Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi dan teknologi yang semakin meningkat berimbas padameningkatnya permintaan terhadap barang, salah satunya barang elektronik. Salah satu masalah yang akan muncul dari meningkatnya penjualan barang elektronik yaitu limbah elektronik semakin meningkat. Limbah elektronik terbentuk dari komponen yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Dari hal tersebut dibutuhkan sistem yang tepat untuk menangani limbah elektronik. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang belum memiliki sistem penanganan limbah elektronik. Sampai tahun 2017, peraturan pemerintah Indonesia masih mengklasifikasikan limbah elektronik sebagai limbah berbahaya secara umum sehingga belum ada perlakuan khusus terhadap limbah elektronik. Penelitian terdahulu telah menjabarkan kondisi dari sektor formal dan informal di Indonesia. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaku informal merupakan kekuatan utama dalam pengumpulan dan pemilahan limbah elektronik, terutama limbah rumah tangga. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun sistem manajemen limbah elektronik di Indonesia. Dalam membangun sistem manajemen limbah elektronik di Indonesia, dibutuhkan kontribusi pemerintah dan kesadaran dari produsen barang elektronik sebagai langkah awal melakukan project awal. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan usulan manajemen pendanaan yangsesuai dengan kondisi Indonesia serta model finansial untuk sistem manajemen limbah elektronik yang sesuai pada kondisi Indonesia. Usulan manajemen pendanaan dan model tekno ekonomi ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya di Indonesia saat ini dan dapat membantu analisis keputusan dalam implementasi teknologi atau investasi sistem pengolahan e-waste di masa yang akan datang.

---

ABSTRACTThe impact of technology development and economic growth can be seen on the increasing demands for goods, such as electronic and electrical equipment. The growth of electronic and electrical equipment causes an increase in waste of electronic and electrical equipment (WEEE) amounts when the products reach their end of life. WEEE consists of components that are harmful to human and environment. Therefore, an appropriate management system of WEEE is required to prevent WEEE become a threat to human and environment. Indonesia is one of the developing countries in which proper management system of WEEE has not yet exists. Until 2017, Indonesian government regulation classified WEEE as hazardous waste in general, thus treatment was neither specially differentiated for WEEE. Previous research has outlined the conditions of the formal sectors and informal sectors in Indonesia. The result of previous research indicated that informal sector were a major force in collection and sorting of WEEE, especially for household. It became a challenge to develop a management system of WEEE in Indonesia. Developing a management system of WEEE in Indonesia needs the contribution from government and awareness from EEE producers as the first step to do the initial project. The purpose of this research is to build qualitative fund management model for initial e-waste management system in Indonesia based on literature study of e-waste management system in developed and developing countries. The propose model is expected to illustrate the material and financial flow of e-waste management system. This research will assist government and producers in decision-making and initial steps for implementation e-waste management system in Indonesia."

"keberadaan serta pertumbuhan cepat limbah elektronik (e-waste) memerlukan dukungan tanggap pemerintah Indonesia. Sampai sekarang, dukungan kebijakan yang berpihak khusus terhadap e-waste seperti EPR (Extender Producer Responsibility) masih berupa imbauan yang dianggap memberikan beban biaya kepada importir dan produsen dalam negeri. Penelitian ini mengusulkan skema pendanaan Deposit Refund (DRS) yang didukung oleh BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) dalam mengelola hasil instrumen ekonomi yang diterapkan. Dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis, peneliti dapat memodelkan keterkaitan antar variabel dalam sistem kompleks e-waste dan mengusulkan kebijakan kenaikan tarif pajak sebesar 0,5% sebagai opsi yang tepat untuk dipertimbangkan dalam membiayai DRS

---

The dilemmatic condition between economic benefits, environmental drawbacks, and social dependence on the existence and rapid growth of electronic waste (e-waste) requires the immediate support from the Indonesian government. Until now, policy support that specifically favors e-waste such as EPR (Extender Producer Responsibility) is still in the form of advisory which also still considered to be a burden from the domestic importers and producers’ persepectives. This study proposes a Deposit Refund (DRS) funding scheme which supported by BPDLH (Public Agency for Economic Fund Management) in managing the income from the economic instruments appliication. By using the system dynamic method, this paper can conceptualized the relationship between variables in e-waste complex system and propose a 0.5% levy tax increase policy as the right option to be considered in financing the DRS."

