Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengabaian hak akan kesehatan menyebabkan munculnya disparitas kesehatan antaramasyarakat adat. Suku Baduy Dalam merupakan masyarakat adat di Indonesia yangmenolak mengikuti perkembangan kehidupan modern. Capaian pelayanan kesehatanpada masyarakat Baduy Dalam sebagai indikator kinerja pemerintah dalam meratakanpelayanan kesehatan belum tercatat dengan baik. Ketersediaan, keterjangkauan, danketerimaan Pelayanan kesehatan sebagai hal fundamental dalam pemerataan hak akankesehatan perlu ditelaah lebih lanjut.Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma Hak Asasi Manusiabertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelayanan kesehatan padamasyarakat Baduy. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dan informandipilih berdasarkan teknik purposif untuk memenuhi kesesuaian dan kecukupan informasipenelitian. Informan dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah di bidang kesehatan,tenaga kesehatan, stakeholder di Desa Kanekes, kader kesehatan, dan masyarakat. Hasilpenelitian dianalisis menggunakan matriks dan menggunakan content analysis untukmenyimpulkan fenomena tematik. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan penelaahandokumen dan literatur terkait topik penelitian sebagai triangulasi.Adanya larangan menggunakan alat transportasi ke wilayah Baduy Dalam membuattenaga kesehatan tidak memiliki pilihan lain selain berjalan kaki melewati jalan setapakyang terjal. Pemberian pelayanan kesehatan mobile terkendala dengan jumlah tenagakesehatan dan kemampuan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan modern.Pelayanan kesehatan modern belum bisa dilakukan karena masih terdapat anggapanpelayanan kesehatan modern mengancam kelestarian adat. Keterlibatan dan perhatianinstansi pemerintah terhadap pelayanan kesehatan pun sangat rendah.Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelayanan kesehatan untuk Baduy Dalam belumdilaksanakan dengan baik karena adanya kendala dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan,akses geografis, dan penerimaan terhadap pelayanan kesehatan modern yang rendah.

---

Differences in rights to health cause a disparity between indigenous communities andpeople in general, which should be avoidable. The Baduy Dalam Tribe is one of theindigenous communities in Indonesia that refuses to follow modern developments. Theprovision of health services to the Baduy Dalam community has become an indicator ofthe government rsquo s performance, in an effort to better equalize undocumented healthservices. Availability, affordability, and acceptance of health services as a fundamentalequalizer of rights to health needs to be further analyzed.This qualitative research uses a Basic Human Rights paradigm approach to obtain indepthinformation regarding health services among the Baduy community. The methodused was in depth interviews, and informants were chosen using a purposive techniqueto achieve correct and adequate information for this research. The informants includedthe government health department, healthcare personnel, Kanekes Village stakeholders,health cadres, and the community. Results were analyzed using a matrix and contentanalysis to identify the thematic information. To maintain validity, document review andliterature review on the subject were conducted.Restrictions to use vehicles in the Baduy Dalam area caused healthcare personnel toalways have to walk on a narrow road to reach the area. The provision of mobilehealthcare services is also made difficult due to the lack of healthcare personnel andcommunity acceptance of modern healthcare services. The community does not acceptthese services as there is an assumption that it threatens the survival of their traditions.Involvement of government institutions in these healthcare programs is also minimal.Healthcare services to the Baduy Dalam Community is not performed well as there arevarious obstacles in the availability of healthcare personnel, geographical access, and lowacceptance level of modern healthcare services."

"RSU Bali Royal didirikan tahun 2009 dan mulai beroperasi pada tanggal 17 Juli 2010. Memiliki beberapa layanan unggulan Neuro Science Center, Endoscopy, Orthopaedics Therapy. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi terbaik untuk menjadikan RSU Bali Royal sebagai rujukan pelayanan kesehatan pariwisata dan meningkatkan jumlah kunjungan pasien pariwisata. Di dalam renstra 2016-2020, dikatakan bahwa untuk pasar international ditargetkan 10 %, namun data 2018- 2019 kunjungan untuk pasien wisatawan masih sangat rendah yaitu hanya 4-5 %. Maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa strategi pengembangan kesehatan pariwisata di RSU Bali Royal dengan menggunakan analisa SWOT. Desain penelitian adalah Studi Kasus Kualitatif. Dengan Hasil pada posisi kuadran V memberikan arti strategi strategi hold and maintain. Strategi yang cocok bagi SBU (startegic bussines unit) di RSU Bali Royal, strategi yang umum dipakai adalah strategi market penetration dan product. Dari matriks TOWS didapatkan usulan rencana strategi pengembangan pelayanan kesehatan pariwisata di RSU Bali Royal dengan strategi pengembangan layanan unggulan, pengembangan kerjasama dengan lebih banyak medical agent, dan bekerjasama dengan lebih banyak klinik klinik provider. Bagi Managemen RSU Bali Royal agar melakukan kolaborasi dengan medical agent, clinic clinic provider dan melakukan promosi internal external lebih gencar melalui web, media sosial maupun kegiatan kegiatan lain di bidang kesehatan dan pariwisata. Dan Usulan rencana strategis yang telah di buat oleh peneliti bisa dijadikan masukan untuk managemen RSU Bali Royal Untuk Renstra RSU Bali Royal di tahun mendatang.

