Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas kronologi proses sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang dihadapi oleh PT PCY Cementation Indonesia dan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan terkait juga membahas kewajiban perpajakan dari PT PCY Cementation Indonesia terkait koreksi fiskal yang menjadi pokok sengketa. Terdapat 3 poin koreksi fiskal yang ditemukan Direktorat Jenderal Pajak DJP setelah proses pemeriksaan. Koreksi Fiskal pertama terkait pajak masukan atas transaksi perolehan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Menurut DJP pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena terdapat perbedaan persepsi antara DJP dan PT PCY Cementation Indonesia dalam kategorisasi Bentuk Usaha Tetap dari lawan transaksinya yaitu PCY Hongkong. Koreksi kedua terkait pajak masukan atas transaksi perolehan jasa dalam negeri yang faktur pajak nya dianggap tidak lengkap sehingga tidak dapat di kreditkan. Sedangkan koreksi fiskal ketiga terkait pajak masukan yang transaksi nya dianggap tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, tidak menjadi sengketa karena PT PCY Cementation Indonesia menyetujui koreksi nya. Sehingga tersisa 2 poin koreksi fiskal yang menjadi sengketa antara DJP dan PT PCY Cementation Indonesia.

---

This internship report discusses the chronology of the Value Added Tax dispute process faced by PT PCY Cementation Indonesia and its compliance with the relevant tax regulation and also discusses the tax obligations of PT PCY Cementation Indonesia regarding the fiscal correction which is the subject of the dispute. There are 3 fiscal correction points found by the Directorate General of Taxation DGT after the inspection process. The first fiscal correction is related to the tax on the acquisition of taxable services from outside the customs area. According to the DGT the input tax can rsquo;t be credited as there is a difference of perception between DGT and PT PCY Cementation Indonesia in the categorization of Permanent Establishment of its transaction counterpart, PCY Hongkong. The second correction related to the input tax on the acquisition of domestic service transactions whose tax invoice is considered incomplete so it can rsquo;t be credited. While the third fiscal correction related to input taxes whose transactions are deemed not to be related to business activities, is not a dispute as PT PCY Cementation Indonesia approves its corrections. While the remaining 2 points of fiscal correction remains a dispute between DGT and PT PCY Cementation Indonesia."

"Laporan magang ini membahas tentang analisis efektifitas manajemenPajak Pertambahan Nilai PPN terhadap pemenuhan kewajiban PPN PTABC, yang bergerak di jasa penunjang migas, khususnya di bidang seismicdata processing. Penulis menggunakan metode observasi dan wawancarauntuk melakukan analisis tersebut.Hasil analisis merekomendasikan bahwaPT ABC sebaiknya memperbaiki manajemen PPN perusahaan dengan caramenangani permasalahan terkait PPN tersebut, seperti pembuatan asesmenyang lebih ketat terhadap calon klien, peningkatan kepatuhan pajak dari sisiPT ABC, pembuatan flowchart proses bisnis, dan perbaikan sistem dan SDMPT ABC.

---

This internship report elaborates the analysis of Value Added Tax VAT management effectiveness to the compliance of VAT obligation on PTABC, whose industry is in oil and gas service, specifically in seismic dataprocessing. The author uses the observation and interview method to performthe analysis.

The result of the analysis recommends that PT ABC shouldimprove its VAT management by resolving the VAT issues, such as, strongerassessments for the future clients, increase of PT ABC rsquo s compliance level, themaking of business process flowchart, and improving system and humanresources in the company. "

"ABSTRAKPajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran pembangunan nasional Pemerintah. PT LMN Indonesia merupakan perusahaan produksi makanan ringan. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan seperti pencatatan, perhitungan, serta pengkreditan dan pelaporannya. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah Perusahaan telah melaksanakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki yaitu terlambat atau kurang lengkapnya dokumen-dokumen yang diterima dari divisi lain sehingga menghambat proses pelaporan.ABSTRACTContoh Penulisan Abstrak:ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahuiValue Added Tax (VAT) is tax that impsed on any appreciation in value of the goods or services in its circulation from producers to consumers. Through good calculation and reporting, the company have complied with applicable regulations to help in increasing the Government's national development budget. PT LMN Indonesia is a multinational food and beverage company. Through this internship report, it will be known about the application of Value Added Tax carried out by the company such as recording, calculation, crediting, and reporting. The conclusion of this report is that the Value Added Tax reporting accordance with the applicable laws and regulations. However, there is still weakness that can be corrected  related to late or uncomplete document that has been received by the divisions, in effect it slow down the progress of filling report."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pendampian proses pengajuan Restitusi PPN PT PCY ke Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilakukan oleh KAP FA. Dalam rangka pendampingan proses pengajuan Restitusi PPN ini, KAP FA selaku konsultan pajak PT PCY melakukan perhitungan atas besaran potensial Restitusi PPN yang akan diajukan. Selain itu KAP FA juga berperan sebagai perantara antara PT PCY dengan Tim Pemeriksa selama pemeriksaan atas tanggapan Restitusi PPN berlangsung. PT PCY merupakan perusahaan yang menjual alat musik serta menyediakan kursus musik yang merupakan jasa pendidikan. Dengan adanya 2 (dua) jenis usaha dari PT PCY yang memerlukan perlakuan khusus dalam perhitungan Restitusi PPN menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil evaluasi dalam melakukan pendampingan pengajuan Restitusi PPN PT PCY, KAP FA belum tepat dalam melakukan perhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sehingga mempengaruhi besaran Restitusi PPN PT PCY.

---

This internship report is aims to evaluate the assistance process of PT PCY`s Value Added Tax Refund submission to the Directorate General of Taxes that have been carried out by KAP FA. In order to assist this Value Added Tax Refund request, KAP FA as a tax consultant of PT PCY calculated the potential amount of Value Added Tax Refund to be submitted. In addition, KAP FA also acts as an intermediary between PT PCY and The Tax Audit Team during the tax audit of Value Added Tax Refund request responses. PT PCY is a company that sells musical instruments and provide music course which are educational services. With these 2 (two) types of business that PT PCY have provided, PT PCY requiring special treatment in the calculation of Value Added Tax Refund according to statutory regulations. Based on the evaluation results in assisting the submission of PT PCY Value Added Tax Refund, KAP FA has not been precise in calculating Input Taxes that can be credited so that it affects the amount of PT PCY VAT Refunds."

"Laporan magang ini membahas mengenai kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT SASA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukannya atas perolehan Barang Kena Pajak BKP dan Jasa Kena Pajak JKP yang terdiri dari barang modal dan non-barang modal. Pokok permasalahan sengketa karena pihak Pemeriksa melakukan pemeriksaan kepada perusahaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan Masa yang lebih bayar di tahun 2011. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Fiskus menyatakan bahwa Pajak Masukan atas perolehan yang dilakukan PT SASA pada tahun 2011 tidak dapat dikreditkan sehingga pihak Fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKB . PT SASA pun mencoba untuk melakukan upaya hukum untuk mempertahankan argumennya hingga ke pengadilan pajak. Laporan magang ini menjelaskan analisis penulis terhadap hasil putusan persidangan yang akan diterbitkan Pengadilan Pajak di masa mendatang.

---

This internship report discusses about tax dispute case in PT SASA regarding its Value Added Tax VAT -in of acquiring taxable goods and services of capital goods and non capital goods which can not be credited. The point of dispute is assessor Director General of Tax DGT doing tax audit for PT SASA based on Tax Return that stated PT SASA has overpayment of VAT in 2011. The tax audit resulting VAT-in of PT SASA can not be credited in 2011 and DGT issued Tax Underpayment Assessment Letter. PT SASA tries to defend its argument and right and take the case to the tax court. This internship report explains the writer rsquo;s analysis of tax court decision that will be issued by the tax court in the future."

"Laporan magang ini menganalisis kasus sengketa pajak PT ADZA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukan atas Price Deduction for Consumer. Sengketa pajak tersebut berawal dari hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pajak Masukan atas Price Deduction for Consumer pada tahun 2015 tidak dapat dikreditkan sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Sengketa pajak yang sudah dalam proses banding di Pengadilan Pajak tersebut terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman atas substansi transaksi Price Deduction for Consumer. Posisi PT ADZA dalam kasus ini lemah karena Faktur Pajak Masukan yang diterima dari lawan transaksi berasal dari transaksi yang seharusnya tidak terutang PPN. Berdasarkan analisis atas substansi transaksi dan kelengkapan Faktur Pajak Masukan, kasus sengketa pajak tersebut kemungkinan akan dimenangkan oleh DJP.

