Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan tempat tinggal karena jumlah lahan terbatas sedangkan jumlah penduduknya terus meningkat. Tesis ini membahas permasalahan hukum terkait perizinan dalam pembangunan Apartemen X di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini guna mengetahui permasalahan hukum yang timbul terkait perizinan pembangunan rumah susun dan bagaimanakah tanggung jawab penyelenggara pembangunan serta dampak hukum yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan alat pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa meskipun serah terima satuan rumah susun Apartemen X di DKI Jakarta kepada konsumen telah dilakukan oleh penyelenggara pembangunan sesuai dengan target, namun dalam pelaksanaan pembangunannya penulis menemukan 3 tiga masalah utama terkait perizinan. Pertama, Apartemen X dibangun dengan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah SIPPT tanpa terlebih dahulu memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi SP3L ; kedua, pembangunan tower pertama dilakukan sebelum adanya Izin Pendahuluan; ketiga, penggunaan bangunan pada tower kedua dilakukan sebelum adanya Sertipikat Laik Fungsi SLF . Sehingga hasil dari penelitian ini menyarankan agar penyelenggara pembangunan selalu mematuhi berbagai ketentuan mengenai perizinan, dan bagi pemerintah agar meningkatkan pengawasan dan penertiban terkait pembangunan rumah susun, serta masyarakat sebagai konsumen harus memastikan perizinan dalam pembangunan rumah susun sebelum melakukan pembelian satuan rumah susun.

---

Apartment is an alternative problem solver as a place to live because the limited amount of land while the population continues to increase. The topic of this thesis is about legal issues that arise related to the permit of Apartement X rsquo s construction in DKI Jakarta. The purpose of this research is to know legal issues that arise related to the permit of Apartement X rsquo s construction and how the developer 39 s responsibilities and the legal impacts arising from the problems. The method of this research is normative juridical using the secondary data and the data were collected by document study and interview, and then the data is analize with qualitative method. From this research we know that even the handover is already been done according to the constructions target, but it turns out that the researcher have found 3 three major permit rsquo s legal issues related to the construction of Apartment X. First, Apartment X was builded based on Appointment of Land Use Permit without Land Acquisition Permit second, the development of the first tower was begun without Preliminary Permit third, the second tower is already being used before the Functionality Permit published. Therefore the result of this research is to give advice for the developer to always follow the rules and regulations especially related to permit, and for the goverment has to improve the control of Apartments construction, and also for society as consumer have to make sure the permit rsquo s legal centainty in the construction of Apartments before buy an apartment."

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian Tripartit atau skema perjanjian 3 pihak dalam proses pembangunan Apartemen Nines Plaza and Residence BSD antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, BUMN dibidang konstruksi dan PT Waskita Karya Realty Tbk (anak perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero)) yang bergerak di bidang property dan Pihak Ketiga yaitu Subkontraktor. Penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan berbasis pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan khususnya materi/isi perjanjian kerjasama Tripartit serta kaidah-kaidah hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan Perjanjian Tripartit tersebut memenuhi 4 (empat) unsur syarat-syarat dalam pembuatan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320. Terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Tripartit Proyek Nines Plaza and Residence BSD adalah akibat terjadi suatu keadaan tidak dilaksanakannya apa yang telah diperjanjikan, oleh karena ketidakmampuan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian, yaitu tidak melaksanakan pembayaran yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan berkelanjutan di Proyek Nines Plaza and Residence, diluar ketidakmampuan dalam hal pembayaran terdapat faktor lain yaitu dikarenakan Pandemi Covid-19 yang membuat semua bisnis dikalangan pekerja konstruksi macet. Akibat hukum yang timbul dari tindakan tidak melaksanakan kewajiban dalam hal pembayaran adalah Penyedia Jasa/Owner bisa dituntut ke BANI untuk menyelesaikan perselisihan (Jika Terjadi). Sejauh ini upaya penyelesaian yang ditempuh adalah melalui musyawarah di antara para pihak, hal ini didahului dengan pemberian teguran ataupun somasi dan diupayakan penyelesaian kontrak dengan membuat addendum kontrak. Disarankan perlunya dilakukan pertimbangan serta perhitungan yang lebih matang pada proyek Nines Plaza and Residence BSD yang sedang dilaksanakan.

