Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermenkes No. 17 Tahun 2017 ditetapkan sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 6 Tahun 2016 khususnya poin ldquo;memfasilitasi pengembangan industri alat kesehatan alkes rdquo;. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah industri dan kapasitas produksi alkes substitusi impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pengembangan industri alkes dalam negeri khususnya dalam mencapai tujuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen serta studi literatur mengenai kebijakan terkait, dan data sekunder melalui dokumen perizinan alkes di Kementerian Kesehatan, dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian mendapatkan bahwa komunikasi sudah dilakukan oleh pelaksana kebijakan; adanya kekurangan pada aspek SDM pada variabel sumber daya; disposisi dari pelaksana kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai; dan struktur birokrasi yang masih terkendala pada koordinasi antar lintas sektoral. Disposisi merupakan variabel yang paling berpengaruh, yaitu sikap dari pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan ini ditunjukkan dengan tercapainya tujuan kebijakan dalam meningkatkan jumlah industri dan kapasitas produksi alkes substitusi impor.

---

ABSTRACTRegulation of Minister of Health number 17 year 2017 was designated as a follow up to Presidential Instruction number 6 year 2016 in particular pointed to facilitate the development of medical devices industry . One of its objectives is to increase the number of industries and production capacity of import substitution medical devices. This study aimed to find out how the implementation of domestic medical devices industrial development policy especially in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices. The research method used was qualitative research method with primary data through in depth interview, observation and document review and literature study regarding related policy, and secondary data through Ministry of Health medical devices approved database, with variables communication, resources, disposition and bureaucratic structures. The result of the research showed that communication has been done by the policy implementers lack of human resource aspects in resource variables disposition of policy implementers so that the objectives of the policy can be achieved and bureaucratic structures that are still constrained on inter sectoral coordination. Disposition is the most influential variable, the attitude of the policy implementers in implementing this policy is indicated by the achievement of policy objectives in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices."

"Nilai impor bahan baku obat di Indonesia mencapai 11,4 triliun rupiah yang merupakan 96% dari total bisnis bahan baku obat di Indonesia pada tahun 2012. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 untuk mengembangkan industri farmasi nasional. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang salah satu tujuaannya adalah mewujudkan kemandirian bahan baku obat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan kemandirian bahan baku obat dalam Permenkes Nomor 17 Tahun 2017. Penelitian ini dengan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah bahwa ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada sumber daya, karakteristik badan pelaksana yang terbatas, komunikasi antar organisasi yang terkendala pada lintas sektoral, dan disposisi pelaksana yang masih kurang dari segi pemahaman, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang cukup mendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu komunikasi antar organisasi karena banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan dibentuknya konsorsium atau suatu badan yang terdiri atas Kementerian dan Lembaga terkait, sistem data jumlah kebutuhan dan impor bahan baku, serta adanya penghargaan dan sanksi yang jelas bagi pelaksnaa kebijakan.

---

The import value of medicinal raw materials in Indonesia reached 11.4 trillion rupiah, which constituted 96% of the total drug raw material business in Indonesia in 2012. The Government has issued Presidential Instruction No. 6 of 2016 to develop the national pharmaceutical industry. The Ministry of Health then issued Minister of Health Regulation No. 17 of 2017 concerning the Action Plan for the Development of the Pharmaceutical Industry and Medical Devices, one of which is to realize the independence of medicinal raw materials to meet domestic and export needs. This study aims to determine the implementation of the policy of independence of medicinal raw materials in the Minister of Health Regulation No. 17 of 2017. This research uses qualitative methods with primary data obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. The study uses the theory of policy analysis of Van Meter and Van Horn with variables of size and purpose, resources, characteristics of implementing agencies, communication between organizations, implementing dispositions, as well as economic, social, and political environments that influence policy implementation.

The results of the study are that the size and objectives of the policy are clear but are still constrained by resources, limited characteristics of implementing agencies, communication between organizations that are constrained across sectors, and implementing dispositions that are still insufficient in terms of understanding, economic, social and political environment. quite supportive. The conclusion of this study is that the implementation has not been run optimally with the constraints on the variables that are quite influential, namely communication between organizations because there are many stakeholders involved in implementing the policy. This research recommends the formation of a consortium or a body consisting of Ministries and Institutions, a data system for information on raw material needs and import values, and clear incentives and sanctions for policy implementers."

