Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai keterlibatan partai politik dalam memberikan alternatif kebijakan serta mempengaruhi pembuatan kebijakan kesehat an di Amerika Serikat pada tahun 2010. Affordable Care Act tahun 2010 merupakan hasil reformasi kebijakan kesehatan yang dilakukan oleh partai demokrat yang bertujuan untuk menciptakan sebuah layanan kesehatan yang berbasis Universal. Presiden Barack Obama yang merupakan representasi dari Partai Demokrat, mencoba mewujudkan cita-cita Amerika Serikat yang beriringan dengan cita-cita partai demokrat dalam melihat sebagaimana seharusnya pelayanan kesehatan yang ada. Partai Demokrat melalui representasinya Presiden Barack Obama ingin mewujudkan sebuah peran negara dalam mengakomodir sebuah layanan kesehatan secara nasional yang dapat menjamin secara keseluruhan masyarakat Amerika Serikat tidak terkecuali warga miskin, baik itu warga Amerika ataupun minoritas.

---

This final project explains about the involvement of political parties in providing alternative policies and influencing the health policy decision making process in The United States in 2010. Affordable Care Act 2010 is the result of health policy reformation undertaken by the Democratic Party that is intended to create universal healthcare services. President Barack Obama who is the representation of the Democratic Party, trying to realize the ideals of The United States that are in line with the ideals of the Democratic Party itself in regard to the idea of the way they see how should a proper healthcare be. The Democratic Party through its representation, President Barack Obama, is willing to realize a state's role in accommodating nationwide healthcare services that can guarantee all the people of The United States without exception to the poor and to those who are minorities."

"ABSTRAKFokus dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pragmatisme dari Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS) atas peran sertanya dalam isu proposal Federal Marriage Amendment (FMA) tahun 2004. Dengan menentang proposal FMA, maka Partai Demokrat dapat memberikan citra sebagai partai politik yang mengakomodir kepentingan kelompok Lesbian, Gay, & Bisexual (LGB). Adapun kepentingan kelompok LGB yang dimaksud adalah tuntutan mereka untuk dapat menikah, yang secara substansi akan tereliminasikan apabila proposal FMA berhasil lolos menjadi Amandemen Konstitusi AS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menginterpretasikan mengenai bagaimana Partai Demokrat sebagai sebuah partai politik, memiliki dan menempatkan kepentingan partai sebagai tujuan utama di balik upayanya dalam mengakomodir kepentingan dari kelompok LGB melalui isu proposal FMA. Peristiwa-peristiwa yang melatar-belakangi hadirnya proposal FMA, ditambah faktor-faktor pendukung lainnya, memberikan momentum bagi Partai Demokrat untuk mengupayakan kepentingannya.

---

ABSTRACTThis research focuses on presenting the pragmatism of the Democratic Party in the United States (US) with regard to its role and involvement on the issue of Federal Marriage Amendment (FMA) proposal 2004. By means of opposing FMA proposal, so the Democratic Party was enabled set up an image as a political party that accommodated the interest of Lesbian, Gay, & Bisexual (LGB) group. As for the interest of LGB group is referring to their demand to be able to marry, which is substantially will be eliminated if the FMA proposal has succeeding become a US Constitutional Amendment. This research uses qualitative method to interpret how the Democratic Party as a political party has its own interest and placed it as the main goal to be achieved behind their effort in accommodating the interest of the LGB group through the FMA proposal issue. Several events as the background of the FMA proposal, with other supporting factors, gave it momentum so that the Democratic Party was able to attain the partys interest."

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh Nokyo di dalam kebijakan sektor pertanian di bawah kepemimpinan Shinzo Abe, melalui penggunaan teori kelompok kepentingan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur atau kajian pustaka, studi data resmi yang dipublikasikan oleh kementerian, media masa, dan situs-situs yang terkait langsung dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan di antara LDP dan Nokyo masih sangat kuat terbukti dengan adanya kebijakan penyeimbang yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, re-organisasi Nokyo tidak melemahkan kebijakan pertanian melainkan lebih menguatkan sektor pertanian dan juga petani.

---

The purpose of this research is to identify the influence of Nokyo as an interest group on agricultural policy under abe's Cabinet by using interest group theory. As a preliminary study this research employs qualitative method by collecting and analyzing data through literature review and some official data that are published by the media and website related to the reseach project. The result showed that relationship between LDP and Nokyo are still remain strong. Since Abe's Cabinet conducting a balancing policy to maintenance a good relationship with Nokyo after decided a new policy. Furthermore, Re organization under Abe's Cabinet not weaken the agricultural policy and farmers. The new agricutrual policy, make an agricultural sector more competitive and farmers became more independent and strong. "

