Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintah daerah adalah ujung tombak pembangunan daerah dan bagian integralyang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, sehingga kinerja pemerintahdaerah mempengaruhi kinerja nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisaefisiensi relatif kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan koridor ekonomiindonesia pada tahun 2015 dan 2016 serta faktor yang memepengaruhi efisiensi.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data 489 pemerintah daerah kabupaten/kotatahun 2015 dan 2016, dengan metode analisa data adalah Data Envelopment Analysisuntuk mengukur skor efisiensi dan metode Ordinary Least Square mengetahui pengaruhvariabel eksogen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemerintah kabupaten/kotadi wilayah Kalimantan cenderung lebih merata, sedangkan tingkat efisiensi pemerintahkabupaten/kota di wilayah Bali-NT dan Papua-Maluku terjadi ketimpangan dibandingwilayah lain. Selain itu, capaian skor efisiensi pemerintah kabupaten/kota menurun dibeberapa wilayah pada tahun 2016. Hal lain yang perlu diperhatikan adalahkabupaten/kota tidak dapat meningkatkan skor efisiensinya secara signifikan dalamwaktu yang singkat. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa angka harapan hidup danrata-rata lama sekolah menjadi variabel yang dominan terhadap pencapaian skor efisiensidi Indonesia. Pada sisi input, pemerintah daerah dengan pengeluaran daerah yang kecilcenderung memiliki skor efisiensi lebih besar sedangkan jumlah pegawai berpendidikantinggi tidak memiliki kaitan dengan skor efisiensi. Dari analisis faktor eksogen yangberada diluar kendali pemerintah kabupaten/kota, diketahui bahwa makin luaskabupaten/kota di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan berpengaruh signifikanterhadap penurunan tingkat efisiensi. Hal yang sama terjadi pada dominasi partai politikpada kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Papua-Maluku.

---

ABSTRACTLocal government is the spearhead of regional development and an integral partthat can not be separated from national development. This study aims to analyze therelative efficiency of local goverment based on the economic regions of Indonesia in 2015and 2016 as well as factors that affect efficiency. The research was conducted by usingdata of 489 local goverment in 2015 and 2016, using Data Envelopment Analysis methodto measure efficiency score and Ordinary Least Square method to know exogenousvariables influence.The results show that relative efficiency district/city in Kalimantan is welldistributed, while district/city in Bali-NT and Papua-Maluku worse than other regions. Inaddition, achievement relative efficiency score decreased in some areas in 2016. Anotherresults show that local goverment can not increase the score significantly in a short time.From this study, we can know that life expectancy and the mean years school becomesthe dominant variable to distrct/city efficiency score in Indonesia. On the input side, thegovernment with the smaller expenditure has a larger efficiency score while the numberof highly educated civil servant does not have relation with an efficiency score. Theexogenous factor analysis shows that wider local goverment area in Sumatra, Java andKalimantan are significant to the decrease in efficiency levels. The same thing happenedto the domination of political parties in Java and Papua-Maluku."

"ABSTRAKTesis ini mempergunakan pendekatan non parametrik yaitu Data Envelopment Analysis DEA untuk mengukur efisiensi dari pengadilan di Indonesia pada tahun 2014 dengan sampel pengadilan umum di Provinsi Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Input yang digunakan dalam penghitungan DEA ini adalah pagu anggaran, ruang sidang, hakim, panitera, jurusita untuk bagian perdata , staf, dan jumlah pengolah data. Outputnya adalah perkara yang diputus. Pengolahan data DEA yang dilakukan dengan menggunakan asumsi VRS Model BCC orientasi input. Hasilnya teridentifikasi 62 pengadilan kelas I A Khusus bagian pidana efisien dan 38 tidak efisien. Di bagian perdatanya 69 teridentifikasi efisien dan 31 tidak efisien. Pada pengadilan kelas I B bagian pidana teridentifikasi 42 pengadilan efisien dan 58 tidak efisien sedangkan dibagian perdata terdapat 51 pengadilan efisien dan 49 tidak efisien. Pada pengadilan kelas II bagian pidana dan perdata teridentifikasi 42 efisien dan 58 tidak efisien.

