Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi infrastruktur jalan di Kota Tangerang Selatan pada saat awal pemekaran tahun 2008 sangat buruk. Banyaknya jalan yang berada dalam kondisi rusak berat menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan porsi anggaran yang lebih besar terhadap kegiatan pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan. Dalam kurun waktu 2012-2016 memang jalan rusak berat sudah tidak ada namun di tahun 2016 jalan kondisi baik menurun, sedangkan jalan kondisi sedang meningkat. Berdasarkan hasil survei pendahuluan (dilakukan pada Januari 2018) menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna jalan merasa belum puas terhadap penyediaan jalan (mencakup jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota) di Kota Tangerang Selatan, hal tersebut disebabkan oleh masih adanya jalan berkualitas buruk, fasilitas/perlengkapan jalan yang tidak memadai, dan kemacetan lalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian pengguna jalan terhadap penyediaan jalan strategis kota di Tangerang Selatan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna jalan terhadap penyediaan jalan strategis kota di Tangerang Selatan. Jalanjalan strategis kota yang diteliti meliputi jalan Ki Hajar Dewantara, jalan Wage Rudolf Supratman, dan jalan Merpati Raya. Populasi penelitian ini adalah pengguna jalan di Kota Tangerang Selatan (n= 62) yang kemudian dianalisis dengan PLS-SEM menggunakan perangkat lunak smartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa defisiensi aspek keselamatan dan defisiensi aspek kenyamanan berpengaruh terhadap nilai kepuasan pengguna jalan, dimana defisiensi aspek kenyamanan memiliki pengaruh negatif yang lebih besar daripada defisiensi aspek keselamatan. Hasilnya juga menunjukkan bahwa untuk meningkatkan nilai kepuasan, pengguna jalan lebih cenderung mengarah pada evaluasi strategi dari Dinas Pekerjaan Umum dalam penyediaan ruas jalan strategis kota yang berkualitas.

---

The condition of road infrastructure in South Tangerang City at the beginning of pemekaran in 2008 was very bad. The number of roads in severely damaged condition caused the South Tangerang City Government to give bigger budget portion to road maintenance and road quality improvement. Within the period of 2012-2016 indeed the road is severely damaged is not there but in 2016 the road good condition decreased, while the road conditions are on the rise. The results of the preliminary survey (conducted in January 2018) show that most road users are not satisfied with the provision of roads (covering national roads, provincial roads and city roads) in South Tangerang City, due to poor roads, inadequate road equipment, and traffic jams. The purpose of this study is to know the assessment of road users on the provision of strategic city roads in South Tangerang City and to analyze the factors that influence the satisfaction of road users on the provision of strategic roads in Tangerang Selatan city. The strategic roads of the city studied include Ki Hajar Dewantara Street, Wage Rudolf Supratman Street, and Merpati Raya street. The population of this research is road users in South Tangerang City (n= 62) which then analyzed with PLS-SEM using smartPLS 3.0 software. The result of the research shows that the deficiency of safety aspect and the deficiency of comfort aspect influence the value of road user satisfaction, where the deficiency of comfort aspect has a greater negative effect than the deficiency of safety aspect. The result also shows that to increase the value of satisfaction, road users are more likely to lead to a strategic evaluation of the Public Works Department in providing quality strategic city roads."

"ABSTRAKPerubahan penggunaan tanah pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan tanah, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan tanah serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan tanah dengan rencana peruntuknya. Perubahan penggunaan tanah yang terjadi salah satunya terjadi di Kota Tangerang Selatan semenjak dibangunnya jalan tol Ulujami-Serpong. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan penggunaan tanah yang terjadi sebelum dan sesudah dibangun jalan tol Ulujami-Serpong di Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh serta membandingkan perubahan penggunaan tanah yang terjadi dengan RTRW dari Kota Tangerang Selatan sebelum dan sesudah dibangun jalan tol Ulujami-Serpong. Salah satu teknologi penginderaan jauh yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra landsat 5 dan landsat 8 untuk tahun 2000, 2008, dan 2016 untuk mengidentifikasi nilai indeks kerapatan vegetasi dengan metode perhitungan indeks vegetasi algoritma Normalized Difference Vegetation Index NDVI . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah yang mendominasi sebelum dibangun jalan tol Ulujami-Serpong adalah penggunaan tanah kebun campuran, sawah, rumput, tanah kosong, perkampungan dan perumahan. Penggunaan tanah yang mendominasi sesudah dibangun jalan tol Ulujami-Serpong yaitu penggunaan tanah perumahan, rumput dan sawah. Sesudah dibangun jalan tol Ulujami-Serpong penggunaan tanah rumput dan sawah masing-masing berkurang luasnya.

