Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJurnal ini membahas perjuangan Ilbongun Wianbu dalam menuntut tanggung jawab Jepang atas isu Ilbongun Wianbu . Ilbongun Wianbu adalah budak seks tentara Jepang. Ilbongun Wianbu mengandung konotasi pemaksaan. Sistem Ilbongun Wianbu terjadi pada ketika Perang Dunia II. Akan tetapi, isu ini baru diangkat pada tahun 1990 lalu menjadi masif sejak tahun 1991. Pemerintah Jepang telah mengeluarkan tindakan formal atas isu ini pada rapat dengar pendapat tahun 1993 dan perundingan Korea-Jepang tahun 2015. Melalui perundingan Korea-Jepang tahun 2015, isu ini dianggap sudah mencapai kesepakatan final oleh pemerintah Korea dan Jepang. Akan tetapi, Ilbongun Wianbu menyatakan bahwa perundingan Korea-Jepang tahun 2015 tidak menyentuh substansi tuntutan Ilbongun Wianbu . Oleh karena itu, perjuangan Ilbongun Wianbu terus berlanjut hingga kini 2018 . Jurnal ini membahas mengapa perjuangan Ilbongun Wianbu menuntut pertanggungjawaban Jepang menempuh waktu 24 tahun 1991 2015 . Tujuan dari jurnal ini adalah menunjukkan komplikasi dari penuntasan isu Ilbongun Wianbu . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan menggunakan sumber sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa penuntasan isu Ilbongun Wianbu bukan merupakan hal yang sederhana karena adanya ketidakselarasan antara perspektif Jepang dan Ilbongun Wianbu Korea.

---

ABSTRACT

Journal discussed the Ilbongun Wianbu s struggle in demanding Japan s responsibility over Ilbongun Wianbu . Ilbongun Wianbu means Japanese military sex slaves. Ilbongun Wianbu consists forced connotation. Ilbongun Wianbu system occurred during World War II. However this issue just brought out in 1990 and became massive in 1991. Japanese government already has given a formal action over this issue in 1993 hearings and 2015 Korea-Japan s agreement. Through 2015 Korea-Japan agreement, Korean and Japanese government consider that Ilbongun Wianbu issue has reached its final. Nevertheless, Ilbongun Wianbu declares that and 2015 Korea-Japan s agreement hasn t touched Ilbongun Wianbu s demands. Therefore, Ilbongun Wianbu s fights are still going until now 2018 . Journal discuss about why Ilbongun Wianbu fights in demanding Japan s responsibility take on 24 years 1991 2015 . The purpose is to show the complication in Ilbongun Wianbu s settlement. The method is history research method. The data is obtained secondary. The output is Ilbongun Wianbu s issues settlement is not simple thing for there is inconsistency between Japan and Korean Ilbongun Wianbu s perspective."

"Penelitian ini membahas tentang sisi lain kehidupan Ilbongun Wianbu Korea dilihat dari sudut pandang budaya pada masa kolonialisme Jepang. Secara epistemologi, wianbu memiliki makna sebagai pendamping, atau sebagai pekerja perempuan sukarela yang mengikuti para tentara Jepang selama berperang. Namun setelah The Rape of Nanking yang terjadi pada tahun 1937, interpretasi istilah wianbu selalu identik dengan budak seks tentara Jepang. Sementara itu, Laporan Komisi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa Ilbongun Wianbu bukan budak seks, melainkan pekerja yang mendapat bayaran dan fasilitas berupa makanan, pakaian, dan kesehatan di wianso (barak resmi). Penelitian ini menekankan pada dialektika pemakaian istilah Ilbongun Wianbu dan comfort women yang dianalisis berdasarkan fakta kehidupan yang dialami oleh Ilbongun Wianbu asal Korea dengan menggunakan korpus transkrip wawancara Laporan Kesaksian Ilbongun Wianbu oleh Kementerian Kesetaraan Gender Korea tahun 2002. Penelitian ini memakai metode kualitatif eksplorasi yang dipadukan dengan pendekatan diakronis. Hasil penelitian ini menunjukan ada perbedaan makna antara wianbu dan comfort women yang dibuktikan oleh sisi lain kehidupan seorang Ilbongun Wianbu di wianso yang tidak murni hanya menjadi pelayan seks bagi tentara Jepang.