---

RSU Bali Royal was established in 2009 and began operations on July 17, 2010, has superior service are Neuro Science Center, Endoscopy, Orthopaedics Therapy. This study aims to formulate the best strategy to make Rsu Bali Royal as a reference for travel health services and increase the number of tourism patient visits. In 2016- 2020 strategic plan it is said that for the international market it is targeted at 10% but the data 2018 – 2019 visits for tourist patients is still very low at 4-5 %. Travel health services in RSU Bali Royal using SWOT analysis. A qualitative case study research design. The result in quadrant position V gives the meaning of a hold and maintain strategy. From the TOWS matrix, it is proposed that the strategy plan for developing health tourism services in RSU Bali Royal with the strategy, development of superior services, development of collaboration with more medical agents and collaboration with more clinical clinics provider. For the management of Bali Royal Hospital in collaboration with clinical agents and conducting internal and external promotion more intensively through social media web and activities in the field of travel health, and the proposed strategic plan that has been made by researchers can be used as input for the management Bali Royal Hospital for strategic planning in coming year."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan JAMKESDA setalah BPJS berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sistem sehingga bertujuan untuk mengertahui bagaimana input proses dan output program JAMKESDA pada era JKN. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan program JAMKESDA sudah berjalan dengan baik. Kendala utama dalam program JAMKESDA di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah terlambatnya klaim dari rumah sakit yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan. Dengan demikian, tidak ada perubahan yang signifikan pada program JAMKESDA di era JKN, hanya saja perlu penambahan kualitas dan kuantitas pegawai serta peningkatan sarana dan prasarana, selain itu pelajaran yang dapat diambil ketika JAMKESDA bergabung dengan BPJS adalah perlunya kesiapan sistem, kebijakan pemerintah daerah serta puskesmas sebagai gate keeper.

---

The aim of this study is to know the implementation JAMKESDA after BPJS. This study is a qualitative research using a systems approach that aims to determine how the process input and output JAMKESDA program at JKN era. Based on this research, it is known that the implementation of the program has been running well JAMKESDA. The main obstacle in JAMKESDA program in South Tangerang City Health Department is delayed claims from hospitals that resulted in delays in reporting. Thus, there was no significant change in the program JAMKESDA in JKN era, only need the addition of the quality and quantity of personnel and improvement of facilities and infrastructure, in addition to the lessons that can be taken when JAMKESDA join BPJS is the need for system readiness, government policy and health centers as a gate keeper."

"Indonesia memiliki ratio kematian ibu (AKI) tertinggi di Asia Tenggara sebesar 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dengan MMR yang jauh lebih tinggi yaitu di Indonesia Timur sebesar 489. Beban kematian ibu sering dikaitkan dengan ketimpangan akses ke layanan kesehatan ibu. Pemerintah Indonesia meluncurkan program asuransi kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014 untuk mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan diantaranya pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) terutama pada kelompok wanita kurang beruntung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengtahui hubungan jaminan kesehatan nasional terhadap pemanfaatan layanan kesehatan ibu yang dinilai dari kunjungan antenatal, persalianan di fasyankes dan pemeriksaan nifas. Penelitian ini menggunakan data SDKI tahun 2017 mencakup 2257 wanita usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam kurun waktu dua tahun sebelum survei. Analisis multivariat menggunakan regresi logistik ganda. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat adanya hubungan yang signifikan secara statistik terhadap pemanfaatan layanan kesehatan ibu baik itu kunjungan ANC, persalinan di fasyankes maupun pemeriksaan nifas setelah dikontrol variabel confunder. Namun kunjungan ANC ada hubungan signifikan secara statistik dengan status ekonomi atas, paritas multipara, akses ke fasyankes bukan masalah besar dan ibu dengan komplikasi kehamilan. Persalinan di fasilitas kesehatan secara statistik ada hubungan dengan umur >35 tahun, wilayah tempat tinggal perkotaan, status ekonomi atas, pendidikan ibu tinggi, riwayat paritas primipara, dan ada komplikasi kehamilan. Serta pemeriksaan nifas secara statistik ada hubungan dengan wilayah tempat tinggal perkotaan, status ekonomi atas, akses ke Fasyankes dan ada komplikasi kehamilan. Hubungan kepemilikan JKN terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu belum dapat dibuktikan di Indonesia bagian timur, akan tetapi peningkatan cakupan kepemilikan JKN tetap perlu diupayakan untuk menunju Indonesia Universal Health Coverage (UHC).

