Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai proses pembentukan pasar lelang tembakau Indonesia di Bremen sebagai sebuah keberhasilan diplomasi ekonomi. Pemutusan hubungan ekonomi maupun politik Indonesia dengan Belanda pada tahun 1958 berpengaruh terhadap kemacetan ekspor tembakau Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Indonesia harus memindahkan pasar lelang tembakaunya yang semula dipusatkan di Amsterdam, Belanda. Pada tahun 1959 pasar lelang tembakau Indonesia akhirnya dipindahkan ke Bremen, Jerman Barat. Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman Barat berhasil membentuk lembaga DITH Deutsch-Indonesische Tabak Handellschaft yang mana badan tersebut memiliki hak monopoli untuk memasarkan tembakau hasil produksi PPN dan perkebunan rakyat. Kesuksesan diplomasi ekonomi tersebut berpengaruh besar terhadap perubahan ekonomi ataupun sosial. Keputusan pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap berani tersebut menjadi penanda bangkitnya ekonomi Indonesia yang mandiri dan terlepas dari penetrasi Belanda. Melalui penelitian dengan menggunakan sumber tertulis maupun tidak tertulis, tesis ini menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya peranan diplomasi ekonomi dalam membangun perekonomian nasional pada masa Sukarno.

---

ABSTRACTThis thesis describes about the process of the establishment international tobacco auction market in Bremen as a successful diplomacy economy. Discontinuance of economic and politic relation between Indonesia and the Netherlands in 1958 influence toward stagnation of Indonesian tobacco export. As consequences, Indonesian government should to move tobacco auction market from Amsterdam, Netherlands to another country. Finally in 1959, Indonesian tobacco auction market was moved to Bremen, West Germany. Indonesia and West Germany government establish the DITH Deutsch Indonesische Tabak Handellschaft committee that has monopoly right to sell all of Indonesian tobacco export from PPN The Estates Company of the Country and farmers. The successful of the establishment above has big impact for the countries and tobacco farmers especially in economy and social field. The brave decision taken by Indonesian government became the sign of the birth of Indonesian independent national economy that regardless from the Netherlands. Pass through using written and non written sources, this thesis describes the important of diplomacy economy to build national economy in Sukarno rsquo s era. "

"Rokok merupakan salah satu produk yang diatur sebagai barang kena cukai dimana tarif cukai bagi rokok ditentukan untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tarif cukai rokok diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (“PMK No. 192/PMK.010/2021). Dalam peraturan ini, pemerintah menerapkan kebijakan kenaikan dan penyederhanaan tarif cukai untuk masing-masing golongan sigaret dimana hal tersebut berpotensi untuk memengaruhi kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan di dalam pasar rokok bahkan dapat memengaruhi struktur pasar rokok itu sendiri. Maka dari itu, skripsi ini akan meninjau lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan tersebut dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaruh PMK No. 192/PMK.010/2021 terhadap pasar rokok di Indonesia dan bagaimana potensi persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar rokok di Indonesia akibat PMK No. 192/PMK.010/2021. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, yang mana berfokus kepada penggunaan norma hukum atau sumber tertulis lainnya sebagai data. Penelitian ini menunjukkan bahwa  kebijakan kenaikan dan penyederhanaan tarif cukai rokok di dalam PMK No. 192/PMK.010/2021 mengakibatkan kenaikan harga rokok yang beredar di pasar serta memengaruhi penurunan daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan produksi dari rokok semakin menurun sehingga pelaku usaha kesulitan untuk memperoleh pendapatan dari penjualan. Maka dari itu, pelaku usaha berpotensi untuk melakukan strategi-strategi dengan perjanjian di antaranya untuk menguasai pasar, terkhususnya dari proses produksi dan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya.

---

Cigarette is one of the products that is regulated as excise goods in which the excise rates for cigarette would be regulated gradually every calender year. In 2022, the excise rates of cigarette is regulated in Analysis on the Potential of Anti-Competition Caused by Ministry of Finance of Republic of Indonesia Number 192/PMK.010/2021 regarding Excise Rates for Tobacco Products in the form of Cigarette, Cigar, Rolling Tobacco or Klobot, and Cut Tobacco (MFR No. 192/PMK.010/2021). In the regulation above, the government applied the increase and simplification of excise rates for every layer of cigarettes in which has the potential to affect the business done by a company in tobacco industry, even the market structure itself. Therefore, this thesis pay a closer look to the implementation of the regulation with 2 (two) main issues, specifically on how the MFR No. 192/PMK.010/2021 can affect the tobacco industry in Indonesia and how it can cause the potential of anti-competition in tobacco industry. This research used the method of juridicial-normative, which is focused on the written regulation and other written sources as the data. This research shows that the increase and simplification clause for excise rates of cigarettes regulated in MFR No. 192/PMK.010/2021 directly cause the increase of cigarette market prices and the decrease of purchasing power of the society in general. This specific issue can cause the decrease of income by a company in tobacco industry, specifically from the sales of the cigarettes itself. Therefore, there would be a potential of new strategies taken by the companies in tobacco industry to work together in terms of agreement, with the purpose of dominate the market, specifically in the production process and would cause the loss of income to the other company."

"ABSTRAKIndonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pengelolaannya limbah elektronik. Sampah elektronik mengandung berbagai macam zat diantaranya di di dalamnya ada bahan berbahaya dan beracun (B3). Kandungan B3 dalam limbah elektronik membuat limbah ini berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Di guna mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat limbah elektronik peraturan yang diperlukan yang mengatur pengelolaan limbah elektronik. Skripsi Hal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan pengelolaan sampah elektronik di negara-negara tersebutAnggota Uni Eropa yaitu Belanda dan Jerman berdasarkan EU Directive2012/19 / EU tentang Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik dan Petunjuk 2011/65 / EU tentang Pembatasan penggunaan Zat Berbahaya Tertentu di Listrik dan Elektronik Peralatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bentuk pengelolaan sampah elektronika yang dapat diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakanmerupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada penerapan pengelolaan sampah elektronik di Belanda dan Jerman memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Adapun bentuk penataannya yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah elektronik di Indonesia adalah mendefinisikan limbah elektronik dan mengelompokkan limbah elektronik menurut jenis produk, pelaksanaan kewajiban memungut sampah elektronik secara terpisah, penerapan tanggung jawab produsen yang diperpanjang, penerapan skema pengembalian, penerapan sistem pembiayaan pengelolaan sampah elektronik, penerapan sistem pencatatan tentang pengelolaan limbah elektronik, dan pembatasan konten B3 tentang peralatan elektronik.ABSTRACTIndonesia does not yet have a specific regulation regulating the management of electronic waste. Electronic waste contains various kinds of substances including hazardous and toxic materials (B3). The B3 content in electronic waste makes this waste dangerous for the environment and health. In order to prevent negative impacts that can be caused by electronic waste, regulations are required that regulate electronic waste management. This thesis aims to examine how the implementation of electronic waste management in these countriesThe members of the European Union, namely the Netherlands and Germany, are based on the EU Directive 2012/19 / EU concerning Waste Electrical and Electronic Equipment and Directive 2011/65 / EU concerning the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment. In addition, this study also aims to examine the forms of electronic waste management that can be applied in Indonesia. The research method used is a normative juridical research using secondary data. Based on research conducted on the application of electronic waste management in the Netherlands and Germany it has a number of advantages and disadvantages. The form of regulation that can be applied in electronic waste management in Indonesia is defining electronic waste and classifying electronic waste according to product types, implementing the obligation to collect electronic waste separately, implementing extended producer responsibility, implementing a return scheme, implementing an electronic waste management financing system, application of a recording system on electronic waste management, and limitation of B3 content on electronic equipment."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan dampak krisis ekonomi Eropa tahun 2008 terhadap Diplomasi Kebudayaan dua negara Uni Eropa (Prancis, Jerman) serta Republik Federasi Rusia di Indonesia. Dalam penelitian ini akan fokus pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pusat Kebudayaan ketiga negara yaitu Istitut Francais Indonesie (IFI), Goethe Institut, dan Pusat Kebudayaan Rusia sebagai bentuk Diplomasi Kebudayaan.

---

This study aimsto determine the effect and impact of the European economic crisis in 2008 against Cultural Diplomacy two EU countries (France, Germany) and the Republic Federation of Russian to Republic of Indonesia. In this research will be focus on the activities in Cultural Centre of three countries, Istitut Francais Indonesie (IFI), the Goethe Institute and Russia Cultural Centeras a form of Cultural Diplomacy."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas hubungan antara informed trading dalam bentuk insider trading dengan likuiditas pasar yang diukur dengan bid-ask spreads pada pasar Euronext Amsterdam dengan menggunakan metodologi event study dan analisa secara cross-sectional. Penelitian terdahulu atas topik tersebut yang ditemukan di berbagai jurnal ilmiah cederung difokuskan pada pasar modal dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas yang tinggi seperti NASDAQ dan NYSE sementara riset pada pasar modal dengan likuiditas rendah tergolong jarang. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur atas topik tersebut pada jenis pasar yang berbeda. Sebagaimana dihipotesakan pada teori information asymmetry, keberadaan informed trading di pasar dapat mengakibatkan berkurangnya likuiditas pasar dikarenakan pelaku pasar cenderung berusaha untuk melindungi dirinya dari kerugian yang diderita akibat transaksi yang dilakukan dengan pelaku pasar yang memiliki informasi pasar lebih baik dengan cara meningkatkan bid-ask spreads. Penelitian ini menganalisa hipotesis tersebut dengan menggunakan insiders rsquo; registers yang diperoleh dari Autoriteit Financiele Markten AFM di pasar Euronext Amsterdam.

