Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHubungan percintaan antara laki-laki Belanda dan perempuan pribumi telah lama menjadi tema cerita dalam karya sastra. Di masa kolonial sejumlah penulis Peranakan Cina telah melakukannya. Salah seorang di antaranya adalah Juvenile Kuo. Ia menulis Harta yang Terpendem yang berkisah tentang hubungan percintaan seorang perempuan pribumi dengan laki-laki Belanda. Novel ini terbit di Batavia pada 1928. Di dalamnya terkandung kisah yang menunjukkan bagaimana perempuan pribumi di masa lalu dapat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki Belanda. Penelitian ini mengkaji hubungan perempuan pribumi dengan laki-laki berkebangsaan Belanda yang dilukiskan dalam novel Harta yang Terpendem. Kajian dilakukan dengan pendekatan kritis, terutama untuk menunjukkan bagaimana relasi kuasa dilukiskan di dalam novel tersebut. Dari kajian yang dilakukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa perempuan pribumi yang menjalin hubungan cinta dengan laki-laki Eropa dilukiskan sebagai pribadi yang lemah dan tidak berdaya, berada dalam subordinasi laki-laki yang cenderung menindas. Ia cenderung menerima apa pun keputusan laki-laki asing yang menjadi pasangannya sekalipun keputusan itu merugikan dirinya. Sebaliknya, laki-laki asing Eropa digambarkan sebagai pribadi yang lebih superior dan berkuasa daripada perempuan pribumi.

---

ABSTRACTThe romantic relationship between Dutch men and indigenous women has long since become a theme in literature. In the era of colonialism, writers of Chinese descent had incorporated such theme in their literary works. One example is Juvenile Kuo, who wrote Harta yang Terpendem, which tells the love story between an indigenous woman and a dutch man. The novel was published in Batavia in 1928. The book shows how indigenous women in the past engaged themsleves in an affair with Dutch men. This study examines the romantic relationship between indigenous women and Dutch men as illustrated in Harta yang Terpendem. This study is conducted using a critical approach so as to reveal how power relations are portrayed in the novel. This study concludes that indigenous women engaged in romantic relationship with European men are depicted as weak and powerless individuals who submit to the subordination and oppression of women to men. The women do not deny any decision made by their men significant others. On the contrary, the European men are portrayed as superior and powerful individuals compare to the indigenous women. "

"Isu rasial yang terjadi antara kulit putih dan non-kulit putih di Amerika Serikat selalu saja terhubung dengan isu relasi kuasa. Para kulit putih selalu berusaha untuk mengatur non-kulit putih di berbagai aspek. Isu relasi kuasa dan rasial yang akan dianalisa di dalam penelitian ini akan tergambarkan di dalam Four Brothers (2005), sebuah film yang disutradarai oleh John Singleton. Four Brothers adalah film yang mengisahkan tentang keluarga Mercer, keluarga antar ras, yang mengalami isu relasi kuasa dari para kulit putih di dalam lingkup keluarga itu sendiri. Juga bagaimana para kulit hitam berjuang untuk posisi mereka masing-masing. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap studi rasial dan relasi kuasa dengan mengaplikasikan isu-isu yang ada di dalam analisis film Four Brothers. Melalui karakter-karakter yang ada di dalam film, makalah ini menyimpulkan bahwa para kulit putih masih mendominasi masyarakat Amerika Serikat dan isu rasial di Amerika Serikat tidak sepenuhnya menghilang dan masih terjadi di belakang nama relasi kuasa.

---

The racial issues between the whites and non-whites in the US were always connected to the power relation issues. The whites always tried to rule the non-whites in any kinds of aspects. The power relation and racial issues that will be analyzed in this research is reflected in Four Brothers (2005), a movie directed by John Singleton. Four Brothers is a movie about Mercer family, an inter-racial family, who suffered from power relation issue from the whites in the family itself and how the blacks struggled for their position.

