Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesulitan ekonomi dan tuntutan biaya kehidupan yang semakin tinggi, telahmendorong sebagian besar kaum wanita untuk ikut berperan dalam meningkatkanpendapatan keluarganya. Peran sektor informal menjadi penting, karena kemampuansektor informal dalam menyerap tenaga kerja dan tidak menuntut keterampilan yangtinggi. Seperti diketahui para pekerja informal ini terkadang tidak memiliki jaminankesehatan yang dapat membantu mereka mendapatkan pelayanan kesehatan sehinggabisa berdampak terhadap kesehatan mereka. Kesehatan reproduksi para wanita tersebutsangat penting untuk dijaga dan diperhatikan. Salah satu cara untuk menjaga kesehatanreproduksi para wanita pekerja informal tersebut agar bisa lebih baik dan terjaga adalahdengan penggunaan alat kontrasepsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisdeterminan apa saja yang berpengaruh terhadap pemilihan metode kontrasepsi padawanita pekerja informal di Indonesia tahun 2016. Penelitian ini menggunakan datasekunder Susenas tahun 2016. Analisis data diolah dengan menggunakan pemodelanprobit-marginal effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial demografi variabel pendidikan, umur, lokasi tempat tinggal, jumlah anak dan pendapatan perkapita dan faktor lingkungan/pelayanan kesehatan kepemilikan jaminan kesehatan danakses internet berpengaruh terhadap pemilihan metode kontrasepsi non MKJP danMKJP . Untuk karakteristik pengguna menurut pilihan metode kontrasepsi antara lainwanita pekerja informal pengguna kontrasepsi metode non MKJP cenderung memilikipendidikan setingkat SMP, berumur < 20 tahun, berdomisili diwilayah pedesaan,memiliki jumlah anak 0 sampai dengan 2 orang, berada pada kuintil 3 Q3 memilikirata-rata pendapatan per kapita sebesar Rp627.080 dan tidak mempunyai jaminankesehatan serta tidak rutin mengakses internet. Sedangkan wanita pekerja informalpengguna kontrasepsi metode MKJP cenderung memiliki pendidikan setingkat D1-S3,berumur 40 ndash; 49 tahun, tinggal di daerah perkotaan, memiliki anak lebih dari 2 orang,berada pada kuintil 5 Q5 memiliki rata-rata pendapatan per kapita sebesarRp1.801.073 terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan swasta dan rutin mengaksesinternet.Kata kunci : kontrasepsi, probit, wanita pekerja informal.

---

Economic difficulties and the increase of higher cost of living have encouraged mostwomen to play a role in increasing their family income. The role of the informal sectorbecomes important, because the ability of the informal sector to absorb labor and notdemanding high skills. As we all know that informal workers sometimes does not havehealth insurance that can help them easily access health care so that it can have animpact on their health. It is very important to maintain these women rsquo s reproductivehealth in the best way. One way to maintain the reproductive health of these informalfemale workers in order to be better and safer is by the use of contraceptives. This studyaims to analyze the determinants of any effect on the selection of contraceptives oninformal female workers in Indonesia in 2016. This study uses secondary data Susenas2016. Data analysis processed by using multinomial logistic regression modeling. Theresults showed that social demographic factors education, age, residence, number ofchildren and income per capita and environmental factors health services ownership ofhealth insurance and internet access influenced the selection of contraceptive type traditional, non MKJP and MKJP . For the characteristics of the users according to thechoice of contraceptive methods, among others female informal workers ofcontraceptive methods users non MKJP tend to have junior high school education, aged."

"Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) Indonesia di masa depan sangat bersifat nir-militer (non-konvensional). Paradigma pertahanan Indonesia jika hanya mengandalkan TNI sebagai kekuatan utama sudah seharusnya berubah. Berkurang secara drastisnya ancaman militer (konvensional) dari negara lain terhadap Indonesia, maupun ancaman sejenis di seluruh dunia, membuat kita harus berpikir ulang bagaimana rumusan yang paling tepat untuk strategi pertahanan Indonesia di era ancaman nir-militer seperti ini. Untuk itu, pembentukan komponen cadangan, yang sebelumnya sudah dilengkapi dengan kemampuan dan pengetahuan mumpuni tentang bela negara, perlu dipertimbangkan. Pertimbangannya adalah, pembentukan komponen cadangan ini dapat berguna sebagai elemen kekuatan pertahanan pendukung komponen utama, utamanya untuk menghadapi ancaman nir-militer. Penggunaan komponen cadangan tidak hanya dipersiapkan untuk perang, tetapi mempunyai fungsi utama membantu TNI menghadapi AGHT yang bersifat non-fisik (intangible). Tulisan ini akan membahas bagaimana komponen cadangan, sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara, menghadapi ancaman nir-militer di masa depan. Selain itu, tulisan ini juga melihat bahwa bela negara dapat menjadi bagian integral dalam upaya komponen cadangan mewujudkan hal tersebut."