---

ABSTRACTThis study use Data Envelopment Analysis DEA method of non parametric approach to measure efficiency of Indonesia rsquo s Courts in 2014 with data sample courts in North Sumatera Province, Banten Province, DKI Jakarta Province, West Java Province, Central Java Province, and East Java Province. The input variables uses in DEA rsquo s calculation of this paper consist of court budget, number of court room, number of judges, number of registar, number of bailiff for civil court , number of staff, and number of PCs, Laptops,Printers. Output variable uses is number of resolved cases. Efficiency score calculated using VRS BCC Model and input oriented. The result identified 62 efficient court and 38 inefficient in group class I A special section criminal court. In group class I A special section civil court there are 69 efficient court and 31 inefficient court. In group class I B criminal court there are 42 efficient courts and 58 inefficient court. In civil court group class I B there are 51 efficient courts and 49 inefficient courts. While in court group class II there are 42 efficient courts and 58 inefficient courts both in criminal dan civil section."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor determinan akuntabilitas pemerintah daerah dengan menggunakan teori pilihan publik. Faktor determinan akuntabilitas pemerintah daerah terdiri dari tiga faktor utama yang mewakili pihak yang terlibat dalam penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah yaitu masyarakat, pejabat publik, dan birokrat. Ketiga faktor tersebut diwakili oleh tingkat pendapatan,tingkat pendidikan dan tingkat pembangunan manusia serta faktor-faktor politik, dan faktor pengendalian internal dalam menciptakan dan mengawasi akuntabilitas pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut secara garis besar berpengaruh terhadap penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah, meskipun terdapat beberapa proksi yang tidak konsisten dalam penciptaan akuntabilitas seperti tingkat pendidikan, dan jangka waktu pemilu.

---

The objective of this research is analyzing determinants accountability of local governments based on public choice theory. The determinant factor accountability of local government consists of three main factors that represent the parties involved in the creation of local government's accountability, they are the society, the public officials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by the existence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well as internal control in creating and overseeing the local government accountability. The results of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation of local government accountability, although there are some proxies that are not consistent in the creation of accountability such as level of education, and the period of the election."

"Tesis ini meneliti tentang penilaian efisiensi relatif 117 SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Ajaran 2010/2011 sampai 2012/2013 dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Metode DEA dipilih karena kelebihannya mampu mengolah lebih dari satu input dan output. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan input, yang bertujuan mencari kombinasi penggunaan input minimal dalam menghasilkan satu tingkatan output tertentu. Variabel input terdiri dari 3, yaitu: Nilai Ujian Nasional SMP, Pembiayaan Pendidikan dan Rasio Tenaga Pendidik. Variabel output terdiri dari 2, yaitu: Tingkat Kelulusan Siswa dan Nilai Ujian Nasional IPA-IPS. Hasil perhitungan dengan DEA menghasilkan 19 SMA Negeri efisien secara teknis dan 98 SMA Negeri inefisien secara teknis. Bagi SMA Negeri yang inefisien secara teknis dapat diperbaiki nilai efisiensinya dengan cara melakukan penyesuaian variabel input berdasarkan hasil perhitungan DEA.

---

The focus of this study is measuring relative efficiency of 117 SMA Negeri in Jakarta in 2010-2012 using Data Envelopment Analysis (DEA). DEA method is chosen because its superior for processing more input and output variables. This study uses input oriented model, its find combination of using minimal input in producing a certain level of output. Input variables consist of score of National Examination for SMP, educational financing, and the ratio of teachers per students. Output variables consist of Graduation rates of students and scores of National Examination for IPA-IPS. The results are 19 SMA Negeri classified as technically efficient and the remaining classified as technically inefficient. For the SMA Negeri which are technically inefficient can improve the score of the efficiency by adjusting the input variables based on the results of the calculation of the DEA."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh integritas Pemerintah Daerah terhadap efisiensi belanja Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan variabel indeks pengelolaan anggaran, yang merupakan variabel penyusun Survei Penilaian Integritas yang paling relevan dengan belanja daerah. Dua langkah metode digunakan dalam penelitian ini. Metode pertama yaitu Data Envelopment Analisys (DEA) yang digunakan untuk menentukan efisiensi relatif dari Pemerintah Daerah dengan input berupa realisasi belanja total dan output berupa Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan jumlah penduduk yang tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin. Setelah nilai efisiensi ditentukan, langkah berikutnya untuk menguji pengaruh integritas terhadap efisiensi, digunakan metode regresi linier berganda. Penelitian ini menemukan jika integritas dalam pengelolaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi belanja pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin tidak berintegritas suatu pemerintahan daerah, maka biaya produksi akan semakin tinggi dan proses produksi menjadi kurang efisien.

