Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintah Indonesia telah mensubsidi penggunaan LPG untuk rumah tangga semenjak tahun 2007. Subsidi diberikan sebagai insentif agar rumah tangga mau mengalihkan penggunaan minyak tanah ke LPG. Meningkatnya beban subsidi kepada anggaran negara membuat pemerintah mengusulkan pengurangan subsidi sebagai salah satu arah kebijakan di sektor energi. Makalah ini menginvestigasi efek dari perubahan harga LPG dan pendapatan rumah tangga terhadap konsumsi LPG rumah tangga dengan menggunakan model elastisitas konstan. Menggunakan data SUSENAS 2015, hasil estimasi mengindikasikan karakteristik konsumsi LPG rumah tangga yang bersifat inelastic terhadap perubahan harga dan pendapatan dimana besaran elastisitas harga lebih besar daripada elastisitas pendapatan. Karakteristik yang inelastic tersebut mengindikasikan bahwa LPG dianggap sebagai necessity good oleh rumah tangga Indonesia. selanjutnya paper ini juga meneukan bahwa permintaan LPG oleh rumah tangga desa lebih sensitive terhadap harga dan pendapatan dibanding dengan rumah tangga perkotaan. Hasil estimasi juga memperlihatkan bahwa rumah tangga berpenghasilan rendah lebih sensitif terhadap perubahan harga dan pendapatan dibandingkan dengan  rumah tangga berpenghasilan tinggi. Hasil pembahasan makalah menyimpulkan bahwa pemerintah harus menyediakan bantuan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memproteksi level konsumsi LPG mereka jika pemerintah ingin menjalankan kebijakan rasionalisasi harga dan subsidi LPG.

---

ABSTRACT

The Government of Indonesia has been subsidizing Liquefied Petroleum Gas (LPG) for households since 2007. The subsidy is given as an incentive to households to convert their use of kerosene into LPG. The increasing burden of LPG subsidy on state budget compels the government to propose subsidy reduction as their policy direction in the energy sector. This paper investigated the effects of the changes in LPG prices and household income on household LPG consumption using constant elasticity demand model. Utilizing 2015 Indonesia National Socioeconomic Survey (SUSENAS) data, the estimated results suggest an inelastic characteristic of Indonesian households LPG consumption toward the change in LPG prices and households income where the magnitude of price elasticity is higher than income elasticity. The inelastic income elasticity characteristic suggests that LPG is considered as a necessity good by Indonesian households. Moreover, we found that the demand for LPG in rural households is more sensitive to price and income change than in urban households. Estimated results indicate that lower-income households are more sensitive to LPG prices and income compared to higher-income households. The results suggest that the government has to provide some cushion or subsidy to lower-income households to protect their level of LPG consumption if it wants to rationalize the price and subsidy of LPG.

"

"Peramalan permintaan LPG untuk rumah tangga di Indonesia dimana masyarakatnya menggunakan sumber energi tersebut sebagai komoditi utama dalam aktifitas memasak merupakan salah satu bagian terpenting yang digunakan oleh para pengambil keputusan dalam merencanakan sebuah kebijakan. Dalam studi awal rantai pasokan selalu mengedepankan sisi permintaan dalam menentukan langkah perencanaan selanjutnya, termasuk dalam perencanaan pengelolaan LPG di Indonesia. Kodisi saat ini dimana dengan semakin meningkatnya konsumsi LPG ditengah dominasi impor dan tantangan geografis dalam distribusi, seringkali terjadi deviasi antara perencanaan dan realisasi. Hal tersebut berdampak pada aspek biaya dan operasional dilapangan. PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan yang diberi penugasan, dituntut untuk dapat menjalankan bisnis secara effektif dan efisien. Dimana salah satu untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan estimasi yang lebih akurat mengenai permintaan LPG kedepan supaya dapat dijadikan referensi untuk perencanaan pengelolaan LPG. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis konsumsi LPG untuk memperoleh model peramalan yang lebih baik dan akurat guna memproyeksikan kebutuhan LPG bulanan di Indonesia. Oleh karena itu, dilakukan analisis data realisasi konsumsi bulanan LPG sektor rumah tangga nasional mulai tahun 2015-2020 dengan menggunakan salah satu metode time series forcasting yaitu Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Hasilnya penelitian menunjukkan model yang diperoleh yaitu Sessional ARIMA (1,1,1)(1,1,1)12 mempunyai tingkat keakurasian yang sangat signifikan dengan nilai parameter akurasi MAPE (mean absolute percentage error) yang dihasilkan 1.7% dan MSE (mean square error) yang rendah sehingga termasuk dalam kriteria model yang mempunyai kemampuan peramalan yang sangat baik.

