Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai resentralisasi tata kelola hutan di Indonesia. Permasalahan yang dikaji adalah tentang mengapa urusan kehutanan kembali disentralisasi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 23 Tahun 2014 dan bagaimana seharusnya resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan sentralisasi dan desentralisasi urusan kehutanan di Indonesia. Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian, pertama, Pemerintah melakukan resentralisasi urusan kehutanan karena kerusakan sumber daya hutan yang semakin parah di era kebijakan desentralisasi diterapkan. Pada praktiknya penyelenggaraan desentralisasi selama ini, baik sebelum maupun setelah rezim UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, hanya menambah beban ekonomi biaya tinggi, dikarenakan pemerintah kabupaten/kota tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan benar dan justru menjadi pusat suap dalam hal perizinan kehutanan. Kedua, kebijakan resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan seharusnya dibangun dengan pendekatan bioregion dan pembangunan berkelanjutan, lintas batas administratif managing transboundary resourches , serta penyelenggaraan prinsip tata kelola hutan yang baik good forest governance.Kebijakan resentralisasi demikian mensyaratkan beberapa unsur antara lain: 1 transparansi dan akuntabilitas; 2 partisipasi; dan 3 koordinasi dan supervisi. Pada tataran implementasi, penyelenggaraan resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 akan menemui beberapa tantangan. Pertama, tantangan untuk mempercepat proses pelaksanaan pengukuhan hutan, khususnya dalam hal penentuan tata batas, agar tidak kalah cepat dengan proses perambahan. Kedua, tantangan kelembagaan KPH dan cabang dinas provinsi di tingkat kabupaten/kota, menyangkut pula aspek kesiapan sumber daya manusia dan pendanaan. Ketiga, penguatan peran stakeholder, khususnya pemerintah provinsi. Selain itu juga penguatan peran masyarakat adat atau lokal dan masyarakat sipil, misalnya dalam memberi masukan atau review perizinan.

---

This research aims to analyse about re centralization of forest governance in Indonesia. The problem is focused on why forestry affairs are re centralized based on Law Number 23 Year 2014 on Regional Governance Law No. 23 2014 and how re centralization of integrative and sustainable forest governance should be. This type of research is normative legal research that has a prescriptive nature. This research use a historical, legal and conceptual approach related to the centralization and decentralization of forestry affairs in Indonesia. The answer of the research is the first one, The Goverment do re centralization because the increasingly severe damage to forest resources in the era of decentralization policies. In practice the implementation of decentralization so far, both before and after the regime of Law No. 22 1999 on Regional Governance, only adds to the burden of high cost economy, because the district city government does not perform proper supervisory functions and instead becomes the center of bribery in forestry licensing. The second one, integrative and sustainable forest management decentralization policies should be developed with bioregion and sustainable development, managing transboundary resourches, and good forest governance principles approach.

The concept of re centralization has several elements including 1 transparency and accountability 2 participation 3 coordination and supervision. At the implementation level, re centralization of integrative and sustainable forest governance based on Law No.23 2014 will meet some challenges. The first one, the challenge to accelerate the implementation process of forest empowerment, especially in terms of setting boundaries, so as not to lose quickly with the process of encroachment. The second one, the challenges of KPH empowerment and branches of provincial services at the district city level, concerning aspects of human resource and funding readiness. The third one, strengthening the role of stakeholders, especially the provincial government. In addition, strengthening the role of indigenous or local peoples and civil society, for example in giving input or review of permissions. "

"Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah korupsi atas keuangan negara yang masih tinggi meskipun upaya perbaikan sistem laporan keuangan yang berkualitas sudah diterapkan. Di sisi lain, dengan sistem desentralisasi dan pemilihan langsung atas lembaga legislatif dan eksekutif pemerintahan, divided government akan mendorong terjadinya proses checks and balances yang juga dapat mengurangi korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran sistem pelaporan keuangan sebagai bentuk dari good governance dan peran divided government terhadap korupsi. Dengan tidak menggunakan variabel korupsi yang berupa persepsi karena bersifat subjektif dan cenderung bias, studi ini menggunakan data korupsi yang bersifat inkracht sehingga dapat menggambarkan kasus korupsi yang sebenarnya terjadi.Hasil studi menunjukkan bahwa good governance dengan indikator opini BPK yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota belum bersifat substantif menggambarkan penggunaan keuangan negara. Akibatnya korupsi masih tetap terjadi pada wilayah yang sudah memperoleh opini terbaik. Sedangkan divided government yang seharusnya mendorong adanya checks and balances justru memunculkan ruang untuk negosiasi dan membuat peluang terjadinya korupsi semakin besar. Terlepas dari hal itu, upaya pemberantasan korupsi pada era pertama presiden Jokowi lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