---

ABSTRACTLanduse changes are basically unavoidable in the implementation of development. Rapid population growth and increasing society 39 s demands for land, often resulting conflict of interest on the use of land as well as the occurrence of a mismatch between landuse plan designation. One of the landuse changes that occur due to the construction of Ulujami Serpong toll road in the region of South Tangerang. This study aims to identify the landuse changes that occur before and after the construction of Ulujami Serpong toll road in the region of South Tangerang by using remote sensing technology and to compare landuse changes that occur with the RTRW of South Tangerang City before and after the construction of Ulujami Serpong toll road. Remote sensing technology used in this research is the Landsat 5 and Landsat 8 for 2000, 2008 and 2016 to identify vegetation density index value with the algorithm vegetation index calculation method Normalized Difference Vegetation Index NDVI . The results of the study indicate that the dominant landuse before the construction of Ulujami Serpong toll road is the landuse of mixed gardens, rice fields, grasses, vacant land, settlements and residential. While for the dominant landuse after the construction of Ulujami Serpong toll road is the landuse of residential, settlements, grasses and rice fields, which is after the construction of Ulujami Serpong toll road the landuse of grasses and rice fields respectively reduced the extent. "

"Pejalan kaki merupakan salah satu kelompok rentan dalam populasi lalu lintas. Mereka menyumbangkan angka yang cukup tinggi pada kematian dan cedera. Mayoritas kematian dan cedera yang dialami akibat kecelakaan lalu lintas pada pejalan kaki disebabkan oleh aktivitas menyeberang jalan. Di beberapa negara, pejalan kaki anak memiliki risiko yang cukup besar untuk cedera dan tewas dibandingkan dengan kelompok umur pejalan kaki lainnya. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan dalam segi fisik maupun kognitif. Tujuan dari penelitian kuantitiatif deskriptif dengan studi cross sectional ini adalah mengetahui gambaran persepsi risiko siswa Sekolah Dasar (SD) terhadap keselamatan dalam menyeberang jalan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi risiko mereka. Penelitian dilakukan pada bulan April?Mei 2016, di Sekolah Dasar di Kota Depok, dengan sampel penelitian sebanyak 175 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko mereka terhadap keselamatan dalam menyeberang jalan sudah baik. Dan hasil menunjukkan terdapat 7 dari 8 variabel memiliki hubungan yang bermakna dengan persepsi risiko terhadap keselamatan dalam menyeberang jalan ini. Ketujuh variabel itu adalah kesukarelaan (p=0,0005), pengetahuan mengenai risiko saat menyeberang jalan (p=0,0005), potensi dampak (p=0,0005), kekinian risiko (p=0,0005), ketakutan (p=0,0005), keparahan (p=0,0005), dan pengendalian (p=0,0005).

---

Pedestrians is one of vulnerable groups in the population traffic. They contributed numbers moderately high on death and injured. The majority of death and injured suffered due to traffic accident in pedestrians because of crossing the road. In many countries, child pedestrian are at greater risk of being injured or killed than any other age group of pedestrians. It was due to limitation in terms of the physical and cognitive.

The purpose of this quantitative descriptive research with a cross sectional study design was described the primary school students risk perception in crossing the road safely and the factors that related to their risk perception. This research was done in April?May 2016 in Primary School in Depok City with a total sample of 175 respondents.

The reseach result shows that their risk perception towards safety in crossing the road is well. Results showed that there is correlation between 7 variabels out of 8 variabels with risk perception towards safety in crossing the road. Those 7 variabels are voluntariness of risk (p=0,0005), knowledge about risk in crossing the road (p=0,0005), chronic-catasthropic (p=0,0005), newess (p=0,0005), common-dread (p=0,0005), the severity of consequences (p=0,0005), control over risk (p=0,0005)."