"[ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 tahun2012 yang menghendaki agar setiap komponen pertahanan negara terintegrasimenjadi satu kesatuan pertahanan dalam menghadapi ancaman militer dan nirmiliter. Dalam menghadapi ancaman nir militer yang sangat kompleks danmultidimensional, termasuk ancaman bidang kesehatan, maka KementerianKesehatan RI merupakan unsur utama dan lembaga pemerintah maupun swastalainnya sebagai unsur pendukung. Ancaman bidang kesehatan ini diantaranyaberupa penyakit infeksi menular HIV AIDS yang tak kunjung reda dan potensitertularnya Ebola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasiPermenhan ke dalam unsur utama dan pendukung dalam pengelolaan kedua jenispenyakit tersebut. Metodologi yang digunakan analitik kualitatif denganpengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapadanya faktor penghambat baik pada unsur utama maupun pendukung dalamproses implementasi yaitu belum sepenuhnya tersosialisasi kebijakan ini,pembinaan sumber daya dan kewaspadaan dini masing-masing unsur sudahberjalan dengan baik namun masih terfragmentasi. Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan disarankan perlunya Kementerian Pertahanan melakukanpeningkatan sosialisasi dan koordinasi kepada para pemangku kepentingan baiklintas program maupun sektor dari tingkat pusat hingga ke wilayah.

---

ABSTRACTThe idea behind this thesis was impelled by the non-military threat of the healthsector that could endanger the safety of the nation. Referring to the regulation ofthe Ministry of Defense No. 16 of 2012 on Policy Integration Component ofNational Defense, the Ministry of Health is appointed as the primary constituentand other government agencies as supporters in facing the threat of the healthsector. This study aims to determine the implementation of those regulations inthe primary constituent as well as the supporting ministries in managing thethreat of HIV AIDS and Ebola. Methodology used is analitic qualitative with datacollection through indepth interviews. The research revealed the existence ofinhibiting factors on both the main and supporting elements in the implementationprocess is not yet fully socialized this policy, resource development and earlyawareness of each element are already well underway but is still fragmented.Based on the results of research and discussion suggested the need for theMinistry of Defence suggested increasing the dissemination and coordination tostakeholders both across and sectors programs from the central level to theregions., The idea behind this thesis was impelled by the non-military threat of the healthsector that could endanger the safety of the nation. Referring to the regulation ofthe Ministry of Defense No. 16 of 2012 on Policy Integration Component ofNational Defense, the Ministry of Health is appointed as the primary constituentand other government agencies as supporters in facing the threat of the healthsector. This study aims to determine the implementation of those regulations inthe primary constituent as well as the supporting ministries in managing thethreat of HIV AIDS and Ebola. Methodology used is analitic qualitative with datacollection through indepth interviews. The research revealed the existence ofinhibiting factors on both the main and supporting elements in the implementationprocess is not yet fully socialized this policy, resource development and earlyawareness of each element are already well underway but is still fragmented.Based on the results of research and discussion suggested the need for theMinistry of Defence suggested increasing the dissemination and coordination tostakeholders both across and sectors programs from the central level to theregions.]"

"Ancaman merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang datang dari dalam maupun luar negeri serta dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Bentuk ancaman dapat berubah-ubah mulai dari ancaman militer dan nonmiliter hingga gabungan keduanya yang disebut dengan ancaman hibrida. Menghadapi kondisi tersebut, Indonesia perlu memiliki strategi kebijakan pertahanan yang adaptif guna menghadapi berbagai bentuk ancaman, salah satunya dengan penetapan Komponen Cadangan (Komcad) sebagai salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Tulisan ini membahas tentang perubahan ancaman dan implikasinya terhadap Komponen Cadangan pertahanan yang dimiliki Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif pada lingkup Komcad matra Darat. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran literatur berupa undang-undang, dokumen, artikel, jurnal, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Komcad. Hasil penelitian didapatkan bahwa spektrum ancaman mempengaruhi bentuk Komcad sehingga perlu dibangun postur Komcad yang adaptif seperti pembentukan Batalyon Komcad yang disertai dengan pembinaan yang optimal dibawah komando TNI serta perlu adanya keterlibatan Komcad pada tugas OMSP yang dilakukan oleh TNI AD.

---

Threats involve all efforts, actions, and activities that come from within the country and can harm the country's security, territorial protection, and security. The form of threats can change from military and non-military threats to a combination of both, called hybrid threats. With these conditions, Indonesia needs to have an adaptive defense policy strategy to deal with various threats, one of which is the establishment of the Reserve Component (Comcad) as one of the implementations of Law No. 23 of 2019 concerning the Management of National Resources for National Defense. This paper discusses threat changes and their implications for Indonesia's defense Reserve Component. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach to the scope of the Land Matra Komcad. Data were collected by conducting in-depth interviews and literature searches in laws, documents, articles, journals, and policies related to Komcad. The results of the study found that the threat spectrum affects the state of Komcad so that it is necessary to build an adaptive Komcad posture, such as the formation of a Komcad Battalion accompanied by optimal guidance under the TNI command and the need for Komcad involvement in OMSP tasks carried out by the Army."