---

Indonesia still faces the problem of corruption in the country's finances which are still high even though efforts to improve the quality of the financial report system have been implemented. Furthermore, with a decentralized and direct election system of the legislative and executive institutions, divided government will encourage the process of checks and balances which can reduce corruption. This study aims to investigate the role of financial reporting systems as a representation of good governance and the role of divided government against corruption. Instead of using corruption perception variables which are subjective and susceptible to be biased, this study uses inkracht corruption data that can describe corruption cases that actually occur.

The results of the study show that good governance approached by Audit Board of the Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan - BPK) opinion indicators obtained by district/city governments have not been substantively describing the use of state finances. As a result, corruption still occurs in the regions even for those which have obtained the best opinion. Whereas divided government, which should encourage checks and balances, promotes situations for negotiations and makes the chances of corruption occurring even greater. Despite on that fact, efforts to eradicate corruption in President Jokowi's first era were better than the previous government."

"Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk emisi karbondioksida (CO2) telah menjadi penyebab utama dari perubahan iklim dan pemanasan global sejak pertengahan abad ke-20. Ekosistem Karbon Biru (EKB), yang meliputi mangrove dan padang lamun berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebaliknya, kerusakan ekosistem ini dapat menimbulkan resiko lepasnya emisi karbon yang tersimpan kembali ke atmosfer. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi terbesar dari ekosistem tersebut, namun demikian, degradasi EKB di Indonesia yang disebabkan oleh konversi lahan dan kegiatan akuakultur kian meningkat. Sebagai kerangka pengaturan, Perencanaan Tata Ruang berperan penting untuk mengendalikan aktivitas tersebut, menimalisir konflik antar pengguna, dan melindungi EKB melalui instrumen Tata Ruang guna mencegah degradasi lebih lanjut. Perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan EKB secara berkelanjutan tidak hanya mempertahankan kapasitasnya dalam penyerapan CO2, tetapi juga mempertahankan jasa ekosistem yang penting bagi adaptasi perubahan iklim, meningkatkan potensi sosial-ekonomi masyarakat, memberikan perlindungan terhadap risiko perubahan iklim di wilayah pesisir, serta memulihkan habitat yang terdegradasi guna mempertahankan fungsinya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penelitian ini akan melakukan analisis berkaitan dengan mengenai peran Penataan Ruang dalam proses Tata Kelola Karbon Biru, yang secara spesifik mencakup pengaturan dan instrumen tata ruang dalam perlindungan EKB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, permasalahan kelembagaan dalam pengelolaan EKB di Indonesia, dan pengaturan serta studi kasus berkaitan keterlibatan masyarakat untuk pengelolaan EKB pada provinsi Kalimantan Timur dan Bangka Belitung.

---

Emission of greenhouse gases, including carbon dioxide (CO2), has been the main cause of climate change and global warming since the mid-20th century. Blue carbon ecosystems (BCE), which include mangrove and seagrass meadows play a key role in climate change mitigation and adaptation. Conversely, damage to these ecosystems risks the release of that carbon back to the atmosphere. Indonesia hosts one of the biggest proportions of such ecosystems, however, the rate of BCE degradation in Indonesia caused by land conversion and aquaculture remains high. As a regulatory framework, spatial planning plays a key role to control such activities, maintain conflict between uses, and protect BCE through spatial planning instruments to prevent further degradation. Conserving, restoring, and manage BCE sustainably not only maintains CO2 sequestration capacity but also services essential for climate change adaptation along coasts, improves socio-economic potential of the coastal community, provide protection against risks related to climate change in coastal areas, as well as restoring degraded habitats to recover their climate change mitigation potential and avoid additional greenhouse emissions. This paper aimed to analyzed the role of Spatial Planning in the Blue Carbon Governance process, which specifically includes spatial arrangements and instruments for the protection of BCE in various laws and regulations, institutional arrangement issues in the management of BCE in Indonesia, and case studies related to community involvement in the management of BCE in 2 provinces, East Kalimantan and Bangka Belitung.

