Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh belanja pemerintah daerah pada pada urusan kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan, perumahan dan sosial terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan membandingkan efisiensi relatif penggunaan belanja daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, serta menganalisis faktor-faktor apa yang menentukan efisiensi tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel pemerintah daerah di 33 wilayah provinsi pada periode tahun 2011 s.d. 2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan, belanja pekerjaan umum dan belanja pendidikan di tingkat pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, belanja perumahan dan belanja sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan belanja untuk pengurangan ketimpangan pendapatan di Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Riau, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Bali terjadi relatif efisien dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, penggunaan belanja untuk pengurangan ketimpangan di wilayah Gorontalo, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jakarta relatif tidak efisien. Temuan lain yang menarik adalah bahwa naiknya rasio ketergantungan penduduk usia tua berdampak signifikan pada menurunnya efisiensi penggunaan belanja kesehatan, karena penduduk usia tua cenderung memerlukan biaya kesehatan yang lebih tinggi sehingga meningkatkan persaingan penggunaan anggaran pemerintah untuk kesehatan.

---

ABSTRACTThis study aims to measure the impact of local government expenditure on health, public works, education, housing, and social in reducing income inequality. This study also aims to compare the relative efficiency of those expenditure in reducing income inequality as well as analyzing what factors contribute to the efficiency. This study was conducted using local government panel data in 33 provinces from 2011 2016.The findings show that health, public works and education expenditure at local government level significantly affect the reduction of income inequality. Meanwhile, housing and social expenditure have no significant effect on reducing income inequality.This study also found that expenditure use for reducing income inequality in Bangka Belitung Islands, North Maluku, Riau, West Papua, North Sumatra, Central Java and Bali was relatively efficient compared to other regions. Meanwhile, the use of expenditure for reducing inequality in Gorontalo, South Sulawesi, Yogyakarta and Jakarta is relatively inefficient. Another intersting finding is that the rise in the dependency ratio of the elderly population has a significant impact on the decreased efficiency of spending on health, as the elderly population tends to require higher health costs, thus increasing competition for the use of the government budget for health."

"Situasi aktual perusahaan pengelola kawasan industri PT XYZ berdasarkan laporan audit internal menunjukkan aktivitas yang tidak biasa pada proses bisnis pengeluaran kas. Perbaikan diperlukan agar proses bisnis dapat berjalan lebih baik, menghindari penipuan, dan menyajikan laporan keuangan secara adil. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas proses bisnis pengeluaran kas yang berjalan di PT XYZ dan pengendalian internalnya menggunakan kerangka kerja COSO 2013. Penelitian ini adalah metode studi kasus kualitatif yang menekankan pada pendalaman analisis sistem, keadaan, peristiwa dan interaksi untuk menjawab masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara, observasi dan ulasan dokumen ilmiah dan perusahaan. Hasilnya menunjukkan adanya kelemahan perusahaan dalam menjalankan proses bisnis pengeluaran kas dan pengendalian internalnya. Penelitian ini menyajikan evaluasi penyebab, faktor kelemahan, identifikasi risiko, dan diagram alur proses bisnis pengeluaran kas yang berkorelasi dengan pengendalian internal untuk menentukan.

---

An industrial estate management company PT XYZs actual situation based on internal audit report shows unusual activities in the cash disbursement business process. The improvement is needed in order to be able to run business process properly, avoid fraud, and present financial statements fairly. This research evaluates the effectiveness of current cash disbursement business process and its internal control using COSO 2013 framework. This research is a qualitative case study method that emphasizes the deepening of the analysis of a system, circumstances, events and interactions to answer the research problems. This study uses primary and secondary data obtained from interviews, observations and reviews of scientific and company documents. The result show companys weakness in running cash disbursement business process and its internal control. This research presents the evaluation of causes, weakness, risk identification and cash disbursement business process flowchart, which are correlated with internal controls to determine appropriate and effectiveness activity in cash disbursement business process."

"Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan telah menjadi permasalahan utama dalam studi pembangunan sejak tahun 1970-an. Meskipun ada berbagai faktor yang secara teoritis terkait dengan insiden kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pilihan mengenai jenis dan struktur pengeluaran pemerintah sering dikutip sebagai salah satu faktor penentu penting. Namun, bukti ilmiah atas permasalahan ini masih belum bisa disimpulkan, dan penelitian atas kasus di Indonesia masih sangat sedikit. Penelitian ini mencoba untuk berkontribusi dengan memanfaatkan data panel 33 propinsi dari tahun 2005 sampai dengan 2017 untuk menguji pengaruh berbagai jenis pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan fixed effect, random effect, dan Seemingly Unrelated Regression (SURE) sistem, penelitian ini menemukan bahwa bantuan sosial, subsidi dan pengeluaran hibah memiliki efek yang tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa pengeluaran infrastruktur memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan (ketika menggunakan random effect model), dan daerah pedesaan (ketika menggunakan fixed effect model), keduanya signifikan secara statistik pada tingkat 5%. Selain itu, pengeluaran infrastruktur juga berkorelasi negatif dan signifikan dengan kemiskinan di Indonesia, dan dampaknya lebih signifikan di daerah pedesaan daripada perkotaan.

---

The issues of income inequality and poverty have become key issues in development studies since the 1970s. Although there are various factors theoretically associated with the incidence of poverty and income inequality, choices regarding the types and structure of government expenditure are often quoted as one of the crucial determinants. However, the evidence is still inconclusive, and the research about these issues in the case of Indonesia is still minimum. This paper tries to contribute to the discussion by analysing a panel data set of 33 provinces from 2005 to 2017 to examine the effect of different types of government expenditure on income inequality and poverty in Indonesia. Using the fixed effect, random effect, and Seemingly Unrelated Regression (SURE) system, this paper finds that social aid, subsidy and grant expenditure have an insignificant effect on reducing income inequality and poverty in Indonesia. However, the empirical evidence suggests that infrastructure spending has a negative correlation with income inequality in urban areas (when using the random effect model), and rural areas (when using the fixed effect model), both are statistically significant at the 5% level. In addition, infrastructure expenditure is also negatively and significantly correlated with poverty in Indonesia, and the impact is more significant in rural than urban areas."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan fenomena flypaper effect pada pemerintah daerah di Indonesia serta mengevaluasi respons pemerintah daerah terhadap pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Pengaruh transfer ke daerah terhadap belanja daerah dianalisis berdasarkan klasifikasi Pemerintah Kabupaten, Kota, Daerah Tertinggal, dan Daerah Maju. Penelitian ini mencakup 415 kabupaten dan 93 kota selama periode 2015-2022 dengan menggunakan metode data panel Fixed Effect. Variabel dependen yang dianalisis meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sementara itu, variabel independennya meliputi DAU, DAK, DBH, PAD, dummy DAU, dummy DBH, dan kepadatan penduduk. Penelitian ini juga menggunakan metode clustering untuk mengelompokkan daerah berdasarkan klasifikasi kabupaten, kota, daerah tertinggal, dan daerah maju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena flypaper effect terjadi pada belanja pegawai dan belanja modal di seluruh pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, daerah tertinggal, maupun daerah maju. Namun, fenomena tersebut tidak ditemukan pada belanja barang dan jasa. Selain itu, belanja modal terbukti menjadi jenis belanja yang paling dipengaruhi oleh transfer ke daerah, khususnya dari DAK. Temuan lainnya mengungkap bahwa pemerintah daerah cenderung lebih mengandalkan DAU untuk belanja pegawai, sedangkan belanja barang dan jasa lebih bergantung pada PAD. Untuk belanja modal, DAK menjadi sumber pendapatan yang paling dominan. Respons pemerintah daerah terhadap transfer ke daerah bersifat simetris maupun asimetris, bergantung pada jenis belanja dan karakteristik daerah. Dalam konteks respons asimetris, pemerintah daerah cenderung menerapkan fiscal replacement untuk belanja barang dan jasa serta fiscal restraint pada belanja modal.