---

This paper discusses the other side of Ilbongun Wianbu Koreans life from a cultural point of view during the Japanese colonial era. Epistemologically, wianbu means a companion, or a voluntary female worker who follows Japanese soldiers during war. But after The Rape of Nanking which occurred in 1937, the meaning of wianbu was identical to Japanese army sex slaves. Meanwhile, United Nations Commission of Human Rights reported that Ilbongun Wianbu is not sex slaves, but workers who get paid and given food, clothing, and health at wianso (comfort station). This paper focus on the dialectics use of the terms Ilbongun Wianbu and comfort women which analyzed based on the facts of life experienced by Ilbongun Wianbu from Korea using the corpus transcript of the interview of Ilbongun Wianbu Testimony Report by the Korean Ministry of Gender Equality. This paper uses the qualitative exploration method combined with diachronic approaches. The results of this study indicate that there are differences in meaning between wianbu and comfort women as evidenced by the other side of the life of an Ilbongun Wianbu in wianso who is not only becomes sex servants for Japanese soldiers."

"Pengalaman dijajah Jepang selama 35 tahun sejak 1910 hingga 1945 telah menjadi memori kelam bagi sebagian masyarakat Korea Selatan, khususnya para mantan Ilbongun Wianbu. Terkait dengan permasalahan mantan Ilbongun Wianbu, sudah dilakukan beberapa pembicaraan tingkat pemerintah yang intinya pemerintah Korea Selatan meminta Jepang untuk memberikan kompensasi yang layak bagi para mantan Ilbongun Wianbu. Namun, ketika kompensasi yang diberikan oleh pihak Jepang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Korea Selatan, maka pengalaman kelam yang dialami oleh para mantan Ilbongun Wianbu tidak hanya menjadi pembicaraan publik di tahun 1990-an, tapi juga disajikan dalam bentuk karya sastra. Melihat kenyataan ini, penulis mengangkat permasalahan penelitian dalam artikel ini tentang bagaimana pandangan masyarakat Korea Selatan sekarang terkait dengan pengalaman Ilbongun Wianbu. Penelitian ini menggunakan metode kajian budaya dengan pendekatan memori publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekonstruksi pandangan dan ingatan masyarakat Korea Selatan yang tinggal di Indonesia dan Korea Selatan, tentang Ilbongun Wianbu yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah Korea Selatan mengenai masalah Ilbongun Wianbu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ilbongun Wianbu dalam memori publik di Korea Selatan telah menjadi potret masa lalu yang kelam yang membangun harapan masyarakat Korea Selatan khususnya terhadap pemerintah Korea Selatan untuk menangani kasus Ilbongun Wianbu dengan seadil-adilnya melelaui pemerintah Korea Selatan.

---

The experience of being colonized by Japan for 35 years from 1910 to 1945 is still a dark memory for most of the people of South Korea, especially the former Ilbongun Wianbu. Regarding the former Ilbongun Wianbu issue, several government-level talks have been held, in which the South Korean government asked Japan to provide appropriate compensation for the former Ilbongun Wianbu. However, the compilation of compensation provided by the Japanese was not as expected by South Korea, so the dark experiences experienced by former Ilbongun Wianbu not only became a public conversation in the 1990s, but also helped in the making of literary works. Seeing this reality, the author discusses the problem in this study about how South Korean people`s view is now related to the experience of Ilbongun Wianbu. This study uses a cultural studies method with a public memory approach. The purpose of this study is to reconstruct Ilbongun Wianbu through the views and memories of South Korean people who live in Indonesia and South Korea related to Ilbongun Wianbu and relate it to the South Korea government`s policy regarding Ilbongun Wianbu issue. The results of the research show that Ilbongun Wianbu in the public memory in South Korea has become a dark portrait of the past that builds hopes of the South Korean people, especially towards the South Korean government to handle the Ilbongun Wianbu issue as fairly as possible through the South Korean government."