"Beberapa penelitian telah menyatakan peran penting pemerintah dalam menangani masalah limbah elektronik, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dengan mengeluarkan kebijakan untuk menangani sistem pengelolaan limbah elektronik, baik di negara maju maupun berkembang, terutama didasarkan pada prinsip EPR, tetapi merancang dan menerapkan prinsip tersebut di negara berkembang mungkin sangat berat karena harus bergantung pada kapasitas negara dan kondisi sosial ekonomi, menyiratkan bahwa aspek keuangan akan menjadi rintangan utama bagi negara-negara berkembang ketika menerapkan prinsip ini. China adalah salah satu dari sedikit negara berkembang yang berhasil mereplikasi prinsip ini ke dalam sistem pengelolaan limbah elektronik mereka dan memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia, seperti keberadaan sektor informal, populasi besar, negara berkembang. Kebijakan pendanaan sistem pengelolaan limbah elektornik di China menggunakan subsidi yang ditetapkan pada nilai yang sesuai untuk bisa menjalankan sistem. Dalam penelitian ini, model skema pendanaan sistem pengelolaan limbah elektronik diusulkan untuk menganalisis kemungkinan kebijakan tersebut untuk diimplementasikan di Indonesia. Terdapat empat skema pendaan yang diusulkan pada penelitian ini, yaitu skenario 1, dimana pendanaan dilakukan hanya oleh produsen, skenario 2, dimana pendanaan dilakukan hanya oleh pemerintah, skenario 3, dimana pendanaan dilakukan hanya oleh produsen dan pemerintah, dan skenario 4, pendanaan dilakukan oleh produsen, pemerintah, dan konsumen. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa skenario 4 merupakan skenario yang paling paling feasible untuk dilakukan.

---

Policies to handle WEEE management system, both in developed and developing countries, mainly based on EPR principle, but designing and implementing such principle in developing countries might be formidable as it should be depended on the country`s capacity and socioeconomic condition, implying that the financial aspect will be the primary hurdle for the developing countries when implementing this principle. China is one of the few developing countries that successfully replicate this principle into their WEEE management system and has several similarities with Indonesia, such as the existence of informal sector, large population, a developing country. China WEEE processing fund policy uses subsidies that are set on appropriate number run the system. In this paper, a system dynamic model is proposed to analyze the possibility of such policy to be implemented in Indonesia. In this study, a model that implemented an electronic waste management system proposed to analyze issued this policy to be applied in Indonesia. Scenario 3, which is carried out only by producers, scenario 2, which is carried out only by the government, scenario 3, which is carried out only by producers and the government, and scenario 4, carried out by producers, governments and consumers. From the results of the study, obtained scenario 4 is the most feasible scenario to do."

"Pemerintah Indonesia terus mencanangkan program akselerasi kendaraan listrik berbasis baterai. Penjualan kendaraan listrik berbasis baterai (EVB) diperkirakan akan tumbuh signifikan. Biaya baterai sekitar 40% dari total biaya kendaraan listrik (EV). Dengan daya tahan baterai sekitar 8 tahun yang mendapatkan garansi dari produsen (OEM), baterai mobil listrik akan segera mencapai tahap akhir masa pakai dan akan berdampak pada lingkungan berupa limbah baterai yang tidak terpakai. Target jumlah EV di Indonesia pada 2030 mencapai 2 juta unit; sehingga diperkirakan akan ada 0,718 juta ton baterai yang perlu didaur ulang pada tahun 2040. Perlu adanya kajian tentang reverse logistic industri baterai kendaraan listrik dan kendaraan listrik. Diagram sebab-akibat digunakan untuk memeriksa dinamika potensial yang ada dalam sistem reverse logistic mobil listrik. Hasilnya dapat mendukung perencanaan kapasitas pengumpulan baterai mobil listrik dan mencegah pembuangan baterai yang tidak terkontrol. Skenario dan strategi yang dikembangkan akan membantu regulasi potensial di masa mendatang.

