Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini memuat pembahasan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA dan Undang-Undang Narkotika, dimana dalam penelitian ini akan dibahas proses restorative justice yang tidak terlaksana dengan maksimal khususnya bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Penjatuhan sanksi pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana narkotika menjadi timpang ketika UU SPPA dan UU Narkotika yang menitikberatkan proses rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkotika, justru tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, tesis ini membahas dan menguraikan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika dan perbandingan penanganan anak pelaku tindak pidana narkotika di beberapa lembaga. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, dimana penulis mengaji Undang-Undang yang kemudian dikaitkan dengan sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dan berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkap faktor penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana narkotika, yang terdiri atas faktor internal dan eksternal, kemudian penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika yang belum terlaksana dengan maksimal berdasarkan UU SPPA dan UU Narkotika, serta perbedaan penanganan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yang dilaksanakan di LPKA Jakarta, BNN LIDO, dan RSKO Jakarta. Meskipun ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama bagi perbaikan para pelaku tindak pidana narkotika, namun ternyata masih terdapat banyak celah jika dilihat dari segi penanganannya, diantaranya adalah proses rehabilitasi serta program-program yang dilaksanakan didalam ketiga lembaga tersebut.

---

This thesis discusses about the narcotic crime whos committed by children, referring to the Child Criminal Justice System Act and Narcotics Act, this study discussed about the process of restorative justice that wasn 39 t implemented maximally, especially for the child of the perpetrators narcotic crime. Decision of the jail punishment to child drug abusers could be judged didn rsquo t accordance with a Child Criminal Justice System Act and Narcotics Act which have a priority for doing a rehabilitation and isn rsquo t applied by law enforcement officers. This study is juridical normative, which an authors review is an act and will be associated with the extent to the rules was applied in the society.

The results of this study express the causing factors of why a child be a perpetrators of narcotics crime, which consist by internal and external factors, then an application of sanctions to children whos carry out in narcotics crime that has not been implemented maximally based on SPPA Act and Narcotics Act, and a difference of criminal treatment for a child drug abusers in LPKA Jakarta, BNN LIDO, and RSKO Jakarta. Although they have a same function for handle a child drug abusers, but there is something different between the rehabilitation process and the programs implemented. "

"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis penerapan diversi terhadap tersangka anaknarkoba pada lima Polres di DKI Jakarta : ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan PidanaAnak dan Undang-undang Narkotika. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatifyang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukandengan cara wawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dan telaahan dokumen. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pada lima Polres yang berada di DKI Jakarta, telah melakukanimplementasi diversi kepada para pelaku anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Adapun dalam proses pelaksanaannya, para penyidik Kepolisian pada masing-masing Polres mengedepankankonsep kepentingan terbaik bagi anak dengan menghindari adanya penghukuman badan dan lebihmengutamakan perbaikan serta pembimbingan yang dilakukan oleh pihak keluarga. Masing-masing Polres di DKI Jakarta yang mempunyai karakteristik masing-masing melihat konteksbahwa kasus-kasus narkoba dapat diselesaikan dengan melihat tercapainya tujuan hukum yangdiinginkan oleh masyarakat, yakni terjaminnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatandengan dipengaruhi dari kronologis masing-masing kasus yang ditangani. Adanya perbedaanimplementasi yang terdapat pada lima Polres ini dikembalikan kepada penilaian penyidik dalammengedepankan kewenangan diskresinya untuk memilih jalur diversi pada penyelesaiannya. Faktor-faktor yang menentukan pelaksanaan diversi ini lebih kepada posisi pelaku anak dalamjeratan kasus yang melibatkannya yakni hanya sebagai pengguna narkoba, dan didukung oleh hasilpenyidikan polisi serta penelitian yang dilakukan oleh BAPAS, dengan melibatkan para orang tua,Kejaksaan dan Pejabat Lingkungan, yang menentukan bisa tidaknya diversi dilakukan. Denganmengacu kepada faktor-faktor pendukung dan keputusan elemen-elemen terkait, dimana peranserta masyarakat menjadi salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan diversi setelahketetapan dilaksanakan, maka diharapkan keputusan yang diambil dapat merubah perilaku dankepribadian anak menjadi lebih baik jauh dari jeratan narkoba yang membayanginya.