"Peranan tanah dalam kegiatan pembangunan makin banyak dibutuhkan, sehingga nilainya semakin meningkat. Pelaksanaan administrasi pertanahan dan manajemen pelayanan, temtama pengumsan sertiiikasi bidang tanah sering membawa permasalahan yang kompleks, antara lain praktek pelayanannya pada Kantor Pertanahan BPN yang masih dianggap kurang tertib dan kurang memuaskan bagi masyarakat.Demikian pula halnya yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selalan, memprmyai wgas pelayanan bidang pertanahan pada cakupan wilayah kerja Kotamadya Jakarta Selatan. Dengan cakupan wilayah keja yang demikian Iuas dan kompleks tersebut, proses pemberian pelayanan yang dbalankan oleh unit-unit kerjanya sangat dituntut untuk dapat mcmberikan pelayanan berkualitas agar dapat memberikan kepuasan bagi rnasyarakat.Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengukur persepsi masyarakat pengguna jasa mengenai kualitas dan kepuasan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui telah sejauh mana kepuasan masyarakat pengguna terhadap kualitas pelayanan bidang pertanahan di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, dimana hasil pcnelitian diharapkan akan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pengambil keputusan khususnya dalam bidang pelayanan publik.Kerangka teori dalarn penelitian ini terdiri dari teori-teori mcngenai persepsi masyarakat, pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik, kualilas pelayanan, dan teori kepuasan pelanggan Serta pengkuran terhadap kepuasan pelanggan.Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatiti Dimana data yang dikumpulkan melalui instrumen kuisioner. Penyebaran kuisioner dilakukan melalui teknik accidental sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Responden dipilih dari sejumlah masyarakat yang telah mengurus administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan. Teknik ini dipergunakan karena tidak adanya daftar sampel. Selanjutnya data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel dan prosentase, yang kemudian akan dianalisa secara deskriptif analisis.Berdasarkan hasil penelitian terhadap kualitas pelayanan, didapatkan hasil bahwa masyarakat menilai pelayanan bidang pertanahan di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan sudah cukup baik. Hampir sebagian besar indeks kinerja pelayanan menurut respnnden berada pada persentase 80%. Beberapa indikator yang dinilai cukup baik yakni: pertama, indikator aspek reliability tentang petugas yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang dapat diandalkan dalam pelayanan (87%) Kedua, indikator tentang pelanggan selama ini tidak menemukan kasalahan dalam pelayanan (86%), Akan tetapi, diketahui masih terdapat keluhan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan responden yang diukur melalui indikator-indikator dari kelima dimensi servqual. Dari kelima dimensi tersebut, indikator pada dimensi responsiveness yakni tentang kecepatan dan ketepatan waktu pemerosesan urusan layanan yang diminta masyarakat (78%). Kemudian indikator pada dimensi assurance yakni tentang oknum petugas yang masih mau meminta dan menerima uang suap atau tip dari pelanggan diluar dari tarif resmi (78%).Kesimpulan dari analisis data menunjukkan bahwa menurut pendapat para responden, ternyata secara keseluruhan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna telah cukup baik, sebagaimana yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan pendapat responden yang memberikan tingkat penilaian atas kualitas pelayanan diatas 80% terhadap semua indikator dimensi servqual. Hanya ada beberapa penilaian yang masih perlu mendapat perhatian, salah satunya masalah pungutan diluar tarif resmi yang masih dilakukan oleh oknum petugas, walaupun hanya sebagian kecil responden yang mengalaminya. Kemudian dari segi sarana fisik pelayanan, Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan sudah cukup baik, karena bertempat dalam ruang pelayanan terpadu milik kantor Walikota Kodya Jakarta Selatan, sehingga dalam hal kordinasi antar instansi yang berkaitan juga lebih memudahkan pelayanan. Selanjutnya masalah sumber daya manusia (SDM) yang betugas baik yang berada di loket pelayanan (Front liner) maupun di ruang kantor (back office), menurut sebagian responden telah cukup memiliki kemampuan dan keahlian yang dapat menunjang dalam pemberian pelayanan yang lebih baik.Agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan, serta berdasarkan temuan dan masukan dari responden, penulis memberikan saran yakni: pertama, program pelayanan khusus yang diadakan Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan melalui kerjasama pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, seperti ; adjudikasi APBD dan swadaya, karena relatif murah dan cepat serta dilaksanakan di wilayah kelurahan domisili masyarakat setcmpat. Kedua, untuk lebih mempercepat proses penyelesaian berkas administmsi pertanahan, yang masih dikeluhkan responden karena lewat dari jangka waktu penyelesaian, maka yang dapat dilakukan adalah menyederhanakan hirarki proses administrasi. Ketiga, untuk menekan pungutan liar dilakukan 3 upaya yakni: (a) agar diberikan insentif yang memadai kepada pctugas pelayanan untuk menghindari oknum petugas melakukan pungutan liar. (b) diberikan sanksi yang tegas kepada oknum petugas apabila masih melakukan pungutan liar, baik berupa teguran lisan maupun tertulis, bila perlu dapat dimutasikan hingga dipecat. (c) prosedur dan tarif resmi yang dikenakan terhadap jenis layanan agar dapat diketahui masyarakat melalui media-media inforrnasi seperti: brosur, Ieaflet, spanduk dll.