---

The Indonesian government continues to launch a battery-based electric vehicle acceleration program. It is estimated that there will be significant growth in sales of battery-based electric vehicle (EVB). The battery costs about 40% of the cost of an electric vehicle (EV). With a battery life of around 8 years that gets a warranty from the manufacturer (OEM), EV batteries will intensively face the retirement stage and have an impact on the environment in the form of unused battery waste. The target number of EVs in Indonesia in 2030 will reach 2 million units; hence, it is estimated that there will be 0.718 million tons of batteries that need to be recycled by 2040. There is a need for a study on the reverse logistics of the electric vehicle and electric vehicle battery industries. The causal loop diagram was utilized to examine the potential dynamics existing in the reverse logistics system of EV. The results can support the planning of electric car battery collection capacities and prevent uncontrolled battery disposal. The scenarios and strategies developed will help generate potential regulations in the future."

"Sampah elektronik di Indonesia terus bertambah dengan laju yang mengkhawatirkan. Diperkirakan pada tahun 2040, jumlah limbah elektronik yang dihasilkan akan mencapai hampir dua kali lipat dari jumlah saat ini. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini secara langsung atau tidak akan berdampak negatif pada aspek kehidupan seperti lingkungan, kesehatan, masyarakat, dan ekonomi. Saat ini upaya pengelolaan limbah elektronik di Indonesia masih mengandalkan aturan umum yang tidak secara khusus mengatur e-waste. Selain itu, belum ada penelitian yang membahas strategi pengelolaan e-waste di Indonesia dari perspektif multi-aktor. Untuk mengisi celah ini, artikel ini bertujuan mengembangkan model strategi pengelolaan limbah elektronik yang relevan untuk diterapkan di Indonesia dari perspektif multi-aktor. Tahap awal penelitian ini adalah mengumpulkan strategi pengelolaan e-waste yang pernah diterapkan atau diusulkan dari berbagai literatur. Selanjutnya, daftar strategi yang telah dikumpulkan dinilai relevansinya oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan keputusan pengelolaan e-waste. Kemudian, proses validasi dilakukan dengan menggunakan metode Content Validity Index (CVI), dimana hasil dari metode ini akan menunjukkan konsensus dan daftar strategi yang valid. Setelah itu, daftar strategi yang valid diolah menggunakan metode interpretive structural modeling (ISM), sehingga menghasilkan sebuah model strategi yang hirarkis. Dari penelitian ini diketahui terdapat 26 strategi valid yang dapat diterapkan di Indonesia dan dua strategi kunci yang menjadi penggerak utama sistem pengelolaan sampah elektronik di Indonesia. Hasil penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan dan peneliti di masa depan.

---

Electronic waste in Indonesia continues to grow at an alarming rate. It is estimated that by 2040, the amount of e-waste generated will reach almost double the current amount. If not addressed, this condition will directly or indirectly negatively impact life aspects such as the environment, health, society, and economy. Currently, Indonesia's e-waste management efforts still rely on general rules that do not specifically regulate e-waste. In addition, no research discusses e-waste management strategies in Indonesia from a multi-actor perspective. To fill this gap, this article aims to develop a relevant e-waste management strategy model to be implemented in Indonesia from a multi-actor perspective. The initial stage of this research is to collect e-waste management strategies implemented or proposed from various works of literature. Furthermore, the list of strategies that have been collected is assessed for their relevance by the stakeholders involved in the decision-making of e-waste management. Then, the validation process is carried out using the content validity index (CVI) method, where the results of this method will show consensus and valid strategies. After that, a list of valid strategies is processed using an interpretive structural modeling (ISM) method, resulting in a hierarchical strategy model. From this research, it is known that 26 valid strategies can be implemented in Indonesia and two key strategies that are the main drivers of the electronic waste management system in Indonesia. The result of this study is essential for policymakers and researchers in the future."