"

"Pemenuhan garam industri nasional bersinggungan dengan garam konsumsi karena pengadaannya melibatkan pasokan dari garam impor dan lokal sekaligus. Dalam rantai nilai garam industri ini para aktor dalam berbagai kepentingan saling terkait dalam pola interaksi dan hubungan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktor-aktor yang terlibat dan keterhubungan mereka dalam fungsi dan aliran rantai nilai garam industri, menganalisis tata kelola yang membentuk pola hubungan antar aktor tersebut, dan memformulasikan strategi perbaikannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan pengumpulan data primer dan sekunder, melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi lapang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa aktor utama yang terlibat dalam rantai nilai utama garam industri adalah petambak garam lokal (produksi), pengumpul/pedagang (penyimpanan dan pengangkutan), perusahaan pengolah garam (pengolahan), dan perusahaan pengguna garam (konsumsi industrial). Tipe tata kelola yang terjadi antara perusahaan pengguna dan pengolah garam adalah modular, antara perusahaan pengolah dan pedagang/pengumpul relasional, antara pedagang/pengumpul dan petambak captive. Selain itu, terjadi pula tipe tata kelola hierarki pada bentuk usaha garam integratif yang dijalankan oleh PT Garam (dan sebagian perusahaan swasta sejenis), dan tipe pasar pada hubungan antara pengguna atau pengolah garam dengan pemasok garam asal impor. Dalam pola rantai nilai tersebut, petambak berada pada posisi yang semakin lemah akibat ekses sentimen dari pasokan garam impor. Perbaikan tata kelola rantai nilai garam industri diarahkan dengan pengarusutamaan hubungan langsung antara petambak garam dan perusahaan pengolah dalam tipe modular melalui penguatan institusi petambak dan reorientasi bisnis PT Garam untuk pasar garam industri.

---

The fulfillment of national industrial salt intersects with consumption salt because it involves supplies of both imported and local salt. In the industrial salt value chain, actors in various interests are interrelated in certain patterns of interaction and relationships. This study aims to analyze the actors involved and their interrelationships in the functions and flows of the industrial salt value chain, analyze the governance that shapes the pattern of relations between these actors, and formulate improvement strategies. This study uses a post-positivistic approach through primary and secondary data collection, with interviews, documentation studies, and field observations. Based on the research results, it was found that the main actors involved in the main value chain of industrial salt are local salt farmers (production), collectors/traders (storage and transportation), salt processing companies (processing), and salt user companies (industrial consumption). The type of governance that occurs between user companies and salt processors is modular, between processing companies and traders/collectors is relational, between traders/collectors and farmers is captive. In addition, there is also a type of hierarchical governance in the form of an integrative salt business run by PT Garam (and several similar private companies), and a market type in the relationship between salt users or processors and suppliers of imported salt. In this value chain pattern, salt farmers are in an increasingly weak position due to excess sentiment from imported salt supplies. Improving the governance of the value chain governance was formulated by mainstreaming a direct relationship between salt farmers and processing companies in a modular type through strengthening farmer institutions and reorienting PT Garam's business to the certain industrial salt market."

"Penelitian ini bertujuan membuktikan apakah ada perbedaan kualitas tata kelola perusahaan antara perusahaan yang terdaftar sebagai saham syariah dan saham non-syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh terdaftarnya perusahaan sebagai saham syariah terhadap kualitas tata kelola perusahaan (corporate governance). Tata kelola perusahaan diukur menggunakan Bloomberg Corporate Governance Disclosure Score. Saham syariah diambil dari Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu penelitian ini menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan (firm size), leverage, profitability, dividend payout ratio dan volatility yang berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola perusahaan. Penelitian ini menggunakan data panel dari tahun 2007 samapi dengan 2016 dan pengujian statistik menggunakan metode regresi linier. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan kualitas tata kelola perusahaan yang signifikan antara saham syariah dengan saham non-syariah. Disamping itu diperoleh hasil juga bahwa saham syariah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas tata kelola perusahaan. Sehingga menjadi saham syariah memiliki implikasi positif bagi perusahaan. Semakin banyak jumlah saham syariah maka akan semakin banyak pilihan bagi investor dan meningkatkan jumlah investor.