---

Indonesia has the highest maternal mortality ratio (MMR) in Southeast Asia at 305 maternal deaths per 100,000 live births with a much higher MMR in Eastern Indonesia at 489. The burden of maternal mortality is often associated with inequality in access to maternal health services. The Indonesian government launched a health insurance program, namely the National Health Insurance in 2014 to seek equal distribution of health services, including maternal and child health services (KIA), especially for disadvantaged women. The purpose of this study was to determine the relationship between national health insurance and the utilization of maternal health services as assessed from antenatal visits, delivery at health facilities and postpartum examinations. This study uses data from the 2017 IDHS covering 2257 women aged 15-49 years who have given birth in the two years prior to the survey. Multivariate analysis using multiple logistic regression. The results of this study indicate that there is no statistically significant relationship to the utilization of maternal health services, whether it is ANC visits, delivery at the health facility or postpartum examination after controlling for confounding variables. However, ANC visits had a statistically significant relationship with upper economic status, multiparity parity, access to health facilities that were not a major problem and mothers with pregnancy complications. Delivery at a health facility was statistically associated with age >35 years, urban area of ​​residence, upper economic status, high maternal education, history of primiparity, and pregnancy complications. As well as post-partum examination statistically there is a relationship with urban area of ​​residence, upper economic status, access to health facilities and pregnancy complications. The relationship between JKN ownership and utilization of maternal health services has not been proven in eastern Indonesia, but efforts to increase the coverage of JKN ownership still need to be pursued to achieve Indonesia Universal Health Coverage (UHC)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi rawat jalan di Rumah Sakit atau FKRTL yang dilakukan oleh Peserta JKN di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2015- 2016. Sampel yang diperoleh sebesar 41.181 peserta. Uji hubungan dianalisis dengan menggunakan Chi-square. Hasil penelitian didapatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan di Indonesia cukup rendah yaitu sebesar 5.8% dan utilisasi rawat jalan banyak diakses oleh peserta berjenis kelamin perempuan (6.9%), memiliki status istri pada kepesertaan JKN (8.1%), kelompok umur lansia (10.6%), status pernikahan cerai (15.7%), jenis FKTP puskesmas (7.6%), kepemilikan fasilitas kesehatan pemerintah (7.6%), peserta PBPU (9%), hak kelas rawat I (7.9%), bertempat tinggal di kota (6.4%) dan di wilayah I (7.35%), serta memiliki riwayat penyakit hasil tracing utilisasi di FKTP (12.1%). Seluruh variabel yang diteliti bermakna secara statistik untuk lebih berkemungkinan melakukan pelayanan kesehatan rawat jalan di Provinsi Banten

---

This study analyzes the factors associated with the utilization of outpatients utilization using FKRTL among JKN Participants of Banten Province in 2016. This is a quantitative study with a cross sectional design that was obtained from Sample Data of BPJS Kesehatan 2016). The total sample is 41,181 participants. The relationship test was analyzed using Chi-square. The results showed that the utilization of outpatient health services in Banten was quite low (5.8%) and outpatient utilization was mostly accessed by women (6.9%), wife (8.1%), elderly (10.6%), divorced marital status (15.7%), Puskesmas as the type of health facility (7.6%), public sector (7.6%), PBPU participants (9%), nursing class I (7.9%), urban participants (6.4%) and region I participants (7.35%), also have disease condition tracked from FKTP utilization (12.1%). All variables researched are statistically significant to use outpatient health services in Banten Province"