"Penelitian ini membahas mengenai presidensialisasi partai dalam Partai Demokrat pada masa kepemimpinan Yudhoyono. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa Partai Demokrat merupakan partai presidensial karena memenuhi dua indikator utama dalam teori presidensialisasi yang dijelaskan oleh Thomas Poguntke dan Paul Webb. Indikator pertama adalah kekuatan kepemimpinan dalam Partai yang dapat dilihat dari tiga aspek yaitu perubahan peraturan yang memberikan pemimpin partai pada kekuasaan yang lebih formal, kapasitas pemimpin partai untuk menciptakan program mandiri dalam partainya dan pelembagaan pemilihan kepemimpinan langsung yang lebih berpusat pada presiden daripada partai. Kemudian, Indikator kedua yaitu kekuatan kepemimpinan dalam eksekutif dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pertumbuhan sumber daya kekuasaan politik pada kepala eksekutif, kemampuan kepala eksekutif untuk merujuk teknokrat non partai dan kecenderungan kepala eksekutif untuk melakukan perombakan kabinet. Sehingga kedua indikator tersebut dapat menjadi landasan untuk melihat fenomena presidensialisasi pada Partai Demokrat sejak awal pembentukan, pada masa pemilihan umum yang mengusung Yudhoyono tahun 2004 dan 2009 maupun pada masa dimana Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penulis melakukan wawancara dan kajian literatur untuk mendapatkan data yang dapat menunjang skripsi ini. Pada intinya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Partai Demokrat mengalami presidensialisasi partai oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

---

The thesis discusses the phenomenon of a presidentialized party in the Democratic Party during the leadership of Yudhoyono. The focus of this thesis is to explain that the Democratic Party is a presidential party because according to two main indicators in presidentialization theory by Thomas Poguntke and Paul Webb. Presidentialized party can be analyzed based on two indicators. The first indicator is the leading power in the Party, which can be seen from three aspects: the change of rules that gives party leaders to more formal power, the capacity of party leaders to create an independent program in their party and the institutionalization of a presidential-centered direct leadership election rather than the party. Then, the second indicator is the leading power in the executive, can be seen from three aspects: the growth of political power resources to the chief executive, the ability of the chief executive to refer to non-party technocrats and the tendency of the chief executive to make a cabinet reshuffle. So these two indicators can be a reference to see the phenomenon of presidentialization the Democratic Party since the beginning of the formation, during the elections that brought Yudhoyono in 2004 and 2009 as well as in the period where Yudhoyono became President of the Republic of Indonesia. This thesis uses qualitative methods in which the authors conduct interviews and literature review to obtain data that can support this thesis. In essence, this thesis aims to explain that the Democrat Party experienced the presidentialist party by Susilo Bambang Yudhoyono."

"Skripsi ini membahas kegagalan Partai Republik untuk meloloskan rancangan undang-undang yang menghapus dan mengganti Obamacare pada 2017. Partai Republik memiliki agenda menghapus dan mengganti Obamacare semenjak disahkan pada 2010. Pada 2017-2018, Partai Republik menguasai legislatif dan eksekutif, tetapi Partai Republik gagal untuk meloloskan rancangan undang-undang menghapus dan mengganti Obamacare di Senat. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Data skripsi didapat dari data sekunder seperti tinjauan literatur, data statistik, berita daring dan naskah kebijakan. Data dianalisis menggunakan teori multiple stream framework. Hasil temuan menunjukkan Partai Republik gagal dalam arus permasalahan dan arus kebijakan karena kegagalan dalam menyusun rancangan undang-undang sesuai dengan permasalahan Obamacare. Selain itu, Partai Republik gagal dalam arus politik karena kurangnya dukungan politik di Senat dan publik dalam meloloskan rancangan undang-undang menghapus dan mengganti Obamacare.

---

This study aims to examine the Republican Party failure to pass repeal and replace Obamacare legislation in 2017. Republican Party is the party with repeal and replace Obamacare agenda since Obamacare enactment in 2010. In 2017-2018, Republican Party ruled legislative and executive, but Republican Party failed to pass repeal and replace Obamacare legislation with the failure to pass legislation in Senate. This research is qualitative explanative. The data were collected from secondary data such as literature review, statistic data, online news and legislation paper. The data analysed by multiple stream framework. The results of this study suggest Republican Party fails in problems and policy stream because the failure to formulate legislation according to Obamacare problems. Furthermore, Republican Party fails in political stream because lack of political support in Senate and public opinion to pass repeal and replace Obamacare legislation."

"Penelitian ini menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Barack Obama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel melalui program open data. Penelitian ni menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Skripsi ini menggunakan teori Yu dan Robinson tentang kuadran sifat data untuk menganalisis apakah open government data pemerintahan Obama dapat mewujudkan akuntabilitas politik. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa open data pemerintahan federal Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Obama berhasil memperbaiki transparansi, aksesibilitas, dan pelayanan publik dalam bentuk data namun belum dapat menghadirkan akuntabilitas melalui partisipasi publik dalam urusan pemerintah. Penyebabnya adalah tidak dipublikasikannya core political data sebagai sarana membangun ruang diskursus dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini membuat warga Amerika Serikat merasa open data tidak berhasil membuat pemerintah membuat keputusan publik yang lebih baik dan warganya merasa terlibat dalam urusan pemerintah.