---

Forecasting LPG demand for households in Indonesia, where people use this energy source as the primary commodity in cooking activities, is one of the most important parts of planning a policy. In the initial study, the supply chain always prioritizes the demand side in determining the next planning step, including planning for LPG management in Indonesia. However, the current condition is that with the increasing consumption of LPG amid the dominance of imports and geographical challenges in distribution, there is often a deviation between planning and realization. The impact of this situation is cost and operational aspects in the field. Therefore, PT Pertamina (Persero), as the company assigned the task, is required to be able to run the business effectively and efficiently. One way to achieve this goal is to make a more accurate estimate of future LPG demand so that it can be used as a reference for LPG management planning. Therefore, this study analyzes LPG consumption to obtain a better and more accurate forecasting model to project monthly LPG demand in Indonesia. Thus, analyzing the monthly LPG consumption realization data for the national household sector from 2015-2020 was carried out using one of the time series forecasting methods, namely the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). The results showed that the model obtained is Sessional ARIMA (1,1,1)(1,1,1)12 had a very significant level of accuracy with the MAPE accuracy parameter value (mean absolute percentage error) the resulting 1.7% and MSE (mean square error) is low, so it is included in the criteria of a model that has excellent forecasting ability."

"Penelitian ini mencoba untuk mengukur pengaruh determinan dari sosio-ekonomi dan demografi terhadap konsumsi energi rumah tangga di Indonesia. Di dalam penelitian ini membagi konsumsi energi menjadi dua bagian yaitu konsumsi listrik dan konsumsi Liquid Petroleum Gas LPG rumah tangga. metode analisis yang digunakan Ordinary Least Squares OLS, data sampel berjumlah 555.446 rumah tangga untuk analisis konsumsi listrik dan 403.244 rumah tangga untuk konsumsi LPG yang tersebar di 34 provinsi, data tersebut diambil dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional SUSENAS tahun 2016 dan 2017.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa mayoritas determinan faktor sosio-ekonomi dan demografi berasosiasi positif terhadap konsumsi energi sektor rumah tangga. Pendapatan rumah tangga adalah faktor yang paling menentukan konsumsi energi listrik tangga di samping faktor nonekonomi lainnya seperti lokasi tempat tinggal jumlah ruangan rumah dan jumlah anggota rumah tangga.

---

This study attempts to find the influence of the determinants of socio-economic and demographic on household energy consumption in Indonesia. This study divides energy consumption into two section, that is electricity consumption and Liquid Petroleum Gas LPG consumption. The analytical method used is Ordinary Least Squares OLS, the sample data is 555,446 households for electricity consumption analysis and 403,244 households for LPG consumption, spread in 34 provinces in Indonesia, the data conducted by National Social Economic Survey SUSENAS BPS years 2016 and 2017.The results of this study shows that socio-economic and demographic determinants have a positive relationship with household energy consumption. Household income is the most determining factor energy consumption by household besides other non-economic factors other non-economic factors such as location of residence, number of rooms and number of household members."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi dampak perubahan harga energi pada konsumsi energi rumah tangga,  kelompok masyarakat berdasarkan karakteristik rumah tangga akibat adanya perubahan harga energy, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi konsumsi energi rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, serta menggunakan metode analisis ekonometrika data panel untuk mengestimasi sistem permintaan. Penelitian menggunakan teknik analisis regresi panel data. Hasil studi dengan menggunakan metode random effect model dapat dilihat dampak perubahan harga energi terhadap konsumsi energi rumah tangga, dimana konsumsi energi rumah tangga untuk bbm dan listrik sangat dipengaruhi oleh harga energi itu sendiri dan pendapatan rumah tangga. Untuk elastisitas kedua jenis energi yang di estimasi (bbm dan listrik) mempunyai nilai elastisitas pendapatan (pengeluaran)  yang kurang dari satu (<1) yang berimplikasi bahwa kedua barang energi tersebut merupakan barang normal atau barang pokok.