"Penyakit campak masih menjadi permasalahan global sebagai penyebab seperempat kematian pada anak-anak, dan tesis ini bertujuan menganalisis pembentukan PMK No.42 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kebijakan internasional dan aspek lainnya, menggunakan segitiga analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan di Kementerian Kesehatan, mitra, dan pelaksana program. Pembentukan kebijakan nasional imunisasi campak dipengaruhi oleh faktor diantaranya para pembuat kebijakan, lingkungan kebijakan, strategi penyelenggaraan imunisasi dan proses pembuatan keputusan. Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang paling mempengaruhi, terutama aspek politikekonomi. Persepsi, peran dan komitmen dari para pembuat kebijakan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan nasional imunisasi campak terhadap strategi penyelenggaraan imunisasi yang dipilih.

---

Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and this thesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies and other aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviews and document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementing programs. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factors such as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunization decision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially the political and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makers influencing national policy decision-making process of immunization against measles immunization implementation strategy chosen."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi registrasi obat Impor yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120 Tahun 2008 juncto Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 2008 dimana terdapat regulasi baru mengenai subjek pemohon dan ketentuan mengenai pengalihan teknologi Subjek pemohon hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi dan harus memuat ketentuan mengenai alih teknologi dalam waktu lima tahun Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif mengenai implementasi yang dilakukan oleh PT. XYZ dalam melakukan penyesuaian dengan peraturan ini Hasil penelitian menyarankan bahwa pengaturan mengenai alih teknologi harus dijelaskan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana yang memuat tentang prosedur dan ketentuan mengenai alih teknologi.

---

This thesis discusses about the implementation of Imported Drug Registration Based on Article 10 Regulation of The Minister of Health Number 1120 Year 2008 juncto Article 10 Regulation of The Minister of Health Number 1010 Year 2008 Regarding Drug Registration that there are new regulation about subject of the applicant and regulation about transfer technology Subject of the applicant must from pharmaceutical industry and must contain provisions on transfer technology within five years This research describe with description method about adjustment of this regulation by PT XYZ This research result suggested that the regulation about transfer technology needs to be clarified through the implementation regulation that contains provisions regarding procedures and technology transfer."

"Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 8 ayat (5) pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Analisis Dampak Lalu Lintas Operasionalisasi Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini adalah untuk mengetahui dampak lalu lintas yang ditimbulkan akibat kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati terhadap jaringan jalan yang ada di sekitarnya, sehingga dampak tersebut akan dapat diantisipasi dengan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan, guna menjamin keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas disekitar lokasi operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati yang berlokasi di Jalan RS. Fatmawati Raya No. 4, RW.9, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kapasitas tempat tidur operasional yakni 600 tempat tidur, dan jumlah pegawai sebanyak 2.337 orang yang berarti sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas bangunan ini termasuk kedalam bangkitan sedang. Ruas jalan yang terkena dampak langsung dengan adanya Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, yaitu Jalan TB Simatupang dan Jalan RS Fatmawati Raya. Pada kondisi eksisting tahun 2022 kecepatan rata-rata Jaringan sebesar 40,42 km/jam, dengan tingkat pelayanan / Level of Service (LOS) adalah C, pada kondisi eksisting tahun 2023 kecepatan rata-rata Jaringan sebesar 40,85 km/jam, dengan tingkat pelayanan / Level of Service (LOS) adalah C, pada kondisi eksisting tahun 2027 kecepatan rata-rata Jaringan sebesar 39,48 km/jam, dengan tingkat pelayanan / Level of Service (LOS) adalah C. Pada kondisi operasional dampak lalu lintas, tingkat pelayanan jalan dari tahun eksisting (2022) sampai pada 5 tahun setelah terbangun (2027) terjadi peningkatan rata rata V/C ratio di Jalan TB Simatupang dan Jalan RS Fatmawati Raya dan Jalan yang terdampak Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati dari 0,56 menjadi 0,74. Serta mengalami peningakatan kepadatan dengan nilai rata rata 45,51 menjadi 53,34. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Rencana pemantauan dan evaluasi dampak lalu lintas diarahkan pada dampak penting meliputi kerawanan kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas dan tingkat keresahan masyarakat sekitar Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Dengan demikian, seluruh rekomendasi penanganan dampak lalu lintas, dapat dijadikan sebagai dokumen pengelolaan dampak lalu lintas pada penyelenggaraan Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