---

This research analyzes the efforts made by the administration of President Barack Obama in building open and accountable governance through open data program. This research uses qualitative method with secondary data. This Sarjana thesis uses Yu and Robinson 39 s theory about data quality quadrants to analyze whether open government data of the Obama administration can achieve political accountability.The research findings show that the US federal government 39 s open data under Obama 39 s leadership has improved transparency, accessibility and public services in the form of data but has not yet been able to bring accountability through public participation in government affairs. The cause is not the publication of core political data as a means of building discourse space and public participation in government decision making. This makes US citizens feel that open data is unsuccessful in making the government make better public decisions and citizens feel involved in government affairs. "

"Penelitian ini membahas tinjauan politik dan keamanan tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko pada masa pemerintahan Donald Trump (2017-2019). Penulis memilih era pemerintahan Trump karena dalam perpolitikan AS, kebijakan sekuritisasi perbatasan mengalami tightening (penegangan) pada masa Trump. Penulis meneliti pembangunan tembok perbatasan dalam kaitannya dengan keamanan dalam negeri AS. Kemudian penulis menganalisis sikap dua partai dominan di AS yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yang berkaitan satu sama lain yaitu Konsep Kedaulatan Negara, dan Konsep Keamanan Nasional. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Hasil temuan menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek keamanan, kebijakan Trump membangun tembok perbatasan AS-Meksiko kurang relevan karena imigran ilegal dari Amerika Latin yang datang ke AS tidak terbukti meningkatkan tingkat kejahatan di dalam AS. Tinjauan politik menunjukkan bahwa kedua belah pihak baik Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menganggap bahwa keamanan perbatasan itu penting. Namun pihak Partai Demokrat tidak setuju dengan gagasan tembok. Ketidaksetujuan tersebut didasarkan pada beberapa alasan diantaranya: pertama, hingga saat ini Trump tak kunjung melakukan implementasi pembangunan tembok sesuai dengan janji kampanyenya pada tahun 2016 untuk membangun tembok konkrit. Kedua, tembok bukan merupakan alat keamanan yang efektif. Ketiga, tembok perbatasan dinilai mustahil karena melewati topografi yang beragam. Keempat, kebijakan tembok merupakan masalah bukan solusi karena Trump menempatkan imigran dalam posisi yang lebih vulnerable. Bagaimanapun kedua belah pihak sama-sama melakukan politisasi tembok. Partai Republik mempertahankan pembangunan tembok demi elektabilitas Trump pada pemilu presiden AS tahun 2020, sedangkan Partai Demokrat berusaha menyeimbangkan suara di negara-negara bagian berbasis imigran.

---

This research discusses the political and security review of the United States-Mexico border wall during Donald Trumps administration (2017-2019). The author chooses Trump administration because on US politics, the border securitization policy undergoes tightening during the Trump era. The author examines the border wall establishment and its relation to US internal security. The author analyzes the attitude of the two dominant parties in the US namely the Democratic Party and the Republican Party. In this research, the author applies two concepts that related to each other namely the concept of State Sovereignty and the concept of National Security with explorative qualitative analysis method. The findings show that in the security aspect, Trump's policy establishing the US-Mexico wall is less relevant because illegal immigrants from Latin America who come to the US are not proven to increase crime rates within the US. In the political aspect, both the Democratic Party and the Republican Party consider border security as an important matter. However, the Democratic Party does not agree with the idea of the wall. The Democratic Party does not agree with the wall because of several reasons: first, Trump has yet started constructing the wall as his campaign promise in 2016 to build concrete walls. Second, the wall will not become an effective security tool. Third, the border wall is impossible to build because it passes through various topographies. Fourth, the wall rather becomes a problem instead of becoming solution. Trump has placed immigrants in a more vulnerable position. Nevertheless, both parties are conducting the politicization of the wall. The Republican Party maintain the idea of constructing wall for Trumps electability in the 2020 presidential election, while the Democratic Party is trying to balance the votes in immigrant-based states."

"In South Korea, policy tools and priorities are set at the national leveland are controlled through both budget allocations and audits conducted on anannual basis. I look at the degree to which local officials adapt their budget allocationsto address local rather than national concerns in securing better air quality,using three different theoretical models: principal-agent, representative bureaucracy,and democratic responsiveness. I raise questions about the degree of control aunitary state can exercise over local problems and how this is reflected in localpolicy choices, especially in areas where the national government?s zone ofindifference is large, such as environmental policy. Panel data across 5 years(2007 to 2012) and from 9 geographically and socioeconomically diverse areaswithin South Korea indicates that local officials respond to local environmentalconditions by allocating more resources when needed. I discuss the implicationsfor autonomy in a local policy space."