---

In this study we estimate the impact of changes in energy prices on household energy consumption, community groups based on household characteristics due to changes in energy prices, and analyze the factors that influence household energy consumption. This study uses a quantitative approach and panel data econometric analysis methods to estimate the demand system. The study used panel data regression analysis techniques. The results can be seen the impact of changes in energy prices on household energy consumption, household energy consumption for fuel and electricity is strongly influenced by the energy price itself and household income. For the elasticity of the two estimated types of energy (fuel and electricity) they have an income (expenditure) elasticity value of less than one (<1) which implies that the two energy goods are normal goods or basic goods."

"Suksesnya Program Konversi Minyak Tanah ke LPG yang dimulai sejak tahun 2007 menyebabkan meningkatnya kebutuhan LPG nasional. Namun kapasitas produksi LPG nasional tidak dapat mengikuti peningkatan kebutuhan LPG nasional. Dimetil Eter (DME) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pencampur LPG. Untuk mendorong pemanfaatan campuran LPG-DME di sektor rumah tangga perlu didorong melalui mandatori Pemerintah.Keekonomian pemanfaatan DME yang diproduksi dari batubara sebagai bahan bakar pencampur LPG di sektor rumah tangga di Indonesia melalui mandatory Pemerintah ditinjau untuk 2 skenario, yaitu pemanfaaran LD20 (campuran LPG-DME dengan komposisi 80%-20%) dan LD50 (campuran LPGDME dengan komposisi 50%-50%). Keekonomian pemanfaatan DME dievaluasi dengan menghitung penghematan Pemerintah selama 5 tahun anggaran dari selisish biaya LPG yang dapat tersubstitusi oleh DME di titik distribusi Depot serta biaya pembagian paket perdana 3 Kg (kompor khusus dan tabung) yang merupakan bagian dari kebijakan mandatori. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas untuk parameter komposisi campuran LPG-DME, Harga Indeks Pasar (HIP) LPG, harga batubara, rasio efisiensi bahan baku, total investasi, dan IRR.Dari hasil perhitungan, didapatkan penghematan Pemerintah selama 5 tahun anggaran untuk pemanfaatan LD20 bernilai negatif yaitu sebesar USD -1,34 milyar, dan pemanfaatan LD50 bernilai positif yaitu USD 796 juta. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa minimal komposisi LPG-DME adalah 60%-40% untuk memperoleh penghematan Pemerintah bernilai positif. Perubahan HIP LPG sangat sensitif terhadap nilai penghematan Pemerintah untuk pemanfataan LD20 dan LD50. Sedangkan perubahan harga batubara, rasio efisiensi bahan baku, total investasi, dan IRR tidak sensitif terhadap nilai penghematan Pemerintah untuk pemanfaatan LD20.Untuk mandatori pemanfaatan LD50, penghematan akan mencapai negatif apabila HIP LPG mencapai kurang dari 375 USD/ton dengan resiko sebesar 5% dan harga batubara mencapai lebih dari 70 USD/ton dengan resiko sebesar 45%. Sedangkan untuk LD20, penghematan akan mencapai positif apabila HIP LPG mencapai lebih dari 600 USD/ton dengan potensi sebesar 70%.

---

The Success of Switching Kerosene to LPG Programme in Indonesia started from 2007 has been causing the increasing of LPG demand. But, LPG production capacity is not equal with the increasing of LPG demand. Dimethyl ether (DME) can be used as mixing component of LPG. To encourage utilization DME for LPG-DME mixture in household sector need Government mandatory.The economic of DME -coal derived- utilization as mixing fuel of LPG in Indonesia through Government mandatory can be reviewed for 2 scenarios: utilization LD20 (LPG-DME mixture with 80%-20% composition) and LD50 (LPG-DME mixture with 50%-50% composition). The economic of DME utilization can be evaluated with calculate government?s saving during 5 fiscal years from difference of LPG cost which can be substituted by DME in Depot distribution point and distribution of starter packet cost (special stove and 3 Kg bottle). Then sensitivity analysis used to evaluate the influence of parameters changing to Government saving. The parameters are composition of LPG-DME mixture, market index price of LPG, coal price, ratio of raw material efficiency, total investment, and IRR.The results are the savings from LD20 utilization is USD -1,34 billions and the savings from LD50 utilization is USD 796 millions during 5 fiscal years. The results of sensitivity analysis shows the minimum composition of LPG-DME mixture is 60-40% to reach positive government?s savings. The change of market index price of LPG very sensitive towards the amount of government's savings between LD20 and LD50 utilization. While the change of coal price, total investment, and IRR is not sensitive towards the amount of government?s savings for LD20 utilization.For mandatory of LD50 utilization, the government?s savings can be negative if market index price of LPG reach less than USD 375/ton with risks as big as 5% and coal price reach more than USD 70/ton with risks as big as 45%. While for mandatory of LD20 utilization the government?s savings can be positive if market index price of LPG reach more than USD 600/ton with potency as big as 70%."

