Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi perilaku oportunistik, terutama incumbent, dalam menggunakan discretionary spending (terdiri dari belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan, keuangan) untuk kepentingan Pemilukada dan menginvestigasi pengaruh discretionary spending terhadap kemenangan incumbent. Total sampel dalam penelitian ini adalah 225 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selama tahun 2013-2016. Metode yang digunakan adalah content analysis, uji beda, dan uji regresi. Hasil penelitian ini menemukan bukti adanya indikasi perilaku oportunistik incumbent yang dapat dilihat dari rendahnya kualitas pengungkapan, masih banyaknya temuan audit, serta proporsi discretionary spending disekitar tahun Pemilukada yang terbukti lebih tinggi dibandingkan sebelum Pemilukada. Selain itu, Re-election dan re-election time berpengaruh positif terhadap discretionary spending, namun motif oportunistik tersebut dapat ditekan dengan adanya political monitoring dari partai oposisi yang terbukti mempunyai efek negatif terhadap proporsi discretionary spending. Proporsi discretionary spending tidak terbukti berpengaruh terhadap probabilitas kemenangan Incumbent. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pilihan publik dan juga menguatkan dugaan KPK dan hasil penelitian sebelumnya mengenai motif oportunistik incumbent menggunakan discretionary spending untuk kepentingan politiknya meskipun hal tersebut tidak serta merta membuat incumbent memenangkan kembali Pemilukada. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan input kepada regulator untuk mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif untuk membatasi perilaku oportunistik kepala daerah.

---

ABSTRACT

---

This study aims to investigate incumbent opportunistic behavior in using discretionary spending (grant, social assistance, and financial assistance spending) for election purposes and investigate discretionary spending effects on incumbent victories. Total sample is 225 Local Government during year 2013-2016. The method used is content analysis, different test, and regression test. This study found evidence of incumbent opportunistic behavior that can be seen from low disclosure quality, audit findings, and the proportion of discretionary spending around the electoral year that proved to be higher than before the election. In addition, re-election and re-election time have a positive effect on discretionary spending, but the opportunistic motive can be suppressed by the political monitoring that have a negative effect on discretionary spending proportion. Discretionary spending proportion has not been shown to affect incumbent victory probability. The results are in accordance with public choice theory and also corroborate the alleged KPK and previous research results about incumbent opportunistic motives using discretionary spending for its political interests although it does not necessarily make the incumbent win the election. The results of this study are expected to provide input to regulators to develop more comprehensive regulation to limit the opportunistic behavior of regional heads.

"

"Berbeda dengan studi sebelumnya yang berfokus pada pengaruh pemilihan umum terhadap belanja anggaran, studi ini berfokus pada perbedaan perilaku  belanja anggaran antara daerah yang memiliki petahana yang memutuskan untuk maju kembali pada pilkada 2015 dengan daerah di mana petahana sudah menjalani dua periode. Asumsi yang digunakan pada studi ini adalah para petahana yang maju kembali seringkali mencoba memaksimalkan pengaruh mereka agar terpilih kembali, sementara petahana yang sudah tidak dapat mencalonkan diri kembali akan bertindak lebih konservatif. Studi ini menggunakan metode OLS untuk menganalisa perilaku oportunistik daerah terkait penggunaan anggaran daerah yang kepala daerahnya dapat maju kembali dan yang tidak dapat maju kembali pada pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2015 di 237 kabupaten/kota. Untuk itu, studi ini menganalisa kebijakan fiskal kepala daerah melalui pos-pos pengeluaran tertentu yang diduga dapat menarik simpati pemilih seperti total belanja daerah, belanja investasi, serta anggaran diskresi baik secara total maupun detil yang terdiri dari belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan perilaku belanja antara daerah yang memiliki petahana yang maju kembali dalam pemilukada dan yang sudah dua periode kecuali pada komponen belanja hibah. Di daerah di mana petahana dapat dipilih kembali dan memutuskan untuk ikut pemilukada kembali, belanja hibah cenderung lebih tinggi pada tahun dilaksanakannya pilkada. Selain itu, pada kabupaten/kota tersebut, semakin tinggi pengeluaran hibah pada tahun sebelum pilkada disertai oleh penurunan anggaran hibah pada tahun pilkada.