"Kepatuhan Dokter Spesialis Terhadap Implementasi Clinical pathway Pada Lima Area Prioritas di RSUP SanglahPembimbing: Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDTesis ini membahas implementasi clinical pathway pada lima area prioritas yang telah ditetapkan oleh RSUP Sanglah. Rumah sakit ditantang untuk terus meningkatkan pelayanan dengan penekanan pada kendali mutu dan kendali biaya agar dapat tetap menjaga keberlangsungan pelayanan sebagai industri kesehatan di wilayahnya. Dengan perbaikan mutu layanan dan efisiensi, rumah sakit dapat memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan rumah sakit, terutama dalam pelaksanaan skema Sistem Jaminan Sosial Nasional.Penelitian ini menggunakan rancangan potong lintang dengan pendekatan mixed method kuantitatif dan kualitatif . Data dikumpulkan secara concurrent embedded.Hasil penelitian mengungkap adanya kepatuhan dokter spesialis dalam implementasi clinical pathway pada lima area prioritas di RSUP Sanglah yang dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan SOP. Faktor-faktor tersebut mampu membuat para dokter spesialis merasa memiliki dan menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi yang berkelanjutan guna mempertahankan dan memperbaiki hasil terbaik yang telah dicapai.

---

Specialist Doctors rsquo Compliancy in the Implementation of the Clinical Pathway in Five Priority Areas at Sanglah HospitalAdvisor Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDThis thesis discusses the implementation of the clinical pathway in five priority areas established by Sanglah General Hospital. Hospitals are challenged to continue improving its services while emphasizing quality and cost control in order to ensure the continuity of the health industry in the region. Improvement in service quality and efficiency will assist hospitals in providing the most effective health services for the community while increasing hospital rsquo s income, especially essential in the era of the national social security system.This research used a cross sectional design with mixed method approach quantitative and qualitative . Data were collected with the concurrent embedded method.

The results suggest the compliance of specialist doctor in the implementation of clinical pathway of five priority areas in Sanglah General Hospital were influenced by factors of communication, resources, disposition and SOP. These factors provided the specialists with a sense of belonging and ownership of the policy. Continuous monitoring and evaluation, as well as ongoing socialization needs to be continued and expanded to maintain and improve the satisfactory results that have been achieved."

"Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan melalui pelayanan konvensional dan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional mengusung paradigma sehat yang menitikberatkan pada sisi sehat, komplementer dari pelayanan kesehatan konvensional dan upaya promotif preventif. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional apabila memenuhi salah satu kriteria: mempunyai tenaga terlatih kesehatan tradisional, melaksanakan pembinaan, dan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terpadat di Jawa Barat sudah mempunyai bidan/perawat terlatih akupresur di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskesmas Ciomas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali informasi implementasi kesehatan tradisional di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskemas Ciomas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode telaah dokumen, pengamatan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dilaksanakan pelayanan akupresur di ketiga puskesmas karena dipengaruhi oleh beban kerja tenaga kesehatan, pembinaan kesehatan tradisional dapat ditingkatkan melalui inventarisasi data kesehatan tradisional, identifikasi pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya, dan pembinaan kepada penyehat tradisional. Ketiga puskesmas karena tidak mempunyai tenaga terlatih asuhan mandiri namun dapat dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan TOGA dan sosialiasasi akupresur untuk keluhan ringan.

---

Increasing public health status can be manifested through conventional and traditional medicines. Traditional medicines carry a health paradigm that focuses on the healthy, complementary side of conventional medicine and preventive promotive efforts. Puskesmas is a health service facility that prioritizes promotive and preventive to improve community health status. Puskesmas can be said implementing traditional health if they meet one of the criteria: have traditional medicine-trained staff, carry out coaching, and perform self-care traditional medicine. West Java Province has a smaller number of health centers providing traditional health compared to other provinces in Java. Kabupaten Bogor (District of Bogor) as the most densely populated in the West Java Province has its midwives and nurses certified in acupressure in these Puskesmas: Ciawi, Caringin, and Ciomas. This study aims to discover information of how traditional health program being implemented in Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, and Puskesmas Ciomas. This qualitative study uses following methods: document review, observation, and in-depth interview. The study reveals there were no acupressure services in those three puskesmas because the health workers were kept occupied by other workload, traditional health guidance could be improved through an inventory of traditional health data, identification of traditional health services in their working areas, and guidance to traditional health professionals. The three puskesmas did not implement self-care traditional medicine because they do not have trained independent care staff but can be implemented by community empowerment with TOGA and acupressure socialization for minor complaints."

