Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya organisasi sayap Islam didalam partai nasionalis yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP . Mengingat, partai ini adalah partai yang selalu dicitrakan jauh dari Islam. Dibandingkan dengan partai nasionalis yang lain, PDI Perjuangan merupakan partai yang benar-benar menonjolkan sisi nasionalis-sekuler dari pada nasionalis-religius seperti partai-partai yang lain. PDI Perjuangan juga terkadang menolak kebijakan-kebijakan Islam seperti Undang-Undang Pornografi, sehingga menimbulkan perdebatan dengan partai-partai Islam. Penelitian ini menggunakan teori catch-all party yaitu sebuah partai politik yang telah meninggalkan ideologinya, dan merangkul sebanyak mungkin kelompok sosial untuk kepentingan pemilihan umum.Krouwel menjelaskan ada beberapa perubahan kearah catch-all party. Tetapi, dalam penelitian ini yang akan digunakan hanya ada dua bentuk perubahan, yaitu perubahan secara ideologi dan kompetisi partai serta perubahan dalam daya tarik pemilih. Perubahan secara ideologi dan kompetisi partai akan fokus dalam melihat sikap-sikap PDIP dalam menyikapi kebijakan Islam dan pola koalisi yang dibentuk oleh PDIP. Sedangkan dalam daya tarik pemilih, akan fokus pada cara Bamusi dalam merangkul kelompok-kelompok Islam. Selain itu juga peran Bamusi sebagai kelompok Islam dalam mendukung sikap dan memenangkan calon yang diusung oleh PDIP.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sebelum dan setelah hadirnya Bamusi, sebetulnya PDIP sudah memiliki kecenderungan kearah catch-all karena ada beberapa kebijakan Islam yang juga sepakat dan bahwa PDIP juga bisa berkoalisi dengan partai Islam meskipun lebih sering dengan PPP dan PKB. Tetapi, ditingkat daerah, PDIP juga bisa berkoalisi dengan partai Islam seperti PKS dan PAN. Bamusi juga memiliki peran, bahkan bisa mengusulkan calon kepala daerah, tetapi, Bamusi cenderung lebih banyak berperan dalam urusan propaganda menangkal isu-isu agama. Karena, Bamusi masih tetap memiliki ketergantungan dengan PDIP yaitu apabila ada instruksi partai, maka Bamusi bergerak. Sehingga inilah yang menyebabkan suara PDIP tidak bisa mencapai suara mayoritas meskipun ada organisasi Islam.

---

ABSTRACT This research is motivated by the presence of Islamic wing organization within the nationalist party that is Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP . Given, this party is a party that is always imaged away from Islam. Compared to other nationalist parties, the PDIP is a party that truly features the secular nationalist side of the nationalist religious like the other parties. The PDIP also sometimes rejects Islamic policies such as the Pornography Act, causing a debate with Islamic Parties. This study uses a catch all party theory that is a political party that has abandoned its ideology and embraces as many social groups as possible for the sake of elections.Krouwel explains there are some changes towards the catch all party. However, in this study to be used, there are only two forms of change, namely ideological changes and party competition and changes in the appeal of voters. Ideological changes and party competitions will focus on looking at PDIP attitudes in addressing Islamic policy and coalition patterns established by PDIP. While in the appeal of voters, will focus on the way Bamusi in embracing Islamic groups. In addition, the role of Bamusi as an Islamic group in supporting the attitude and win the candidate that carried by PDIP.The results of this study show that before and after the presence of Bamusi, PDIP actually has a tendency towards catch all because there are several Islamic policies that also agree and that the PDIP can also coalition with Islamic parties, although more often with PPP and PKB. However, at the regional level, PDIP could also coalesce with Islamic parties such as PKS and PAN. Bamusi also has a role, may even propose a candidate for the regional head, but, Bamusi tends to play a greater role in propaganda matters of religious issues. Because, Bamusi still has a dependence on PDIP that if there is party instruction, then Bamusi move. So this is what causes PDIP votes cannot reach the majority of votes despite the existence of Islamic organizations. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai organisasi sayap Islam, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penelitian dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan Islam, terutama dalam hal bentuk negara apa yang disepakati. Perbedaan berlanjut masa Orde Baru, yang membuat hubungan antara Islam dan negara saling antagonistik, dan kemudian akomodatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana PDIP sebagai partai nasionalis-sekuler membentuk Bamusi, faktor-faktor apa yang membuat PDIP membentuk sayap Bamusi, serta bagaimana implikasinya.Pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori kepartaian dari Maurice Duverger, dan Miriam Budiardjo. Di samping itu juga menggunakan teori dari Otto Kirchheimer, Richard S. Katz, Peter Mair dan teori pilihan rasional. Selain itu, menggunakan pendekatan aliran politik dari Clifford Geertz, akomodasi Islam dan negara dari Bahtiar Effendy, serta pendekatan konvergensi Islam dari Kuntowijoyo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara. Sementara sumber sekunder diperoleh dari media massa dan kajian pustaka.Terdapat faktor mengapa Bamusi terbentuk. Faktor eksternal, meliputi hubungan Islam dan negara, serta konvergensi sosio-kultural masyarakat Islam. Sementara faktor internal, adanya dinamika internal partai yang melihat adanya dikotomi antara kalangan Islam dan nasionalis. Selain itu, stigma politik PDIP yang dianggap sebagai partainya orang abangan, sekuler, partainya non-Muslim, dan sejenis. Faktor lain yang tidak bisa Implikasi adanya Bamusi, kini PDIP tidak lagi dilihat sebagai partai nasionalis-sekuler, namun sudah mengakomodasi sisi religius. Bamusi menjadi alat justifikasi atau pembenaran dan legitimasi bagi PDIP menjadi partai nasionalis religius. Selain itu, Bamusi bisa menjadi konfirmasi konvergensi Islam di Indonesia. Di samping itu, proses konvergensi yang ditandai dengan cairnya dikotomi nasionalis-Islam memiliki implikasi bahwa politik aliran yang dikemukakan oleh Clifford Geertz sudah mencair.