---

This thesis discusses the Tripartite Agreement or 3-party agreement scheme in the development process of Nines Plaza and Residence BSD Apartments between PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, BUMN in the field of construction and PT Waskita Karya Realty Tbk (a subsidiary of PT Waskita Karya (Persero)) which is engaged in property and Third Parties, namely Subcontractors. The legal research carried out is normative juridical based on an analysis of statutory regulations, especially the material/content of the Tripartite cooperation agreement and the legal principles of the agreement in Book III of the Civil Code. The results of the study show that the Tripartite Agreement fulfills 4 (four) elements of the requirements in making the agreement regulated in Article 1320. The occurrence of a default in the implementation of the Tripartite Agreement for the Nines Plaza and Residence BSD Project is due to a condition where what has been agreed has not been implemented, because the inability of one of the parties bound in the agreement, namely not making payments which resulted in delays in sustainable development at the Nines Plaza and Residence Project, apart from inability in terms of payment there are other factors, namely due to the Covid-19 Pandemic which has brought all business among construction workers to a standstill. The legal consequences arising from the act of not carrying out obligations in terms of payment are that the Service Provider/Owner can be sued to BANI to resolve the dispute (if it occurs). So far the settlement efforts taken are through deliberation between the parties, this was preceded by giving a warning or subpoena and efforts were made to settle the contract by making a contract addendum. It is suggested that there is a need for more mature considerations and calculations on the Nines Plaza and Residence BSD project that is being implemented."

"Bahwa dalam rumah susun di Indonesia, terdapat satuan rumah yang dapat dimiliki secara terpisah dan ada pula pemilikan bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sesuai dengan nilai perbandingan dan proporsionalnya. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan pengaturan mengenai penggunaan dan pengelolaannya yang dilakukan oleh Perhimpunan Penghuni sebagai badan hukum yang bertanggung jawab mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni rumah susun. Perhimpunan Penghuni diatur dalam Undang-Undang Rumah Susun Nomor 16 tahun 1985 dan juga terhadap Undang-Undang Rumah Susun Nomor 20 Tahun 2011. Perhimpunan Penghuni diberi kedudukan sebagai badan hukum yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah dan dapat melakukan tindakan hukum ke luar dan ke dalam atas nama pemilik dengan wewenang yang dimilikinya untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam lingkungan rumah susun. Tetapi banyak perhimpunan penghuni yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dengan tidak mementingkan kesejahteraan para penghuni dan pemilik rumah susun. Hal ini pun terjadi pada Apartemen Mediterania Palace Residences Kemayoran, dimana perhimpunan penghuni yang seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan justru menjadi batu sandungan yang mengambil hak-hak para penghuni rumah susun.

---

Whereas, for the condominium in Indonesia, there is a unit of condominium which can be owned separately and can be owned jointly upon the joint property, joint asset, and joint land in accordance with each of the party's calculation and proportionality. These would cause the needs of the regulatory regarding its use and maintenance, which conducted by Resident's Association as a legal entity which responsible to maintain the joint interest of the owners and residents of the condominium. Resident's Association is regulated under the Law of Condominium No. 16 Year 1985 and as well the Law of Condominium No. 20 Year 2011. Resident's Association is given the authority as the legal entity and having its own articles of association and articles of maintenance which entitle to conduct a legal action outside and inside on behalf of the owners with its given authorization to implement the safety and tranquility of the condominium's environment. However, there are Resident's Association which not implement its duty with good faith by not pursue the wealth of the residents and owners of the condominium. These also happens on the Mediterania Palace Residences Kemayoran Apartment, whereby the Resident's Association who are obliged to be the facility to improve the wealth of the residents, precisely became the hindrance and (illegally) detain the rights of the condominium residents."

"Mengingat pelayanan izin usaha sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dari segi hukum kegiatan pemberian perizinan ini haruslah menerapkan peraturan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, peraturan yang terkait dengan pembenahan pelayanan perizinan usaha di Provinsi DKI, coba dilihat dalam tiga hal, yaitu: 1. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait pembenahan pelayanan perizinan. 2. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terkait pembenahan pelayanan perizinan. 3. Pengaruh pelaksanaan peraturan mengenai pembenahan pelayanan perizinan terhadap perekonomian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsistensi penerapan peraturan mengenai izin usaha di Provinsi DKI Jakarta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terkait pelayanan perizinan dan hasil evaluasi atas dampak pelaksanaan hukum dalam pembenahan pelayanan perizinan.