---

ABSTRACTThis study scrutinizes the relationship between informed trading in the form of insider trading and market liquidity as quantified by bid ask spreads in Euronext Amsterdam market by conducting both event study and cross sectional analysis. Previous empirical research on the related field have been mainly focused on the highly capitalized and liquid equity markets such as NASDAQ and NYSE while research on less liquid equity markets are considered sparse. This study can be taken into account as an attempt to provide literatures of the respected topic in different market setting. As asserted by information asymmetry hypothesis, the presence of informed trading in the market would result in a loss portrayed by a decrease in liquidity as market makers tend to protect themselves from the loss against trading with informed traders by adjusting level of spreads in the market by maintaining larger bid ask spreads. This study examines the respected topic by utilizing insiders rsquo registers compiled from Autoriteit Financiele Markten AFM in Euronext Amsterdam. "

"Solanesol memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dan absorpsi radikal bebas yang kuat dan sebagai bahan baku intermediat koenzim Q10. Solanesol umumnya ditemukan di tanaman solanaceous. Daun tembakau termasuk tanaman yang mengandung sumber solanesol terbanyak. Sintesis berbantuan ultrasonik (UAE) meningkatkan rendemen ekstrak melalui reduksi waktu proses, temperatur rendah, dan penggunaan pelarut yang aman. Penelitian ini mengevaluasi kelayakan investasi dari pabrik produksi solanesol dari daun tembakau sebagai bahan baku intermediat koenzim Q10. Pabrik akan dibangun di daerah Temanggung dengan masa usia proyek 15 tahun dan ditargetkan mampu memenuhi 1% market share di Asia Pasifik. Penelitian ini membandingkan tiga alur skenario proses ekstraksi solanesol, yaitu UAE Skenario 1, UAE Skenario 2, dan Soxhlet. Perangkat lunak SuperPro Designer digunakan untuk mensimulasikan proses produksi sehingga diperoleh data neraca massa, energi, dan parameter keekonomian. Simulasi menunjukkan produksi solanesol dengan metode ekstraksi UAE Skenario 1 pada daun tembakau sebagai skenario terbaik dengan nilai konversi 2,3% dan parameter profitabilitas berupa NPV, IRR, PBP, dan ROI sebesar USD 25.764.000, 34,45%, 2,20 tahun, dan 45,49% secara berurutan pada harga jual solanesol sebesar USD 2100/kg. Alternatif lain dengan metode UAE Skenario 2 dan Soxhlet memiliki nilai konversi tertinggi dan terendah, yaitu masing – masing 2,5%, dan 2,17%, dengan nilai parameter profitabilitas positif

---

Solanesol has high antioxidant activity and strong free radical absorption, and serves as an intermediate raw material for coenzyme Q10. Solanesol commonly found in solanaceous plants. Tobacco leaves are the highest source of solanesol. Ultrasonic-assisted extraction (UAE) increases the extract yield through reduce process time, low temperature, and using safe solvents. This study evaluates economic feasibility in solanesol production plant from tobacco leaves. The plant will be built in the Temanggung city with a project lifespan of 15 years and aims to achieve a 1% market share in the Asia Pasific region. This research compares three process extraction scenarios for solanesol: UAE Scenario 1, UAE Scenario 2, and Soxhlet. The SuperPro Designer software is used to simulate the production process, obtaining data on mass and energy balance, and economic parameters. The simulation shows that solanesol production using UAE Scenario 1 is the best scenario, with a conversion rate of 2,3% and profitability parameters such as NPV, IRR, PBP, and ROI of USD 25.764.000, 34,45%, 2,20 years, and 45,49% respectively, at solanesol selling price of USD 2.100/kg. Meanwhile, UAE Scenario 2 and Soxhlet methods has the highest and lowest conversion rates at 2,5% and 2,17% respectively, with positive profitability parameters."