---

ABSTRACTThis study discusses the Islamic wing organization, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) in the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). Research background of differences between the nationalist and Islamist, especially in the form of what was agreed. Differences continued the New Order, which makes the relationship between Islam and the state mutually antagonistic, and then accommodating. The study was conducted to determine how the PDIP as a secular nationalist party formed Bamusi, what factors make PDIP Bamusi wing shape, and how its implications.Theoretical framework study using the theory of party of Maurice Duverger and Miriam Budiardjo. In addition it also uses the theory of Otto Kirchheimer, Richard S. Katz, Peter Mair, and rational choice theory. In addition, using political cleavage approach from Clifford Geertz, Islam and the state of the accommodation Bahtiar Effendy, the convergence of Islam approach of Kuntowijoyo. This study used qualitative methods with data sources primary and secondary. Primary sources obtained through interviews. While secondary sources obtained from the mass media and literature.There are factors why Bamusi formed. External factors, including the relationship between Islam and the state, as well as socio-cultural convergence Islamic society. While internal factors, the internal dynamics of the party who saw the dichotomy between Islamists and nationalists. In addition, stigma is regarded as politically PDIP abangan party, secular, and non-Muslim party. Another factor that cannot be released is political factors, PDIP experience in the 1999 and 2004 elections.As the implications of Bamusi, PDIP is now no longer seen as a secular nationalist party, but had to accommodate the religious. Bamusi can be a justification and legitimacy for PDIP a religious nationalist party. Another theoretical implication is Bamusi formation could be a confirmation of the convergence of Islam in Indonesia. In addition, the convergence process is characterized by liquid-Islamic nationalist dichotomy has political implications that political cleavage proposed by Clifford Geertz has melted."

"Skripsi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai peran KontraS sebagai CSO yang melakukan advokasi terhadap kasus konflik antara masyarakat lokal Sangihe dengan perusahaan PT Tambang Mas Sangihe, serta mengidentifikasi proses perjalanan advokasi yang sudah dan akan dilakukan KontraS terhadap kasus konflik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data utama penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan wakil koordinator dan badan pekerja KontraS, serta masyarakat lokal Sangihe untuk triangulasi data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Treadmill of Production Theory dan menggunakan perspektif Green Criminology, Green-Cultural Criminology, dan Southern Green Criminology. KontraS sebagai CSO sekaligus NGO turut berkontribusi dalam gerakan sosial, resistensi dan memperjuangkan hak masyarakat lokal Sangihe dalam konflik lingkungan melalui bantuan advokasi. Sebagaimana tugasnya mengedukasi dan mengadvokasi, KontraS menjalankan peran advokasinya melalui dua strategi, yaitu secara non-litigasi berupa berkoalisi, membentuk laporan, diskusi, kampanye, aksi langsung dan pendampingan. Kemudian, secara litigasi, yaitu berupa pendampingan dengan masyarakat lokal yang melakukan gugatan perdata kepada perusahaan dan membuat laporan kepada lembaga pemerintah terkait. Peran advokasi yang dijalankan KontraS sesuai dengan cara advokasi dalam teori ToP, yaitu mengganggu (disruptions), memantau (monitoring), dan mempermalukan (shaming) perusahaan dan negara.