---

Given the services business license as a form of public service have been defined in legislation, licensing provision of law activities should be implemented consistently with laws and regulations. In this research, regulatory services related to business licensing reform in the province of Jakarta was observed in three ways, namely: 1. Synchronization and harmonization of laws and regulations regarding licensing of service improvement. 2. The role of law in economic development related to revamping the licensing service. 3. Effect of implementation of rules regarding the licensing of service improvement to the economy. Goals to be achieved in this study was to determine the consistency of application of the rules regarding a business permit in the province of Jakarta with the legislation in force, knowing the role of law in economic development related to services licensing and implementation in evaluation on the impact of licensing laws reformation."

"Terdapat permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Rumah Susun berupa perilaku dominasi yang dilakukan oleh Pelaku Pembangunan (developer). Hal ini terjadi akibat adanya disharmoni dalam peraturan yang ada, pelaku pembangunan seringkali mengumpat di balik multi-tafsir daripada frasa-frasa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini selanjutnya membahas mengenai bagaimana batasan yang harus diperhatikan oleh pelaku pembangunan (developer) dalam pengelolaan rumah susun, serta membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada para pemilik dan/atau penghuni akibat dominasi pengelolaan rumah susun yang dilakukan oleh pelaku pembangunan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penilitian normatif yang berarti penelitian ini akan mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat pada masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Atas permasalahan tersebut, penulis menawarkan saran agar pelaku pembangunan dapat mematuhi peraturan terkait untuk meminimalisir terjadinya praktek dominasi pada pengelolaan rumah susun. Selain itu, penulis juga menyarankan agar pihak pemerintah melakukan tindakan tegas kepada pelaku pembangunan yang melakukan kesewenang-wenangan dalam pengelolaan rumah susun untuk melindungi hak-hak dari para pemilik dan/atau penghuni rumah susun.

---

ABSTRACTThere are several problems that arise in the management of condominiums in the form of domination behavior by Developers. This happens due to disharmony in existing regulations, developers often hide behind multi-interpretations rather than the phrases contained in the applicable laws and regulations. This thesis discussed about limitations that must be considered by the Developers in the management of condominiums and the legal protection provided to owners and/or residents of condominiums because of the dominance of the management of condominiums by Developers. The type of research used by the author is normative research, which means that this research will refer to legal norms that apply to the community or also concerning the prevailing habits in society. For these problems, the authors offer suggested that Developers must comply with relevant regulations to minimize the occurrence of dominance practices in the management of condominiums. In addition, the author also suggested that the Government must take firm actions against Developers who commit arbitrary management of condominiums to protect the rights of owners and/or residents of condominiums."

"Industri Perbankan merupakan lembaga yang berperan besar dalam penyaluran kredit di Indonesia. Dalam proses penyaluran kredit oleh Bank, tidak semua kredit yang disalurkan berjalan dengan lancar dalam pengembaliannya sehingga menimbulkan kredit macet, meskipun dalam pemberian kredit tersebut Bank telah melakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip wajib seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit, 5C dan 5P. Timbulnya kredit bermasalah ini dapat diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian lelang eksekusi hak tanggungan seperti yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 204/PDT.G/2015/PN.JKT.PST juncto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 296/PDT/2018/PT.DKI. Kemudian yang menjadi permasalahannya dalam hal ini yaitu bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian kredit macet di Indonesia dan bagaimana kesesuaian antara ketentuan mengenai kredit macet yang ada sehubungan dengan penyelesaian kredit macet dalam Putusan No. 204/PDT.G/2015/PN.JKT.PST juncto Putusan No. 296/PDT/2018/PT.DKI. Metode penelitian yang digunakan disini yaitu berupa penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit macet khususnya melalui mekanisme lelanh eksekusi hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berada Diatasnya dan Pertauran Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Oleh karena itu, diharapkan dapat memastikan bahwa jaminan yang dijaminkan dalam pemberian kredit tidak terasangkut oleh permasalahan hukum apapun selama proses pembayaran kredit oleh debitur.