---

The role of land in the development activities is increasingly needed, resulting in its increasing value. The application of land administration and service management, especially the handling of certification on a piece of land often brings with the a comples matters, among other things its service applications in BPN Land Office considered as not too orderly and not too satisfactory for the people at large.

The same thing exists in Land Office of South Jakarta Municipality, having its duties in the field of land matters in the working scope of South Jakarta Municipality. With that large and complex working scope as such, the process in providing services being run by its working units is very much demanded to provided quality services in order to provide satisfaction to the people at large.

On that basis, this research is carried out to measure the perception of the people at large as service users concerning the quality and satisfactory services provided by Land Office of South Jakarta Municipality. The objective of this research is to find out how much the satisfaction of the people at large as users on service quality in the field of land in Land Office of South Jakarta Municipality, whereas the results on the research are expected to be used as inputs for decision makers, particularly in the field of public services.

The theoritical framework in this research consists of theories on the perception ofthe people at large, the goverment as provider of public services, service quality, and the theory of customer satisfaction as well as measurement on customer satisfaction.

The data collecting carried out in this research uses quantitative method, whereas the data collected through questionnaire instrument. The questionnaire distribution is done through accidental sampling technique with the total respondents 100 respondents- The respondents are selected from a number of people who have handled their land administration in Land Office of South Jakarta MUnicipality. This technique is used since there is no sample list. Further the quantative data is presented in the form of tables and percentages, and then to be analyzed by descriptive analysis.

Based on the results of research on service qualities, they results in the finding that the people consider the services in the field of land at Land Office of South Jakarta Municipality have been sufticiently good Almost the majority on the index of service performance according to the respondents exist in 80% percentage. Several indicators considered as sufficiently good are: first, the indicator on reliability aspect on the oflioers in charge having the reliable expertise and knowledge in the services (87%) Second, indicator of customer aspect so far there has not been any mistake in their services (86%) However, it was still found out complaints between the expectations and realities felt by the respondents measured by indicators of those tive servqual dimentions. Of those five dimensions, the indicator on responsiveness dimersion that is on the speed and punctuality of the processing on the services requested by the people at large(78%). Then the indicator on assurance dimension that is on the officer personality still willing and asking for bribes or tips from the customers outside the official determined price (78%)

The conclusions from the data analysis show that in the opinions of respondents, it is found out that the services provided to the people as users have been sufficiently good, as expected. This is shown by respondents? opinion giving their rating valuation on service quality above 80% on all indicator of servqual dimension There are only some valuations that need to be considered, one of them is extra charges outside the official price still done by the officers as parties, even though only a small part of the customers experiencing them. Then from the aspect of phisical facilities on the services, the Land Office of South Jakarta Municipality is sufficiently good, since it is located under one roof? service office belong to the Mayor office of South Jakarta Municipality, thus inter-cordination among the related institutions also has made it easier on the services. Next is the problem of Human Resource (HR) on duty both existing in the service locket (front liner) as well inside the office building (back office), according to part of respondents they already have sufficient ability and expertise that can support in providing better services.

In order to better improve the service quality and providing satisfaction among the people at large as users of the services the Land Office of South Jakarta Municipality, and based on the inputs and Endings from the respondents, the writer provides the following suggestions: first, the special service program held by the Land Ofiice of South Jakarta Municipality through cooperation with the local govemment of South Jakarta Muncipality such as adjudication and self-sufficient, because it is cheaper and quicker. Second, in order to accelerate the land file resolving processes, still complained by the respondents for exceeding the expected date, then the thing to be done is to simplify the administrative processing hirarchy. Third, to supress illegal charges: (a) providing sufficient incentives to service officers to avoid illegal charges. (IJ) giving strict sanction when the officer in change still carrying out illegal charges, both orally and in writing, up to mutation and dischage. (c) the official procedures and pricing incurred to types of services should be known by the people at large through information medias such as brochures, leaflets, billboards, etc."