"Pembahasan dalam skripsi ini mengangkat kasus ratifikasi U.S.-Japan Trade Agreement (USJTA) oleh Jepang pada tahun 2019. Pembahasan berfokus untuk menjawab mengapa Jepang bersedia untuk meratifikasi USJTA tanpa adanya kesepakatan penghapusan tarif pada komoditas otomotif asal Jepang, yang merupakan tujuan utamanya dalam memulai negosiasi USJTA. Alih-alih memprioritaskan tujuan utama Jepang, kesepakatan akhir yang terbentuk dinilai lebih mengakomodasi kepentingan Amerika Serikat dalam membuka pasar pertanian Jepang. Bahkan, hingga penulisan skripsi ini dibuat, belum ditemukan adanya tanda-tanda akan dimulainya pembicaraan terkait penghapusan tarif pada komoditas otomotif asal Jepang meskipun tiga tahun telah berlalu sejak USJTA resmi berlaku. Untuk memahami tindakan Jepang dalam meratifikasi USJTA, skripsi ini menggunakan kerangka analisis teori two-level games milik Robert Putnam dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dan berpusat pada studi pustaka. Penelitian dalam skripsi ini menemukan bahwa kebijakan Jepang untuk meratifikasi USJTA tanpa kesepakatan tarif pada komoditas otomotifnya dipengaruhi oleh proses negosiasi USJTA yang berlangsung pada level internasional dan mayoritas konstituen domestik serta institusi politik Jepang yang mendukung ratifikasi USJTA pada level domestik. Menurut teori two-level games, temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat win-set yang tumpang tindih antara level internasional dan domestik Jepang sehingga memungkinkan Jepang untuk tetap meratifikasi USJTA walaupun bukan berada pada kondisi yang ideal.

---

The discussion in this thesis addresses the case of the U.S.-Japan Trade Agreement (USJTA) ratification by Japan in 2019. The focus of the discussion is to answer why Japan was willing to ratify USJTA without the inclusion of a tariff elimination agreement on automotive commodities originating from Japan, which was its main objective in initiating the USJTA negotiations. Instead of prioritizing Japan's main goal, the final agreement formed was deemed to accommodate the interests of the United States in opening Japan's agricultural market. Even as of the writing of this thesis, there have been no signs of initiating discussions on the tariff elimination of Japanese automotive commodities, despite three years having passed since the USJTA officially came into effect. To understand Japan's actions in ratifying the USJTA, this thesis utilizes the analytical framework of Robert Putnam's Two-Level Games theory with an exploratory qualitative research method that is focused on literature review. The research in this thesis finds that Japan's policy to ratify the USJTA without a tariff agreement on its automotive commodities is influenced by the USJTA negotiation process that took place at the international level, as well as the majority of domestic constituents and Japanese political institutions that supported the ratification of the USJTA at the domestic level. According to the Two-Level Games theory, these findings indicate that there is still an overlapping win-set between the international and domestic levels in Japan, allowing Japan to ratify the USJTA even though it is not under ideal conditions."

"Penelitian tentang dinamika politik elit dalam perjuangan kepentingan lokal dala kasus gerakan menolak privatisasi BUMN di daerah masih terbatas jumlahnya. Penelitian ini penting karena berbagai dinamika politik elit yang terjadi di pelbagai daerah lebih banyak dalam konteks day to day politics. Sementara dinamika politik elit di balik perjuangan kepentingan lokal, khususnya dalam kasus gerakan menuntut spin-off PT Semen Padang dari PT Semen Gresik Tbk boleh dikatakan belum ada sama sekali.Penelitian ini difokuskan pada dinamika politik elit Sumbar antara tahun 1999-2003 yang terlibat dalam perjuangan menolak rencana Pemerintah Pusat menjual sisa sahamnya di PT SG ke Cemex Meksiko di mana di dalamnya termasuk Semen Padang dan Semen Tonasa. Permasalahan yang diajukan mengenai tan kmenarikkepentingan elit yang terlibat aktif dalam gerakan lokal menuntut pemisahan SP dan faktor-faktor signifikan yang mendorong munculnya gerakan tersebut serta gerakan kontraelit, dipinjam dari teori elit yang dikemukakan Vilpredo Pareto, Robert Putnam, R Michels, Suzanna Keller, Dwaine Marvick dan beberapa lainnya.Dengan menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka dikumpulkan data-data yang kemudian dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari analisa tersebut penulis menemukan, gerakan politik elit yang terjadi dalam kasus tuntutan spin-off SP dari SG dilandasi dua motivasi sekaligus, yakni idealisme kedaerahan dan kepentingan pribadi segelintir aktor, balk berupa kepentingan bisnis maupun kepentingan politik. Ada dua pemicu munculnya tarik-menarik kepentingan elit lokal yakni (konteks) transisi politik pasca-otoriterianisme, konflik kewenangan antara provinsi dan kabupatenlkota, dan persaingan ekonomi politik lokal yang cukup ketat di era reformasi.Dari segi implikasi teoretis, dinamika elit yang terjadi dalam gerakan menuntut spin-off SP memperkuat penjelasan tentang kecenderungan perilalcu elit yang sutra mengklaim kepentingan publik untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok. Dinamika elit dalam gerakan spin-off SP juga mempertegas kecenderungan perpecahan di kalangan elit yang ditandai dengan munculnya manuver kelompokkelompok kontra-elit terhadap kelompok elit "mainstream ".