"Sebagai salah satu kontributor utama gas emisi yang mengakibatkan perubahan iklim, industri energi semakin didorong untuk beralih ke penggunaan energi terbarukan. Di Indonesia, PLTS atap rumah tangga diharapkan pemerintah untuk menjadi penopang utama upaya transisi industri energi bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Sayangnya, upaya tersebut menemui beberapa hambatan, utamanya dari kondisi sosial dan kondisi PLN, BUMN yang mengendalikan industri kelistrikan di Indonesia. Maka dari itu, dilakukan analisis skenario dengan basis model sistem dinamis untuk mengkaji dampak penetrasi PLTS atap rumah tangga dalam beberapa kondisi terhadap PLN dan bagaimana Pemerintah dapat mencapai target bauran energi dan juga lingkungan yang ditetapkan. Analisis pada penelitian menunjukkan bahwa resiliensi PLN terhadap adopsi PLTS atap rumah tangga jauh lebih tinggi dari prakiraan, sedangkan target bauran energi dengan PLTS atap rumah tangga sama sekali tidak tercapai. Hal ini menimbulkan sebuah gagasan rekomendasi akan bagaimana Pemerintah Indonesia harus merancang kebijakan pada kedepannya untuk mengejar target Indikator adopsi PLTS atap rumah tangga dan target indikator lingkungan sembari tetap menjaga keberlanjutan PLN.

---

As one of the main contributors of gas emissions that cause climate change, the energy industry is increasingly being encouraged to switch to the use of renewable energy. In Indonesia, the government expects household rooftop PVs to become the main support for the transition of fossil fuel energy industry to renewable energy. Unfortunately, these efforts encountered several obstacles, mainly from social barriers and PLN, the state-owned enterprise that controls Indonesia’s electricity industry. Therefore, a scenario analysis was carried out on the basis of a system dynamics model to examine the impact of household rooftop PV – under several conditions – on PLN and how the Government can achieve its energy mix and environmental targets. The analysis in the study shows that the resilience of PLN is much higher than forecasted, while the energy mix target with household rooftop PV is not achieved at all. This gave rise to a recommendation on how Indonesia’s government should design policies in the future to pursue the target of household rooftop PV adoption indicators and environmental indicators targets while maintaining the sustainability of PLN."

"Jumlah sampah plastik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Mikroplastik dapat berbahaya bagi satwa liar dan juga manusia. Pengolahan sampah plastik tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja tetapi harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan yang terintegrasi. Peran sektor formal dan informal dalam pengolahan sampah plastik harus dikaji untuk mendapatkan hasil yang baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Perlu dilakukan kajian suatu sistem yang dapat memberikan gambaran sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menggambarkan kondisi pengolahan sampah plastik di Indonesia. Makalah ini memberikan model konseptual yang menyusun sistem pengelolaan sampah plastik saat ini. Aktor, aliran material, dan kebijakan divalidasi dan dievaluasi oleh praktisi. Dari temuan ini, pembuat kebijakan dapat menggunakan skema alternatif ini untuk meningkatkan pengelolaan sampah mereka.

---

The amount of plastic waste in Indonesia continues to increase every year in line with the increasing population and economic growth. Microplastics can be harmful to wildlife as well as humans. Plastic waste processing cannot be carried out by one party but must be carried out by all parties related to integrated planning. The role of the formal and informal sectors in the processing of plastic waste must be studied to obtain good and beneficial results for both parties. It is necessary to study a system that can provide an overview so that it can be used as a tool to describe the condition of plastic waste processing in Indonesia. This paper provides a conceptual model that composes the current system of plastic waste management. Actors, material flows, and policies are validated and evaluated by practitioners. From these findings, policymakers can use these alternative schemes to improve their waste management."