---

This study aims to prove whether there is a difference in the quality of corporate governance between companies listed as sharia shares and non-sharia shares. This study also aims to determine the effect of the company's registration as a Sharia stock on the quality of corporate governance (corporate governance). Corporate governance is measured using Bloomberg Corporate Governance Disclosure Score. Sharia shares are taken from the List of Sharia Securities issued by the Financial Services Authority. In addition, this study uses control variables consisting of firm size, leverage, profitability, dividend payout ratio and volatility based on previous studies have a significant effect on corporate governance. This study uses panel data from 2007 until 2016 and statistical test using linear regression method. The result of this research is there is difference of quality of corporate governance which is significant between the firm labeled syariah with non-syariah firm. Besides, the results obtained also that Sharia shares have a positive and significant impact on the quality of corporate governance. So to become a Sharia stock has positive implications for the company. The more number of sharia stocks, the more options for investors and increase the number of investors."

"Desentralisasi tata kelola kehutanan dalam paradigma awal di wilayah Asia-Pasifik diartikan sebagai mekanisme prosedural dan aturan dalam mengambil keputusan yang mencakup pada transfer kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui tata kelola yang baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana tata kelola kehutanan yang baik di Provinsi Jambi dan, 2) Bagaimana proses membangun peran stakeholder dalam tata kelola kehutanan yang baik di Provinsi Jambi sejak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kehutanan yang baik dan proses membangun peran stakeholder setelah berlakunya Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivisme dan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (indepth interview) serta wawancara terstruktur. Hasil penelitian diperoleh bahwa sejak berlakunya Undang-Undang 23/2014 yakni; Pertama, berdasarkan enam prinsip tata kelola kehutanan yang baik di Provinsi Jambi masih banyak terdapat kelemahan. Hal ini ditunjukkan dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya pada setiap kebijakan sektor kehutanan yang ditetapkan pemerintah. Kurangnya penyuluhan dan informasi terkait kebijakan tata kelola kehutanan dari pemerintah menjadi salah satu faktor munculnya konflik tenurial yang terjadi antara masyarakat dengan pihak swasta atau masyarakat dengan pemerintah. Kedua, dari analisis proses membangun peran dan kepentingan masing-masing stakeholder pada kebijakan tata kelola kehutanan di Provinsi Jambi, pihak swasta lebih mendominasi perizinan dan pengelolaan hasil hutan daripada masyarakat daerah yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. Hal ini terjadi karena sumbangsi pihak swasta pada pemerintah di sektor ekonomi, seperti pada penyerapan dana pendapatan daerah yang sangat tinggi. Dampaknya masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan menjadi pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan tata kelola kehutanan itu sendiri. Oleh sebab itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah peningkatan pada rencana pengelolaan hutan, sosialisasi yang tepat sasaran, dan membangun komunikasi pada masyarakat di sekitar hutan dan SAD. Pentingnya peran masyarakat dan SAD yang harus diikutsertakan karena mereka mengetahui persis kondisi hutan, masalah, dan solusi yang tepat dalam penanganannya.

