Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas tentang kepatuhan PT MOP dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT MOP sudah melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 25 dengan tepat waktu pada tahun 2016. Namun di tahun 2017, PT MOP tidak dapat membayar PPh pasal 25 hingga tanggal jatuh tempo pembayaran. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat tagihan pajak atas PPh pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa manajemen perpajakan perusahaan kurang baik karena perusahaan tidak mempunyai usaha analisis mengenai perencanaan pajak hingga pengendalian pajak setiap tahunnya. Oleh karena itu, PT MOP harus mengintegrasikan manajemen perpajakannya ke seluruh fungsi manajemen agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif. Lalu, terkait dengan pelunasan semua kewajiban pajaknya berdasarkan yang terdapat pada surat tagihan pajak, PT MOP membuat keputusan untuk membayar pokok dan sanksi administrasi sekaligus dengan pertimbangan biaya dan manfaat dibandingkan dengan pilihan untuk mengangsur dengan bank garansi.

---

This internship report explains about PT MOP`s compliance of income tax obligation article 25. The result of the analysis shows that PT MOP has done the calculation, payment, and reporting of income tax article 25 on time in 2016. However, in 2017, PT MOP can not pay income tax article 25 until the due date of payment. Therefore, Directorate General of Taxes issues the notice of tax collection on taxes are not or less paid. The result of analysis also explains that the company`s tax management is not good because the company has no business analysis of tax planning until tax control for every year. Therefore, PT MOP must integrate its tax management to all management functions so that its implementation can proceed effectively. Then, related to the settlement of all outstanding tax liability based on notice of tax collection, PT MOP made the decision to pay off the principal and the administrative sanctions at the same time with consideration of costs and benefits compared to the repayment option by attaching a bank guarantee."

"Kebijakan PMK.124/PMK.011/2013 dikeluarkan untuk menjaga stabilisasi perekonomian nasional karena ada krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan the Fed, defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa latar belakang pemberian insentif pajak dan implikasinya terhadap wajib pajak industri tekstil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah pemerintah memberikan insentif pajak kepada industri tekstil karena penyumbang devisa terbesar non-migas, penyerapan tenaga kerja yang besar, dan selalu mengalami surplus ekspor. Sedangkan implikasi bagi pemerintah dan industri tekstil adalah pengurangan pendapatan negara selama September-Desember 2013, tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan cash flow perusahaan yang lebih sehat.

---

The policy of PMK.124/PMK.011/2013 to keep the stabilization of national economy due to economic crisis in Indonesia caused by Fed policy, trade deficit and current account deficit. The purpose of this research was to analyze background and implications of tax incentives to taxpayers textile industry. This research used a qualitative approach with descriptive design and method of data collection was conducted through in-depth interviews and literature studies.

The results of this research is that the government give tax incentives to the textile industry as the largest foreign exchange earner of non-oil and gas, large employment, and always had a surplus of exports. While the implications for government and textile industry is the reduction in state revenue during the September to December 2013, the non-occurrence of a termination, and the company's cash flow become more healthier."

"Perlakuan yang berbeda dalam penggunaan dasar penghitungan angsuran antara WP BUMN dan WP masuk bursa serta ketidakjelasan penggunaan tarif angsuran berpotensi menimbulkan permasalahan kepastian hukum bagi PT ABC (Persero) Tbk sebagai WP BUMN masuk bursa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC serta untuk menganalisis implikasi permasalahan kepastian hukum perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC. Pendekatan yang digunakan yakni kuantitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Mengacu pada konsep kepastian hukum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC belum memenuhi kepastian hukum. Implikasi permasalahan tersebut bagi PT ABC, di antaranya terjadinya lebih bayar PPh Badan tahun pajak 2013; terganggunya cash flow perusahaan; sulitnya memprediksi cash flow perusahaan, serta ancaman sanksi Pasal 14 UU KUP.

---

Different treatment for installment tax base between SOE Taxpayers and Go Public Taxpayers also the uncertain treatment for installment tax rate potentially raise the legal certainty issue of Article 25 Income Tax treatment for PT ABC (Persero) Tbk as a Go Public-SOE Taxpayer. Therefore, the purposes of this research are to analyse the legal certainty aspect of Article 25 Income Tax treatment for PT ABC as well as to analyse the implications of legal certainty issue of Article 25 Income Tax treatment for PT ABC. This research is conducted by a quantitative approach with in-dept interview and literature study as data collection techniques. According to the legal certainty concept, the results of this research show that the Article 25 Income Tax treatment for PT ABC as a go public-SOE Taxpayer has not yet reflected the legal certainty aspect. This issue leads to several implications to PT ABC such as the over-payment of Corporate Income Tax in 2013 fiscal year; disruption to corporate’s cash flow; difficulty to predict corporate’s cash flow; and threat to administrative penalty."

"Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 membuat Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diatur di Pasal 14 Undang ? Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) tidak lagi berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dengan peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 miliar setahun. Kebijakan tersebut dalam rangka penyederhanaan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi WP Orang Pribadi. Penelitian kuantitatif, dengan survey dan wawancara mendalam bertujuan membandingkan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Penghasilan Final 1% dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi ditinjau dari asas simplicity. Ketentuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Penghasilan Final 1% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi telah memenuhi asas simplicity.

---

Government Regulation No. 46 Year 2013 made Deemed Profit which is regulated in Article 14 of Income Tax Act is no longer applied to the Individual Taxpayer who is carrying on business activities with a gross turnover of less than Rp. 4.8 billion a year. This quantitative approach used survey and in-depth interview as collection data technique. The research focused to compare the use of Deemed Profit and Final Income Tax 1% in the fulfillment of Personal Income Tax liability in terms of simplicity. As a result, simplicity has been felt by Individual Taxpayer who used Deemed Profit and Final Income Tax 1%."

"Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib bagi setiap warga negara kepada negara. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban. Wajib Pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sangat berperan dalam meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT. A yang dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

---

One source of funding that the state taxes. Taxes is a compulsory fee for every citizen to the state. For tax payers, the tax is a burden. Tax payers can minimize the tax burden by making tax planning. Tax planning is first step in tax management. Tax Management is a means to satisfy tax obligations correctly and according to tax regulation, but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. Tax planning was instrumental in minimizing the tax payable. This research was conducted to determine the role of tax planning at PT.A is done legally so as not to harm the state and the company. The results showed that tax planning is very involved in the income tax to be paid company."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi administrasi perpajakan suatu negara karena Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak yang berupa aspek formal dan material perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxes are the foundation of the government in running the government. In the tax collection system based on self-assessment system of tax compliance is an important issue for a country’s tax administration because the taxpayer has the opportunity to make tax evasion with tax planning. This thesis aims to investigate the influence of understanding the aspects of tax planning to tax compliance.

The results showed that the regression model is used to escape from the classical assumption. This study identified that the understanding of aspects of tax planning in the form of formal and material aspects of tax planning has significant influence on taxpayer compliance."

"Biaya komisi reasuransi merupakan biaya yang tidak terpisahkan dari bisnis reasuransi dengan komposisi biaya yang cukup besar, termasuk bisnis reasuransi yang dilakukan oleh PT RIU. Melalui mekanisme withholding tax dalam sistem pajak di Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 UU PPh, DJP mengenakan PPh pasal 23 atas komisi reasuransi melalui proses pemeriksaan pajak, sehingga menimbulkan sengketa pajak antara DJP dan PT RIU. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis aspek perpajakan atas biaya komisi reasuransi melalui sengketa pajak yang dihadapi PT RIU, dengan melihat substansi dari biaya komisi reasuransi melalui proses pencatatan dan penerapan perpajakan, kronologis sengketa pajak, manajemen pajak perusahaan dalam menghadapi sengketa, dan analisis pendapat para ahli, untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi PT RIU dalam mementukan apakah komisi reasuransi merupakan objek PPh Pasal 23 atau bukan merupakan objek PPh Pasal 23. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari solusi agar sengketa pajak atas biaya komisi reasuransi tidak terjadi secara berulang di masa mendatang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisi reasuransi bukan merupakan objek PPh Pasal 23 dengan melihat substansi dari transaksi, serta Putusan hasil sengketa yang dimenangkan oleh PT RIU untuk periode sengketa lima tahun berturut-turut yang memberikan kekuatan hukum tetap atas kasus komisi reasuransi. Hal ini mengindikasikan bahwa DJP harus lebih terbuka dalam memahami model bisnis dan proses bisnis perusahaan, dan petugas lapangan DJP agar lebih cermat dalam menerapkan suatu aturan perpajakan secara tepat.

---

Reinsurance commission fees are costs that are inseparable from the reinsurance business with a fairly large cost composition, including the reinsurance business carried out by PT RIU. Through the withholding tax mechanism in the Indonesian tax system which is regulated in Income Tax Article 23, Directorat General Tax (DGT) Officer imposes Income Tax article 23 on reinsurance commissions through a tax audit process, giving rise to a tax dispute between DGT and PT RIU. This research is a case study with a qualitative method which aims to analyze the tax aspects of reinsurance commission fees through tax disputes faced by PT RIU, by looking at the substance of reinsurance commission fees through the process of recording and implementing taxation, chronology of tax disputes, company tax management in dealing with disputes , and analysis of expert opinions, to solve the problems faced by PT RIU in determining whether the reinsurance commission is an object of Income Tax Article 23 or not an object of Income Tax Article 23. This research also aims to find a solution so that tax disputes over reinsurance commission fees do not occur repeatedly in the future. The results of this research show that the reinsurance commission is not an object of Income Tax Article 23 by looking at the substance of the transaction, as well as the dispute result decision won by PT RIU for a consecutive five year dispute period which gives permanent legal force to the reinsurance commission case. This indicates that DGT must be more open in understanding the company's business model and business processes, and that DGT field officers must be more careful in implementing tax regulations appropriately."