"Artificial intelligence mulai diimplementasikan di Jakarta sebagai solusi untuk mengurai permasalahan lalu lintas, seperti mengotomatisasi pengaturan sinyal lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Pemasangan ini merupakan tahap awal pengintegrasian Intelligent Transportation System (ITS) sehingga tantangan operasionalisasi sangat besar. Selain itu, tantangan terkait etika dan perlindungan data pribadi masyarakat juga turut dirasakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengguna jalan terhadap implementasi AI pengurai kemacetan, terutama dari sisi efektivitas dan dampaknya. Persepsi publik merupakan salah satu kriteria membentuk kebijakan yang berkelanjutan. Dengan meneliti persepsi, diharapkan pemerintah akan lebih siap untuk menanggapi tuntutan masyarakat dan mengadopsi teknologi di perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei dan wawancara mendalam. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis univariat dan metode ilustratif (case clarification). Untuk memetakan persepsi publik terhadap pengimplementasian ITCS, riset ini menggunakan lima dimensi, yaitu Sentiment to AI, Attitude Toward AI Development, Attitude Toward “Impact of AI to Human Society”, Attitude Toward AI Governance, dan Attitude Toward AI Ethics. Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi positif pengguna jalan terhadap pengimplementasian ITCS di Jakarta. Namun, beberapa kekurangan masih ditemukan yaitu AI belum maksimal karena belum terintegrasi di seluruh jaringan jalan dan belum dilaksanakannya evaluasi terhadap pengimplementasiannya.

---

Artificial intelligence is being implemented in Jakarta as a solution to traffic problems, such as automating traffic signal settings and reducing congestion. This installation is the early stage of integrating the Intelligent Transportation System (ITS), and thus the operational challenges are substantial. In addition, there are also challenges related to ethics and the protection of people's personal data. This research aims to understand road users' perceptions of the implementation of AI to alleviate congestion, particularly in terms of its effectiveness and impact. Public perception is crucial for developing sustainable policies. By analyzing these perceptions, the government is expected to be more responsive to public needs and better equipped to adopt urban technologies. The researcher assumes that road users' perceptions of the ITCS are negative, considering the current road conditions and the initial stage of AI implementation. Furthermore, this study uses a quantitative approach with mixed-method data collection techniques through surveys and in-depth interviews. The analytical techniques used in this research are univariate analysis and the illustrative method (case clarification). To map public perception of ITCS implementation, this research employs five dimensions: Sentiment to AI, Attitude Toward AI Development, Attitude Toward "Impact of AI on Human Society," Attitude Toward AI Governance, and Attitude Toward AI Ethics. The results of this study indicate a positive perception of road users towards the use of ITCS in Jakarta. However, some shortcomings are still found, namely that AI has not been maximized due to lack of integration across the entire road network and the absence of an evaluation of its implementation."

"Electronic Road Pricing (ERP) merupakan skema jalan berbayar melalui road pricing sebagai mekanisme pengenaan retribusi akibat kemacetan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan agar kelancaran lalu lintas dapat dicapai sehingga masalah ekonomi dan sosial masyarakat akibat kemacetan dapat diatasi. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui besarnya nilai WTP, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar dan besarnya nilai WTP pengguna jalan serta mengetahui besarnya nilai tarif yang optimal dalam pemberlakuan ERP di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil estimasi pada model regresi linier berganda diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap besarnya nilai ERP dilihat dari Willingness To Pay (WTP) pengguna jalan adalah alokasi biaya transportasi, waktu tempuh, kecepatan kendaraan, durasi terkena kemacetan dan penggunaan joki, pendapatan per bulan, jenis pekerjaan dan keharusan menggunakan kendaraan. Nilai rata-rata WTP (EWTP) sebesar Rp 16.000. Nilai tersebut dapat dijadikan acuan dalam penetapan tarif ERP. Tarif Optimal dari pengurangan waktu 5 menit adalah Rp 13.500, waktu 10 menit adalah Rp 16.000, waktu 15 menit adalah Rp 22.700.