---

This thesis discusses the results of research on the analysis implementation of diversion tonarcotics child suspects in five Districts Police at DKI Jakarta based on the Child Criminal JusticeSystem Regulation and Narcotics Regulation. This research is conducted by descriptive qualitativemethod that comes from primary and secondary data where data collection method is done by indepthinterview, expert interview, observation and document review. The result of the researchshows that in five District Police located in DKI Jakarta, has been implementing diversion to childperpetrators involved in drug cases.

As in the process of implementation, Police investigators ineach District Police put forward the concept of the best interests for children by avoiding the bodypunishment and prefer the improvement and guidance done by the family. Each District Police inJakarta which has its own characteristics see the context that drug cases can be solved by lookingat the achievement of the legal objectives desired by the community, namely the assurance of legalcertainty, fairness and benefit by being influenced from the chronology of each case handled. Theexistence of different implementation found in five District Police is returned to the assessment ofthe investigator in prioritizing his discretionary authority to choose the path of diversion in thesettlement.

Factors that determine the implementation of this diversity are mostly becauses theposition of the child abuser in the case as a drug user, and supported by the results of Policeinvestigations and research conducted by the BAPAS, involving parents, prosecutors andenvironmental officials, whether or not diversion can be done. With reference to the supportingfactors and decisions of related elements, in which public participation becomes one of theimportant factors of successful implementation of the diversion after the determination isimplemented, it is expected that the decision that had been taken can change the behavior andpersonality of the child to be better man away from the trap of drugs itself."

"Tesis ini membahas permasalahan mengenai penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Tangerang kendala mengenai penerapan diversi terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki kompetensi untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Tangerang. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Klas 1 A Tangerang Khusus terhadap perkara narkotika anak pada tahun 2016 terdapat satu perkara narkotika yang dilakukan diversi dengan landasan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan PK Bapas Klas II Serang dan Penasihat Hukum yaitu adanya pembatasan kualifikasi tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dalam Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 UU SPPA, singkatnya waktu penanganan perkara anak, luas wilayah kerja Bapas, keterbatasan jumlah personil PK Bapas dan kendala mengenai sarana serta prasarana pendukung dalam proses pelaksanaan diversi terhadap perkara narkotika. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu meningkatkan koordinsi internal dan eksternal antara penyidik, penuntut umum, hakim daan Petugas PK Bapas, membentuk Tim Assesment Terpadu, melakukan sosialisasi mengenai diversi dan hak anak yang berhadapan dengan hukum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana serta prasarana.

---

This thesis discusses the issue of the application of the diversion of juvenile committing a narcotic crime in the territory of the Tangerang Court Special 1 A, the constraints on the application of the diversion of the narcotic crime committed by children, and the attempts made to overcome the obstacle of the application of the diversion of criminal offenses conducted by children after the enactment of Law Number 11 Year 2012 on Juvenile Justice System UU SPPA and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Perma Number 4 Year 2014 on Guidelines for Implementation of Diversion in the Juvenile Justice System. The research method used are normative juridical, using the approach of legislation, conceptual approach, case approach, and comparative approach. Methods of data collection are done by research literature study and in depth interviews with resource persons who have competence to answer the problems studied. The location of the study was conducted in the area of Special Court Class A Tangerang. The data obtained from the results of the study were analyzed qualitatively.