---

The research on political elites' dynamic in the struggle for local interest is still limited in particular to the case study of movement rejecting state's companies' privatization in several regions. This research is important because various political elites' dynamic in various regions are basically day to day politics. Meanwhile discussion on the dynamic of political elites behind the local interest's struggle, particularly the case of PT Semen Padang demand to spin-off from PT Semen Gresik Tbk, is none existent.

This research focus on the political elites' dynamic in Western Sumatra between 1999 - 2003 involved in the struggle to reject the central government's plan to sell its share on PT Semen Gresik (which include Semen Padang and Semen Tonasa) to Cemex, Mexico. The problem posed in this thesis are the struggle between elites' interests actively involved in local movement demanding the separation of Semen Padang and the significant factors urging the emergence of this movement and counter elite's movement, borrowed from elite theory posed by Vilfredo Pareto, Robert Putnam, R. Michels, Suzanne Keller, Dwaine Marvick, etc.

By using interview technique, field observation, and literature study, data was compiled and analyze using qualitative analysis. From this analysis, the writer found that elite political movement happened in Semen Padang's spin-off demand case to Semen Gresik based on two motivations, regional idealism and personal interest of certain actors, both business and political interests. There are two things that triggered the struggle of local elites' interest, the (context of) political transition post-authoritarianism, authority conflicts between province and kabupaten/kota, and local political economy harsh competition during Reformation era.

The theoretical implication of this study is that the elite dynamic happened in Semen Padang spin-off demand movement strengthen the explanation on the tendency of elites' behavior often claiming the public interest as their own personal and group interest. Elite dynamics in Semen Padang spin-off movement also underlined the tendency of splitting within the elites shown by the emergence of counter-elite group movements' maneuvers over the mainstream elite group."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagai Non-Governmental Organization (NGO) dalam menuntut hak atas keterbukaan informasi publik di bidang pendidikan kepada Lima Kepala SMP Induk di DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran ICW dalam satu proses utuh penyelesaian sengketa informasi publik. Dalam menganalisis peran tersebut, penelitian ini menggunakan teori Claims-making oleh Joel Best dan Scott R. Harris dan secara khusus menggunakan dua bentuk tingkatan claims making process, yaitu Emergence of a Social Problems dan Legitimation, Mobilization, Plan of Action. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan dukungan literatur-literatur terkait. Berdasarkan hasil temuan, diketahui bahwa badan publik tidak melaksanakan kewajibannya dalam mengelola informasi dan memberikan pelayanan. Hal ini juga yang menyebabkan sengketa informasi publik terkait pengelolaan anggaran yang berhubungan dengan adanya korupsi sistemik dalam bidang pendidikan. Dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik tersebut, ICW menjalankan perannya dan melakukan cara-cara secara formal maupun non-formal sebagai salah satu bentuk check and balances dengan tetap melakukan penguatan masyarakat sipil.

---

This study discusses how the role of the Indonesian Corruption Watch (ICW) as a Non-Governmental Organization (NGO) in demanding the right to public information openness toward the Five Principals of the Main Middle School in DKI Jakarta and the Head of the DKI Jakarta Education Department. The purpose of this study is to look at the role of ICW in an intact process of resolving public information disputes. In analyzing this role, this study uses Claims-making theory by Joel Best and Scott R. Harris and specifically uses two forms of claims making process levels, namely Emergence of a Social Problems and Legitimation, Mobilization, Plan of Action. This study used a qualitative method with in-depth interviews and support of related literature. This study found that the Public Agency does not carry out its obligations in managing information and providing services. This also causes public information disputes related to budget management related to systemic corruption in the education sector. In the process of resolving these public information disputes, ICW carries out its role and performs methods formally and informally as one form of checks and balances while continuing to strengthen civil society.