"Salah satu badan yang ditunjuk menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah bank BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pemungutan PPh pasal 22 oleh bank BUMN, proses formulasi kebijakan, serta implikasi yang timbul atas kebijakan tersebut terkait prinsip netralitas dan biaya ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara mendalam dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama penunjukkan bank BUMN menjadi pemungut adalah performa bank BUMN yang baik dalam perekonomian. Proses formulasi secara umum telah berjalan sesuai dengan proses formulasi yang ideal namun terdapat beberapa aktor kebijakan yang belum terlibat secara mendalam dalam proses formulasi. Implikasi yang timbul atas kebijakan ini adalah terkait biaya ekonomi yang menambah biaya yang signifikan bagi bank BUMN.

---

State Owned Bank is one of the entity appointed as Article 22 Income Tax Withholding agent in Indonesia. This research describes the consideration of that policy, the process of policy formulation, and the implication arise by that policy related neutrality and cost of economy principal. This research is a qualitativedescriptive research with in-depth interview and literature review as data collection techniques. The result of this research shows that the main consideration of this policy is the good state owned bank performance in the economy sector. Formulation process is running with ideal process, but there are some actors of policy that has not deeply involved in the formulation. Implication of this policy is about economical cost that add some significant cost for State Owned Bank."

"Direktorat Jenderal Pajak menggunakan withholding system sebagai salah satu cara yang efektif untuk memungut pajak, sebab system ini memastikan realisasi penerimaan pajak lebih. Withholding system juga dapat meminimalisir kebocoran pajak yang dilakukan melalui praktek tax avoidance dan tax evasion. Tetapi sistem ini memberikan beban yang cukup berat bagi Wajib Pajak yang dipotong dan pihak pemotong pajak karena mengganggu likuiditasnya dan menimbulkan beban administrasi. Langkah Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-70/PJ./2007 Tanggal 9 April 2007 Tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang merupakan perubahan dari PER-178/PJ/2007 dan KEP-170/PJ./2002 yang menurunkan beberapa tarif efektif pemotongan PPh Pasal 23 yang merupakan salah satu jenis withholding tax merupakan jawaban Direktorat Jenderal Pajak atas berbagai kritik yang diterima berkaitan dengan tingginya tarif dan jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini pertama, bagaimana implementasi penurunan pemotongan tarif PPh Pasal 23 khususnya atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi terhadap kinerja keuangan Wajib Pajak yang mempunyai usaha dibidang tersebut di KPP PMA Lima? Kedua, faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan kebijakan pemerintah menurunkan tarif PPh Pasal 23 khususnya atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi Ketiga, Apakah besaran penurunan tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi sudah tepat untuk memacu perkembangan usaha Wajib Pajak Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang, pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetorkan dan melaporkannya kepada fiskus. Sistem withholding tax ini dirancang untuk menghasilkan penerimaan pajak dengan jumlah yang besar secara lebih efisien dan tidak memerlukan biaya yang besar, sangat efektif untuk memungut pajak penghasilan. Kelemahan dari pemotongan pajak ini dapat menimbulkan kesulitan yang cukup besar pada Wajib Pajak tertentu sebagai akibat dari kelebihan potong serta munculnya biaya administrasi untuk memotong pajak bagi pihak yang membayarkan penghasilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisa penelitian didasarkan pada data kinerja keuangan dan laporan SPT Tahunan PPh Badan Wajib Pajak sampel serta hasil wawancara mendalam dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Lima, konsultan pajak dan pakar masalah withholding tax serta Account Representative yang mengawasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak.Hasil penelitian terhadap data kinerja keuangan Wajib Pajak sampel menunjukkan bahwa semua Wajib Pajak sampel mengalami peningkatan kinerja keuangan setelah diterapkannya kebijakan penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Kenaikan kinerja keuangan Wajib Pajak karena peningkatan omzet penjualan dan efisiensi biaya operasional sehingga Wajib Pajak memperoleh laba yang jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Analisia terhadap hasil wawancara mendalam memberi gambaran bahwa faktor-faktor utama yang menentukan kenaikan omzet penjualan Wajib Pajak adalah adanya ekspansi usaha, dan meningkatnya order dan perolehan order baru. Penurunan tarif PPh Pasal 23 hanya faktor pendukung yang kontribusinya tidak signifikan. Wajib Pajak menyambut biasa saja penurunan tarif PPh Pasal 23 ini dan lebih mempertanyakan tentang kepastian hukum mengenai jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak. Dapat diberikan beberapa saran, pertama, sebelum menentukan tarif pemotongan pemerintah seharusnya Direktorat Jenderal Pajak mengadakan kajian terlebih dahulu untuk mengetahui berapa laba rata-rata per industri supaya didapatkan tarif yang tepat yang tidak memberatkan Wajib Pajak dan tidak menyebabkan kelebihan potong dengan melibatkan semua pihak terkait. Kedua, perlu dilakukan penelitian secara kuantitatif dengan jumlah populasi dan sampel yang lebih besar untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23 terhadap kinerja keuangan Wajib Pajak agar bisa diambil kesimpulan secara umum. Ketiga, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan turunnya prosentase biaya operasional Wajib Pajak. Keempat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana hubungan antara faktor kepercayaan Wajib Pajak kepada Account Representative dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyajikan laporan keuangannya.