"ABSTRAKPada periode 2011-2014 di Indonesia diduga terjadi suatu paradoks konsumsi kalori dimana konsumsi kalori perkapita menurun dengan meningkatnya pengeluaran perkapita dan ukuran rumah tangga. Penelitian ini akan menganalisis paradoks konsumsi kalori tersebut dengan menerapkan beberapa metode analisis, termasuk metode LOWESS, metode repeated cross section menggunakan variabel instrumen, dan metode regresi kuantil. Data penelitian ini berskala nasional dengan memanfaatkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2011-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradoks hubungan konsumsi kalori terhadap pendapatan dan ukuran rumah tangga cenderung terjadi di Indonesia pada periode 2011-2014. Selain itu, kebutuhan kalori dan program Raskin berkorelasi positif dengan konsumsi kalori. Dari temuan tersebut, saran dari penelitian ini adalah pemerintah perlu menjaga kesinambungan program bantuan pangan rumah tangga, menjamin kestabilan harga makanan pokok masyarakat, dan penerapan skala ekonomi dalam penghitungan garis kemiskinan.

---

ABSTRACTDuring 2011-2014, anecdotal evidence suggested that there was a paradox in Indonesia concerning calorie intake that had fallen, despite increased per capita expenditure and household size. This study will analyze rigorously the issue of calorie intake by applying several analytical methods, including LOWESS method, repeated cross section method using instrumental variable, and quantile regression method. The study uses national scale data from the results of the National Socio-Economic Survey (Susenas) in March 2011-2014. This study find that there is a meaningful relationship between calorie intake and per capita expenditure and household size in Indonesia in the 2011-2014 period. In addition, calorie need and the Subsidized Rice for the Poor (the Raskin) program are positively correlated with calorie intake. The research also suggests that the government needs to maintain the sustainability of household food assistance programs, ensure the stability of staple food prices, introducing education on the importance of fulfilling proper and balanced calorie consumption, and applying economies of scale in calculating poverty line."

"Beberapa literatur terbaru mengungkapkan bahwa saat ini konsumsi conspicuous tidak hanya mencakup barang-barang terlihat (visible good) saja, melainkan juga barang-barang tak terlihat (invisible good), yang sebagian besar merupakan kebutuhan dasar individu. Konsumsi conspicuous sangat erat kaitannya dengan ketimpangan pendapatan dan karakteristik regional seperti etnis dan agama, namun penelitian antara ketiga variabel ini masih sangat terbatas, terutama di negara-negara berkembang. Indonesia memiliki ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi serta keberagaman etnis dan agama yang sangat luas, sehingga akan sangat mempengaruhi bagaimana share dari konsumsi conspicuous rumah tangga. Penelitian ini menggunakan data pooled konsumsi rumah tangga yang disediakan oleh BPS dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Dengan metode 2SLS, hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) ketimpangan pendapatan tidak memiliki pengaruh, tetapi kedua variabel karakteristik regional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap share konsumsi conspicuous untuk visible good dan (2) ketimpangan pendapatan dan kedua variabel karakteristik regional berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap share konsumsi conspicuous untuk invisible good

---

The latest literature reveals that currently conspicuous consumption includes not only visible goods, but also invisible good, which are mostly basic individual needs. Conspicuous consumption is closely related to income inequality and regional characteristics such as ethnicity and religion, however research between these three variables is still very limited, especially in developing countries. Indonesia has a fairly high income inequality as well as a very wide ethnic and religious diversity, so that it will greatly affect how the share of conspicuous household consumption is. This study uses pooled household consumption data provided by BPS from 2017 to 2018.With the 2SLS method, the results of this study find that (1) income inequality has no effect, but the two regional characteristic variables have a positive and significant effect on consumption share conspicuous for visible good and (2) income inequality and the two regional characteristic variables have a negative and significant effect on the share of conspicuous consumption for invisible good."

