Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"TKA ini berusaha mengkaji berbagai kritik terhadap neoliberalisme dalam kajian-kajian akademis dalam isu migrasi dan pembangunan. TKA ini memetakan literatur menggunakan metode klasifikasi taksonomi. Terinspirasi dari pembahasan yang dilakukan Canterbury 2010 dan Rosewarne 2010, TKA ini memetakan tiga tema besar yang dipersoalkan oleh para akademisi: remitansi, tenaga kerja migran, dan diaspora. Pada tema pertama, para akademisi melihat agenda remintasi neoliberal upaya liberalisasi dan sekuritisasi remitansi sebagai suatu agenda berbasis profit bagi kelompok privat. Pada tema kedua, kritik terbesar para akademisi merujuk pada tata kelola tenaga kerja neoliberal upaya prekarisasi dan kapitalisasi tenaga kerja migran yang cenderung menempatkan argumen efisiensi ekonomi dan kemakmuran bersama untuk menutupi eksploitasi tenaga kerja migran. Pada tema ketiga, para akademisi menilai bahwa terjadi upaya pemanfaatan modal finansial dan manusia yang dimiliki diaspora melalui wacana upaya 'Diaspora Engagement' baik oleh Bank Dunia maupun negara asal yang pada akhirnya masih bermuara pada kepentingan kelompok privat. Oleh karena itu, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi proses-proses yang dilakukan oleh sekelompok pihak untuk memanfaatkan migran baik aliran modal finansial/manusia mereka di bawah tatanan neoliberalisme, dan hal tersebut justru tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pembangunan di negara asal migran. TKA ini mengidentifikasi bahwa CIPE critical IPE dan strukturalisme-ekonomi menjadi perspektif dominan dalam diskusi. TKA ini juga menilai bahwa saat ini kajian mengenai neksus migrasi-pembangunan khususnya dalam kaitannya dengan tananan neoliberalisme masih sangat kurang, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut di masa depan.

---

This paper seeks to discuss various critiques of neoliberalism within academic studies in migration and development issue. This paper organizes these literatures based on taxonomy classification method. Inspired from the studies done by Canterbury 2010 and Rosewarne 2010, this paper classifies that there are three main themes which has become scholars concern: remittance, migrant labor, and diaspora. For the first one, academicians regard the neoliberal remittance agenda the effort to liberalize and securitize remittance as a profit-based agenda of private sectors. For the second one, academicians the biggest critique refers to neoliberal migrant labor governance by precarising and capitalizing migrant labor which tend to put economic efficiency and worldwide prosperity discourse for covering the exploitation of the migrant labors. For the latter, the academicians argue that there has been the effort to harness diaspora's financial and human capital through the discourse of 'Diaspora Engagement' by both World Bank as well as origin countries in order to serve private sectors interest eventually. Therefore, this paper concludes that in general there has been certain processes undertaken by a certain interest groups to harness migrants both its financial and human capital flows under neoliberalism, and it does not have a significant impact on the development process in migrant's home country. This paper identifies that critical IPE CIPE and economic-structuralism become dominant perspective in the discussion. This paper also identifies that the studies about this issue is still lacking, therefore the further research is needed."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana akses keadilan dapat dijamin melalui terpenuhinya hak atas informasi bagi perempuan pekerja migran. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan memberikan gambaran mengenai dampak dari keterbatasan akses yang dialami perempuan pekerja migran desa Krasak dan cara mereka menghadapi permasalahan yang timbul dalam tahap pra-penempatan. Penelitian mengenai pekerja migran sudah banyak ditulis, namun pengalaman perempuan pekerja migran di tahap pra-penempatan masih belum banyak dikaji. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal berperspektif perempuan. Peneliti melakukan studi dokumen terhadap berbagai instrumen hukum nasional dan internasional mengenai hak atas informasi perempuan pekerja migran. Berbagai peraturan hukum tersebut dianalisa secara kritikal menggunakan pendekatan teori hukum feminis yang mempertanyakan bagaimana posisi perempuan di dalam hukum, apakah hukum melindungi atau merugikan serta apakah dalam pembuatan hukum tersebut pengalaman perempuan diakomodir. Selain itu peneliti melakukan observasi, focus group discussion FGD, dan wawancara mendalam di desa Krasak. Wawancara juga dilakukan dengan pengurus SBMI, kepala desa, kepala dinas tenaga kerja, dan para pihak lain yang terkait. Peneliti juga melakukan pengamatan, utamanya untuk melihat aktivitas dan kehidupan perempuan pekerja migran desa Krasak. Data observasi, FGD dan wawancara juga dianalisa dengan menggunakan teori hukum feminis karena cerita pengalaman perempuan menjadi bahan penting dalam kajian hukum berperspektif perempuan.