---

This thesis aims to provide an in-depth explanation of the role of KontraS as a Civil Society Organization (CSO) who advocates conflict case between Sangihe local community and PT Tambang Mas Sangihe, and discovering the process of advocacy that has been and will be carried out by KontraS in these conflict case. With using a qualitative research approach and case-study method, the main data of this study were obtained through  in-depth interviews with the Deputy of Coordinator and worker body of KontraS, as well as the local community of Sangihe Island for data triangulation. The theory used in this study is the Treadmill of Production Theory and uses the perspectives of Green Criminology, Green-Cultural Criminology, and Southern Green Criminology. KontraS as a CSO as well as an NGO contributes to social movements, resistance, and fights for the rights of the Sangihe local community in environmental conflict through advocacy assistance. As with its task of educating and advocating, KontraS carries out its advocacy role through two strategies, that is non-litigation strategy which form of coalitions, forming reports, discussions, campaigns, demonstration, and (victim) assistance. Then, by litigation strategies which is to asssiatance with local community who file civil lawsuits against the company and make a report to the relevant government agency. The advocacy role that KontraS carries out is in accordance with the ToP theory, including disrupting, monitoring, and shaming companies and the state."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh modal sosial dan strategi terhadap keberhasilan gerakan masyarakat sipil dalam memengaruhi sebuah kebijakan dengan menggunakan studi kasus gerakan Forum Peduli Lingkungan Sehat pada tahun 2013 hingga 2014. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh modal sosial dan strategi dalam keberhasilan gerakan Forum Peduli Lingkungan Sehat pada tahun 2014? Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa Forum Peduli Lingkungan Sehat telah menjalankan peran-peran civil society dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, menjadi penyeimbang kekuatan negara, memberdayakan masyarakat, dan menjadi lembaga penghubung. Penelitian ini menemukan bahwa modal sosial yang dimiliki Forum Peduli Lingkungan Sehat menjadikan gerakan ini menjadi solid dan kuat, serta memiliki daya tawar yang tinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi yang dimiliki mampu memberikan akses bagi FPLS terhadap pembuatan kebijakan dan berhasil menekan aktor politik pembuat kebijakan membatalkan kebijakan. Akses tersebut didapatkan dari jejaring yang terbentuk dengan WALHI dan anggota DPRD. Strategi lobi yang dijalankan juga berhasil menekan pemerintah kota Depok untuk membatalkan perluasan TPA Cipayung pada tahun 2014 lalu. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kedua faktor tersebut saling memengaruhi satu sama lain dalam keberhasilan Forum Peduli Lingkungan Sehat.