"Hasil pengkajian di dua belas Rumah Sakit pada Propinsi Jawa Timur, Bali dan Sumatra Barat menunjukan kondisi tentang kurang baiknya mutu pelayanan Rumah Sakit Pemerintah. Kebijaksanaan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap II dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit diupayakan melalui peningkatan sumber daya manusia, pelatihan dalam penerapan peningkatan mutu dan pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit.Telah diupayakan intervensi implementasi Sistem Manajemen Mutu Terpadu (MMT) di lima Rumah Sakit Swadana, tetapi masih didapat hasil yang belum memuaskan. Status Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang sebagai instansi Pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan transisi kearah unit Swadana membutuhkan model implementasi Sistem Manajemen Mutu Terpadu.Dilakukan analisis lima konsep Sistem Manajemen Mutu Terpadu sehingga didapatkan suatu konsep model sintesa. Model kemudian diuji dengan melakukan implementasi pada Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang. Kemudian dilakukan analisis dan hasil implementasi di Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang tersebut. Dari analisis dihasilkan; pertama Model Implementasi Sistem MMT untuk Rumah Sakit;kedua deskripsi model konseptual implementasi Sistem MMT; ketiga deskripsi model implementasi di Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang; keempat model evaluasi implementasi Sistem MMT; kelima masalah potensial dalam implementasi Sistem MMT di Rumah Sakit adalah belum siapnya individu, kelompok dan organisasi menerima perubahan.Berdasarkan kesimpulan disarankan kepada Departemen Kesehatan untuk membuat rumusan konsep Model dan Strategi untuk Implementasi Sistem MMT bagi Rumah Sakit Pemerintah; memilih beberapa Rumah Sakit Jiwa Pusat menjadi unit swadana;merumuskan perubahan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Pusat dan Pelatihan MMT bagi Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Pusat. Disarankan pula kepada Pimpinan Rumah Sakit untuk komit terhadap implementasi Sistem MMT. Kepada PERSI agar melaksanakan pelatihan teknis perumah sakitan dan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pengawasan mutu pelayanan yang diberikan rumah sakit.

---

Model Development and Total Quality Management System Implementation Analysis in Hospital, A Case Study in Semarang State Mental Hospital. Survey result 12 Hospital in East Java, Bali and West Sumatra indicate that public hospital quality care were not good. Directorate General Medical Care Policy in Longterm Development Stage 11 due to hospital quality care improvement is effort with human resources empowerment, implementing quality improvement training, and hospital accreditation.

It has been done Total Quality Management System intervention in five Self Financing ("Swadana") a hospital, but the result were not satisfied. Semarang State Mental Hospital status as institution of government revenue non tax ("Instansi Pengguna Penerimaan Bukan Pajak") as transition to self financing unit required Total Quality Management System Model.

There are five Total Quality Management Concept have been analyzed and then Synthesized Model Concept as a result. Synthesized Model has been implemented in Semarang State Mental Hospital and follow by analyze. The result of analyzed are : First, Total Quality Management Implementation System for Hospital ; Second, Total Quality Management Implementation Conceptual Model description ; Third, Implementation Model description in Semarang State Mental Hospital ; Fourth, Evaluation model of Total Quality Management Implementation ; Fifth, Potential problem in Total Quality Management Implementation in Hospital are individual, group and organization nit ready for changes.

As a conclusion is suggested to Ministry of Health for making conceptual Model and Total Quality Management System implementation strategic for public hospital , choosing several state mental hospital become self financing unit, changing state mental hospital organizational structure and training Total Quality Management for State mental hospital's Director. Another suggestion to Hospital Director had commitment for Total Quality Management implementation. To Indonesian Hospital Association doing hospital technical training and to community doing participation and controlling hospital quality care."