---

ABSTRACTThis study aims to explain how access to justice can be guaranteed through the fulfillment on the right of information for women migrant workers. Furthermore, this study will also provide an overview on the impact of the limited access experienced by women migrant domestic workers in Krasak Village and how they face the problems that arise from the pre placement phase. Research on migrant workers has been widely written, but the experience of women migrant workers in the pre placement phase has not been studied deeply. This research uses socio legal method with womens perspective. Researcher conducted document studies on various national and international legal instruments on the right of information for women migrant workers. These legal instruments are critically analyzed using a feminist legal theory approach that questions how womens are being positioned within the law, whether the law protect or harm women and whether womens experienced are being accomodated in the making of the law. In addition, researcher has conducted observations, focus group discussions FGD and in depth interviews in Krasak Village. Interviews were also conducted with SBMI board members, village heads, ministry of manpower and other related parties. Researchers also made observations, primarily to see the activities and lives of women migrant workers in Krasak village. Observational data, FGD and interviews were also analyzed using feminist legal theory because the story of womens experience became an important ingredient in womens perspective legal review. "

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai kebijakan pemerintah dalam merespon berbagai permasalahan Tenaga Kerja Indonesia, terutama masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Arab Saudi sebelum dan setelah moratorium TKI sektor informal. Asumsi lemahnya kebijakan pemerintah Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi mengakibatkan para Tenaga Kerja Indonesia kurang mendapatkan perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal tersebut disebabkan adanya masalah institusional terkait Tenaga Kerja Indonesia, masalah prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dan permasalahan di negara tujuan. Hasil penelitian menyarankan untuk membenahi birokrasi, membangun sistem informasi, konsultasi dan sistem penanganan kasus pelanggaran HAM terhadap TKI yang terintegrasi dan dapat diakses publik, serta meningkatkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi

---

This research aims to gain an understanding of government policy in responding to the issues of migrant workers. The issue of human rights violations in Saudi Arabia of migrant workers before and after the moratorium informal sector workers especially. The assumption lack of government policy migrant workers in Saudi Arabia resulted in lack of protection that should be their right. Institutional problems related to Indonesian migrant workers, Indonesia migrant workers placement procedures and problems in the destination country are contributing factors to Indonesian migrant workers may lose right in Arab Saudi. The researcher suggests to reorganize the bureaucracy, build information systems of handling cases of human rights violations against migrant workers are integrated and accessible to the public, as well as improve diplomacy with the Government of Saudi Arabia."

