that is true, DIRE KIK would not be interesting for investor. Based on analysis on current tax regulation, the researcher suggest some specific regu1ation on dividend received from Special Purpose Company (SPC) and assets revaluation. If DIRE KIK invest through SPC \\"

"Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ldquo;DIRE Berbentuk KIK rdquo; merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat di pasar modal, yang selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat atau aset yang berkaitan dengan real estat yang menghasilkan pendapatan berkesinambungan income-generating property , yaitu pendapatan sewa. DIRE Berbentuk KIK merupakan penerapan konsep Real Estate Investment Trust REIT yang berasal dari pasar modal Amerika Serikat. Dengan menerapkan konsep trust, yang secara formal belum diakui dalam hukum Indonesia, terdapat permasalahan pada landasan normatif pelaksanaan DIRE Berbentuk KIK. Diargumentasikan dalam penelitian ini bahwa konsep trust dapat diterapkan dalam DIRE Berbentuk KIK, yang esensinya dapat ditemukan pada hukum mengenai pemberian kuasa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai kepemilikan tanah, yang sesuai hukum tanah wajib dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa DIRE Berbentuk KIK dapat dilaksanakan melalui Special Purpose Company berbentuk perseroan terbatas. Terakhir, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pendirian perseroan terbatas Special Purpose Company tersebut dapat mengalami kesulitan atau keraguan dalam menentukan pihak mana yang menjadi penghadap jika notaris yang bersangkutan masih awam terhadap konsep trust. Penelitian ini menunjukkan bahwa notaris dapat menentukan bahwa penghadap adalah Manajer Investasi dari DIRE Berbentuk KIK yang bersangkutan, berdasarkan konep trust. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif terhadap data sekunder berkenaan dengan hukum mengenai pasar modal, pertanahan, perseroan terbatas, perikatan, jabatan notaris, serta regulasi-regulasi terkait dengan DIRE Berbentuk KIK.

---

Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ldquo DIRE Berbentuk KIK rdquo is a fund to collect investors rsquo capital in the capital market, which will in turn be invested into real estate assets or assets related to real estate which comprise as income generating property rent income . DIRE Berbentuk KIK is the practical application of the Real Estate Investment Trust REIT originating from the United States capital market. By applying the trust concept, which has not been formally recognized under Indonesian laws, we may identify the issue of the normative basis for the implementation of DIRE Berbentuk KIK. Nevertheless, it is argued in this research that the trust concept is applicable within DIRE Berbentuk KIK, which its basic fundamentals may be found under the laws regarding the granting of power of attorney within the Civil Code. Moreover, this research identifies the issue of ownership of land title, which, according to land law, must be owned by invididuals or legal entities. To overcome this issue, this research explains that a DIRE Berbentuk KIK may conduct its investments through a Special Purpose Company in the form of a limited liability company. Lastly, a notary as a public official authorized to create a limited liability company establishment deed for the said Special Purpose Company may experience difficulty or hesitancy in determining the signatory authorized to sign the deed, if the notary is not well informed of the trust concept. This research demonstrates that notaries may deterimine that the signatory authorized to sign the establishment deed is the Investment Manager of the DIRE Berbentuk KIK, based on the trust concept. This research utilizes the normative legal method to analyze the issues at hand, based on secondary data in relation to the laws regarding the capital market, land, limited liability companies, obligations, the office of the notary, and the regulations regarding DIRE Berbentuk KIK."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari mengenai nilai pasar wajar, yang kemudian disusun menjadi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan mengetahui bagaimana penerapannya pada Reksa Dana, sampai dengan bagaimana Bapepam-LK mengatur mengenai nilai pasar wajar dari tahun ke tahun. Penelitian ini merepresentasikan penelitian yuridis normatif, juga penelitian dokumentasi dalam kebijakan Bapepam-LK mengenai nilai pasar wajar. Penelitian ini mengajarkan kita bahwa transparansi adalah hal yang sangat penting di pasar modal, karena saat kita menginvestasikan uang kita di pasar modal, khususnya Reksa Dana, maka kita pasti ingin mengetahui bagaimana uang itu diinvestasikan, apakah mereka dipergunakan dalam kerangka investasi yang benar, atau apakah manajer investasi memanipulasinya? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Tidak ada jalan terbaik lain, selain tranparansi, jika sistem yang transparan yang dibangun oleh Bapepam-LK berjalan dengan baik, maka setiap investor pasti akan senang. Terakhir, sebagai investor, anda seharusnya selalu belajar dan mencari tahu mengenai perkembangan pasar modal, agar anda dapat meminimalisir risiko, atau, anda dapat memilih risiko mana yang paling dapat anda terima.

---

ABSTRAKThe purpose of this research is to learn about fair market value which generate as Net Asset Value on mutual fund, and find how it applied on mutual fund, until how the Bapepam-LK regulate it from year to year. This research represent the juridical normative research, either that is bibliography research on any disposition by Bapepam-LK on it. These research teach all of us that tranparency is the most important thing di capital market, because when we or you put your money in capital market, especially in mutual fund then we or you must be want to know how the money will invested, are they spent in the right way, or the fund manager manipulate it, how the way we find it? No other way except tranparency, if the tranparency system manage by the Bapepam-LK running well, then everybody happy. Last but not least, as an investor, you must learn more and more about the growing of capital market, then you can minimize the risk, or you can choose, which risk is suitable for you."