 

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Perjuangan Gurindji Aborijin pada tahun 1966 yang merupakan gerakan tuntutan hak atas tanah dan kesetaraan upah Aborijin diwilayah Northern Territory, Australia. Gerakan ini merupakan gerakan pertama yang memperkenalkan hak atas tanah adat di Australia. Keberhasilan Tuntutan masyarakat Gurindji tidak terlepas dari kerjasama antara masyarakat kulit putih yang mendukung masyarakat Gurindji untuk mendapatkan hak mereka dengan membawa persoalan hak atas tanah adat Australia keruang publik nasional dan Internasional. Selain itu, Perjuangan Gurindji menuntut hak atas tanah sebagai pemicu pembentukan kebijakan Aboriginal Land Northern Territory 1976 yang berdampak kepada pengakuan hak atas tanah, keterlibatan masyarakat Aborijin kedalam kegiatan perekonomian di Northern Territory, dan pengolahan lahan Aborijin yang berdasarkan dengan konsep kepemilikan tanah Aborijin. Skripsi ini diteliti dengan menggunakan metode sejarah.

---

ABSTRACTThis study focuses on the Gurindji Aboriginal Struggle in 1966 which was a land rights movement and an equal of Aboriginal wages in the Northern Territory region of Australia. This movement was one of the first movements of Aboriginal Land Rights in Australia. The success of the Gurindji people 39 s demands was inseparable from the cooperation between the white community that supported the Gurindji community to gain their rights with conveyed problems about indigenous land rights of Australian national and international public spaces. In addition, the Gurindji struggle was one of Aboriginal efforts that triggered the policy of Aboriginal Land Right Northern Territory 1976. This policy had impacts of recognition of Aboriginal Land Right, involvement Aboriginal communities into economic activities in the Northern Territory, and Aboriginal land based processing with the concept of an Aboriginal land ownership. This undergraduate thesis is researched by using historical method."

"Kapitalisme sebagai sistem yang muncul di tengah-tengah masyarakat industri menjadi fenomena tersendiri di dalam relasi kehidupan manusia. Karl Marx sebagai seorang pemikir ekonomi, menemukan kontradiksi di dalam relasi kapitalisme ini, yaitu relasi kelas borjuis dan proletar. Ia menyatakan bahwa relasi hanya sekedar membawa kemunduran terutama bagi nilai-nilai kehidupan manusia, untuk itu diperlukan suatu gagasan final untuk mengakhiri relasi kelas ini dengan cara melakukan perjuangan kelas. Namun nyatanya gagasan finalitas Marx yang dianggap sebagai klimaks dari tatanan masyarakat belum bersifat menyeluruh menyentuh kefinalitasan tersebut, banyak celah yang masih dapat dikaji lebih mendalam. Slavoj Zizek sebagai pemikir Post-Marxian mencoba untuk mengkritik gagasan finalitas yang diusung oleh Marx. Menurutnya gagasan finalitas melampaui proses pembentukan subjek yang bersifat kontingen dan selalu berusaha untuk merevisi tatanan- tatanan simbolik yang ada.

---

Capitalism as a system that appears in the middle of an industrial society become a phenomenon in the relation of human life. Karl Marx as an economic thinker, finding contradictions in its relation, the relation of the bourgeois and the proletariat. He stated that the relationship just decreasing human value, so that it needed a final idea to solve this class relationwith take a class struggle. But in fact the idea of finality considered the climax of the whole society is not yet touched the finality itself, many gaps still needed to be studied more in depth. Slavoj Zizek as Post-Marxian thinker tried to criticize the idea of finality brought by Marx. According to him, the idea of finality beyond forming process that is contingent and subject always trying to revise the arrangements existing symbolic."

"ABSTRAKComfort women merupakan para wanita yang dipaksa untuk menjadi budak seks untuk tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Mayoritas dari comfort women adalah wanita Korea, sehingga perlakuan kejam Jepang terhadap comfort women meninggalkan luka mendalam pada masyarakat Korea. Jepang terus menerus melakukan historical revisionism dalam bentuk penyangkalan dan pengubahan sejarah untuk keterlibatannya dalam perekrutan comfort women. Hal ini menimbulkan kemarahan pada masyarakat Korea Selatan dan membuat hubungan Jepang dengan Korea Selatan menjadi tegang. Penelitian ini akan membahas tentang historical revisionism pada isu comfort women di Jepang serta menganalisis pengaruh historical revisionism dalam hubungan Jepang dan Korea Selatan.

---

ABSTRACTComfort women are women that are forced to sexual slavery for the Japanese soldiers during World War II. The majority of these women were Korean women. Japan has been doing historical revisionism in the form of denying and changing the facts of history to cover up its involvement in the forced recruitment of comfort women. This movement evokes the anger of the South Koreans and put a strain on Japan-South Korean relations. This research aims to explain historical revisionism in Japan as well as its impact on Japan and South Korea relations."