---

Electronic Road Pricing (ERP) is a scheme of pay road through road pricing as a mechanism for the imposition of levies due to congestion. This policy aims to address in order to smooth the traffic congestion can be achieved so that the economic and social problems due to congestion can be overcome. Purpose of this study was to determine the value of WTP, identifying the factors that influence the willingness to pay and the value of WTP road users as well as knowing the value of the optimal rates in the implementation of ERP in Jakarta. Based on estimates on multiple linear regression model known that the factors that influence the value of ERP views of willingness to pay (WTP) of road users is the allocation of transportation costs, travel time, vehicle speed, duration exposed to congestion and the use of jockeys, revenue per month, type of work and must use the vehicle. The average value of WTP (EWTP) Rp 16,000. This value can be used as a reference in setting the ERP rates. Optimal rates of reduction within 5 minutes is Rp 13.500, 10 minutes is Rp 16,000, while 15 minutes is Rp 22,700."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas Dampak pembangunan jalan tol Tangerang - Merak terhadap Kabupaten Tangerang. Sebelum adanya jalan tol Tangerang - Merak, Daerah Kabupaten Tangerang merupakan daerah agraris. Akan tetapi perubahan terjadi setelah dibangunnya jalan tol Tangerang - Merak sebagai realisasi penerapan Jabotabek. Daerah Kabupaten Tangerang perlahan berubah menjadi daerah industri. Perubahan ini dikarenakan oleh pembangunan jalan tol Tangerang - Merak yang dibangun tahun 1990. Jalan tol Tangerang - Merak terbagi dua tahap, tahap pertama menghubungkan Tangerang Barat hingga Ciujung, dan tahap kedua menghubungkan Ciujung hingga Merak. Jalan tol Tangerang - Merak selesai dibangun pada tanggal 23 Oktober 1996. Dampak dari pembangunan jalan tol Tangerang - Merak bagi Kabupaten Tangerang adalah pertumbuhan industri dan perumahan. Industri yang tumbuh di Kabupaten Tangerang merupakan industri pengolahan. Industri di Kabupaten Tangerang tersebar di daerah Cikupa, Balaraja, Pasar Kemis, Legok dan Serpong. Selain industri, perumahan di Kabupaten Tangerang mulai bermunculan seperti Citra Raya, Kota Tigaraksa, BSD, dan Alam Sutera. Dari segi masyarakat, jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang bertambah banyak. Hal ini disebabkan oleh pendatang yang mencari kerja di Kabupaten Tangerang. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia IPM di Kabupaten Tangerang meningkat tajam. Hal ini menandakan Daerah Kabupaten Tangerang lebih baik setelah dibangun jalan tol Tangerang - Merak.

---

ABSTRACTThis research discusses the growth of Tangerang Merak toll road, in Tangerang Regency which was an agrarian region. However, the change occurred after the construction of Tangerang Merak toll road as the realization of Jabotabek implementation, Tangerang Regency slowly turned to become more industrious. This was mainly due to the construction of Tangerang Merak toll road in 1990. The construction was divided into two phases, the first one connected Ciujung to Merak. It was finished in 23 Oktober 1996. The outcome of the construction of Tangerang Merak toll road construction to the Tangerang Regency is the industrial and housing growth. The major industry sector in Tangerang Regency is process manufacturing. This is widely spread in regions such as Cikupa, Balaraja, Pasar Kemis, Legok and Serpong. Besides industry, some of the housings had became to arise are Citra Raya, Kota Tigaraksa, BSD and Alam Sutera. From the demographic section, this caused population growth, mainly to the fact that there are many newcomers who are looking for occupations in Tangerang Regency. Furthermore, the Human Development Index HDI in Tangerang Regency is getting improved significantly. This is as a result of the economic growth of the newcomers, which showed that the Tangerang Regency was improved by the Tangerang Merak toll road."

"Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang merupakan penelitian positivis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi Pendapatan Daerah oleh M. Ikhsan dan Roy V. Salomo dan Nick Devas. Indikator dalam penelitian ini adalah Identifikasi, Penilaian, Penagihan/Pemungutan, Pembukuan, dan Penegakkan Hukum. Identifikasi subjek dan objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum dilakukan dengan terjun lapangan. Penetapan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012. Observasi dilakukan ke lokasi parkir di Samsat Serpong dan Rumah Makan H. Mamat untuk mengetahui bagaimana pelaksanan pemungutan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pembukuan dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan. Penegakan Hukum dilakukan oleh Petugas Lapangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bersama dengan satuan Polisi Pamong Praja. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu masih Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum belum dikelola dengan baik karena masih ditemukan beberapa permasalahan. Setelah penelitian ini dilakukan, menghasilkan rekomendasi agar lebih giat dalam mensosialisasikan produk hukum tentang perparkiran, lebih tegas dalam menindak pelanggaran, dan membuat marka parkir di lokasi parkir on street.