---

This internship report analyzes PT ADZA's tax dispute case related to the crediting of Input Tax on Price Deduction for Consumers. The tax dispute began with the results of an examination which stated that the Input Tax on Price Deduction for Consumers in 2015 could not be credited so that the Directorate General of Taxes (DGT) issued an Underpaid Tax Assessment Letter. The tax dispute, which is already in the process of being appealed to the Tax Court, occurred due to differences in interpretation and understanding of the substance of the Price Deduction for Consumer transaction. PT ADZA's position in this case is weak because the Input Tax Invoice received from the counterparty comes from a transaction that should not be subject to VAT. Based on the analysis of the substance of the transaction and the completeness of the Input Tax Invoice, the tax dispute case is likely to be won by the DGT."

"ABSTRAKHingga saat ini, realisasi penerimaan perpajakan masih belum mencapai target. Hal ini sering dikaitkan dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. DJP yang bertugas untuk memenuhi penerimaan pajak seringkali bersengketa dengan Wajib Pajak mengenai Kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Salah satu jenis pajak yang disengketakan adalah mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi ini menganalisis sengketa PPN antara Wajib Pajak dengan DJP yang diselesaikan di Pengadilan Pajak. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui 10 putusan banding tahun 2012-2016. Setelah dilakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut, Penulis menemukan bahwa terdapat dua pokok sengketa PPN yaitu mengenai Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Masukan yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi peraturan, perbedaan penafsiran data, dan perbedaan kepentingan. Selain itu, Pengadilan Pajak menyelesaikan sengketa berdasarkan bukti berupa dokumen, peraturan, pengakuan para pihak, dan keyakinan Hakim.

---

ABSTRACTUntil now, the realization of tax revenue in Indonesia still has not reached the target. However, this issue is often associated with tax avoidance and tax evasion by the Tax Payer. The Directorate General of Tax DGT who has the responsibility to meet the target of tax revenue is often disputed with the Tax Payer regarding the Tax Payer Compliance. One of the disputed types of taxes is on Value Added Tax.This study analyzes 10 ten appeals of Value Added Tax case from 2012 2016 in Indonesia using qualitative descriptive approach. After analyzing these cases, the result shows that there are two main principal of VAT disputes concerning Tax Base and Input Tax due to differences in regulatory interpretations, differences in interpretation of data, and different interests. In addition, the Tax Court resolves disputes based on evidence in the form of documents, regulations, confessions of the parties, and the judge 39 s conviction."

"Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai proses penyelesaian dan analisis terhadap pokok sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang berhubungan dengan penyerahan yang dipungut sendiri pada PT. XYZ, sebuah perusahaan kelapa sawit terintegrasi. Sengketa pajak dimulai dari adanya selisih perhitungan antara pihak PT. XYZ dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait Lebih Bayar yang diajukan oleh PT. XYZ atas PPN Masa Desember 2013. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa status PPN atas PT. XYZ adalah Kurang Bayar karena dianggap peningkatan kuantitas dalam kurun waktu satu tahun tidak wajar sehingga perlu dilakukan koreksi atas penyerahan sepanjang tahun dengan menggunakan Analisis Kewajaran Produksi Kelapa Sawit. Atas perbedaan perhitungan PPN ini, PT. XYZ telah memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sejak Januari 2015 hingga mengajukan proses keberatan pada April 2015 dan banding pada Juli 2016. Hasil banding menetapkan bahwa koreksi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak tepat sehingga Pengadilan Pajak memutuskan untuk tetap mempertahakan pendapat PT. XYZ atas PPN Lebih Bayar. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ telah melakukan prosedur penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan SE-10/PJ.7/2008, 202/PMK.03/2015, dan UU Nomor 14 Tahun 2002. Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak maupun Peneliti Keberatan harus didasarkan pada dokumen dan data penyerahan yang secara aktual terjadi di lapangan. Perhitungan pajak tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan analisis kewajaran berdasarkan standard perkebunan kelapa sawit sebagaimana diterbitkan dalam buku Teknologi Budidaya Kelapa Sawit tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan. Maka dari itu, diharapkan kedepannya pihak Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pengawas dan peneliti pajak, dapat menghitung penyerahan dengan menggunakan bukti yang valid dan menghindari pendapat yang bersifat asumtif.