---

This study aims to identify the existence of the flypaper effect phenomenon in local governments in Indonesia and evaluate local governments' response to the reduction of transfers from the central government. The effect of intergovernmental transfers on local expenditure is analyzed based on the classification of Regency, City, Underdeveloped Region, and Developed Region. Using the Fixed Effect panel data method, this study covers 415 districts and 93 cities from 2015-2022. The dependent variables analyzed include personnel, goods and services, and capital expenditures. Meanwhile, the independent variables include DAU, DAK, DBH, PAD, DAU dummy, DBH dummy, and population density. This study also uses the clustering method to group regions based on the classification of districts, cities, underdeveloped regions, and developed regions. The results show that the flypaper effect occurs in personnel expenditure and capital expenditure in all local governments, whether districts, cities, underdeveloped regions, or developed regions. However, the phenomenon was not found in goods and services expenditures. In addition, capital expenditure proved to be the type of expenditure most influenced by transfers to the regions, particularly from the DAK. Other findings reveal that local governments tend to rely more on DAU for personnel expenditure, while goods and services expenditure is more dependent on PAD. For capital expenditure, DAK is the most dominant source of revenue. Local government responses to transfers to regions are symmetric or asymmetric, depending on the type of expenditure and regional characteristics. In the context of asymmetric responses, local governments tend to apply fiscal replacement for goods and services expenditures and fiscal restraint on capital expenditures. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap probabilitas korupsi dengan moderasi akuntabilitas dan kinerja. Dengan menggunakan data korupsi pada buku tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tahun 2009-2016 atas tindak korupsi di tahun anggaran 2009-2014 yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap probabilitas korupsi. Implikasinya, pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap korupsi selain jenis penyalahgunaan anggaran seperti gratifikasi, penyuapan, penggelapan, pemborongan dan pemerasan. Adapun variabel moderasi akuntabilitas dan kinerja, menunjukkan bahwa moderasi tersebut tidak mempengaruhi hubungan belanja dengan korupsi.

---

This study aims to analyze the effect of government expenditure against the probability of corruption with moderation of accountability and performance. By using corruption data from Corruption Eradication Commission Komisi Pemberantasan Korupsi KPK annual report year 2009 2016 for corruption in fiscal year 2009 2014 conducted by local government apparatus and has had permanent legal force.

The results of this study find that government expenditure does not affect the probability of corruption. It implies the government to improve their attention on other corruption types such as gratification, bribery, extortion, chartering and embezzlement. The moderation of accountability and performance find that moderation does not affect the relationship of expenditure with corruption."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besar pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan secara parsial dan simultan terhadap peningkatan pembangunan manusia Indonesia dan untuk menganalisis besar pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan pembangunan manusia secara parsial dan simultan terhadap tingkat kemiskinan Indonesia. Penelitian ini merupakan peneHtian kuantitatif dengan model ekonometrika, yaitu regresi linier berganda. Populasi peneHtian ini adalah seluruh propinsi di Indonesia dengan jangka waktu dua tahunan mulai 1998 sarnpai dengan 2007.Hasil penelitian menunjukkan terrlapat pengaruh postitif pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (t-l) dan pengaruh negatif pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (t-1) terhadap penlngkatan pembangurum rnanusia (t). Variabilitas peningkatan pembangunan manusia yang dapat diterangkan oleh pengeluaran pernerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan sebesar 37.9%, sementara pengaruh 62.1% disebabkan oleh varlabe1 lain di luar model.Basil penelitian juga menunjukkan terdapat pengaruh positif pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (t-1), pengeluaran pemerintab sektor kesehatan (t-1) dan peningkatan pembangunan manusia (t-1) terhadap tingkat kemiskinan (t). Variabilitas tingkat kemiskinan yang dapat diterangkan oleh pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikankesehatan dan peningkatan pembangunan manusia sebesar 17,3%, sementara pengaruh 82.7% disebabka.n oleh variabellain di luar model.

---

ABSTRACTObjective of this study is to analyze the magnitude of effect for Government Expenditures on Health and Educational sectors both partially and simultaneously over the enhancement of human development in Indonesia as well as to analyze the magnitude of effect for government expenditures on health, educational sectors and the enhancement of human development both partially and simultaneously over poverty level in Indonesia. This study is quantitative research with econometrics model by multiple-Iinier regression. Population of this study is all provinces in Indonesia with bi-annual periods that commenced from 1998 to 2007.The result of this study showed that there is a positive effect on government expenditures over educational sectors (t-1) and negative effect on government expenditures over health sector (t-1) over the enhancement of human development (t). Variability for enhancement of human development that can be explained by government expenditures on health and educational sectors are37.9%, meanwhile 62.1% is caused by other variables outside the models.Result of this study is also showed that there is a positive effect of government expenditures on educational sector (t-1 ), government expenditures on health sector (t-1) and enhancement of human development (t-1) over poverty level (t). Variability on poverty level that can be explained by govenrment expenditures on educational, health sectors and enhancement of human development is 17.3%, meanwhile 82.7% of effect is contributed by other variables outside the models."