"Kecenderungan-kecenderungan dalam terorisme itu meramalkan bencana. Meningkatnya frekwensi serangan-serangan spektakuler, bersama dengan adanya jaringan teroris global, tampaknya meneguhkan hipotesa bahwa sifat terorisme yang terus meningkat itu akan cenderung menghasilkan peristiwa bioteroris dengan korban masal pada suatu saat di masa depan. Kemajuan-kemajuan dalam teknologi komunikasi dan persenjataan, maupun pengamanan yang diragukan atas fasilitas-fasilitas KBRN di bekas Uni Soviet, tampaknya juga menyediakan peralatan yang perlu untuk melakukan serangan semacam itu kepada teroris-teroris “baru” yang lebih ganas dan biadab."

"Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana strategi penyelenggaraan pertahanan negara terhadap perubahan bentuk ancaman akibat kemajuan teknologi informal. Penekanan penelitian ini terhadap sistem komunikasi nasional yang digunakan oleh penyelenggara pertahanan dengan kemajuan teknologi informasi dilihat dari aspek Ketahanan Nasional. Temuan dalam penelitian ini adalah penyelenggara pertahanan sudah menggunakan teknologi informasi dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas dalam menjalankan strategi pertahanan negara di bidang Informasi.Dari sistem komunikasi yang digunakan menunjukan bahwa faktor-faktor SDM, kultur militer yang membatasi kewenangan menyampaikan informasi dan belum mempunyai grand strategi dalam bidang Informasi.Penelitian ini menggunakan deskriptis analitis dengan tujuan membuat gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta yang faktual serta hubungan antar fenomena. Untuk mendukung analisis digunakan metoda analisis SWOT.Temuan penelitian ini adalah agar dapat menyusun suatu strategi pertahanan negara terhadap informasi (Humas Dephan dan Puspen TNT) yang semula hanya sebagai pendukung menjadi suatu Task Force sehingga dapat menjadi Satuan Tugas Operasional.

---

This thesis is intended to describe how the national defense strategy protocol against the changes of any threat due to the development of information technology. The main focus of this research to the national communication system that used by the defense organization agency due to the development of information technology will be stress to the aspect of National Defense. The main findings from this research is the defense organization agency of information technology and the lack and shortage of human resources both quality and quantity to manage the national defense strategy on the information sector.

From the communication system that utilized are shown that the human resources factor, military culture that make limitation of authorities to address the information and has not have yet the grand strategy on the Information sector.

This research utilizes the analytical description with the purpose to create systematical description regarding factual facts with the correlation of each phenomenon. To support the analysis, the SWOT analysis method is used.

The findings from this research is intend for the development of the national defense strategy of the Information (Defense Department's Public Relations and Information Centre of TNI) which originally only as the supporting of the Task Force, and expected could become the Operational Section."

"Bioterorisme merupakan ancaman internasional yang harus diantisipasi. Indonesia perlu mengantisipasi dampak akibat bioterorisme dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan ancaman bioterorisme, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 menggunakan model analisis implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan rencana mitigasi penanggulangan ancaman bioterorisme di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran literatur berupa artikel, dokumen, dan kebijakan dengan kata kunci "bioterorisme"; "kesehatan masyarakat"; "ketahanan nasional", dan "mitigasi risiko"; juga dengan menganalisis pengalaman negara lain. Elaborasi berbagai instrumen yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) telah dibuat dalam bentuk National Action Plan for Health Security (NAPHS) Indonesia 2020-2024 yang secara spesifik ditujukan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia. Namun NAPHS tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikannya. Indonesia perlu membuat kebijakan untuk merespons cepat risiko kesehatan masyarakat untuk merespons kedaruratan kesehatan masyarakat. Rencana mitigasi diharapkan dapat mengembangkan kapasitas untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons cepat setiap ancaman kesehatan, termasuk akibat bioterorisme. Kebijakan ketahanan kesehatan Indonesia perlu segera dibuat untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang.

---

Bioterrorism is an international threat that must be anticipated. Indonesia needs to anticipate the impact of bioterrorism by issuing several regulations related to countering the threat of bioterrorism, including Presidential Instruction Number 4 of 2019. Using a qualitative approach, this study aims to analyze the implementation of Presidential Instruction No. 4/2019 using the Van Meter and Van Horn policy implementation analysis model. This study also aims to develop a mitigation plan to counter the threat of bioterrorism in Indonesia. Data collection was conducted through in-depth interviews and literature searches in the form of articles, documents, and policies with the keywords "bioterrorism"; "public health"; "national resilience", and "risk mitigation"; also by analyzing the experiences of other countries. Elaboration of various instruments issued by the World Health Organization (WHO) has been made in the form of Indonesia's National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2020-2024 which is specifically aimed at improving health security as part of Indonesia's national resilience. However, NAPHS does not have a binding legal force for every stakeholder to apply. Indonesia needs to create policies for rapid response to public health risks to respond to public health emergencies. The mitigation plan is expected to develop the capacity to prevent, detect and respond quickly to any health threats, including those due to bioterrorism. Indonesia's health resilience policy needs to be made immediately to strengthen Indonesia's national resilience in the future."