"Disertasi ini membahas mengenai dinamika hubungan diplomasi Uni Soviet ndash; Indonesia dalam periode 1945-1964, dengan lebih fokus pada perspektif Uni Soviet, yang mencakup dasawarsa terakhir pemerintahan Stalin pasca Perang Dunia II hingga akhir pemerintahan Nikita Khruschev. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan menggunakan metodologi kualitatif. Pendekatan ilmu geopolitik dan hubungan internasional digunakan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana peran tradisi diplomasi menjadi bagian dari praktik diplomasi Uni Soviet dalam era Stalin dan Khruschev. Selain itu digunakan kerangka konseptual druzhba, mirnoye sosushyestvovaniye dan spaseniye mira untuk lebih memahami gambaran periode tersebut. Dalam perspektif Rusia, konsep persahabatan druzhba yang mengandung makna vernost rsquo; kesetiaan dan iskrennost rsquo; kejujuran menjadi pondasi bagi sikap Rusia yang diimplementasikan dengan cara yang berbeda di setiap masa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh nilai-nilai druzhba dan mirnoye sosushyestovaniye, yang berakar pada tradisi pemikiran Rusia, dalam hubungan kedua negara.

---

The dissertation examines the dynamic of diplomatic relations between the Soviet Union and Indonesia in the period of 1945 1964, which, focus of Soviet perspective, covers the last decade of Stalin rsquo s post world war II period until the end of Khruschev rsquo s leadership in 1964. This research is a historical research using qualitative methodology. Geopolitical and international relations approach is used in this study to examine role of diplomatic tradition in enforcement of Soviet influence in the Third World countries during the last decade of Stalin and the whole of Khruschev periods. The conceptual frameworks druzhba friendship , mirnoye sosushyestvovaniye peaceful coexistence , and spaseniye mira world salvation are used to get better understanding of the picture of the period. In Russian perspective, the value of druzhba friendship that comprises vernost rsquo loyalty and iskrennost honesty which form the basis for Russia rsquo s attitudes, which implemented in different ways in different times. The results of this study indicate the influence of lsquo druzhba rsquo and mirnoye sosushyestvovaniye values, rooted in the tradition of Russian thought, in diplomatic relations between both countries."

"Sejak awal dekade 70an, Jepang telah banyak berkontribusi dalam perkembangan perkeretaapian Indonesia melalui berbagai bantuan di bidang perkeretaapian. Salah satu wilayah yang moda perkeretapiaannya banyak mendapatkan bantuan dari Jepang adalah wilayah Jabodetabek. Dalam kurun waktu tahun 1982 hingga tahun 2000, Jepang banyak memberikan bantuan ekonomi dan teknis bagi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek. Meskipun menguntungkan bagi perkembangan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek, berbagai bantuan tersebut dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk diplomasi ekonomi Jepang di Indonesia yang cenderung lebih menguntungkan Jepang daripada Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek dalam kurun waktu 1982-2000 sebagai keberhasilan diplomasi Ekonomi Jepang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif melalui studi pustaka terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, dan laporan pemerintah atau lembaga yang terkait dengan bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek dari tahun 1982 hingga tahun 2000. Data-data yang sudah dikumpulkan dan dikurasi lalu dipaparkan untuk selanjutnya dianalisa menggunakan teori diplomasi ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek tahun 1982-2000 menjadi keberhasilan diplomasi ekonomi Jepang sebab Jepang berhasil menancapkan pengaruhnya di perkeretaapian Indonesia dan menguntungkan Jepang dari sisi ekonomi dan ekspor teknologi. 

---

Since the early 70s, Japan has contributed a lot to developing the Indonesian railways through various assistance in the railways sector. One of the areas where the railways sector has acquired various assistance from Japan is the Jabodetabek area. From 1982 to 2000, Japan provided numerous economic and technical assistance to railways in the Jabodetabek area. Although beneficial for the development of railways in the Jabodetabek area, those aids are considered by many as a form of Japanese economic diplomacy in Indonesia that tends to benefit Japan more than Indonesia. This study discusses Japan's assistance in the railways of the Jabodetabek area in the period 1982-2000 as a success of Japan's economic diplomacy in Indonesia. This study uses qualitative and descriptive methods through literature studies of books, scientific journals, articles, news, and reports from the government or institutions related to Japan's assistance in the railways of the Jabodetabek area from 1982 to 2000. Then, that data was curated and analyzed using the theory of economic diplomacy. The results of this study show that Japan's assistance in railways in the Jabodetabek area in 1982-2000 was a success of Japan's economic diplomacy due to Japan's succeeded in establishing its influence on Indonesian railways and benefited Japan from an economic and technological export."