---

This report explains the Value-Added Tax dispute resolution related to self-collected VAT of PT. XYZ, an integrated palm oil company. Tax dispute starts from the different argument between the PT. XYZ and the Directorate General of Taxation due to tax overpayment status on PT. XYZ rsquo;s VAT return period December 2013. However, the Directorate General of Taxation considers the status of VAT over PT. XYZ is underpaid because they thought significant increase within one year is suspicious, so it is necessary to make correction towards sales throughout the year by using Fairness Analysis on Palm Oil Production. The result of the analysis in this report show that sales should not calculated using fairness analysis, but using the actual data occurs in field, especially in the palm oil industry such as daily data production and sales of Fresh Fruit Bunches and sales of processed product of Fresh Fruit Brunches, which are Crude Palm Oil and Palm Kernel, each day because the price may vary every day so it can not be calculated using the annualized approach. Therefore, it is expected that in the future, the Directorate General of Taxation can calculate the whole sales by using valid evidence and avoid the unreliable assumption."

"Laporan ini menganalisis ekualisasi pajak penghasilan badan dengan pajak pertambahan nilai PT OP Indonesia dalam rangka pengajuan restitusi pajak penghasilan badan. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan PT OP Indonesia harus melakukan ekualisasi antara peredaran usaha dalam SPT PPh Badan dengan total penyerahan dalam SPT Masa PPN setahun. Ekualisasi yang dilakukan oleh PT OP Indonesia disebabkan karena ada perbedaan waktu. Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa PT OP Indonesia telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan ekualisasi yang dibuat oleh PT OP Indonesia tidak melanggar peraturan perpajakan.

---

This report analyze equalization of corporate income tax with value added tax PT OP Indonesia in order to apply for corporate income tax refund. There are several conditions that cause PT OP Indonesia made equalization between gross income stated in Annual Corporate Income Tax Return (1771 Form) and total delivery of taxable goods stated in Value Added Tax Periodic Return in annual. Equalization that had been made by PT OP Indonesia due to the time difference. The result of analysis shows that PT OP Indonesia has performed its tax obligation well and equalization made by PT OP Indonesia does not violate the taxation rules."

"Laporan magang ini membahas tentang sengketa pajak PT ABC yaitu sengketa material terkait cara perhitungan koreksi dan penentuan DPP PPN yang tepat atas koreksi yang dilakukan oleh DJP. PT ABC tidak menyetujui cara perhitungan koreksi DJP yaitu pembagian 12 Masa Pajak untuk menetapkan koreksi atas setiap Masa Pajak dan atas jumlah koreksi Peredaran Usaha. PT ABC berpendapat bahwa terdapat beberapa mutasi debet dari buku bank yang seharusnya dibatalkan dan beberapa akun yang seharusnya dimasukkan dalam perhitungan. Dalam laporan ini, diperoleh kesimpulan bahwa seharusnya PT ABC menyajikan perhitungan Peredaran Usaha untuk setiap Masa Pajak dan jumlah DPP PPN yang tepat adalah sebesar Rp78.459.456.227,00.

---

This internship report discusses about PT ABC rsquo s tax dispute which is material dispute about correction rsquo s calculation and the correct VAT rsquo s tax base assessment of the correction from DGT. PT ABC disagree with DGT rsquo s calculation where the correction divided equally for 12 tax period to determine the correction for each tax period and also the total correction of Gross Income. PT ABC state that there are some mutation debit in bank rsquo s book that should be off the calculation and some account that should be included in the calculation. This report concluded that PT ABC should have present the Gross Income calculation for each tax period and the correct VAT rsquo s tax base should be Rp78.459.456.227,00."