---

Implementation of the Minister of Transportation Regulation Number 17 of 2021 Concerning the Implementation of a Traffic Impact Analysis that in order to implement the provisions of Article 3 paragraph (5), Article 5 paragraph (5), and Article 8 paragraph (5) in Government Regulation Number 30 of 2021 concerning Implementation of Traffic Sector Traffic and Road Transportation, it is necessary to stipulate a Minister of Transportation Regulation concerning the Implementation of Traffic Impact Analysis. The Traffic Impact Analysis of the Operationalization of the Fatmawati Central General Hospital in the Special Capital Region of Jakarta is to determine the traffic impact caused by the Operational activities of the Fatmawati Central General Hospital on the surrounding road network, so that this impact can be anticipated by carrying out management and required traffic engineering, in order to ensure safety, smoothness and traffic order around the operational location of the Fatmawati General Hospital Center. Operations of the Fatmawati General Hospital located on Jalan RS. Fatmawati Raya No. 4, RW.9, West Cilandak, Cilandak District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta with an operational bed capacity of 600 beds, and a total of 2,337 employees, which means that it is in accordance with Minister of Transportation Regulation Number 17 of 2021 concerning Implementation of Analysis The traffic impact of this building is included in the moderate generation. The roads that were directly affected by the operation of the Fatmawati General Hospital, namely Jalan TB Simatupang and Jalan RS Fatmawati Raya. In the existing conditions in 2022 the average network speed is 40.42 km/hour, with the Level of Service (LOS) being C, in the existing conditions in 2023 the network average speed is 40.85 km/hour, with the level of service / Level of Service (LOS) is C, in the existing conditions in 2027 the average network speed is 39.48 km/hour, with the level of service / Level of Service (LOS) is C. In operational conditions the traffic impact, the level of road service from the existing year (2022) to 5 years after it was built (2027) there was an increase in the average V/C ratio on Jalan TB Simatupang and Jalan RS Fatmawati Raya and roads affected by Operations of the Fatmawati General Hospital Center from 0.56 to 0.74. As well as experiencing an increase in density with an average value of 45.51 to 53.34. Based on the Minister of Transportation Regulation Number 17 of 2021 concerning the Implementation of Traffic Impact Analysis The traffic impact monitoring and evaluation plan is directed at significant impacts including the vulnerability of traffic accidents, traffic jams and the level of anxiety in the community around the Operations of the Fatmawati General Hospital Center. Thus, all recommendations for handling traffic impacts, can be used as documents for managing traffic impacts in the operation of the Fatmawati General Hospital which refers to Minister of Transportation Regulation Number 17 of 2021 concerning Implementation of Traffic Impact Analysis."

"Pengesahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 bertujuan dalam mengakomodir regulasi penyelenggaraan transportasi publik yang aksesibel bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas. PT KCI menjadi salah satu operator transportasi publik yang ikut berkomitmen dalam menyelenggarakan layanan Commuter Line yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk di wilayah Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 pada layanan Commuter Line Depok bagi penyandang disabilitas. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi Edwards III dengan 4 faktor yang memengaruhi implementasi, yaitu communications, resources, disposition, dan bureaucratic structure. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 12 narasumber, obeservasi, dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 10 dari 18 indikator yang terpenuhi terkait faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 pada layanan Commuter Line Depok bagi penyandang disabilitas. Hambatan pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 pada layanan Commuter Line Depok bagi penyandang disabilitas berkaitan dengan komunikasi terhadap stakeholder penyandang disabilitas yang belum merata dan menyebabkan penyelenggaraan layanan Commuter Line Depok belum sepenuhnya terwujud sesuai kebutuhan penyandang disabilitas, baik dari segi sarana, prasarana, dan petugas. Pelaksana kebijakan perlu untuk memperluas keterlibatan penyandang disabilitas serta melengkapi fasilitas sarana dan prasarana aksesibel yang belum terpenuhi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas dan menyediakan informasi yang dapat diterima bagi seluruh penyandang disabilitas.