The results of this research in Tangerang Court Special Class 1 A on the narcotics cases with juvenile offender in 2016, there is a narcotics case which is done by diversion based on Article 3 Perma Number 4 Year 2014. Obstacles faced by law enforcement officers, Correctional Precaution Officers PK Bapas Class II Serang and Legal Advisor that there is limitation of qualification of criminal acts that diversion can be done in Article 7 paragraph 1 and Article 9 paragraph 1 UU SPPA, short duration on handling juvenile case, the wide of working area of Correctional Hall Bapas, the limited number of personnel of Correctional Precaution Officers PK Bapas, and the obstacles regarding facilities and infrastructure as the supporting system during the process of implementation of the diversion in narcotic cases. Efforts are made to overcome these obstacles improving the internal and external coordination between investigators, prosecutors, judges and Correctional Precaution Officers PK Bapas , forming an Integrated Assessment Team, socialization about diversion and children right on facing conflict with the law, improving the quality of human resources, facilities, and infrastructures."

"Pidana denda merupakan sanksi pidana yang tergolong tua. Beberapa negara dalam pelaksanaannya pada awalnya bersifat keperdataan, karena berhubungan dengan ganti kerugian. Pada perkembangan selanjutnya pidana denda tidak lagi berhubungan dengan ganti kerugian, melainkan menjadi sanksi pidana.Perkembangan teori pemidanaan mulai dari teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan mencari jawaban atas kebaradaan dan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan kepada pelaku kejahatan yang awalnya sebagai balasan atas tindak pidana yang telah dilakukan kemudian berkembang menjadi penjatuhan pidana, seyogyanya memberikan manfaat baik kepada masyarakat maupun kepada pelaku kejahatan. Perkembangan teori pemidanaan ini kemudia.n menjadi penyebab berkembangnya pidana denda.Pada perkembangan, Di Indonesia Pidana denda semakin banyak dipergunakan sebagai ancaman sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, antara lain adalah pada kejahatan psikotropika dan narkotika. Akan tetapi, pencantuman ancaman pidana denda tersebut adalah untuk memperberat ancaman sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Hal ini karena ancaman pidana denda merupakan kumulatif dari ancaman sanksi pidana penjara, sehingqa dengan demikian penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika adalah pidana penjara dan pidana denda.Bukti lain pidana denda berkembang pesat di Indonesia adalah bahwa dalam rancangan KUHP juga banyak menggunakan ancaman pidana denda sebagai alternatif pemidanaan selain pidana penjara. Pengaturan mengenai pidana denda dalam rancangan KUHP mengatur ancaman pidana denda secara kategori, mengatur sistem penerapan sanksi pidana denda, mengatur batas waktu dan cara pembayaran denda, serta mengenai tindakan paksaan serta pedoman penjatuhan pidana denda. Pidana denda akan semakin sering diterapkan karena semakin dipandang sebagai sanksi pidana yang mampu memenuhi tujuan pemidanaan, yaitu bukan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, melainkan untuk pencegahan, pembinaan dan penyelesaian konflik."

"Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan legalitas atau keabsahan penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yaitu: tentang legalitas atau keabsahan penyidik sebagai saksi di persidangan berdasarkan KUHAP, kekuatan hukum pembuktian alat buksi saksi yang diberikan oleh penyidik di persidangan, dan keabsahan penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur hukum dan peraturan perundangundangan terkait. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa penyidik tidak boleh bersaksi di persidangan atas perkara yang ia sidik sendiri dan menyarankan untuk dilakukannya fungsi kontrol terhadap penyidik dalam melakukan penyidikan agar kesaksiannya dapat di pertimbangkan hakim di proses pemeriksaan persidangan.

---

This thesis discusses some problems related to the legality of the investigator as a witness in a criminal trial drug. This study focuses on three main issues, namely: the legality of the investigator as a witness in a drug's criminal trial based on KUHAP, the strength of evidence given by the investigator in a drug?s criminal trial, and the legality of the investigator as a witness in a drug's criminal trial based on the Supreme Court Verdict. This study focus on juridical-normative study. The data retrieval methods focus on the study of literature and Indonesia's legislation. The results concluded that the investigator by some reasons is not allowed to be a witness in a drug's criminal trial and advise to add the controlling system for the investigator in conducting investigations in order to consider his testimony to the judge in the trial examination."