"Laporan Magang ini menjelaskan mengenai tahap-tahap penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten XYZ serta bagaimana menilai kewajaran APBD Kabupaten XYZ tahun 2012 dengan menggunakan ASB yang telah dibuat. ASB Kabupaten XYZ dibuat dengan menggunakan student's t distribution berdasarkan data yang diperoleh dari Penjabaran Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten XYZ tahun 2008-2011. Tahap penyusunan ASB Kabupaten XYZ terdiri dari Pengumpulan Data, Penggolongan Kelompok ASB, Penginputan Data, dan Pengolahan Data. Penilaian kewajaran APBD Kabupaten XYZ tahun 2012 dilakukan dengan mengambil satu kegiatan dari masing-masing kelompok ASB sebagai sampel. Hasil penilaian kewajaran menunjukkan bahwa hanya 2 dari 11 sampel kegiatan yang dapat dikatakan wajar menurut ASB, sementara 9 lainnya tidak wajar. Anggaran yang tidak wajar menurut ASB dapat disebabkan oleh hal-hal seperti seperti perubahan output, bertambahnya objek belanja, atau terdapat inefisiensi dalam penyusunan anggaran.

---

The focus of this study is to explain about the steps in making Expenditure Standard Analysis (ESA) of Kabupaten XYZ and how to use it to test the Kabupaten XYZ's 2012 Expenditure. The ESA of Kabupaten XYZ made using student's t distribution method with the data from Penjabaran Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten XYZ in the year 2008-2011. The steps of making ESA consist of collecting data, group classification, inputing data, and processing the data. The fairness test of Kabupaten XYZ's 2012 expenditure have been done by picking one activity from each ESA group as a sample. As the result, only 2 out of 11 sample that can be said 'fair', while the other 9 are 'unfair'. The expenditures that are unfair can be caused by several reason, for example the changing of the output, the increasing number of expenditure objects, or an ineficiency in the making of the expenditure."

"Tesis ini membahas pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sepanjang tahun 2007-2011 terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian dengan menggunakan analisis ekonometri data panel terhadap provinsi/kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2007-2011. Hasil studi memperlihatkan bahwa pengeluaran konsumsi dan pengeluaran kapital pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This thesis explores the influence of local government expenditure during the year 2007-2011 on regional economic growth. Research using panel data econometric analysis of the provinces / districts / cities in Indonesia from 2007 to 2011. The study results showed that consumption expenditure and local government capital expenditures and significant positive effect on economic growth in the region."

"Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia disertai penurunan ketimpangan tetapi menghadapi masalah dalam ketimpangan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan, salah satunya dengan anggaran bantuan sosial. Bantuan sosial seharusnya menjadi sarana pemerataan karena adanya transfer dari negara ke kelompok miskin. Teori Dalton digunakan untuk menjelaskan fenomena transfer dari pendapatan tinggi kepada pendapatan rendah sehingga dapat mengurangi ketimpangan. Namun, bantuan sosial pada seringkali menjadi objek dari korupsi. Peningkatan ketimpangan di Indonesia tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi melainkan rent seeking behavior yaitu korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan antara bantuan sosial, korupsi dan ketimpangan dengan menggunakan data Mahkamah Agung tahun 2008-2011. Adanya bantuan sosial mampu menurunkan tingkat ketimpangan sebesar 0.214. Namun, adanya korupsi memperkecil dampak tersebut sebesar 0.00003.

---

Despite of Indonesia’s economic growth is increasing and its poverty rate is decreasing, inequality in Indonesia is getting worse. Goverment has various efforts to reduce inequality. One of them is the social assistance program which is a tool for income redistribution. Dalton’s theory (1920) is used to explain the phenomenon of transfer from government to the have-nots so that inequality can be reduced eventually. The worsening inequality in Indonesia is not only an economic issue but also a rent-seeking behavior issue. This paper discusses the issue of social assistance and corruption behavior of social assistance simultaneously by using data from Indonesian Supreme Court in 2008-2011. This paper found that social assistance can reduce inequality rate as much as 0.214. However, inequality rate will be 0.00003 higher if corruption on social assistance exists."