---

.The banking industry is an institution that plays a major role in lending in Indonesia. In the process of lending by the Bank, not all loans extended went smoothly in return, causing bad loans, even though in the provision of credit the Bank has done based on mandatory principles such as the Maximum Lending Limit, 5C and 5P. The emergence of these non-performing loans can be resolved by a mechanism for completing the auction of execution of mortgage rights as conducted in the decision of the Central Jakarta District Court Number 204 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST juncto the decision of the DKI Jakarta High Court Number 296 / PDT / 2018 / PT .DKI. Then the problem in this case is how the arrangements regarding the settlement of bad loans in Indonesia and how the suitability of the provisions regarding existing bad loans relating to the settlement of bad loans in Decision No. 204 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST juncto Decision No. 296 / PDT / 2018 / PT.DKI. The research method used here is normative juridical research conducted with literature studies. Furthermore, it can be concluded that the laws and regulations governing the settlement of bad debts, especially through the overdraft mechanism of execution of mortgage rights, are regulated in Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Objects Above and Regulation of the Minister of Finance No.27 / PMK.06 / 2016 concerning Bidding Implementation Guidelines. Therefore, it is expected to be able to ensure that guarantees guaranteed in granting loans are not covered by any legal issues during the credit payment process by the debtor."

"Minimnya perlindungan atas hak pekerja perihal upah mengakibatkan pekerja di kantor Notaris X masih memperoleh upah di bawah upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Upah ialah imbalan yang diberikan oleh perusahan kepada seseorang atas jasa kerja yang dilakukannya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di perusahaan yang dimaksud. Upah yang layak bagi pekerja selalu menjadi hal yang penting yang diperjuangkan oleh buruh. Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta atau untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai obyek penelitian. Jenis data yang dipergunakan adalah menggunakan jenis data sekunder atau data kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka serta didukung dengan hasil wawancara dengan responder atau informan. Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Pemberian upah sendiri mempunyai tujuan sebagai bentuk timbal balik yang diberikan oleh pemberi kerja atas jasa yang diberikan oleh pekerjanya, yang kemudian upah yang diterima oleh pekerja tersebut akan digunakan oleh masing-masing pekerja untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kantor Notaris X sendiri merupakan suatu bentuk usaha yang tidak masuk dalam kategori usaha kecil dan mikro, sehingga pengaturan pengupahannya haruslah tunduk pada ketentuan upah minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Penerapan hukum upah minimum provinsi dki jakarta pada pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu di kantor notaris x wilayah jakarta timur masih belum berjalan secara optimal. Petugas Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas memberikan sanksi terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Petugas Pengawas Ketenagakerjaan harusnya melakukan monitoring ke perusahaan UMKM, kantor firm’a, kantor notaris, dan badan usaha lainnya. Pekerja harus lebih paham mengenai hak- hak yang seharusnya diperoleh oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

---

The lack of protection for workers' rights regarding wages has resulted in workers at Notary X's office still receiving wages below the DKI Jakarta Provincial minimum wage. Wages are compensation given by the company to a person for the services he performs to carry out certain jobs in the company in question. Decent wages for workers have always been an important thing that workers strive for. The type of research to be carried out is descriptive research, namely research that is intended to provide an overview and presentation of facts or to provide data that is as precise as possible regarding the object of research. The type of data used is secondary data or library data. The data collection tool used is in the form of document studies or library materials and is supported by the results of interviews with respondents or informants. Data processing was carried out using a qualitative method, namely a research method that produces descriptive analytical data. Remuneration itself has a purpose as a form of reciprocity given by the employer for the services provided by the worker, which then the wages received by the worker will be used by each worker to meet their respective needs. The Notary X Office itself is a form of business that is not included in the small and micro business category, so that the wage arrangement must comply with the minimum wage provisions determined by the government. The implementation of the law on the minimum wage for the province of DKI Jakarta for workers with an unspecified time agreement at the Notary X office in the East Jakarta region is still not running optimally. Labor inspectors must firmly impose sanctions on employers who do not comply with the provisions of the labor laws and regulations. Labor inspectors should monitor MSME companies, firm offices, notary offices and other business entities. Workers must understand more about the rights that should be obtained by workers in accordance with applicable laws and regulations."