"ABSTRAKHarga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang terus naik berpengaruh secara langsung terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Beban subsidi yang ditanggung oleh pemerintah untuk konsumsi BBM dalam negeri menyebabkan defisit anggaran pada APBN. Beban subsidi yang ditanggung oleh Pemerintah tersebut akan makin besar seiring dengan kenaikan harga BBM di pasar internasional yang pada akhirnya akan makin membebani APBN. Berkaitan dengan makin tingginya beban subsidi BBM yang ditanggung oleh pemerintah, maka pemerintah merencanakan pengembangan pola substitusi sumber energi alternatif.Pemerintah mentargetkan untuk menghapus subsidi kerosene (minyak tanah) secara bertahap dan menggantikannya dengan pemberian subsidi liquefied petroleum gas (LPG). Program substitusi dari kerosene (minyak tanah) ke LPG tersebut didasari dengan fakta bahwa trend konsumsi energi rumah tangga dunia terutama di Asia didominasi oleh penggunaan LPG dan juga dari perhitungan beban subsidi yang ditanggung pemerintah ternyata akan lebih kecil jika subsidi dialihkan kepada penggunaan LPG. Perhitungan perbandingan besarnya subsidi kerosene (minyak tanah) dengan LPG disimulasikan dalam perhitungan model keekonomian yang hasil perhitungannya menunjukkan potensi penurunan subsidi yang akan ditanggung pemerintah dengan adanya program peralihan ke LPG sebesar Rp 15,02 trilliun / tahun. Adapun perhitungan point of supply dari rantai suplai dan distribusi LPG pertamina nasional turut disajikan yang hasil akhirnya menampilkan harga jual keekonomisan LPG pertamina nasional tanpa subsidi ke konsumen sektor rumah tangga sebesar Rp 7.231,81 / Kg.Sehubungan dengan program substitusi tersebut dilakukan analisis pembangunan jaringan moda distribusi LPG. Langkah-langkah yang dilakukan adalah perancangan program substitusi pemerintah daerah dengan target dan waktu pencapaian, melakukan sosialisasi penggunaan LPG, analisis respon masyarakat pengguna, dan menyusun sistem distribusi dari Pertamina ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sampai ke agen penjualan. Pada studi ini ditampilkan perhitungan nilai tambah pengembangan penggunaan LPG dari sudut pandang peluang pendirian usaha transportasi darat pendukung SPBBE bagi pihak swasta. Dari hasil simulasi perhitungan indikator kelayakan ekonomi diperoleh nilai IRR untuk usaha transportasi SPPBE sebesar 32,76% dan nilai NPV Rp 110.391.320,95 dengan jangka waktu Pay Out Time hanya 2,6 tahun sehingga peluang usaha transportasi SPPBE dinyatakan layak untuk dijalankan.

---

ABSTRAK

The ongoing world fuel price hike directly affects Indonesia economy. The subsidy given by the government for domestic fuel consumption created deficit in the State Budget. Subsidy given by the government will increase hand in hand with the fuel price hike in the international market, which will then eventually, give more burdens to the State Budget.

Given the condition, the government then developed a plan of alternative energy source substitute pattern. Indonesia government targets itself to eliminate kerosene subsidy in stages and replace the subsidy into liquefied petroleum gas (LPG). Substitution program from kerosene to LPG is based on the fact that the world?s household energy consumption trend, particularly in Asia, is dominated by the use of LPG. Another fact comes from the calculation that shows that subsidy given by the government will be less if the subsidy is directed to LPG.

The calculation on kerosene to LPG subsidy comparison is simulated in the economy model and the results shown that the potential government subsidy retrenchment of using LPG instead of kerosene will be Rp 15,02 trillion / year. The yield of point of supply calculation from the supply chain and LPG distribution indicate that the economical sales price of LPG without subsidy given to the household sector consumers is Rp 7.231,81 / Kg.