"Angka kekerasan yang semakin meningkat terhadap buruh migran Indonesia selama tahun 2004-2010 menunjukkan bahwa kualitas kebijakan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, khususnya perempuan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2010 belum berperspektif perlindungan. Partisipasi politik gerakan buruh migran perempuan dan kelompok buruh migran perempuan yang merupakan aktor informal dalam tahap penyusunan kebijakan adalah penting sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori representasi dan partisipasi politik perempuan dalam kebijakan dari Joni Lovenduski dan teori feminisme sosialis dari Iris Young sebagai teori utama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif analisis dan menggunakan purposive sampling untuk mewawancarai buruh migran perempuan yang bekerja dan pernah bekerja di Malaysia. Sedangkan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen.Temuan dilapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik gerakan perempuan buruh migran dan kelompok buruh migran seperti LSM, Serikat Buruh dan Asosiasi Buruh dalam penyusunan kebijakan belum diperhatikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Partisipasi politik kedua-nya masih masuk dalam klasifikasi marginal dan bukan insider karena tidak dapat memasukkan debat kebijakan gender dalam kebijakan perlindungan buruh migran. Konsep kapitalisme dan patriarkhi yang terjadi pada fenomena pengiriman buruh migran perempuan Indonesia, menyebabkan buruh migran perempuan Indonesia, khususnya yang bekerja di Malaysia terkena kekerasan selama tahap pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.Implikasi teori menunjukkan bahwa teori Lovenduski yang menyatakan ketika gerakan perempuan dan agensi kebijakan perempuan didukung oleh Negara dan menjadi insider, maka partisipasi politik perempuan dalam kebijakan akan meningkat, tidak dapat terjadi di Indonesia. Pelabelan ranah domestik bagi buruh migran perempuan Indonesia dan tidak adanya pemberdayaan gerakan perempuan yang mandiri dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2010), membuat buruh migran perempuan mengalami kekerasan kapitalisme berupa patriarkhi pengupahan seperti teori yang dikemukakan oleh Iris Young.

---

The evidence suggests that there has been a significant increase in violence against Indonesian women migrant workers in the period 2004-2010 and it is show that the quality of the protection policy in the Susilo Bambang Yudhoyono era, has not conveyed a protection perspective. The political participation of the informal actor in the policy making process such as the women?s migrant workers movement and the interest groups of migrant workers is very necessary in the process of democratization in Indonesia.

As a theoretical framework, this research used the representation and women?s political participation in the policy theory of Joni Lovenduski and the socialist feminism theory from Iris Young as the main theory. The research method used is qualitative. The research type is a descriptive analysis and used a purposive sampling for doing interviews with women migrant workers currently working or had ever worked in Malaysia. The data collection method is by indepth interview and document study.

The research for this study found that the political participation of the women migrant workers? movement and the interest groups of migrant workers such as NGO?s and workers? associations in the policy making process is not being given proper attention yet in the Susilo Bambang Yudhoyono era. Their political participation is still in the classification as marginal and not as an insider. That classification means that the gender policy debate almost totally overlook the protection policy toward migrant workers. The concept of capitalism and patriarchy that occurred towards the placement of Indonesian women migrant workers has caused Indonesian women migrant workers to experience violence in all phases of the pre-placement, placement and post-placement processes, especially for those who work or have worked in Malaysia.

The theory implication shows that the theory of Lovenduski which stated that when the women?s movement and interest groups of migrant workers are supported by the state and becomes an insider, then the women?s political participation can increase, but as yet this has not happened in Indonesia. The labeling of the domesticity area for women migrant workers and the absence of women?s empowerment during the Susilo Bambang Yudhoyono era of 2004- 2010, lends further support to the oppression of women migrant workers and as capitalistic in nature and as a form of patriarchal payment like that which Iris Young described in her theory."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengembangan profesi dan karakteristik pengajar terhadap kemampuan mengajar bahasa Inggeris. Pengembangan profesi mencakup seminar/lokakarya dan pelatihan. Karakteristik pengajar mencakup jenjang pendidikan formal, spesialisasi pendidikan formal, masa kerja dan usia. Penelitian ini dilakukan di LB-LIA Jakarta pada bulan Januari-April 2000. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan konklusif. Subyek penelitian merupakan populasi di tempat penelitian dilakukan yang berjumlah 198 orang. Data dikumpulkan dari dokumentasi yang belum diolah. Analisis data menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi. Variabel bebas dalam penelitian ini ialah seminar/lokakarya, pelatihan, jenjang pendidikan formal, spesialisasi pendidikan formal, masa kerja dan usia. Variabel terikat dalam penelitian ini ialah kemampuan mengajar. Dari pengolahan data, disimpulkan bahwa pelatihan, masa kerja dan usia secara signifikan berpengaruh terhadap kemampuan mengajar bahasa Inggeris. Sedangkan seminar, jenjang pendidikan formal dan spesialisasi pendidikan formal secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kemampuan mengajar bahasa Inggeris. Berdasarkan penelitian ini, disarankan LB-LIA meningkatkan frekuensi pelatihan, mempertahankan pengajar dengan masa kerja panjang dan merekrut pengajar usia muda."