The purpose of this paper is to give a contribution to the studies of racial and power relation issues by applying the issues in the movie Four Brothers’s analysis. Through the characters in the movie, the paper concludes that the whites still dominate the US society and the racial issues in the US do not completely disappear and still occur behind the name of power relation."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui relasi kuasa yang terdapat dalam novel grafis 'Embroideries' oleh Marjane Satrapi. Dibingkai dengan teori-teori dalam studi gender yang secara khusus berfokus pada gagasan The Second Sex oleh Simon de Bevouir dan Relasi Kuasa oleh Foucault, penelitian ini menganalisa relasi kekuasaan yang terkandung dalam narasi. Hubungan kekuasaan yang tercermin dari kisah kehidupan tiga wanita generasi Iran yang, dalam hidup mereka, menjalani frustrasi terhadap diskriminasi gender, penindasan, dan KEKERASAN hak asasi manusia.Temuan menunjukkan bahwa ada beberapa jenis relasi kekuasaan yang sangat rumit karena mereka tidak hanya mewakili kekuatan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga di kalangan laki-laki, perempuan, gadis, timur, barat dan wanita. Temuan ini juga mengungkapkan bahwa ada respon khas ditunjukkan dengan wanita yang tertekan terhadap diskriminasi. Sebaliknya jelas melawan penindasan tersebut, para wanita ini melakukan strategi manipulatif untuk menjalani hidup yang menarik tanpa harus menunjukkan ketahanan terhadap suami, keluarga, dan masyarakat. Hal ini dapat juga diartikan sebagai kinerja kebebasan dalam masyarakat terbatas dan dibatasi.

---

The purpose of this research is to figure out the power relation in the graphic novel Embroideries by Marjane Satrapi. Framed with the theories in gender studies that specifically focus on the idea of The Second Sex by Simon de Bevouir and The Power Relation by Foucault, this research analayzes the power relation contained in the narration. The power relations are reflected from the life stories of three generation Iranian women who were, in their life, undergoing frustration towards gender discrimination, oppression, and human right violance.The findings reveal that there are several types of power relation that are very complicated because they don't only represent unequal power between men and women but also among men, women, girl, east, and west women. The finding also reveals that there is a distinctive response showed by the opressed women towards the discrimination. Instead clearly fighting against the opression, these women were doing manipulative strategies in order to lead an exciting life without having to show their resistance to their husbands, family, and society. This can be also interpreted as the performance of freedom in constrained and restricted society."

"Penelitian ini membahas bagaimana relasi kuasa ditampilkan dalam puisi "Speak White", karya Michelle Lalonde. Isu relasi kuasa ini dilihat dari analisis makna puisi, pilihan kata, dan komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data adalah puisi "Speak White", karya Michelle Lalonde 1974. Penelitian ini berkesimpulan bahwa relasi kuasa dalam puisi ini digambarkan melalui kekontrasan keadaan yang terjadi di antara Canadiens anglais dan Canadiens français.

---

This study discuss how power relation shown from a poem entitled "Speak White" by Michelle Lalonde. The power relation is analized from the meaning, diction and communication of this poem. This study uses qualitative methods where the data source is "Speak White" by Michelle Lalonde in the 1974. The conclusions of this study shows that power relation is formed by different situation between Canadiens anglais and Canadiens français."

"Penelitian ini merupakan sebuah telaah kritis terhadap pemikiran Michel Foucault dan Anthony Synnott mengenai kepemilikan tubuh individu. Melalui Foucault tubuh diartikan sebagai hal yang patuh terhadap relasi kuasa yang dicerminkan melalui berbagai pengawasan (panopticon) sehingga tidak ada ruang gerak untuk tubuh, sementara Anthony Synnott melihat tubuh sebagai bagian dari sosial yang tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial sehingga tubuh terbentuk sedemikian rupa dan menjadi tubuh sosial. Penelitian ini berusaha untuk menunjukkan benang merah yang berada di antara tubuh yang patuh dan tubuh sosial sehingga terlihat bahwa tubuh individu tidak bisa dimiliki karena berada di dalam relasi kuasa dan sosial.

---

This undergraduate thesis is a critical analysis of Michel Foucault and Anthony Synnott's theories about the possession of individual body. Based on Michel Foucault, the body is defined as a docile entity which enslaved by power relation that can be seen through some kind of surveillances called panopticon. In consequence, there is no free space for the body. Antony Synnott sees the body as part of social relation which cannot be separated from its construction. From this point the body is being constructed to be the body social. This undergraduate thesis is a serious effort to points out the general connection between the docile body and the social body which indicate that the possession of individual body cannot be attained, because the body is being placed under power and social relation."