---

The ratification of the Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 aims to accommodate regulations on the implementation of accessible public transportation for service users with special needs, including persons with disabilities. PT KCI is one of the public transportation operators that is committed to providing Commuter Line services that are friendly for persons with disabilities, including in the Depok area. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 on Depok Commuter Line services for persons with disabilities. The analysis was carried out using Edwards III's implementation theory with 4 factors that influence implementation, namely communications, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with 12 informants, observation, and literature studies. The results of the analysis show that there are 10 out of 18 indicators that are fulfilled regarding the factors that influence the implementation of the Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 on Depok Commuter Line services for persons with disabilities. Obstacles to the factors that influence the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 on Depok Commuter Line services for persons with disabilities are related to communication to stakeholders with disabilities that have not been evenly distributed and have resulted in the implementation of Depok Commuter Line services not being fully realized according to the needs of persons with disabilities, both from terms of facilities, infrastructure, and staff. Policy implementers need to expand the involvement of persons with disabilities and complete accessible facilities and infrastructure that have not been met, including providing training to officers and providing information that is acceptable to all persons with disabilities."

"ABSTRAKPermendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah BMD membahas mengenai semua barang yang diperoleh.

---

ABSTRACTThis report discusses the explanation of the flow of bookkeeping and reporting of BMD, the factual problems of the administration process, the conceptual problems of the administration process, and the recommendations. The results of the analysis are useful for improving the effectiveness and efficiency of BMD management and providing suggestion to the Ministry of Home Affairs to revise the regulation."

"Data dari WHO tahun 2018 menempatkan Indonesia pada urutan ketiga negara penyumbang kasus kusta terbanyak. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi dengan temuan kasus kusta yang cukup tinggi. Dalam profil kesehatan Indonesia tahun 2019 didapatkan Provinsi Banten termasuk 10 besar provinsi dengan angka cacat tingkat 2. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten agar tercapai target eliminasi kusta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memengaruhi implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun belum ada peraturan turunan, sumber daya sudah cukup siap, standar operasional prosedur yang belum merata, komunikasi sudah cukup siap namun belum optimal, disposisi pelaksana menerima kebijakan ini, lingkungan ekonomi dan sosial yang cukup mendukung namun tetap masih ada stigma di masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten sudah cukup siap namun ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan dibuatnya peraturan turunan, sosialisasi, meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan.

---

Data from the WHO in 2018 placed Indonesia in third place that contributed to the most leprosy cases. Banten Province is one of the provinces with high cases of leprosy. In Indonesia's 2019 health profile, Banten Province was included in the top 10 provinces with a level 2 disability rate. The government issued Minister of Health Regulation No. 11 of 2019 regarding the prevention of leprosy. This study aims to determine the readiness to implement leprosy control policies in Banten Province to achieve the leprosy elimination target. The study was done using the qualitative method. Primary data was obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. This study uses Van Meter and Van Horn's policy analysis theory with variables of policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, inter-organizational communication, implementing dispositions, and the economic, social and political environment that influence policy implementation. The results of this study are the size and objectives of the policy are clear. Still, there are no derivative regulations. The resources are quite ready; the standard operating procedures are not evenly distributed, the communication is quite prepared but not optimal, the disposition of the implementer accepts this policy, the economic and social environment is adequate to support. However, there's still a stigma in society. This study concludes that the readiness for implementing leprosy control policies in Banten Province is quite ready, but Banten Province can improve several things. This study recommends making derivative regulations, socializing, increasing discipline in reporting."