"ABSTRAKPengembangan dan kemajuan teknologi yang semakin di dunia menciptakan jumlah produk elektronik yang diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jumlah produk elektronik yang diproduksi secara massal yang tidak didukung oleh perilaku dan kesadaran konsumen dapat menjadi limbah berbahaya dan dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Penelitian ini difokuskan untuk mengembangkan pemodelan konseptual pada perilaku dan kesadaran konsumen, terutama untuk mengetahui sikap manusia ketika menghadapi sampah elektronik. Secara konseptual berdasarkan Teori Perilaku Terencana TPB . Pemodelan konseptual perilaku konsumen dan kesadaran limbah eletronik dibangun menggunakan metode Structural Equation Model SEM yang menggabungkan dua metode statitika terpisah yaitu analisis faktor dan Pemodelan simultan. Pendekatan yang digunakan adalah basis dari Maximum Likehood ML . Dasar dari persamaan struktural dibangun untuk menghubungkan variabel yang diamati dengan variabel laten melalui persamaan regresi simultan. Dimana dasar dari Teori Perilaku Terencana TPB dan empat variabel turunan yang telah dikembangkan adalah: Socio-Psychological, Socio-Demographic, Technical Organization dan Study Spesific Variables akan diamati variabel dan masing-masing akan disusun dengan beberapa variabel laten sebagaimana diukur oleh indikator teramati dan dengan variabel manifes.

---

ABSTRACT Development and advancement of technology is incresingly rapidly in the world create the number of mass produced electronic product to satiffy human need and contribute to assist human work. The expansion of mass produced electronic product that not support by behavior and awareness consumer can be hazardnous waste and can be able to damage the evironment and endangering human health. This research is focus to develop conceptual modelling on consumer behavior and awareness, especially to find out attitude of human being when encounter electronic waste. Conceptually based on Theory of Planned Behavior TPB indicates that intentions can be measured approach when behavior being occur repeatedly. The conceptual modelling of consumer behavior and awareness of eletronic waste is build using the Structural Equation Model SEM method which combination of two separate statitical method that is factor analysis and simultaneitly Modelling. The approach used is basis of Maximum Likehood ML . The basis of structural equations is constructed to connecting the observed variable with the laten variable through the simultaneous regression equation. Where is the basic of Theory of Planned Behavior TPB and the four derived variables that have been developed are Socio Psychological, Socio Demographic, Technical Organization and Study Spesific Variables will be observed variables and each will be composed with several laten variables as measured by indocators or manifest variables."

"Manajemen pengetahuan banyak digunakan di perusahaan karena memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi inovasi dan efektifitas perusahaan. Institusi pendidikan yang merupakan bentuk dari knowledge business merupakan tempat yang tepat bagi perkembangan manajemen pengetahuan. Pendidikan tinggi vokasi yang lebih banyak melakukan praktek dan kerjasama industri dalam meningkatkan kompetensi siswanya memiliki sumber pengetahuan sebagai aset intangible institusi. Dari hasil penelitian sebelumnya, manajemen pengetahuan di pendidikan tinggi vokasi belum terstruktur. Penelitian ini fokus pada pengembangan model sistem manajemen pengetahuan di pendidikan tinggi vokasi. Model menunjukkan hubungan antara faktor lingkungan dan infrastruktur berpengaruh dalam sistem pembelajaran untuk membentuk aliran pengetahuan. Hasil assessment level dan bentuk aliran pengetahuan membentuk strategi manajemen pengetahuan guna merancang program manajemen pengetahuan yang tersusun dalam peta jalan manajemen pengetahuan institusi. Model diujicobakan di institusi Polman astra.

---

Knowledge management extensively applied in enterprise because it significantly effect on enterprise effectiviness and innovation strategy. Education institution as a knowledge business is a suitable form for a knowledge management development. Vocational education with practical approach methods and strong industrial relationship in order to improve their student skills, have plenty of knowledge sources to create knowledge as institutions intangible asset. From prior study, knowledge management system in vocational education is unstructurized. This study focused on knowledge management system model development in higher vocational education institution. The model shown that relation between organization environment and KM infrastructure effect on knowledge flow. KM assessment level and knowledge flow configurate KM strategy to establish KM roadmap. The model tested on Polman Astra institution."