---

Unlike other studies that focus on election time effect on budget spending, this study focuses on the difference in spending policy behavior between regions that have eligible incumbent and decide to re-run in the 2015 election and regions that have the last period incumbent. Hypothetically, incumbents who seek to gain electoral support have opportunity and power to enhance their re-election prospect by increasing their targeted expenditures in the times leading to the election time, while the last term period incumbents will act oppositely.

OLS cross-sectional data used to analyze politicians’ behavior on fiscal spending policy. We try to find whether re-running eligibility leads them to behave differently compared to lame ducks in 237 municipalities. The level of targeted expenditures to attract voters we use in this study are budget total spending, investment spending, and discretionary funds, both as aggregate, and as disaggregated funds which consisting  grants aid, social assistance expenditures, and financial aid.

In general, the results obtained shows that there is no difference behavior between regions that have re-running incumbent and regions that have last period incumbent except in grant subcomponent. Compared to regions that had lame ducks, grant expenditure tends to be higher on election year in regions that have re-running incumbent. Also, the higher grant expenditure in a year before election, the lower grant expenditure during election year in those regions."

"This study aims to investigate the possibility of any indication of misuse of discretionaryfunds in the budget, and to obtain empirical evidence on the factors of budget capability andpolitical motives that affect the proportion of these funds before the local election in 2015. Thestudy was conducted in 143 districts/cities in Indonesia in 2015 which implement the localelection simultaneously. The results using t-test showed that there was no different proportionof discretionary funds before and ahead of the local election in 2015. This implies that there isno indication of misuse of grant and social aid before the local election in 2015. The results ofmultiple regression analysis showed that the fiscal capacity factor (fiscal space) and politicalfactors affect the size of proportion of discretionary funds (grants and social aid) before thelocal election in 2015. The larger the local government fiscal space, the greater the allocation ofits discretionary funds. Incumbents are more likely to use discretionary funds to lure prospectivevoters to reelect in the local election 2015 than non-incumbent regional head.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kemungkinan adanya indikasi penyalahgunaandiscretionary fund dalam APBD serta memperoleh bukti empiris tentang adanya faktorkemampuan keuangan daerah dan motif politik yang memengaruhi proporsi dana tersebutmenjelang Pemilukada 2015. Penelitian dilakukan pada 143 daerah kabupaten/kota di Indonesiayang pada tahun 2015 melaksanakan Pemilukada secara serentak. Hasil uji t menunjukkan bahwatidak ada beda proporsi discretionary fund sebelum dan menjelang Pemilukada 2015. Hal inimenunjukkan bahwa tidak ada indikasi terjadinya penyalahgunaan dana hibah maupun bantuansosial menjelang Pemilukada 2015. Namun, hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwafaktor kemampuan keuangan daerah (ruang fiskal) dan faktor politik berpengaruh terhadapbesarnya proporsi discretionary fund (hibah dan bantuan sosial) menjelang Pemilukada 2015.Semakin besar ruang fiskal pemerintah daerah, maka semakin besar pula alokasi discretionaryfund-nya. Kepala daerah incumbent lebih cenderung menggunakan discretionary fund untukmenarik simpati calon pemilih agar memilihnya kembali pada Pemilukada 2015 daripada kepaladaerah non incumbent."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana sukuk dan proporsi sukuk korporasi sebagai alternatif pendanaan perusahaan melalui laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dan persentase alternatif pendanaan perusahaan dalam komponen liabilitas jangka panjang berdasarkan laporan keuangan. Teknik analisis yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan metode wawancara dan content analysis.Hasil analisis menunjukkan bahwa penyerapan dari sukuk korporasi masih belum efektif jika dibandingkan dengan obligasi konvensional. Sedangkan, proporsi dari sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan masih kurang dibandingkan dengan alternatif pendanaan perusahaan lainnya.