"Infrastructure is one of the efforts to improve services to support the embodiment of the people welfare. Therefore, infrastructure services should be improved in line with the demands of development and better public services...."

"Gagasan kaum neoliberalis bahwa single market Uni Eropa meningkatkan lapangan pekerjaan, harga lebih murah, terjadi spesialisasi produksi dan meningkatnya pekerja migran berimplikasi pada munculnya modus baru dalam pasar tenaga kerja yakni fleksibilitas yang memungkinkan perusahaan untuk mentransfer resiko bisnis kepada para pekerja. Keberadaan sistem kerja paruh waktu, shift dan kontrak tanpa jam kerja serta outsourcing menjadi persoalan pelik bagi pekerja, utamanya pekerja migran. Di Inggris, timbul persoalan sosial-ekonomi yang dialami pekerja migran. Akibat sistem kerja yang fleksibel dalam pasar tenaga kerja, pekerja migran mengalami prekariatisasi - kerentanan secara sosial-ekonomi laiknya eksploitasi dan teralienasi - dan bekerja dalam ketiadaan jaminan pekerjaan tetap dan ketiadaan jaminan dalam bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis deterministik single market Uni Eropa yang menyebabkan terjadinya prekariatisasi terhadap pekerja migran di Inggris periode 2015-2018. Dengan menggunakan teori prekariatisme dari Guy Standing dan konsep Flexibility Labour Market sebagai landasan teoritis dan metode kualitatif eksplanasi dengan pendekatan interdisipliner ilmu, ditemukan bahwa single market Uni Eropa dan pasar tenaga kerja fleksibel merupakan skema kekuatan kapitalis untuk menguasai pekerja migran dengan cara membuat pekerja migran selalau dalam kondisi prekaritas sehingga dapat dieksploitasi dan teralienasi; bahwa mobilitas para pekerja migran dimaksudkan untuk mendorong produktifitas, profitabilitas perusahaan dan merangsang perdagangan Inggris; bahwa keleluasaan yang diperoleh perusahaan-perusahaan di Inggris untuk mengeksploitasi sebagai akibat mata rantai single market, menyebabkan pekerja migran selalu dalam posisi rentan tanpa adanya jaminan rasa aman dalam pekerjaan dan pendapatan serta hubungan sosial pekerja migran; bahwa pekerja migran digiring masuk ke dalam fragmentasi struktur ekonomi global sebagai homo sacer yang eksis berdasarkan kepentingan kekuatan kapitalis, bahwa kondisi prekaritas yang dialami pekerja migran memungkinkan penyatuan kesadaran sebagai suatu kelas sosial baru untuk melakukan perlawanan terhadap kekuatan neoliberalis yang mengeksploitasinya. Ini dapat menjadi semacam social text yang melekat kuat dalam memori sosial pekerja migran.