"Perempuan Minangkabau termasuk yang berada di Nagari Taeh Baruah salah satu nagari asli Minangkabau berada di bawah sistem matrilineal yang secara ideal mengatur posisi perempuan menjadi istimewa. Berbeda dengan perempuan yang berada di bawah sistem patrilineal, perempuan Minangkabau dianggap memiliki posisi dominan dan ideal dalam masyarakatnya, namun demikian sistem matrilineal tidak menjamin perempuan Minangkabau terlepas dari pengaruh kuasa yang berasal dari berbagai pihak. Salah satu kuasa yang terlihat adalah dari transformasi penutup kepala perempuan Minangkabau seiring dengan berubahnya rezim dan zaman. Perubahan ini tidak hanya terkait akan budaya berbusana namun juga terkait dengan berbagai kuasa yang mempengaruhi tatanan hidup masyarakat Nagari Taeh Baruah. Penelitian ini mengambil rentang waktu dari 1950an hingga 2017 dengan mengambil fokus di Nagari Taeh Baruah, sehingga ditemukan pola kuasa yang terjadi dari waktu ke waktu. Selain pola kuasa dalam penelitian ini juga ditemukan bagaimana cara masyarakat matrilineal Nagari Taeh Baruah dalam menegosiasi berbagai kuasa yang dilekatkan pada tubuh perempuan.

---

Minangkabau women, including those who live in Nagari Taeh Baruah, one of the native Minangkabau nagari, lived under a matrilineal system which ideally regulates the position of women to be special. According to Minangkabau custom, rules governing the position of women are considered ideal where the culture of Islamic patriarchy meets the culture of Minangkabau matriarchy. However, in reality Minangkabau women in Nagari Taeh Baruah remain subject to the ambient powers government regulation, among other things. This can be seen from how women in Nagari Taeh Baruah have been subjected to regulations on how to wear head covering along with the changing regime and era. This change is not only related to the culture of dress, but also related to various powers that influence the living arangements of the people of Nagari Taeh Baruah. This study took a span of time from 1950s to 2017 by focusing on Nagari Taeh Baruah, so that a pattern of power occurred from time to time. In addition to the pattern of power in this study also found how matrilineal community in negotiating various powers attached to the female body."

"Studi ini berupaya melihat bagaimana hubungan kerja sama antara media lokal dan pemerintah lokal. Secara lebih spesifik penelitian ini ingin melihat apakah kerja sama tersebut mengganggu kebebasan pers dari media lokal dalam memberitakan isu-isu terkait aktivitas dan kebijakan pemerintah lokal. Riset ini didasari latar belakang banyaknya kerja sama yang dibuat oleh pemerintah lokal dengan media lokal dalam hal pemberitaan aktivitas-aktivitas pemerintah lokal pada era otonomi/desentralisasi pemerintahan daerah. Studi ini bertujuan untuk mengkaji kebebasan pers lokal yang memiliki hubungan kerja sama dengan pemerintah lokal. Penelitian ini menggunakan teori ekonomi politik komunikasi dari Mosco dengan fokus melihat komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Konsep-konsep lain yang digunakan untuk menganalisis data adalah media capture, strategi dan taktik finansial pemerintah dalam mendominasi media, serta model hierarki pengaruh. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Media yang dipilih adalah media daring lokal di Jawa Barat, yaitu Media Jabar 1 dan Media Jabar 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media lokal yang bekerja sama dengan pemerintah lokal telah menggeser fungsi media yang tadinya sepenuhnya untuk ruang publik, sekarang sebagian ruang itu digunakan untuk corong pemerintah. Media dijadikan telah menjadi alat tukar yang ditransaksikan dengan pemerintah lokal. Akibatnya ruang-ruang untuk melayani publik di media semakin berkurang atau menyempit, karena sebagian ruang itu digunakan untuk suara pemerintah lokal. Lebih jauh lagi media lokal sudah kehilangan fungsi sebagai alat kontrol bagi pemerintah, juga kehilangan fungsi penyedia informasi alternatif untuk mengimbangi suara pemerintah di tengah publik. Jadi, ada relasi kuasa yang timpang antara pemerintah lokal terhadap media lokal. Implikasinya adalah media lokal tidak dapat menjalankan kebebasan pers dengan baik. Padahal media yang bebas adalah salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan desentralisasi demokratis.