---

ABSTRAKThis study discusses the influence of social capital and strategy on the success of the civil society movement in influencing a policy by using case studies of the Forum Peduli Lingkungan Sehat movement in 2013 to 2014. The research question posed is how the influence of social capital and strategy in the success of the Forum Peduli Lingkungan Sehat in 2014 The findings of this study show that the Forum Peduli Lingkungan Sehat has performed civil society roles in fighting for the interests of the community, balancing the power of the state, empowering the community, and becoming a liaison institution. This study found that the social capital owned by Forum Peduli Lingkungan Sehat makes this movement solid and strong, and has a high bargaining power. The study also finds that the strategy has the ability to provide access for the Forum Peduli Lingkungan Sehat to policy making and succeed in suppressing policy makers undo the policy. The access is obtained from the network formed by WALHI and DPRD members. The lobbying strategy also succeeded in pressuring the city government of Depok to cancel the expansion of TPA Cipayung in 2014 ago. The research findings show that the two factors influence each other in the success of Forum Peduli Lingkungan Sehat."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kebertahanan organisasi yang memiliki Ideologitasawuf dengan menggunakan sudut pandang tasawuf sebagai Islam modern.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan horizontal dan vertikalorganisasi PSW yang didasari oleh ideologi Wahidiyah sehingga menghasilkankebertahanan organisasi. Penerapan ideologi Wahidiah dalam organisasi dijelaskandengan proses dialektika konstruksi sosial Peter L. Berger melalui fase ekternalisasi,objektivasi, dan internalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifkarena dapat membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang jelas danmenyeluruh. Subjek penelitian ini adalah pengurus pusat PSW. Objek penelitianadalah kebertahanan organisasi Islam yang berideologi tasawuf yaitu PenyiarSholawat Wahidiyah (PSW). Lokasi penelitian berlangsung di lokasi pusat PenyiarSholawat Wahidiyah, Pondok Pesantren At Tahdzib, Jombang, Jawa Timur.Hasil dari penelitian ini menunjukkan PSW merupakan organisasi Islamberideologi tasawuf modern yang ditunjukkan dari struktur organisasi danketerbukaan organisasi. PSW didirikan tahun 1964 oleh KH. Abdoel Madjid Ma?roef,di Kediri, Jawa Timur. KH. Abdoel Madjid Ma?roef juga sangat dihormati sebagaipengasuh pondok pesantren, anggota syuriyah NU, dan yang paling utama sebagaiMuallif (penyusun) Sholawat Wahidiyah. Dengan berbagai posisinya tersebut, KH.Abdoel Madjid Ma?roef dianggap memiliki kharisma sehingga kedudukannya tetapdipertimbangkan dalam organisasi PSW meskipun beliau sudah wafat.Tujuan organisasi ini adalah menyebarkan ajaran Wahidiyah padamasyarakat jami?al ?alamin. PSW memiliki prinsip tasawuf yang diterapkan dalamberbagai kegiatan internal dan eksternal. Dalam kegiatan eksternal, PSW menjalinhubungan horizontal dan vertikal. Prinsip tasawuf yang diterapkan merngandungaplikasi dari konsep civil society I sehingga pengamal Wahidiyah PSW bersikaptoleran, egaliter, solider, dan mandiri. Dalam hubungan vertikal, PSW menjalininteraksi terhadap pemerintah sebagai wujud kepatuhan pada norma dan hukum. PSWberusaha mendapat legalitas dari pemerintah sehingga mampu mendukung PSW dantetap bertahan ditengah kritik dari organisasi lainnya. Penguatan secara internal danjalinan hubungan eksternal tersebut menjadikan PSW sebagai organisasi modern danmampu bertahan sampai sekarang.

---

AbstractThis study focuses on the viability of Tassawuf-based organization whichuses tassawuf as a modern Islamic point of view. The purpose of this study is toexplain the horizontal and vertical relationships within PSW organization, which isbased on Wahidiyah ideology, in order to achieve the viability of organization. Thisstudy uses dialectical process and social construction theory by Peter L. Berger toexplain about the implementation of Wahidiyah ideology in the organization throughthree phases of externalization, objectivation, and internalization. This study uses thequalitative method to collect a clear and thorough information. The subject of thisstudy is the manager in PSW, while the object of this study is Penyiar SholawatWahidiyah (PSW) organization. This study is conducted in the central location ofPenyiar Sholawat Wahidiyah (PSW) which is located in At Tahdzib Islamic BoardingSchool, Jombang, East Java.The results show that PSW is an Islamic organization which is based onmodern tassawuf ideology. It is shown through the structure and openness of theorganization. PSW was established in 1964 by KH. Abdoel Madjid Ma?roef, inKediri, East Java. KH. Abdoel Madjid Ma?roef was honored as the head of AtTahdzib Islamic Boarding School, the member of NU syuriah, and Muallif (thecompiler) of Sholawat Wahidiyah. Because of that, KH. Abdoel Madjid Ma?roef wascharismatic and his position was still considered in PSW organization even though hehad passed away.This organization aims to spread the Wahidiyah teachings to jami?al ?alaminsociety. Tassawuf principle is applied in external and internal activities within PSWorganization. Through external activities, horizontal and vertical relationships areestablished. The tassawuf principle which is applied in the organization contains civilsociety I concept. As a result, those who practice Wahidiyah ideology are tolerant,egalitarian, considerate, and autonomous. Through vertical relationship, theinteraction between PSW and the government is established as a manifestation ofobedience to the norms and laws. PSW attempts to get legal agreement from thegovernment in order to be supported and to survive from being criticized by otherorganizations. Through external and internal relationships, PSW can be a modernorganization which is able to survive until now."