---

The Directorate General of Taxes (DGT) using withholding system as one of the effective ways to collect taxes because this system makes tax collected earlier. Although in the other side, this system gives taxpayer and withholder load administratively. Inappropriate tax rate can disturb taxpayer liquidity and company operational. Based on these condition, DGT released the regulation number : PER-70/PJ./2007 about other services and net income estimation that decreased some effective rate of withholding income tax article 23 (PPh Pasal 23). The research aim to analyze, first, how does the decreasing in income tax article 23 for technical, management and consultant services implementation and the effect to tax payer financial performance in Foreign Investment Five Tax Office (KPP PMA Lima). Second, what does the success factor that determine policy implementation. Third, how the effectiveness of decreasing rate can stimulate tax payer business growth? The theory which support research is withholding at source is method of collecting income tax whereby the party paying income to a taxpayer (e.g., an employer) is required to deduct the tax due from the taxpayer's paycheck. Countries that levy relatively successful income taxes collect most of the tax through withholding or 'third party' techniques that in effect charge a third party with the tasks of deducting the tax form some payment being made to the taxpayer and then remitting the proceeds to the government. Unfortunately this system can make difficulties to the taxpayer as effect of over withheld and arising administrative cost to withheld tax for the party that making payment. To answer the research aim, the researcher used the qualitative method. Research was analysis base on taxpayer financial performance data and corporate income tax return that reported to KPP PMA Lima. These data will be cross check with the result of interviews with head office of KPP PMA Lima, tax consultant and account representative who control taxpayer's obligations.The result of these research shows that taxpayer samples financial performance increase after decreasing in income tax article 23 implementation. But in fact, this condition more caused by increased in sales and operational cost efficiency, so that taxpayer made higher profit. From analyzing in depth interview describes that taxpayer sales increased determined factor was business expand, contract extension and obtain new contract. So, decreasing in income tax article 23 implementation was just supporting factor that didn't significance to taxpayer business growth. Although it didn't significance, but, too high rate and followed by inefficiency and didn't comply taxpayer can made over withheld that caused compliance cost by tax audit refund. The other significance factor that increased taxpayer financial performance was complying in financial report. In the other side, researcher found that taxpayer concern to law certainty about object of income withheld more than rate. Therefore researcher suggested, first, DGT should make research to know average profit per industry so can find appropriate rate that make taxpayer burden and over withheld. Second, quantitative research with bigger population and sample to take general conclusion is needed to know the impact of decreasing in tax rate to taxpayer financial performance. Third, the deepen research is needed to know the factors that caused decreasing in percentage of operational cost. Forth, further research is needed to know relationship between trust factor among fiscus and taxpayer with taxpayer complying in financial report."

"Giving the authority of law income tax to thegovernment for decided kind of service as income tax object article23, evoke extend income tax object article23, that is not only as a passive income but also as a business income.There is two analytical questions in this research, the first is how to implications of extend income tax object article 23 for the government, with holder and income tax receiver. The second, what the suitable of taxobject that can change to be a saw with holding income tax article 23 base on with holding income tax conception and international best practice.This research used qualitative approach with a descriptive researc htype to describe an objective with facts that revealed. The collecting data technique itself is done by a literature study from various sources like an article, book, internet and in¬depth interview with some informants whoa rerelated with this research.The result of this research shown that development income tax object article 23 has an implication to the government such as increase tax acceptance, decrease cost collection, and have opportunity cost. For with holder have burden. Moreover, for implication to income tax receiver is the cash flow tax receiver can be decrease, time of money lose, and increase compliance cost. Base donw it hholding income tax conception and international best practice, the suitable object as income tax object article 23 is inpassive income.This research recommended, the administration tax system in thegovernment need tobe fix, giving reward to with holder, apply proper income tariff that cannot disturbed the cashflow, clarify the object of income taxarticle 23 with giving definition and sample from theobject, streamline income tax article 25."