---

This study investigates the relationship between local media and local government, with a particular focus on whether such cooperation interferes with the freedom of local media in reporting issues related to local government activities and policies. This research stems from the background of numerous collaborations between local governments and local media in reporting local government activities in the era of autonomy and decentralization. The study aims to examine the press freedom of local media that maintain cooperative relationships with local governments. The theoretical framework of this research is based on Mosco's political economy of communication, emphasizing commodification, spatialization, and structuration. Moreover, it used other concepts to analyze the data include media capture, government financial strategies and tactics in dominating media, and the hierarchy of influences model, as well. A qualitative case study approach is employed, focusing on two local online media outlets in West Java: Media Jabar 1 and Media Jabar 2. The findings reveal that local media collaborating with local governments have shifted their role from solely serving the public sphere to partially acting as government mouthpieces. Media has become a transactional medium, exchanged for local government funds. Consequently, the space dedicated to serving the public in the media has been diminished, as part of it is used to propagate the local government's voice. Furthermore, local media have lost their function as government watchdogs and as providers of alternative information to balance government narratives within the public sphere. This results in an unequal power relationship between local governments and local media, hindering the proper exercise of media freedom. Ultimately, the presence of free media is a crucial indicator of successful democratic decentralization."

"Pembahasan dalam penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan jika proses jual beli dilakukan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang diikuti dengan Kuasa Jual yang mana pemberi kuasa jual telah meninggal dan objek jual beli dinyatakan milik salah satu pasangan berdasarkan Akta Van De Pot yang dilakukan di hadapan notaris dan tidak diketahui mantan istri. Pembeli sendiri telah membayarkan sejumlah uang yang nominalnya berbeda dengan yang tertulis di Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB). Masalah ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan studi dokumen terhadap data sekunder, dengan menggunakan pendekatan kualitatif terlihat bahwa PPAT memliki tanggung jawab terhadap dilaksanakanya AJB. Termasuk diantaranya adalah melaksanakan AJB sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan harus memperhatikan apakah subjek merupakan sepenuhnya pihak yang berwenang dari objek itu sendiri. Termasuk manfaat Van De Pot dalam harta bersama dan apakah pemberi kuasa jual harus hidup saat akta jual beli dilaksanakan serta kewenangan yang dimiliki penerima kuasa jual. Seperti halnya disebutkan dalam Kode Etik PPAT memiliki kewenangan membuat akta autentik yang memiliki kekuatan sempurna di hadapan pengadilan sehingga harus diperhatikan asepek formal dan materil. Pengadilan mendasarkan bahwa tidak dipenuhi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat objektif perjanjian Hasil putusan Pengadilan Nomor 221/Pdt.G/2019 menyatakan bahwa Akta Jual Beli beserta turutannya dinyatakan batal demi hukum sehingga dinyatakan tidak pernah terjadi, pembeli sebagai pihak yang dirugikan juga termasuk melakukan itikad tidak baik namun PPAT sendiri tidak diberikan teguran/sanksi dari hakim.

---

The discussion in this study is the consequences if the buying and selling process is carried out with a Full Sale and Purchase Binding Agreement followed by a Sales Authorization in which the selling power of attorney has died and the object of sale and purchase is declared to belong to one of the spouses based on the Van De Pot Deed made before a notary and ex-wife unknown. The buyer himself has paid an amount of money whose nominal is different from that written in the Sale and Purchase Deed (hereinafter referred to as AJB). This problem was analyzed using normative juridical research methods. Based on the document study of secondary data, using a qualitative approach, it was concluded that PPAT has responsibility for the implementation of AJB. This includes carrying out AJB in accordance with applicable regulations and paying attention to whether the subject is fully the authorized party of the object itself. Including the benefits of Van De Pot in joint assets and whether the seller of the power of attorney must be alive when the sale and purchase deed is executed and the authority of the selling power of attorney. As stated in the Code of Ethics, PPAT has the authority to make an authentic deed that has perfect power before the court so that formal and material aspects must be considered. The court based that Article 1320 of the Civil Code regarding the objective conditions of the agreement was not fulfilled. The results of the Court's decision Number 221/Pdt.G/2019 stated that the Sale and Purchase Deed and its accompanying elements were declared null and void so that it was declared that it had never happened, the buyer as the aggrieved party also included committing the act of not acting in good faith. good but PPAT itself was not given a warning/sanction from the judge."