---

The neoliberalist idea that the single EU market increases employment, lower prices, specialization of production and increases in migrant workers implies the emergence of a new mode of labor market flexibility that allows companies to transfer business risks to workers. The existence of a part-time work system, shifts and contracts without working hours as well as outsourcing is a difficult problem for workers, especially migrant workers. In the UK, socio-economic problems arise for migrant workers. As a result of the flexible work system in the labor market, g, migrant workers experience precariatization - socio-economic vulnerability such as exploitation and alienation - and work in the absence of permanent employment security and insecurity in employment. This study aims to analyze the deterministic single market of the European Union which causes the precariatization of migrant workers in the UK for the 2015-2018 period. By using the theory of precariatism from Guy Standing and the concept of Flexibility Labor Market as a theoretical basis and qualitative method of explanation with an interdisciplinary approach, it is found that the single market of the European Union and the flexible labor market are schemes of capitalist power to dominate migrant workers by making migrant workers always in precarious conditions so that they can exploited and alienated; that the mobility of migrant workers is intended to boost productivity, company profitability and stimulate UK trade; that the flexibility that British companies have to exploit as a result of the single market link, leaves migrant workers in a vulnerable position without guarantees of security in employment and income as well as migrant workers' social relations; that migrant workers are led into the fragmentation of the global economic structure as ‘homo sacer’ that exist based on the interests of capitalist power, that the conditions of pre-employment experienced by migrant workers allow the unification of consciousness as a new social class to fight against the capitalist forces exploiting them. This possibility becomes a kind of social text that is always firmly attached to the social memory of migrant workers."

"Penelitian ini membahas tentang proses keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengikuti program pemagangan di Jepang. Terdapat berbagai skema pengiriman PMI ke Jepang, namun jumlah pemegang visa Technical Intern Training Program (TITP) mencakup lebih dari 50 persen dari total populasi Warga Negara Indonesia di Jepang. Arus migrasi yang melibatkan para PMI tidak mendapat pengawasan memadahi, sehingga keahlian para PMI yang telah kembali tidak dapat ditangkap dengan baik oleh bursa lapangan kerja di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk memahami pengalaman para PMI secara lebih komprehensif. Proses pengambilan data utama dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap lima orang narasumber alumni program TITP yang berada di Jepang dalam kurun tahun 2010 hingga 2020. Konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian di antaranya (1) teori New Institutional Economic Sociology yang menjelaskan bahwa keputusan ekonomi individu mencerminkan kebutuhan ekonomi rumah tangga, (2) teori jaringan sosial yang menjelaskan koneksi antar individu dalam migrasi, dan (3) teori modal sosial yang menjelaskan bahwa relasi, keahlian, pengetahuan, dan nilai- nilai yang didapatkan selama proses migrasi adalah sebuah keuntungan. Hasil dari penelitian ini adalah (1) kondisi ekonomi rumah tangga dan informasi yang diberikan oleh jaringan sosial memengaruhi proses pengambilan kebijakan PMI untuk bermigrasi ke luar negeri, dan (2) modal sosial yang didapat dari keterlibatan dalam proses migrasi menjembatani PMI dengan masyarakat negara penerima dalam keputusan remigrasi, dan berfungsi sebagai pengikat PMI dengan masyarakat negara asal proses reintegrasi.

---

This study discusses the departure and return processes of Indonesian migrant workers who took part in the technical training program in Japan. There are various schemes for sending Indonesian migrant workers to Japan, but the number of Technical Intern Training Program (TITP) visa holders covers more than 50 percent of the total population of Indonesian citizens in Japan. Migration flows of Indonesian migrant workers have not been properly monitored, affecting to the waste of skills of returning Indonesian migrant workers which supposed to be useful for Indonesia's job market. This research was conducted using a qualitative method to dig deeper into the experiences Indonesian migrant workers. Data collection was carried out by in-depth interviews towards five interviewee who were the TITP alumni between 2010 to 2020. Concepts and theories used to analyze the research findings are: (1) the New Institutional Economic Sociology theory which explains that economic decisions individuals reflect household economic needs, (2) social network theory which explains the connections between individuals involved in migration, and (3) social capital theory which explains that relationships, skills, knowledge, and values acquired during the migration process are an advantage. The results of this study are: (1) household economic conditions and information provided by social networks affect PMI's policy-making process of their participation in international migration, and (2) the social capital obtained from their involvement in the migration process functions as a bridging between Indonesian migrant workers and the recipient country's community during the remigration process, and serves as a binding between Indonesian migrant workers and the country of origin's community during the reintegration process. "