---

This thesis discusses about Organizer of On Street Parkir Charges. This Study is a positivist research by using descriptive research type. The Theory used is Theory of Local Revenue Administration by M. Ikhsan and Roy V. Salomo and a theory by Nick Devas. Indicator in this research is Identification, Assesment, Collection, Accountancy, and Maintenance of Law. Identification of On Street Parking Charges subject and object througt field research. The assesment of charges is based on Local Regulation Number 6, 2012.

Observations carried out to parking site at Samsat Serpong and H. Mamat Restaurant to know how the collection of on street parking charges. Accoutancy by Revenue Chamberlain. Maintenance of Law by Departement of Communication and Information’s field officer and Police of Pamong Praja. In term of organizer On Street Parking Charges founded few problems. The Problem is found from inteman of Departemen of Communication and Information and the external about the people’s paragidm that on street parking spot is belongs to public.

Result of this research is found a violation in organizer of On Street Parking. After research is completed, resulting in a recommendation to Departemen of Communication and Information is more often in term of socialiszation the Law about parking, more distinct in take action against violation, and draw the on street parking line."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan respon pengguna perpustakaan terhadap layanan yang disediakan atau diberikan oleh pihak Kantor perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan khususnya mengenai tingkat kepuasannya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Responden dalam penelitian ini adalah pengguna layanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa respon pengguna terhadap layanan yang diberikan merasa puas serta tidak ada hambatan yang berarti dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh pihak Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan.

---

This study aims to reveal the response of library users to the services provided or given by the Office of Library and Archives South Jakarta Administration particularly on the level of satisfaction. This research is a quantitative study using survey methods. Respondents in this study were users of the Office of Library and Archives South Jakarta Administration. The results of this study indicate that the user response to the services provided are satisfied and there is no significant obstacle in utilizing the services provided by the Office of Library and Archives South Jakarta Administration."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena persepsi antar kelompok, khususnya fenomena bias antar kelompok pada pengguna jalan di Jakarta. Bias antar kelompok adalah kecenderungan untuk mempersepsi, mengutamakan dan memperlakukan kelompok sendiri (ingroup) secara lebih baik dibandingkan kelompok lain (outgroup). Partisipan penelitian ini adalah 360 pengguna jalan, terdiri dari pengemudi kendaraan pribadi (N= 45), pengemudi motor (N= 51), pengemudi kendaraan umum (N= 50), polisi lalu lintas (N= 54), pejalan kaki (N= 49), pedagang kaki lima (N= 58) dan satuan pengaman pasar atau satpol PP (N= 58). Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner (tujuh versi kuesioner), dan bias antar kelompok yang terjadi digali melalui tiga macam cara, yaitu bias persepsi antar kelompok, bias atribusi, dan alokasi sumber daya antar kelompok. Temuan studi menunjukkan adanya kecenderungan bias persepsi yang bervariasi antar kelompok pengguna jalan raya, baik dalam bentuk bias persepsi, bias atribusi maupun alokasi sumber daya. Bias yang sangat kuat untuk atribusi terhadap tingkah laku yang positif terlihat pada pengendara motor, pengendara kendaraan umum, dan pedagang kaki lima. Untuk tingkah laku negatif terdapat biaspada semua kelompok penelitian. Bias persepsi juga terd apat pada semua kelompok penelitian, demikian pula dengan alokasi sumber daya.

---

The goal of this study is to examine intergroup bias among people who use roads in Jakarta. Intergroup bias refers to the tendency to prioritize, treat and perceive in-group members more favorable than out-groups. Three different groups of road users participated in this study: private drivers, motor riders, and public transportation drivers. Intergroup bias is measured as perception bias and attribution bias. The findings show that both forms of bias occur among the road users. Intergroup attribution bias that is found among the three groups are more in-group than out-group attribution bias. The private car drivers, motor riders, and public transportati on drivers tend to attribute positive behavior of in-group to internal factor and negative behavior of in-group to external factors. Index of effect size in perception bias indicates substantive levels and represents large effect in the population."