"Tulisan ini membahas mengenai penyelundupan narkotika melalui jalur laut masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Data Asean Seaport Interdiction Task Force ASITF menunjukan, 80 penyelundupan narkotika dilakukan melalui jalur laut. Penerapan pencegahan kejahatan situasional pada kasus penyelundupan narkotika melalui jalur laut menuju Indonesia menjadi pilihan. Pencegahan dimulai dari wilayah laut hingga pencegahan pada pelabuhan yang menjadi tempat tujuan awal pengiriman narkotika melalui jalur laut. Konsep dan teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah tentang pencegahan dan pengamanan penyelundupan narkotika melalui jalur laut dengan menerapkan teori pencegahan kejahatan situasional dan dalam tulisan ini dijelaskan BNN sebagai instansi dalam pemberantasan narkotika berkolaborasi dengan instansi lain untuk mendapatkan hasil maksimal dalam pencegahan yang dilakukan. Sumber data dalam tulisan ini mengambil data sekunder untuk melengkapi data dalam tulisan ini.

---

This paper discusses the smuggling of narcotics through the sea lane is still a problem faced by Indonesia. Asean Seaport Interdiction Task Force ASITF data shows, 80 of narcotics smuggling is done by sea. The implementation of situational crime prevention in the case of narcotics smuggling through the sea route to Indonesia becomes an option. Prevention starts from the sea area to the prevention of the port that became the initial destination of narcotics delivery through the sea lane. The concepts and theories used in this paper is about the prevention and safeguarding of narcotics smuggling through sea lane by applying situational crime prevention theory and in this article is described BNN as an institution in the eradication of narcotics collaborate with other agencies to get maximum results in prevention conducted. The data source in this paper takes secondary data to complete the data in this paper."

"Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat memiliki 60% tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang sangat potensial akan maraknya peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus yang semakin berkembang dalam mengelabuhi petugas kepolisian. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menjadi akselerator peredaran narkoba terutama di Jakarta Barat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Barat untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menggunakan diskresi bagi pengguna.Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Penggunaan diskresi merupakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum.Penggunaan diskresi dalam penyidikan pada tindak pidana narkoba merupakan salah upaya untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menggunakan diskresi untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba dan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba, teknik controlled delivery dan undercover buy yang digunakan lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sedangkan penggunaan diskresi dalam bentuk rehabilitasi diberikan kepada pengguna yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa barang bukti atau terdapat barang bukti namun dibawah ketentuan dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2009.

---

Jurisdiction in Polres Metro Jakarta Barat have a 60% nightclubs in Jakarta potential of the extent of drug trafficking. The criminal act of drug itself has been categorized as an extraordinary crime committed by using a mode that is growing in a fool police officers. Coupled with increasingly rapid technological development has also become an accelerator drug trafficking, especially in West Jakarta. It is certainly a challenge for Polres Metro Jakarta Barat to handle and cope with drug abuse, especially in the use of discretion for the user.Police in carrying out their duties in the field has specific rules to take legal action. The provisions contained in the Code of Criminal Procedure (KUHAP), in addition, it also has the moral rules that guide and must be obeyed. The guidelines of the police work with the flexibility to act, the authority is discretionary, the authority or the authority of the police to carry out actions that deviate according to the situation and consideration of conscience. The use of discretion is a police force to solve community problems quickly in order to create security and public order.The use of discretion in the investigation on the crime of drug is one attempt to address and combat drug abuse. West Jakarta Metro Police use discretion to uncover the drug trafficking network and in the form of rehabilitation. In the disclosure of drug distribution network, controlled delivery and undercover techniques buy used more effectively if they are supported by the use of information technology. While the use of discretion in the form of rehabilitation is given to the user who tested positive for using drugs without evidence or there is evidence but under the provisions of the SEMA No. 4 tahun 2009."