"Waktu tunggu merupakan bagian dari dimensi mutu pelayanan kesehatan yang akan menunjukkan kesan terhadap rumah sakit akan ketanggapan dan kinerja pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut sehingga lamanya waktu tunggu secara tidak langsung menunjukkan rendahnya kinerja pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan upaya perbaikan waktu tunggu rawat jalan di Poli Kebidanan dan Kandungan RSUD Mampang Prapatan. Metode penelitian yang dilakukan adalah riset operasional dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui enam tahap penelitian yaitu identifikasi input, identifikasi proses, pengamatan output, identifikasi penyebab masalah, identifikasi alternatif solusi dan perancangan intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah SDM di bagian Rekam Medis belum mencukupi, hanya ada 1 orang runner yang mendistribusikan dokumen rekam medis ke semua poli; jam mulai pelayanan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dokter sering tidak tepat waktu dalam memulai pelayanan; jarak ruangan Rekam Medis berada di gedung terpisah sedangkan bagian pendaftaran di lantai 1 dan Poli ada di Lantai 2, pasien datang terlalu cepat merupakan masalah utama yang berkontribusi terhadap lamanya waktu tunggu. Rata-rata total waktu tunggu di Poli Kebidanan dan Kandungan adalah 117.66 menit dan belum sesuai dengan SPM RS yaitu ≤60 menit. Rancangan intervensi yang disepakati adalah membuat SPO dan SK tentang pendaftaran pasien dilakukan 30 menit sebelum jadwal pelayanan dokter. Disaranan melakukan penjadwalan ulang jadwal praktek Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga ada kejelasan jam mulai pelayanan, membuat sistem reservasi yang optimal secara bertahap mulai dari offline sampai dengan online, menambah 2 orang petugas di bagian Rekam Medis dan menerapkan rekam medis elektronik.

---

Waiting time is part of the dimensions of the quality of health services that will show the impression of the hospital about the responsiveness and performance of existing services in the hospital so that the length of waiting time indirectly indicates the low performance of the service. This study aims to make efforts to improve the outpatient waiting time in the Obstetrics and Gynecology Polyclinic of Mampang Prapatan Hospital. The research method used is operational research with quantitative and qualitative approaches through six stages of research, namely identification of inputs, identification of processes, observing outputs, identifying causes of problems, identifying alternative solutions and designing interventions. The results showed that the number of human resources in the Medical Records section was not sufficient, there was only one runner who distributed medical record documents to all polyclinics; the starting hours for midwifery and obstetricians are not in accordance with the specified schedule. Doctors are often not timely in starting services; the distance of the Medical Record room is in a separate building while the registration section is on the 1st floor and the Polyclinic is on the 2nd floor, patients arrive too soon which is a major problem which contributes to the long waiting time. The average total waiting time at the Obstetrics and Gynecology Clinic is 117.66 minutes and is not in accordance with the hospital SPM is ≤60 minutes. The agreed intervention design is to make a Standard Operating Procedure and Decree on patient registration 30 minutes before the doctor's scheduled service. It is recommended to reschedule the Obstetrics and Gynecology practice schedule in accordance with the mutual agreement so that there is clarity of hours of service start, making an optimal reservation system gradually from offline to online, adding two staffs in the Medical Records section and implementing an electronic medical record."

"Tesis ini membahas tentang analisis keadilan (fairness) pembagian jasa pelayanan kapitasi didalam puskesmas dan antar puskesmas serta pendapat dinas kesehatan tentang biaya administrasi dana kapitasi kabupaten Bogor tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design case study. Hasil penelitian menujukkan bahwa keadilan secara internal sudah adil. Sedangkan keadilan secara ekternal belum adil dan keadilan antar instansi belum adil. Sehingga perlu ada survey gaji untuk menetapkan besaran point tenaga kerja professional dan tenaga kerja manajemen. Selain itu, perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian resiko berdasarkan usia, jenis kelamin dan geografi untuk menetapkan besaran kapitasi antar puskesmas. Serta melakukan pengkajian ulang untuk penetapan Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, agar tidak ada disparitas antar instansi.

---

This thesis discusses the analysis of fairness distribution of capitation services in puskesmas, between puskesmas and the opinion of the health office about the administrative costs of Bogor district capitation funds in 2019. This research is a qualitative study with a case study design. The results of the study show that justice is internally fair. Whereas external justice has not been fair and justice between agencies has not been fair. So that there needs to be a salary survey to determine the amount of points of professional workforce and management workforce. In addition, there needs to be further research related to risk adjustments based on age, sex and geography to establish capitation rates between puskesmas. As well as conducting a review for the establishment of Civil Servants Income Allowances, so that there is no disparity between agencies"