---

Decentralization of backwoods administration in the underlying worldview in the Asia- Pacific district is characterized as a component for methods and decides for settling on choices that incorporate the exchange of focal position to nearby legislatures through great administration. The problem formulations of this study are, 1) How are good foresty governance in Jambi Province, and 2) How are the process of building stakeholder roles in good foresty govenance in Jambi Province since the the authorization of Law 23/2014 about regional government. This study expects to break down great ranger service administration and the method involved with building partner jobs after the order of Law no. 23/2014 concerning Regional Government. The strategy utilized in this exploration is post positivism approach and subjective technique. Information were gathered through top to bottom meetings and organized interviews. The consequences of the review showed that since the authorization of Law 23/2014, to be specific; First, in view of the six standards of good administration in Jambi Province, there are as yet numerous shortcomings. This is shown by the absence of local area cooperation in partaking in each ranger service area strategy set by the public authority. The absence of directing and data connected with ranger service administration arrangements from the public authority is one of the elements for the development of residency clashes that happen between the local area and the confidential area or the local area and the public authority. From the examination of the most common way of fostering the jobs and interests of every partner in woods administration arrangements in Jambi Province, the confidential area overwhelms both permitting and backwoods item the executives than nearby networks living around and in the timberland. This is because of the help of the confidential area to the public authority in the financial area, for example, the extremely high retention of provincial income reserves. individuals living around and in the woods are the most impeded by the timberland administration strategy itself. Consequently, proposals that can be given are improvement of timberland the executives plans, designated socialization, and correspondence to networks around woods and SAD. The significance of the job of the local area and SAD that should be incorporated on the grounds that they know the state of the timberland, the issues, and the right arrangements in taking care of them.

 

"

"[ABSTRAKMakalah ini menyelidiki apakah kualitas tata kelola (governance)pemerintahan berkorelasi dengan pembangunan ekonomi di tingkat Kabupaten diIndonesia. Menggunakan analisis cross-sectional, penelitian ini meneliti dampakdari indikator pemerintahan di kabupaten terhadap kinerja ekonomi. Selain itu,metode variabel instrumental digunakan untuk menyelidiki masalah kausalitasantara tata kelola dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan surveiTata Kelola Ekonomi Daerah sebagai variabel untuk tata kelola pemerintahan danjumlah kecamatan sebagai variabel instrumental. Temuan utama penelitian iniadalah bahwa interaksi pemerintah dengan pihak swasta, biaya transaksi dan tatakelola infrastruktur merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerjaekonomi. Penelitian ini juga menemukan indikasi bahwa terdapat hubungan positifdari tata kelola terhadap kinerja ekonomi.

---

ABSTRACTThis paper explore whether the quality of governance correlate with economicdevelopment at local level in Indonesia. Using cross-sectional analyses, this studyexamines the impacts of governance indicators on districts economic performance.In addition, instrumental variable method is use to investigate the causality issuebetween governance and economic growth. This study utilizes the Local EconomicGovernance survey as the variable for governance and the number of subdistrictsas the instrumental variable. The main finding is that that government-businessinteraction, transaction costs and infrastructure governance are important factors toincrease economic performance. This study also finds tentative evidence of thepositive relationship from economic governance to economic performance, This paper explore whether the quality of governance correlate with economicdevelopment at local level in Indonesia. Using cross-sectional analyses, this studyexamines the impacts of governance indicators on districts economic performance.In addition, instrumental variable method is use to investigate the causality issuebetween governance and economic growth. This study utilizes the Local EconomicGovernance survey as the variable for governance and the number of subdistrictsas the instrumental variable. The main finding is that that government-businessinteraction, transaction costs and infrastructure governance are important factors toincrease economic performance. This study also finds tentative evidence of thepositive relationship from economic governance to economic performance]"

"Digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi penyiaran. Implikasinya, seluruh lembaga penyiaran swasta harus mengubah teknologi siarannya dari analog menuju digital. Pada awalnya pemerintah menetapkan analogue switch off pada tahun 2018, namun akibat terganjal oleh regulasi yang belum matang dan penolakan dari beberapa pihak menyebabkan pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi terhambat. Penelitian ini menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia menurut perspektif tata kelola interaktif. Analisis interaksi dilakukan pada aktor negara, pasar dan masyarakat sipil. Dalam menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi, penulis menggunakan teori interactive governance yang dikemukakan oleh Kooiman. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis interaksi antara negara, pasar dan masyarakat sipil dalam digitalisasi penyiaran televisi menurut perspektif tata kelola interaktif (interactive governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis ilustratif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1)bentuk interaksi yang disengaja pada level aktor merupakan campuran dari bentuk interaksi partisipatif, kolaboratif serta kebijakan dan manajemen. (2) bentuk interaksi yang dominan pada level struktural adalah interaksi pemerintah hierarki.