This study then conducted LPG distribution network development analysis to apply the substitution program. Steps taken are local government substitution program planning that is targeted by time and achievements, socialization of LPG use, analysis of consumers? response and development of distribution system from Pertamina to the LPG Station (SPPBE) and to the sales representative agents. LPG use development added value calculation of land transportation business provider from the perspective of private sector as the supporter of LPG station is also provided in this study. From the simulation of economic feasibility calculation presents that the value of IRR for LPG trucking business is 32,76% with NPV value Rp 110.391.320,95 and Pay Out Time is only 2,6 years. As a conclusion, all of those results indicate that the LPG trucking business opportunity is feasible to be implemented."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan kinerja penerimaan PPN pada tingkat provinsi di Indonesia selama tahun 2011-2019. Konsumsi rumah tangga terbagi menjadi pengeluaran pangan dan non-pangan. Indikator kinerja PPN ditunjukkan dengan VAT C-efficiency ratio yang dihitung dari penerimaan PPN tiap provinsi dibagi dengan tarif PPN dikali PDRB Konsumsi. Hasil regresi dengan menggunakan model estimasi panel data fixed-effect menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara konsumsi rumah tangga dan kinerja penerimaan PPN pada suatu provinsi. Artinya, kenaikan konsumsi rumah tangga secara agregat, baik konsumsi pangan dan non-pangan akan menaikkan VAT C-efficiency ratio. Hasil penelitian juga menunjukkan kenaikan indeks harga konsumen yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan akan melemahkan kinerja PPN. Lebih lanjut, kenaikan share sektor tersier sebagai arah transformasi struktural akan melemahkan kinerja penerimaan PPN. Hal ini dimungkinkan karena sektor tersier masih didominasi sektor jasa yang tidak dikenakan PPN serta sektor perdagangan yang didalamnya terdapat informalitas tinggi.

---

This study examines the relationship between household consumption expenditures and the performance of VAT revenue at the provincial level in Indonesia during 2011-2019. Household consumption is divided into food and non-food contests. The PPN performance indicator is shown by the PPN C-efficiency ratio which is calculated from the VAT revenue for each province divided by the VAT rate multiplied by the Consumption GRDP. The results of the regression using the fixed-effect panel data estimation model show a positive and significant relationship between household consumption and the VAT revenue in the province. This means that increasing aggregate household consumption, both food and non-food consumption, will increase the VAT-C efficiency ratio. The results also show that an increase in the consumer price index that that is not followed by an increase in income will decrease VAT performance. Furthermore, the increase in the share of the tertiary sector as a direction of structural transformation will weaken the performance of VAT receipts. This is possible because the tertiary sector is still dominated by the service sector which is not subject to VAT and the trade sector in which there is a high level of informality."

"ABSTRAKTesis ini mengestimasi pengaruh penerapan kebijakan komoditas tidak dikenai PPN tax exemption pada barang kebutuhan pokok terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia. Pengukuran konsumsi menggunakan data Susenas Panel BPS tahun 2009 dan 2010. Tahun tersebut merupakan periode tepat sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan dimaksud yang termasuk dalam UU Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kebijakan tax exemption secara umum berpengaruh signifikan meningkatkan konsumsi rumah tangga pada komoditas yang diteliti. Namun, kebijakan tax exemption pada komoditas daging, sayur dan telur tidak berpengaruh bagi rumah tangga miskin melainkan lebih memberi manfaat pada kelompok rumah tangga menengah ke atas. Sehingga, adanya kebijakan tax exemption tahun 2009 cenderung memperlebar ketimpangan konsumsi.

---

ABSTRACT This study estimates the impact of VAT exemption on staple foods to household consumption in Indonesia using Susenas Panel data 2009 and 2010. Those periods are the period before and after the implementation of VAT exemption based on VAT and STLG Law No. 42 2009. Generally, the VAT exemption has significant impact on the increasing of household consumption of meats, eggs, vegetables and fruits. However, for the poor household the VAT exemption on commodities such as meats, eggs and vegetables does not have impact. Whereas it gives more benefits to the middle and upper class households. Thus, the VAT exemption tends to widen the gap of consumption between poor and middle upper class household. "