"Pembaharuan izin harus dilakukan oleh industri obat tradisional paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan (23 Februari 2012) sesuai dengan Permenkes Nomor 006 tahun 2012. Capaian pembaharuan izin IOT di Propinsi DKI Jakarta hingga Maret 2015 belum optimal yaitu sebesar 36,36%. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi pembaharuan izin IOT di Propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam dari 4 (empat) IOT pada bulan April-Juni 2015. Hasil penelitian menunjukkan tujuan kebijakan telah dipahami oleh pelaksana sehingga memiliki tingkat kepatuhan cukup baik. Kendala yang dihadapi dalam CPOTB terkait sumber daya finansial, karena membutuhkan investasi yang cukup besar untuk pemenuhannya. Penetapan klaster terhadap kemampuan pemenuhan CPOTB bagi IOT yang terdaftar serta pendampingan dalam memenuhi seluruh persyaratan diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan pembaharuan izin IOT.

---

Renewal of licenses should be done by the traditional medicine industry at most for 2 (two) years since its enactment (February 23, 2012) in accordance with Decree No. 006 of 2012. The achievement of IOT license renewal in DKI Jakarta until March 2015 has not been optimal yet, around 36.36%. Therefore this study was conducted to identify factors that become obstacles in the implementation of IOT license renewal in DKI Jakarta. This study used a qualitative approach to explore in depth information of 4 (four) IOT in April-June 2015.

The results showed policy objectives has been understood by the executors that have a fairly good level of compliance. Obstacles encountered in related CPOTB financial resources, as it requires substantial investment to fulfillment. Determination of clusters towards fulfillment capabilities CPOTB for IOT listed as well as assistance in meeting all the requirements expected to be a solution to the problem of renewal of licenses IOT."

"Hak atas Kesehatan right to health merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar dari setiap individu dan tidak dapat dihilangkan. Setelah diamandemen, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa; “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Kemudian, pasal 98 Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Meski begitu, hingga saat ini pemerintah masih mengenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) terhadap alat kesehatan impor, padahal 91,7 persen kebutuhan alat kesehatan dalam negeri dipasok oleh barang impor. Tentu saja, pengenaan bea masuk dan PDRI alat kesehatan tersebut akan berimbas pada bertambahnya biaya pengadaan alat kesehatan. Penelitian ini ingin menganalisis korelasi antara pengenaan tarif bea masuk dan PDRI alat kesehatan tersebut dengan prinsip pemenuhan hak dasar kesehatan yang diamanatkan peraturan perundang–undangan, sehingga penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian dilakukan dengan batasan penggunaan data sekunder dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan studi yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pengenaan bea masuk dan pajak impor terhadap alat kesehatan tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, bahwa sediaan alat kesehatan harus bermutu dan terjangkau. Oleh karena itu, penelitian ini menyarakan agar pemerintah berkenan meninjau ulang pengaturan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) terhadap alat kesehatan demi pemenuhan akses kesehatan untuk setiap orang.The right to health is one of the human rights listed in the Universal Declaration of Human Rights as a basic right of every individual and is non-derogable. Post-amendment, Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution mandates; "The state is responsible for the provision of adequate health care facilities and public services." Additionally, article 98 of the Health Act confirms that the Government is responsible for the supply of pharmaceutical and medical devices that are safe, beneficial, qualified, and affordable. However, to this day the government still imposes import duties and taxes (PDRI) for imported medical devices, even though 91.7 percent of domestic medical device demands are supplied by imported goods. Naturally, the imposition of import duties and PDRI for medical devices will impact in increasing the costs of procurement of medical devices. This study aims to analyze the correlation between the imposition of import duty tariffs as well as the PDRI of medical devices and the principle of fulfilling the basic health rights mandated by laws and regulations. Therefore, this research was conducted in a juridical-normative approach. This study was conducted within the limitation of secondary data. Tools of data collection were in the form of document studies and interviews. Based on the conducted study, the researcher concluded that the imposition of import duties and taxes on medical devices is not in line with the principles mandated by law, specifically in the aspect of qualified and affordable medical device supply. Therefore, this study suggests that the government should consider reassessing the regulation of import duty and tax rates of imports (PDRI) for medical devices in order to fulfill access to health for everyone."