---

The digitalization of television broadcasting in Indonesia is a necessity caused by the development of broadcast technology. The implication is that all private broadcasters must change their broadcast technology from analog to digital. Initially the government set the analogue switch off in 2018, but due to being hampered by immature regulations and the refusal of some parties, the implementation of television broadcasting digitalization was impeded. This study analyzes interactions between actors involved in digitizing television broadcasting in Indonesia according to an interactive governance perspective. Interaction analysis is carried out on state, markets and civil society actors. In analyzing the interactions that occur between actors involved in digitizing television broadcasting, the writer uses the theory of interactive governance proposed by Kooiman. The purpose of this study is to analyze the interaction between the state, the market and civil society in digitizing television broadcasting according to an interactive governance perspective. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using illustrative analysis techniques. The results of the study show that (1) the form of intentional interaction at the actor level is a mixture of participatory, collaborative and policy and management interactions. (2) the dominant form of interaction at the structural level is the interaction of the hierarchical government."

"Perubahan iklim telah mendorong upaya global dalam mitigasi, adaptasi, dan transisi di berbagai sektor termasuk sektor keuangan yang memiliki posisi vital karena perannya dalam pembiayaan strategis. Oleh karena itu, inisiatif keuangan berkelanjutan di tingkat global yang mendorong integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam praktik bisnis berkembang pesat. Di Indonesia, adopsi prinsip keuangan berkelanjutan juga meningkat dalam lima tahun terakhir yang ditandai dengan penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) pada tahun 2021 dan UU nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang memuat pasal-pasal khusus tentang keuangan berkelanjutan. Hadirnya regulasi tersebut adalah bentuk penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Menariknya, fenomena tersebut melibatkan juga peran aktor masyarakat sipil dengan jejaring transnasional yaitu World Wildlife Fund (WWF) yang melakukan advokasi. Dalam hal ini, WWF berhadapan dengan aktor dari pemerintahan dan perbankan pada isu yang bersifat sangat teknis dan elitis. Penelitian ini berupaya menyelidiki peran World Wildlife Fund (WWF) sebagai aktor non-negara yang memiliki jejaring transnasional dalam penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Metode kualitatif dan process tracing digunakan, dengan mengacu pada konsep Transnational Advocacy Network (TAN) dan faktor penunjang efektivitas advokasi NGO. Hasil penelitian menunjukkan WWF berperan sebagai aktivator dan fasilitator yang berpengaruh dalam mendorong penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Jejaring global WWF dan kapabilitas teknisnya berkontribusi pada peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kunci dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana WWF menghadapi tantangan dan kontradiksi dalam advokasi pada isu keuangan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah WWF memiliki peran yang kontributif dalam mendorong transformasi sektor keuangan menuju praktik keuangan yang berkelanjutan di Indonesia

---

Climate change has spurred global efforts in mitigation, adaptation, and transition across various sectors. It consequently drives sustainable finance initiatives which encourages business practices to integrate environmental, social, and governance (ESG) aspects. In Indonesia, the adoption of sustainable finance principles has also seen significant growth over the past five years, marked by the issuance of the Indonesian Green Taxonomy in 2021 and the passing of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK), which includes specific provisions on sustainable finance. These regulations signify the enhancement of sustainable financial governance in Indonesia. Notably, this phenomenon involves the active engagement of civil society actors, the World Wildlife Fund (WWF). In this context, WWF’s advocacy finds itself facing actors from government and banking on highly technical and elitist issue. This study aims to investigate the role of the World Wildlife Fund (WWF) as a non-state actor with a transnational network in the enhancement of sustainable financial governance in Indonesia. Qualitative methodology and process tracing are employed, referencing the Transnational Advocacy Network (TAN) concept and factors supporting NGO advocacy effectiveness. The research findings reveal that WWF acts as an activator and facilitator with a significant impact on enhancing sustainable financial governance in Indonesia. The global network of WWF and its technical capabilities contribute to increasing the capacity of key stakeholders to adopt sustainable finance principles. In conclusion, WWF plays a contributory role in driving the transformation of the financial sector towards sustainable financial practices in Indonesia."