"Perjanjian pengikatan jual beli bawah tangan satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020, tidak mengikuti ketetntuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun dan Pasal 12 ayat (2) Permen Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, sehingga tidak memberikan perlindungan maksimal kepada pembeli selaku konsumen. Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum berdasarkan asas konsensualisme, dan perlindungan hukum bagi pembeli berdasarkan atas PPJB satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020. Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridisnormatif dimana penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menyatakan PPJB Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020 batal demi hukum, hal mana yang mengacu pada pengecualian asas konsensualisme sebagai salah satu dasar perjanjian, namun selama selama perjanjian baru belum dibuat, berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, maka PPJB bawah tangan tersebut hanya memiliki kekuatan akta di bawah tangan. Perlindungan hukum bagi pembeli dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada, namun tidak ada sanksi yang tegas bagi pengembang yang membuat PPJB bawah tangan. Oleh karena itu dharapkan pemerintah dan pembuat undang-undang dapat menerapkan sanksi yang tegas terhadap PPJB bawah tangan agar tercipta perlindungan yang maksimal bagi para pihak dalam perjanjian.

---

The agreement for sale and purchase under the hands of the Pancoran Riverside Apartment unit number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020, does not follow the provisions of the applicable laws, namely Article 43 paragraph (1) of the Law on Flats and Article 12 paragraph (2) Regulation of the Preliminary Sale and Purchase Agreement System, so as not to provide maximum protection to buyers as consumers. This research discusses legal certainty based on the principle of consensualism, and legal protection for buyers based on the PPJB unit of the Pancoran Riverside Apartment unit Number 03018/PRGRTP/ PPJB/II/2020. This research is a juridical-normative research where the research refers to the legal norms contained in statutory regulations. The research conclusion states that PPJB Pancoran Riverside Apartment Number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020 is null and void, which refers to the exclusion of the principle of consensualism as one of the basis for the agreement, but as long as a new agreement has not been made, it is based on the principle of Pacta Sunt Servanda , then the underhand PPJB only has the power of the underhand deed. Legal protection for buyers is guaranteed by existing laws and regulations, but there are no clear sanctions for developers who make PPJB under their hands. Therefore, it is hoped that the government and legislators can apply strict sanctions against under-handed PPJB in order to create maximum protection for the parties to the agreement."

"Hubungan antara pramuwisma dan majikannya dianggap lebih cenderung bersifat kekeluargaan. Hubungan yang bersifat kekeluargaan ini bisa menimbulkan hal negatif yaitu tidak dibayarkannya upah pramuwisma dan hak-haknya lainnya sebagai pekerja. Padahal hubungan di antara keduanya diikat dalam suatu ikatan kerja atau perjanjian kerja, walaupun hanya secara lisan. Pramuwisma sebagai pihak yang melakukan pekerjaan dan majikan sebagai pihak pemberi kerja. Sebenarnya, hubungan yang bersifat kekeluargaan antara pramuwisma dan majikan tetap dibutuhkan, namun jangan sampai hal ini dimanfaatkan majikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pramuwisma. Namun hubungan kerja antara pramuwisma dan majikan ini pun masih diliputi berbagai persoalan, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum bagi pramuwisma. Hal ini menungukkan lemahnya posisi pramuwisma. Pramuwisma membutuhkan perlindungan tidak hanya dalam hubungannya dengan majikan, tapi juga terhadap badan usaha atau yayasan penyalur pramuwisma. Perlindungan yang diberikan pemerintah, khususnya di daerah DKI Jakarta berupa Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 tahun 1993 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di Wilayah DKI Jakarta. Dalam pasal 6 ayat (2) peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa ikatan kerja antara pramuwisma dan majikan harus dituangkan dalam suatu ikatan kerja secara tertulis. Namun apa saja yang diatur dalam perjanjian kerja tersebut ternyata belum sesuai dengan harapan . Perrwujudannya yang sulit juga masih menyisakan pertanyaan apakah perjanjian kerja tersebut sudah efektif dan mampu memberikan perlindungan yang dapat menjamin kesejahteraan pramuwisma."