---

This study aims to examine the effect of local government integrity on local government spending efficiency. This study uses the budget management index variable, which is the most relevant variable in the Integrity Assessment Survey constituent variables with regional expenditures. Two-step method was used in this study. The first method is Data Envelopment Analysis (DEA) which is used to determine the relative efficiency of the Regional Government with inputs in the form of total expenditure realization and output in the form of Economic Growth, Human Development Index and the number of people who are not included in the category of poor people. After the efficiency value is determined, the next step is to test the effect of integrity on efficiency, using multiple linear regression method. This study found that integrity in budget management has a positive and significant effect on the efficiency of local government spending. In other words, the less integrity a local government has, the higher the production costs and the less efficient the production process. "

"Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas, sebagai salah satu aspek governance, terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di level kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama dilakukan pengukuran efisiensi dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Tahap berikutnya dilakukan regresi dengan metode tobit untuk mengestimasi pengaruh akuntabilitas terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Hasil estimasi menunjukkan adanya hubungan non linear dari akuntabilitas, yang diproxykan menggunakan indeks opini BPK, dengan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Pada awalnya akuntabilitas akan berjalan searah dengan peningkatan efisiensi, namun pada titik tertentu kenaikan dalam akuntabilitas tidak lagi dapat menaikan tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.

---

This research aims to find out the effect of accountability, as one of governance aspects, on the efficiency of local government expenditure in the level of district/city in Indonesia. This research is conducted in two stages, the first stage is measuring efficiency by using Data Envelopment Analysis (DEA) method. The next stage is regression using tobit method to know the estimation of accountability impact towards the efficiency of local government expenditure. The estimation result shows a nonlinear relation between the accountability, which proxied using Indonesia Audit Board (BPK) Opinion Index, and the efficiency of local government expenditure. Initially, accountability will proceed hand in hand with increasing efficiency, however at a certain point an increase on accountability will no longer able to increase the efficiency level of local government expenditure."

"Penelitian ini menganalisis hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan efisiensi belanja pemerintah daerah di Jawa Tengah. Data yang digunakan berupa data panel dari tahun 2001 sampai 2012. Analisis dibagi dalam dua bagian yaitu tahap pertama melakukan pengukuran efisiensi belanja dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Pada tahap kedua dilakukan analisis regresi untuk mengestimasi pengaruh tingkat kemandirian fiskal daerah dan determinan-determinan lainnya terhadap skor efisiensi belanja pemerintah daerah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori desentralisasi fiskal modern, tingkat kemandirian fiskal daerah berkorelasi positif dengan skor efisiensi belanja pemerintah daerah. Artinya, semakin besar proporsi PAD dalam stuktur pendapatan maka semakin tinggi efisiensi belanja pemerintah daerah tersebut.

---

This thesis is conducted to analyze the relationship between fiscal decentralization and local government spending efficiency in Central Java. This study utilizes the pooled data of local government and regional data for the period of 2001-2012. This study is conducted into two steps. The first step is to measure spending efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA). In the second step, regression analysis is conducted to assess the impact of fiscal autonomy and other determinants on spending efficiency score. The result points out along with modern fiscal decentralization theory that more fiscally autonomous as reflected by local owned revenue, encourages a better spending efficiency of local government. This can be concluded that a higher proportion of local owned revenue on local revenue structure exhibits more efficient the local spending."

"Dengan latar belakang sumber daya yang semakin terbatas peningkatan defisit nasional, dan implementasi otonomi daerah dan desentralisasi yang betum efektif, menyebabkan efisiensi merupakan hal rnutlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap unit pemerintahan termasuk pemerintah daemh. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan efisiensi pemerintah daerah menggWlakan pendekatan DEA. Hasil penelitian menyimpuikan bahwa terdapat lima belas provinsi yang efisien. Provinsi Jawa Barat dan Banten merupakan pemerintah daerah yang efisien yang telah dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal, sedangkan tiga betas provinsi efisien lainnya dan delapan belas provinsi yang tidak: efisien masih memiliki tingkat produktifitas yang rendah, Untuk meningkatkan efisiensinya, provinsi yang tidak efisien dapat melakukan pengurangan belanja atau peningkatan tingkat kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, !PM dan rasio penduduk bekerja serta penurunan rasio penduduk miskin. Dan untuk meningkatkan produktifiUIS, diperlukan pengembangan kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas. Skor efisiensi yang tinggi cenderung dicapai oleh provinsi dengan total belanja per kapita yang rendah.