"ABSTRAKNovel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata telah diterjemahkan ke dalam lebih dari tiga puluh bahasa. Dalam proses penerjemahan, istilah agama dapat menjadi kendala. Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan penerjemahan istilah-istilah agama dalam novel Laskar Pelangi ke dalam bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Belanda. Dari hasil analisis dapat diketahui prosedur penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan istilah-istilah agama tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur penerjemahan yang paling banyak digunakan dalam penerjemahan istilah-istilah agama, baik ke dalam bahasa Inggris maupun Belanda, adalah couplets, yaitu penggabungan dua prosedur penerjemahan yang berbeda.

---

ABSTRACTThe novel Laskar Pelangi by Andrea Hirata has been translated into more than thirty languages. In the process of translation, religious terms can cause translation problems. By using qualitative descriptive method, this research aims to describe the translation of religious terms in the novel Laskar Pelangi into English which is then translated into Dutch. From the analysis, translation procedures used by translators in translating the religious terms can be identified. The results show that the most widely used translation procedure for translating religious terms both into English and Dutch is couplets, which combine two different translation procedures."

"Dalam tulisan ini penulis akan menganalisis dan mengkritisi mengenai perdagangan pengaruh dan urgensi kriminalisasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Salah satu norma yang diatur di dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) adalah perdagangan pengaruh atau trading in influence. Indonesia telah meratifikasi konvensi antikorupsi ini, tetapi masih belum diundangkan ke dalam hukum positif. Memperdagangkan pengaruh memiliki korelasi kuat dengan tindak pidana korupsi yang harus melibatkan tiga pihak (trilateral relationships), yakni pihak yang memiliki kepentingan, orang yang memiliki pengaruh atau akses terhadap kekuasaan, dan pejabat atau otoritas publik. Namun, dalam rumusan pasal UNCAC dan konvensi antikorupsi lain masih mengakomodasi bentuk bilateral relationship yang merupakan bentuk dalam tindak pidana suap. Dalam perdagangan pengaruh pejabat tidak perlu memperdagangkan pengaruhnya, cukup dilihat bahwa pejabat tersebut menyalahgunakan kewenangannya. Perdagangan pengaruh sulit untuk dilihat bentuknya dan sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia karena menganggap menggunakan pengaruh seseorang adalah hal yang wajar. Hal ini dapat terlihat dari praktik perdagangan pengaruh yang semakin marak terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dalam praktiknya penuntut umum sering kali menggunakan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) untuk menjerat pelaku perdagangan pengaruh, tetapi dalam pembuktiannya tidak semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Berbanding terbalik dengan unsur-unsur dalam Pasal 18 UNCAC yang mengakomodasi perbuatan perdagangan pengaruh. Agar pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan lebih baik dan maksimal pengaturan norma untuk menjerat pelaku perdagangan pengaruh harus menjadi prioritas utama agar segera dibentuk undang-undang atau peraturan mengenai perbuatan memperdagangkan pengaruh dalam hukum positif di Indonesia.

---

In this paper, the author will analyze and criticize the trading of influence and the urgency of criminalization. One of the norms regulated in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) is trading in influence. Indonesia has ratified this anti-corruption convention, but it has not yet been enacted into positive law. Trading in influence has a strong correlation with corruption which must involve three parties (trilateral relationships), namely parties with interests, people with influence or access to power, and officials or public authorities. However, the formulation of the UNCAC article and other anti-corruption conventions still accommodates the form of a bilateral relationship which is a form of bribery. In trading the influence of an official, it is not necessary to trade his influence, it is sufficient to see that the official is abusing his authority. Trading in influence is difficult to see in its form and is deeply rooted in Indonesian society because it is considered normal to use someone's influence. This can be seen from the practice of trading in influence which is increasingly prevalent and is carried out by people who have power. In practice, public prosecutors often use Article 11 of Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) in conjunction with Article 64 paragraph (1) to ensnare the perpetrators of influence trading, but in proving not all elements in the article are legally and convincingly fulfilled. In contrast to the elements in Article 18 UNCAC which accommodates acts of trading in influence. For the eradication of criminal acts of corruption to run better and optimally, regulation of norms to ensnare influence trading actors must be a top priority so that laws or regulations are immediately formed regarding acts of trading in influence in positive law in Indonesia."