---

This study was conducted to determine the effectiveness and reliability of corporate sukuk as a funding alternative of companies through the analysis of fund realization of public offering report and percentage composition of company's funding accounts on long-term liabilities component based on financial statement. The analysis technique of this study is qualitative descriptive using content analysis method.The result of the analysis showed that the fund spending of corporate sukuk is less efective compared with conventional bonds. Meanwhile, the reliability of corporate sukuk issued by company is still less reliable than other company's financing alternatives."

"Represi merupakan salah satu strategi efektif yang dapat dimanfaatkan oleh suatu rezim untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, pemanfaatan represi sebagai strategi mempertahankan kekuasaan memiliki biaya (cost) yang tinggi khususnya terhadap legitimasi bagi rezim. Oleh karena itu, represi umumnya dijadikan sebagai sebuah strategi paling akhir yang dimanfaatkan oleh rezim. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengapa suatu rezim akhirnya memilih untuk memanfaatkan represi sebagai strategi mempertahankan kekuasaan. Pemaparan terhadap hal tersebut akan dilakukan melalui kasus di Kamboja pada konteks pemilu tahun 2018. Pada konteks pemilu tahun 2018, rezim berkuasa Cambodia Peoples Party (CPP) memanfaatkan represi untuk memenangkan pemilu dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Hal tersebut terlihat ketika dalam menghadapi pemilu tahun 2018, rezim melakukan penutupan dan penjualan paksa media independen, membubarkan partai oposisi utama Cambodia National Rescue Party (CNRP), serta membatasi hak politik dan sipil masyarakat dengan mengamandemen Konstitusi Kamboja dan UU Hukum Pidana pada awal tahun 2018. Merujuk kepada teori represi yang dipaparkan oleh Joshua dan Edel, penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan kondisi yang melatarbelakangi penggunaan represi oleh suatu rezim; karakteristik rezim, karakteristik negara, dan karakteristik tantangan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa represi merupakan strategi yang dibutuhkan dan efektif bagi rezim CPP. Represi dibutuhkan oleh rezim ketika strategi alternatif yang tersedia berdasarkan karakteristik rezim CPP tidak lagi berfungsi efektif. Sementara itu rezim juga dihadapkan pada tantangan keberadaan CNRP dalam arena pemilu. Memiliki kedekatan dengan angkatan bersenjata, rezim akhirnya memanfaatkan represi untuk memenangkan pemilu tahun 2018 dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Penggunaan represi tersebut juga didasari oleh kesatuan angkatan bersenjata atas dasar hubungan personal dengan pemimpin rezim, Hun Sen, serta kapasitas angkatan bersenjata yang luas menjadikan represi sebagai strategi efektif.

---

Repression is one of the most effective strategy that can be used by a regime to stay in power. Yet, using repression as a strategy to stay in power would be too costly especially for regimes legitimacy. Hence, repression mostly seen as the last option for a regime. This research aims to understand why regime choose repression as a strategy to stay in power, using the case of Cambodia in the context of 2018 general election. In the context of 2018 general election, the regime in power Cambodia Peoples Party (CPP) used repression to win 2018 Cambodia National Election. The use of repression could be seen when the regime: closed and sold independent media; dissolved the main opposition party, Cambodia National Rescue Party (CNRP); and restricted peoples political and civil right by amending Cambodia Constitution and Penal Code in early 2018. Using Joshua and Edels Theory of Repression, this research explains all the circumstances that lead to the use of repression by a regime: regime characteristics, state characteristics, and challenge characteristics.

This research concludes by arguing that repression is needed and effective for CPP to win 2018 Cambodia National Election in order to stay in power. Repression is needed especially when all of alternative strategies were no longer effective for CPP Regime. Regime also faced a challenge in the presence of CNRP in election arena. In addition, CPP Regime has a close ties with armed forces. Therefore, CPP regime used repression to win 2018 National Election. In addition to that circumstances, Cambodia armed forces has a cohesion determined by personal ties with Hun Sen and a large capacity to repress.  "