"ABSTRAKPenyelundupan narkotika ke Indonesia dalam jumlah yang besar biasanya dilakukan melalui jalur laut. Kondisi geografis Indonesia dan tingginya intensitas kapal yang melintasi laut Indonesia telah menyediakan peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut dengan modus dan rute yang beragam. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan narkotika melalui jalur laut adalah melalui lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Tulisan ini menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dapat mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Hasil analisis memperlihatkan bahwa sistem pengawasan laut DJBC memiliki fungsi yang strategis dalam mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Namun, terdapat beberapa kelemahan pada sistem pengawasan laut DJBC dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Maka dari itu, tulisan ini merekomendasikan DJBC untuk segera mengimplementasikan Custom Integrated Maritime Surveillance System CIMSS yang dilengkapi dengan serangkaian teknologi pengawasan maritim yang komprehensif dan sistem komando dan pengendalian yang terintegrasi.

---

ABSTRACTNarcotics Smuggling into Indonesia in a huge amount usually done by going through sea route. Indonesia`s geographic conditions and the high intensity of ships that cross the Indonesian seas has provided opportunities for the narcotics smuggling through by sea with various modes and routes. One of the goverment`s efforts in handling the narcotics smuggling is through with the Directorate General of Customs and Excise DGCE. This paper aims to explain how DGCE`s maritime surveillance system prevents the narcotics smuggling by sea route. This paper uses the theory of situational crime prevention to explain how DGCE rsquo s maritime surveillance system can reduce the opportunity of the narcotics smuggling through by sea routes. The analysis result shows that DGCE maritime surveillance system has a strategic function in reducing the opportunity of the narcotics smuggling through by sea route. However, there are some disadvantages to DGCE`s maritime surveillance system in preventing narcotics smuggling through by sea routes. Therefore, this paper recommends DGCE to immediately implement a Custom Integrated Maritime Surveillance System CIMSS equipped with a comprehensive set of maritime surveillance technologies and an integrated command and control system. "

"Indonesia menetapkan kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa dengan ancaman hukuman bagi pengedar adalah hukuman mati. Salah satu lembaga non kementerian di Indonesia yang menangani pemberantasan peredaran gelap narkotika adalah Badan Narkotika Nasional BNN . Tugas dan tanggung jawab BNN adalah untuk menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia. Intelijen BNN mempunyai strategi khusus untuk menggagalkan penyelundupan narkotika dengan menggunakan teknik controlled delivery. Teknik controlled delivery dipakai dalam sebuah penyelidikan dan menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk membongkar kasus-kasus kejahatan narkotika yang bersifat jaringan terorganisir. Tulisan ini akan membahas mengenai penggambaran tahapan teknik controlled delivery. Tulisan ini menggunakan teori organized crime dan konsep traditional policing dalam pembahasan mengenai teknik controlled delivery dengan kasus yang penulis pilih untuk dikaitkan dan kemudian ditariklah kesimpulan mengenai penggambaran teknik controlled delivery yang dipakai BNN dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hasil dari tulisan ini adalah berhasilnya penanganan pemberantasan yang dilakukan oleh Intelijen BNN terhadap kasus peredaran gelap narkotika yang penulis pilih dengan menggunakan teknik controlled delivery.

---

Indonesia establishes narcotics crime as an extraordinary crime with the threat of punishment for dealer is the death penalty. One non-ministerial agencies in Indonesia, which handles the eradication of illicit trafficking is the National Narcotics Agency BNN . BNN 39;s duty and responsibility is to tackle the illicit circulation of narcotics in Indonesia. BNN Intelligence has a special strategy to thwart smuggling of narcotics using controlled delivery techniques. Controlled delivery techniques are used in an investigation and are one way that can be used to dismantle narcotics crime cases that are organized networks. This paper uses the theory of organized crime and traditional policing concept in the discussion of controlled delivery techniques and after that the results of the findings of this data will the author try illustrating the controlled delivery technique with the case that the authors choose to be linked and then drawn conclusions about the description of controlled delivery techniques used by BNN in the eradication illicit circulation of narcotics. The results of this paper are successful elimination programs conducted by the Intelligence BNN against illicit circulation of narcotics that authors choose to use the technique of controlled delivery."