---

Efficiency must be practiced by all of government institutions, including the local goverments, as resources decreasing, national deficit increasing} and decentralization implemented ineffectively. The purpose of this research is to provide local government efficiency map using Data Envelopment Analysis {DEA). Province of \Vest Java and Banten is efficient local governments which has managed their resources optimally. Thirteen other efficient provinces and eighteen other inefficient provinces have lower productivity. These inefficient provinces could improve their efficiency by reducing their total expenditure or improving their financial independency, economic growth, HDI, working people ratio and decreasing their poor people ratio. And they need also managerial improvement and capacity building to improve their productivity. Provinces with lower total expenditure per capita tend to reach higher efficiency score."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh belanja pemerintah daerah pada pada urusan kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan, perumahan dan sosial terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan membandingkan efisiensi relatif penggunaan belanja daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, serta menganalisis faktor-faktor apa yang menentukan efisiensi tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel pemerintah daerah di 33 wilayah provinsi pada periode tahun 2011 s.d. 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan, belanja pekerjaan umum dan belanja pendidikan di tingkat pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, belanja perumahan dan belanja sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan belanja untuk pengurangan ketimpangan pendapatan di Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Riau, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Bali terjadi relatif efisien dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, penggunaan belanja untuk pengurangan ketimpangan di wilayah Gorontalo, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jakarta relatif tidak efisien. Temuan lain yang menarik adalah bahwa naiknya rasio ketergantungan penduduk usia tua berdampak signifikan pada menurunnya efisiensi penggunaan belanja kesehatan, karena penduduk usia tua cenderung memerlukan biaya kesehatan yang lebih tinggi sehingga meningkatkan persaingan penggunaan anggaran pemerintah untuk kesehatan.

---

This study aims to measure the impact of local government expenditure on health, public works, education, housing, and social in reducing income inequality. This study also aims to compare the relative efficiency of those expenditure in reducing income inequality as well as analyzing what factors contribute to the efficiency. This study was conducted using local government panel data in 33 provinces from 2011 2016.

The findings show that health, public works and education expenditure at local government level significantly affect the reduction of income inequality. Meanwhile, housing and social expenditure have no significant effect on reducing income inequality.

This study also found that expenditure use for reducing income inequality in Bangka Belitung Islands, North Maluku, Riau, West Papua, North Sumatra, Central Java and Bali was relatively efficient compared to other regions. Meanwhile, the use of expenditure for reducing inequality in Gorontalo, South Sulawesi, Yogyakarta and Jakarta is relatively inefficient.

Another intersting finding is that the rise in the dependency ratio of the elderly population has a significant impact on the decreased efficiency of spending on health, as the elderly population tends to require higher health costs, thus increasing competition for the use of the government budget for health."

"Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pendekatan fungsi produksi, misalnya Akai, Nishimura, dan Sakata (2004). Fungsi produksi sendiri akan dipengaruhi oleh sumbangan faktor produksi utamanya, yaitu modal dan tenaga kerja. Realisasi belanja modal pemcrintah diasumsikan sebagai investasi pemerintah yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh belanja modal pemerintah dan faktor-faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal. Pengamatan dilakukan terhadap 316 kabupaten/kota yang memiliki data Icngkap dari variabel-variabel yang dibutuhkan dalam peneiitian ini. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang clidukung dengan pendekatan kualitatifi Regrcsi data menggunakan metodc kwadrat tcrkecil atau Ordinary Leasr Squares (OLS) dengan alat bantu program Eviews 4.1. Parameter yang diestimasi kemudian diuji dengan lcriteria ekonomi, kriteria statistik, dan kriteria ekonometrik. Hasil regresi mcnunjukkan bahwa realisasi belanja modal pemerintah pusat dan realisasi belanja modal pemerintah daerah memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap PDRB. Namun demikian, pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah tcrnyata lebih besar dari pada realisasi belanja modal pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pcmerintah daerah lebih efisien dalam mengalokasikan belanja modal dibandingkan dengan pcmerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah yang realisasi dana bagi hasilnya di alas rata- rata memiliki pcngaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah terhadap PDRB kabupaten/kota lebih besar dari pengaruh rcalisasi belanja modal pemerintah daerah secara keseluruhan. Di sisi lain, tenaga kerja memiliki pengaruh yang relatifbesar dan dominan terhadap PDRB.

---

The economic growth could be observed through production iimction approach, as an example, Akai, Nishimura, and Sakata (2004). Production function itself influenced by contribution of the main production factor, those are capital and labor. The realization of government capital spending assumed as government investment that would stronger the local economy growth by inviting more input for the production process. The objectives of this research are to overview the impact of government capital spending and other factors to the local economy growth in the decentralization era.

The observation involved 316 cities/regions which have comprehensive data on research variables, as needed. Research analysis would have quantitative approach which supported by qualitative approach. Data regression using Ordinary Least Square (OLS) is executed by Eviews 4. l. The estimated parameter then tested by economic criteria, statistic criteria, and econometric criteria.

The result of regression indicates that the central govemment capital spending and local government capital spending has relatively small impact to GDRP. Nevertheless, in fact the realization on local govemment capital spending has bigger impact then the central government capital spending. It indicates that the local government is more efficient in allocate the capital spending compare then the central government.

Mean while, for the local government which realized their revenue sharing fund above average, the local government capital spending has bigger impact to GDRP, then the central government capital spending as a whole. In other side, labor has relatively bigger and dominant impact to GDRP."